1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Manfa Lutfi, M.Kum. bin R.O. Hidayat telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2022 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Manfa Lutfi, M.Kum. bin R.O. Hidayat adalah:
   1. Nina Soenyalarang binti Oo Soebarnas (istri);
   2. Firlina Balqis binti Manfa Lutfi, M.Kum. (anak kandung perempuan);
   3. Arsy Mawardah binti Manta Lutfi, M.Kum.

(anak kandung perempuan);

Bahwa dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 TentangPerkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Nomor 10/Per/M.KUM/X1/2015 tentangKelembagaan Koperasi serta Peraturan Menteri Koperasi DanUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor19/PER/M.KUKM/XI/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat AnggotaKoperasi serta peraturan perundangundangan lainnya di bidangperkoperasian tidak mengenal adanya jabatan PengurusSementara Koperasi;8.

Putusan Nomor 319 K/TUN/2017Menengah Nomor 10/per/M.Kum/XI/2015 tentang KelembagaanKoperasi serta Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Nomor 19/Per/M.Kum/X1I/2015 tentang PenyelenggaraanRapat Anggota Koperasi, serta peraturan Perundangundangan lainnyadi bidang perkoperasian tidak mengenal adanya jabatan PengurusSementara Koperasi sebagaimana tertuang dalam Surat SekretarisDaerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 090/84/DKPP/Kop2016tentang Surat Penugasan tertanggal 23 Februari 2016

Berdasar Pasal 8 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Nomor 19/Per/M.KUM/XI/2015 tentang PenyelenggaraanRapat Anggota Koperasi:1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh PengurusKoperasi atas permintaan Anggota atau Pengurus dan dibentukPanitia oleh Anggota karena berbagai alasan yang sangat pentingdan mendesak;2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul Anggotapaling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota Koperasi;3) Permintaan penyelenggaraan

Dan juga ke 266 nama tersebut tidak semuanya adalah AnggotaKoperasi, dan bahkan juga ditandatangani oleh orang lain sebagaimanadilarang dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menenggah Nomor 19/Per/M.KUM/XI/2015 tentangPenyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi yang berbunyi:Dalam Rapat Anggota Koperasi Primer harus dihadiri Angggota yangtercatat dalam daftar Anggota dan setiap Anggota mempunyai satuhak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan;Hal ini dapat dibuktikan

Putusan Nomor 319 K/TUN/2017Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUM/XI/2015 tersebutkarena Surat Pernyataan (TINT, II.159) tersebut dibuat tanggal 17Januari 2016 dan Rapat Luar Biasa diadakan tanggal 13 Februari 2016,yang artinya rapat yang dilakukan Tergugat II Intervensi 1 sampaidengan 5/Pembanding/Pemohon Kasasi II belumlah 1 bulan, sehingggaSiapapun yang mengadakan rapat yang bertentangan dengan Pasal 8ayat (4) ini adalah melakukan perbuatan hukum dan segala produk yangdihasilkan adalah illegal

M.Kum);

SIT SYAFRIAH, Nomor : 13/511KEP/DIRtanggal 13 Oktober 201115) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Pembiayaan Nomor13/026/PEM tanggal 11 Oktober 2011.16) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Standar Operasinal dan ProsedurPelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : KEP20/D.1.M.EKON/11/2010 tanggal 05 November 2010.17) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor14/Per/M.KUM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana PenjaminanKredit dan

Pembiayaan untuk Koperasi danUsaha Kecil danMenengah.18) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor30/Per/M.KUM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis PerkuatanPermodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan LembagaKeuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan MelaluiLembaga Modal Ventura.19) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Deputi Bidang KoordinasiEkonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator BidangPerekonomian Selaku

SIT SYAFRIAH, Nomor : 13/511KEP/DIRtanggal 13 Oktober 201152. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Pembiayaan Nomor :13/026/PEM tanggal 11 Oktober 2011.53. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Standar Operasinal dan ProsedurPelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : KEP20/D.1.M.EKON/11/2010 tanggal 05 November 2010.54. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor14/Per/M.KUM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana PenjaminanKredit dan

Pembiayaan untuk Koperasi danUsaha Kecil danMenengah.55. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor30/Per/M.KUM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis PerkuatanPermodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan LembagaKeuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan MelaluiLembaga Modal Ventura.56. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Deputi Bidang KoordinasiEkonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator BidangPerekonomian Selaku

