Tergugat sering mengambil keuputusan dan tindakan yang menyangkutkehidupan rumah tangga tanpa mau bermusyawarah dan ijin terlebih dahulukepada Penggugat;Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentakbentak Penggugat dengan katakata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugatpernah beberapa menampar Penggugat serta Tergugat pernah 1 kali menyatakanpernyataan yang mengisyaratkan penjatuhan talak kepada Penggugat dan jugaTergugat sering mengemasi barangbarang dan membawannya

Tergugat sering mengambil keuputusan dan tindakan yang menyangkut kehidupanrumah tangga tanpa mau bermusyawarah dan ijin terlebih dahulu kepadaPenggugat;;sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentangduduk perkaranya di atas, dan telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehinggasecara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya

golongan tertentu atau kelompok politik Tergugat;Bahwa di dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 76 a: Kepaladaerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang Membuat keputusan yangsecara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarga,kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentetangandengan peraturan perundanganundangan, merugikan kepentingan umumdan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warganegara atau golongan masyarakat lainnya;Bahwa oleh karena keuputusan

ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkan.Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan

karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama AMRASUL ABDULLAH, ST;

Mewajibkan Tergugat/Pembanding menerbitkan Keuputusan baru tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan atas nama AMRASUL ABDULLAH, ST terhitung mulaitanggal ditetapkan Keputusan tersebut yaitu tanggal 26 Desember 2018;5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya;6.

perempuan, umur 18 tahun;> Nama anak kedua, lakilaki, umur 8 tahun;Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tanggadengan Termohon hanya berlangsung sampaidengansekitartahun2010karena sejak sekitartahun 2010 ketenteraman rumah tangga antaraPemohon dan Termohon sering terjadi percekcokan dan pertengkaranyang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:> Termohon kurang dapat menerima sikap keluarga Pemohon kepadaTermohon;> Termohon dan Pemohon sering berbeda pandangan dalammenentukan keuputusan

penempatantenaga kerja Indonesia ke luar negeri asal KabupatenLebak Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Lebak tersebutmaka terdakwa yang pada saat itu sebagai Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigarsi Kabupaten Lebak, telahmengeluarkan Keputusan Nomor 514 tahun 2006 tanggal 2Juni 2006 Perihal Pembentukan tim seleksi administrsiPelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia Swasta YangHal. 11 dari 23 halaman Perk No. 6/PID.SUS/2011/PT.BTN.Melaksanakan Perekrutan di Kabupaten Lebak ;Selanjutnya berdasarkan Keuputusan

7 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa, padahalseharusnya Tergugat mencantumkan ketentuan pasal yangmana yang harus diindahkan oleh Penggugat atas tuduhankesalahan yang ditimpakan kepada Penggugat, apalagidengan Penggugat tidak mengakui kesalahan yangdisangkakan kepada Penggugat dan Tergugat tidak dapatmembuktikan kebenaran atas sangkaannya kepadaPenggugat;2 Bahwa Obyek Sengketa berupa Surat Skorsing yang dibuat olehTergugat tidak memenuhi kaidahkaidah yang benar dalampembuatan produk hukum suatu Keuputusan

Gonilan,dan direncakan untuk membeli tikar;Sehubungan dengan adanya Keuputusan Komisi PemilihanUmum Nomor 278/PT.02.4Kpt/06/KPU/I/2019 tanggal 26 Januari2019 yang menyatakan bahwa besaran biaya makan, minum dantransportasi peserta kampanye paling banyak sesuai dengan standartbiaya daerah (yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah) dan tidakboleh diberikan dalam bentuk uang akan tetapi dalam bentuk barang.Menurut Ahli, Dr.

ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalampasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalampasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapatdibatalkanBerdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan

Yang juga terhitung masukmain judi ialah pertaruhan tentang keuputusan perlombaan atau permainanlain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu,demikian juga segala pertaruhan yang lain;Menimbang, bahwa Terdakwa bersamasama dengan ERWINHALAWA Als AMA PUTRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SEKIARO (dalam daftar pencarian orang), melakukan permainan judi jenis cokerdengan menggunakan kartu remi warna biru bergambar ikan koi di rumahERWIN HALAWA Als AMA PUTR, dimana

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukandan ditetapbkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara AQuo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan denganpenetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakanKeputusan yang tidak sah dan

Yang juga terhitung masukmain judi ialah pertarunhan tentang keuputusan perlombaan atau permainanlain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu,demikian juga segala pertaruhan yang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa Terdakwadi tangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudianpada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 13.35 Wib di Jalan LintasTimur Depan Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kuras KabupatenPelalawan;