SIT SYAFRIAH, Nomor : 13/511KEP/DIRtanggal 13 Oktober 2011 ;1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Pembiayaan Nomor :13/026/PEM tanggal 11 Oktober 2011.1 (satu) bundel fotokopi Daftar Standar Operasinal dan ProsedurPelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : KEP20/D.1.M.EKON/1 1/2010 tanggal 05 November 2010.1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor14/Per/M.KUM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana PenjaminanKredit dan Pembiayaan

70 /SKAU/KN/VI 2017 tanggal 26 Juli 2017 ; 1 lembar surat keterangan asal batubara limbah Nomor 06/SK/SKR/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 1 lembar fotokopi surat keterangan Nomor 503/039.DPMPTSP/VII/2017 tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab, Bengkulu tengah yang berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 s/d 1 Agustus 2017 pengirim an FISYAHRI Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 003292/BH/M.KUM

/KN/VI 2017tanggal 26 Juli 2017 ; 1 lembar surat keterangan asal batubara limbah Nomor06/SK/SKR/VIV/2017 tanggal 26 Juli 2017 ; 1 lembar fotokopi surat keterangan Nomor 503/309.DPMPTSP/VIV2017tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modaldan pelayanan terpadu satu pintu Kab, Bengkulu tengah yang berlakudari tanggal 26 Juli 2017 s/d 1 Agustus 2017 pengirim an FISYAHRI ;BARANG BUKTIPENASEHAT HUKUM TERDAKWA Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor003292/BH/M.KUM

SISWANTORO alias UJANG yang mengatakan ada muatan batubaramiliknya yang ingin diangkut dimana selanjutnya terdakwa menghubungi saksiAKMAL alias KAMAL untuk langsung berhubungan dengan saksi EDISISWANTORO , maka di dapat fakta hukum peranan terdakwa dalam perkara aquo sebagai perantara jasa pengangkutan dan pengiriman batubara sajadengan menggunakan badan hukum koperasi Jasa Cakrawala Artha Sejahteradan hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil danMenengah Nomor 003292/BH/M.KUM

keterangan asal usul Nomor 70 /SKAU/KN/VI 2017tanggal 26 Juli 2017 ;> 1 lembar surat keterangan asal batubara limbah Nomor06/SK/SKR/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 ;> 1 lembar fotokopi surat keterangan Nomor 503/309.DPMPTSP/VII/2017tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanamanmodal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab, Bengkulu tengah yangberlaku dari tanggal 26 Juli 2017 s/d 1 Agustus 2017 pengirim anFISYAHRI ;> Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor003292/BH/M.KUM

lembar surat keterangan asal usul Nomor 70 /SKAU/KN/VI 2017tanggal 26 Juli 2017 ;1 lembar surat keterangan asal batubara limbah Nomor06/SK/SKR/VIV2017 tanggal 26 Juli 20171 lembar fotokopi surat keterangan Nomor503/039.DPMPTSP/VIV2017 tertanggal 26 Juli 2017 yangdikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadusatu pintu Kab, Bengkulu tengah yang berlaku dari tanggal 26 Juli2017 s/d 1 Agustus 2017 pengirim an FISYAHRIKeputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor003292/BH/M.KUM

bundel fotokopi Surat Petikan Keputusan Direksi PT.Bank Syariah Mandiri atas nama SIT SYAFRIAH Nomor 13/511KEP/DIR tanggal 13 Oktober 2011;1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Pembiayaan Nomor13/026/PEM tanggal 11 Oktober 2011;1 (satu) bundel fotokopi Daftar Standar Operasional danProsedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor KEP20/D.1.M.EKON/11/2010 tanggal 5 November 2010;1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUM

No. 263 PK/Pid.Sus/201818)19)20)21)22)23)Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah;1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor30/Per/M.KUM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis PerkuatanPermodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan LembagaKeuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padananmelalui Lembaga Modal Ventura;1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Deputi Bidang KoordinasiEkonomi Makro dan Keuangan Kementerian

BankSyariah Mandiri atas nama SITI SYAFRIAH Nomor 13/511KEP/DIR tanggal 13 Oktober 2011;1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Pembiayaan Nomor13/026/PEM tanggal 11 Oktober 2011;1 (satu) bundel fotokopi Daftar Standar Operasional dan ProsedurPelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor KEP20/D.I.M.EKON/1 1/2010 tanggal 5 November 2010;1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan

Kreditdan Pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 30/Per/M.KUM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan PermodalanKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangannyadengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui LembagaModal Ventura;1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Deputi Bidang KoordinasiEkonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator BidangPerekonomian

keterangan tersebut dalammenjatuhkan vonis terhadap Terdakwa;Bahwa apabila keterangan saksi tersebut tetap diambil sebagaidasar pertimbangan maka akan terlihat kekeliruan dan kekhilafanyang nyata dari Judex Juris, olen karena sesuai fakta hukum danalat bukti otentik di mana secara jelas dan nyata Pemilik Proyekadalah KUD Mianto selaku penerima dana bantuan yang sifatnyapinjaman yang sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia No. 16 Per / M.KUM

PK /Pid.Sus/2013/ 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan DalamBidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kepada Koperasi,pemberlakuannya tidak diberlakukan secara kaku, karena haltersebut merupakan kebijakan dari Kementerian Koperasi, olehkarena dana tersebut sifatnya pinjaman yang diberikan kepadakoperasi dan wajid dikembalikan selama jangka waktu 8(delapan) tahun dengan masa tenggang waktu 1 (satu) tahun.Hal mana pemberlakukan Peraturan Menteri Koperasi dan UKMRepublik Indonesia No. 16 Per / M.KUM

Anak Agung Ayu Sri Adnyani, M.M. yang memberikanketerangan bahwa diperbolehkan personil dari Dinas KoperasiKabupaten ikut menandatangani pembukaan rekening atas namakoperasi penerima dana bantuan (sesuai fakta persidangan padaputusan Pengadilan Negeri Kalabahi halaman 159) adalahsangat relevan dengan fakta / kenyataan bahwa penerapanPeraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 16Per / M.KUM / VII / 2006 itu dilaksanakan tidak secara kaku.

Anak Agung Ayu Sri Adnyani, M.M. dalammemutuskan perkara ini;Bahwa pembukaan rekening penampungan merupakan salahsatu syarat yang harus dipenuhi oleh KUD Mianto, dan untukkeperluan tersebut KUD Mianto mengirimkan fotokopi Rekeningpenampungan untuk diverifikasi mengenai kelayakan olehPejabat Pembuat Perikatan / Kontrak Deputi dan KPA sesuaidengan ketentuan Pasal 9 huruf d dan e Peraturan MenteriKoperasi dan UKM Republik Indonesia No. 16 Per / M.KUM / VII /2006.

No. 57 PK /Pid.Sus/2013Kontrak Deputi dan KPA, KUD Mianto dinyatakan layak dandisetujul untuk menerima dana bantuan yang kemudian dikirimmelalui KPPN Jakarta 1;Bahwa fotokopi buku rekening tabungan KUD Mianto yangdikirimkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM RepublikIndonesia adalah buku rekening tabungan yang diterbitkandengan spesimen tanda tangan yang turut ditandatanganiTerdakwa, sehingga apabila pemberlakukan Peraturan MenteriKoperasi dan UKM Republik Indonesia No. 16 Per / M.KUM / VII /2006

Hatta di persidangan pada tanggal 20 Nopember 2012menjelaskan bahwa KTKBM Simaturue pada awalnya adalah KTKBM Garongkong( Bukti P1 ) sudah bertahuntahun bekerja di Pelabuhan Garongkong dan paraanggotanya adalah berdomisili di sekitar pelabuhan yang melakukan bongkar muat diPelabuhan Garongkong tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya dengan merujuk kepada Surat KeputusanMenteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 123/Kep/M.KUM/X/2004 tersebut, maka secara Atributif Tergugat/Bupati Memiliki

keterangan asal usul Nomor 70 /SKAU/KN/VI 2017tanggal 26 Juli 2017;> 1 lembar surat keterangan asal batubara limbanh Nomor06/SK/SKR/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017;> 1 lembar fotokopi surat keterangan Nomor 503/039.DPMPTSP/VII/2017 tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh DinasPenanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu KabupatenBengkulu Tengah yang berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 s/d 1Agustus 2017 pengirim an FISYAHRI;> Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor003292/BH/M.KUM