Sehingtga didalamputusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukupmatang dengan sangat jelas; Bahwa Pembanding/Pelawan menyatakan dalam memoribandingnya halaman 3 dan halaman 4, angka Romawi tentangHistori Kepemilikan Tanah yang terdiri dari huruf A tentangPembanding dan huruf B tentang Terbanding, maupun pada angkaromawi II tentang surat Keuputusan Kakanwil BPN Propinsi Malukudan angka Romawi Ill tentang Keputusan Pengadilan Tata UsahaNegara dan angka Romawi V tentang Asas Erga Omnesmerupakan

dana PIP yangbelum diambil oleh siswa untuk pengambilan kolektif dilakukan oleh kepalasekolah/ketua lembaga bagi siswa yang berasal dari sekolah yang jauh dari cabangBank penyalur dengan membawa dokumen sebagai berikut :e Surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga untuk masing masing siswapenerima BSM/PIP serta rekening masing masing siswa penerima.e Surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh kepalasekolah/ketua lembaga (blangko disiapkan Bank penyalur).15e Fotocopy surat keuputusan

dana PIP yangbelum diambil oleh siswa untuk pengambilan kolektif dilakukan oleh kepalasekolah/ketua lembaga bagi siswa yang berasal dari sekolah yang jauh dari cabangBank penyalur dengan membawa dokumen sebagai berikut :e Surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga untuk masing masing siswapenerima BSM/PIP serta rekening masing masing siswa penerima.e Surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh kepalasekolah/ketua lembaga (blangko disiapkan Bank penyalur).e Fotocopy surat keuputusan

Fotocopy surat keuputusan (SK) pengangkatan kepala sekolah/ketua lembagadefinitif yang masih berlaku dan foto copy KTP kepala sekolah/kepalalembagaBahwa perbuatan terdakwa ERWAN SUPRIYANTO Bin SUPRIYO, bersamasamadengan saksi IMAM TAUKED, saksi ABDUL ROHIM, saksi MOHAMMAD HIDAYAT,saksi MOH SOLEH HADI MUSLIM, dan saksi ROSYID yang tidak segeramenyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun2015 yang sudah dicairkankepada siswa penerima serta melakukan pemotongan Dana Program IndonesiaPintar (

Fotocopy surat keuputusan (SK) pengangkatan kepala sekolah/ketua lembagadefinitif yang masih berlaku dan foto copy KTP kepala sekolah/kepalalembagaBahwa terdakwa ERWAN SUPRIYANTO Bin SUPRIYO yang melakukan verifikasiterhadap seluruh berkas persyaratan pencairan secara kolektif dana ProgramIndonesia Pintar (PIP) Tahun 2015 dan dinyatakan lengkap adalah perbuatan yangbukan merupakan lingkup tugas dan kewenangannya atau setidaknyamenyalahgunakan kewenangannya.Bahwa perbuatan terdakwa ERWAN SUPRIYANTO

dana PIP yang belum diambil oleh siswa untukpengambilan kolektif dilakukan oleh kepala sekolah/ketua lembaga bagisiswa yang berasal dari sekolah yang jauh dari cabang Bank penyalurdengan membawa dokumen sebagai berikut :e Surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga untuk masing masingsiswa penerima BSM/PIP serta rekening masing masing siswapenerima.e Surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) yang ditandatangani olehkepala sekolah/ketua lembaga (blangko disiapkan Bank penyalur).e Fotocopy surat keuputusan

No. 735/Pdt.G/2020/PA.Pkb Bahwa Penggugat tetap dengan dalildalil gugatannya untuk berceraidengan Tergugat dan mohon putusan Bahwa Penggugat memohon hak asuh anak yang bernama , umur 3 (tiga)tahun berada dibawah asuhan Penggugat (Penggugat);Bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisandipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Tergugat menyerahkan keuputusan terbaik bagi Penggugat danTergugat dari Majelis Hakim; Bahwa Tergugat tetap dengan mohon agar hak asuh anak

Yang juga terhitung masukmain judi ialah pertaruhan tentang keuputusan perlombaan atau permainanlain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu,demikian juga segala pertaruhan yang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2016/PN.SakBahwa benar Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 01.00WIB di rumah terdakwa Desa Buana Makmur Kecamatan DayunKabupaten Siak terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Lubuk

ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapatdibatalkanBerdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPutusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/Pn Ptk hal. 6 dari 10Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan danditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan NegeriPontianak yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadapPemohon dapat dinyatakan