Pasal 5 Petunjuk Teknisdi atas, juga telah ditentukan persyaratan pengusaha mikro dan kecilcalon penerima dana bergulir adalah yang telah terdaftar sebagaianggota KSP/USPKoperasi minimal 3 (tiga) bulan.Bahwa ternyata dalam penyaluran dana bergulir tersebut dari KoperasiMelati Putih kepada para penerima dana, telah terjadi penyimpanganyang dilakukan oleh Ketua Koperasi Melati Putih dalam hal ini adalahTerdakwa karena yang bersangkutan tidak melaksanakan sesuai denganPetunjuk Teknisnya No. 11/Per/M.KUM

Pasal 5 Petunjuk Teknisdi atas, juga telah ditentukan persyaratan pengusaha mikro dan kecilcalon penerima dana bergulir adalah yang telah terdaftar sebagaianggota KSP/ USPKoperasi minimal 3 (tiga) bulan.Bahwa ternyata dalam penyaluran dana bergulir tersebut dari KoperasiMelati Putih kepada para penerima dana, telah terjadi penyimpanganyang dilakukan oleh Ketua Koperasi Melati Putih dalam hal ini adalahTerdakwa karena yang bersangkutan tidak melaksanakan sesuai denganPetunjuk Teknisnya No. 11/Per/M.KUM

., M.KUM (terlampir).b. Surat Keputusan Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil danMenengah Republik Indonesia, Nomor 47/BH/XVIII/DKUMKM/IV/2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi DayakHapakat (terlampir).Gi Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, Dirjen Pajak, Kantor Wilayah DJP Kalsel danKalteng, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya, denganNomor: PEM2008/WPJ.29/Kkp.0303/2012.d.

Bahwa Penggugat mendasarkan alasanalasan dalam Gugatandalam hubungannya dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Nomor: 10/Per/M.KUM/XI/2015 tanggal 23September 2015 tentang Kelembagaan Koperasi, Peraturan MenteriKoperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:19/PER/M.KUKM/XI/2015 tanggal 28 September 2015 TentangHal. 24 dari 131 hal.

Bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dantanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat (Vide konsideranmenimbang huruf c Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 TentangPerkoperasian), sehingga diperlukan peranan Pemerintah Daerahdalam pertumbuhan dan kemajuan suatu koperasi;dengan tetapmemperhatikan Akta Pendirian dan Prinsip Koperasi.Hal ini sebagaimana Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Nomor: 10/Per/M.KUM/XI/2015 tanggal 23 September2015 tentang Kelembagaan Koperasi:;Pasal 1

Bukti P50 Ad informandum =: FotokopiPeraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahNomor: 10/Per/M.KUM/XI/2015 tanggal 23 September 2015tentang Kelembagaan Koperasi (Ad Informandum) (sesuaidengan salinan);60. Bukti P51Adinformandum : FotokopiPeraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor: 19/PER/M.KUKM/XI/2015tanggal 28 September 2015 Tentang Penyelenggaraan RapatAnggota Koperasi (Ad Informandum) (sesuai dengansalinan);61.

Pasal 58 ayat (4)Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor10/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, dengan menerbitkanobjek sengketa a quo yang ditujukan kepada Bapak Menteri Negara Koperasidan UKM Republik Indonesia Cq.

Pasal 58 ayat (4)Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor10/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi Jo.

menjatuhkan putusan dalamperkara gugatan sederhana ekonomi syariah antara:PENGGUGAT, yang berkedudukan di Jalan Raya Panican No.101 KecamatanKemangkon Kabupaten Purbalingga, dengan AktaPendirian Nomor : 019/BH/KDK1117/1X/1999, yangsudah beberapa kali mengalami perubahan danperubahan terakhirdengan Akta Nomor : 33 yang dibuatoleh Riana Budhijani, SH, M.Kn, notaris di Purbalingga,dan telah disetujui oleh Menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia dengan suratkeputusan No. 000374/PAD/M.KUM

Bahwa, benar Tergugat menerbitkan secara online Keputusan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 001976/BH/M.KUM/VIIV2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Pengesahan Akta PendirianKoperasi Tunas Bangsa Mandiri yang merupakan Objek Sengketa dalamperkara tata usaha negara aquo ;2. Bahwa, Tergugat hanya memeriksa kelengkapan dokumen permohonanpengesahan Akte Pendirian Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang diajukanHal. 12 dari55 Hal.

terbitnya Akta Notaris Hidayat, S.H., No, 12 tanggal 28 Juli 2016apabila dimaksudkan sebagai koperasi jasa tenaga kerja bongkar muat dipelabuhan, maka Notaris sebagai pejabat umum yang membuat AktaPendirian Koperasi Tunas Bangsa Mandiri secara juridis terikat dengansyaratsyarat yang diatur dalam SKB Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat(TKBM) di Pelabuhan ;Bahwa, dalam hal apabila Penggugat membuktikan adanya perbedaannama dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahNomor 001976/BH/M.KUM

permohonan peninjauan kembali terhadapPutusan Mahkamah Agung Nomor 2730 K/Pdt/2014, tanggal 18 Juni 2015,dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonKasasi/Terlawan/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:1.KSU Kharisma Sejati pada tahun 2005 menerima pinjaman untuk pertamakali berdasarkan surat dari PT Bank Bukopin Nomor 140/MtrPIMP/II/2005,tanggal 14 Februari 2005, sesuai dengan Keputusan Menteri NegaraKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 95/Kep/M.KUM

., M.KUM (terlampir).Surat Keputusan Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia, Nomor 47/BH/XVIII/DKUMKM/IV/2012 tentangPengesahan Akta Pendirian Koperasi Dayak Hapakat (terlampir).Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, Dirjen Pajak, Kantor Wilayah DJP Kalsel dan Kalteng, KantorPelayanan Pajak Pratama Palangka Raya, dengan Nomor: PEM2008/WPJ.29/Kkp.0303/2012.Bukti Penerimaan Surat (BPS) Pajak Nomor: S05001121/PPWBIDR/WPJ.29/KP.0303//2019 atas

Akta PendirianNomor:003356/BH/M.KUM.2/II2017. Keterangan : Jasa Penyiraman jalan.Sebesar Rp5.000,(lima ribu rupiah). selanjutnya diberiTANG AL... cece cece eecccececeeeceseeeeceuseeesaneseesseseeeceneeeecsneseesaneeeetauseeeeseneeaness Bukti P7;Fotokopi Anggaran Dasar Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama sesuaiKeputusan Rapat Pembentukan Koperasi Nomor :23 tanggal 18 Oktober2016 yang dibuat dihadapan Notaris Manaor Simanjuntak, SH., Sp.N. SKMenkeh RI No. C763.HT.03.01TH.1999 tanggal 22 Maret 1999.

Pasal 12 huruf b:Dalam hal perubahan anggaran dasar koperasimenyangkut perubahan bidang usaha, maka permintaanpengesahan diajukan dengan melampirkan : a) duarangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satudiantaranya bermaterai cukup; b) berita acara RapatAnggota.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah RI No. 01/Per/M.KUM/I/2006 tanggal 9 Januari 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan AktaPendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, yaitu :HIm. 7

Bank Bukopin Nomor: 140/MtrPIMP/II/2005,tanggal 14 Pebruari 2005, sesuai dengan Keputusan Menteri NegaraKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 95/Kep/M.KUM/IX/2002 yang selanjutnya secara Teknis di tuangkan dalam PetunjukTeknis dan Pelaksanaan Yang menerangkan bahwa Fasilitas Kredit yangditerima KSU Kharisma Sejati adalah dari Kementerian Koperasi RepublikIndonesia berupa Kredit Pola Penjaminan, artinya secara yuridik TermohonEksekusi bukanlah pihak dalam Perjanjian Kredit Pola

SIT SYAFRIAH, Nomor : 13/511KEP/DIR tanggal13 Oktober 20111 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Pembiayaan Nomor13/026/PEM tanggal 11 Oktober 2011.1 (satu) bundel fotokopi Daftar Standar Operasinal dan ProsedurPelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : KEP20/D.1.M.EKON/11/2010 tanggal 05 November 2010.1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor14/Per/M.KUM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana PenjaminanKredit dan Pembiayaan untuk

Koperasi danUsaha Kecil danMenengah.1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor30/Per/M.KUM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis PerkuatanPermodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan LembagaKeuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan MelaluiLembaga Modal Ventura.1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Deputi Bidang Koordinasi EkonomiMakro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianSelaku Ketua Tim Pelaksana Komite