IP HIDAYAT, S.KOM. po monnnn neeMasingmasing warga negara indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor eo menterian AgamaKota Administrasi Jakarta utara berkedudukandiJalanPlumpang RayaNo. 2 Relurahan Semper, KecamatanKoja, Jakarta Utara: ardasarkan Surat Kuasa KhususNomor : & 09. 5/2/Kp.07.6/576/2015, tertanggal03 Naugbe 2015, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT / TERBANDING :Pengadilan Tinggl.

, bahwa Tergugat 1 telah mengajukan jawaban sebagaiberikut:DALAM EKSEPSI :e Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuikebenarannya.e Gugatan Penggugat salah alamat karena Tergugat sama sekali tidaktahu menahu mengenai masalah lelang , karena sejak Penggugatmelanjutkan membayar angsuran hutang Tergugat , Penggugat lah yangselalu berurusan baik dengan Tergugat 2 maupun Tergugat 3.e Gugatan Penggugat terhadap Tergugat Ill tidak jelas, karena Penggugattidak mencantumkan ke Menterian

Penggugat atas keinginan Pengugat sendiri yangberkeingingan memiliki objek perkara.Berdasarkan uraian yang Tergugat kKemukan diatas, sangat jelas sekali :Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat karena Tergugat sama sekalitidak tahu menahu mengenai masalah lelang , karena sejak Penggugatmelanjutkan membayar angsuran hutang Tergugat , Penggugat lah yangselalu berurusan baik dengan Tergugat 2 maupun Tergugat 3.Gugatan Penggugat terhadap Tergugat III tidak jelas, karena Penggugattidak mencantumkan ke Menterian

Ke menterian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) R.I cq.Camat Jangkar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Sementara Daerah Kerja Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, beralamat di Jalan PelabuhanNomor 64, Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, KabupatenSitubondo, Provinsi Jawa Timur;Halaman 4 Putusan Nomor 808/PDT/2021/PT SBYSelanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semulaTurut Tergugat VI ;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca:1.

danmateril sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh sebab itumajelis hakim menyatakan bahwa penerima kuasa dapat bertindak atas namapemberi kuasa yaitu sebagai Penggugat;Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetapdengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil di Ke Menterian

cf17bafs24rtlchltrchlochfs24lang1033lochf5hichaf5 Mawar binti Syamsuddin cf17afs24rtlchltrchlochfs24lochf5hichaf5 Nomor cf17afs24rtlch ltrchlochfs24lang1033lochf5hichaf5 :cf17afs24rtlch Itrchlochfs24lochf5hichaf5 cf17afs24rtlchltrchlochfs24lang1033lochf5hichaf5 DN19/DSMP/06/X/0000273 cf17afs24rtlchltrchlochfs24lochf5hichaf5 , Tanggal cf17afs24rtlch ltrchlochfs24lang1033lochf5hichaf528 Mei 2019 cf17afs24rtlch Itrchlochfs24lochf5hichaf5 , yang dikeluarkan Ke cf17afs24rtlchltrchlochfs24lang1033lochf5hichaf5 menterian

Pasal 56 ayat (1)rehabilitasi medis pencandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjukoleh menterian ;Pasal 57 selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi media,penyembuhan pencandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh IntansiPemerintah atau masyarakat melalui pendekatan dan tradisional ;9.

berbentuk PerseroanKomanditer (Commanditaire Vennootschap) yang didirikanberdasarkan hukum dan peraturan perundangundangannegara Republik Indonesia yang berkedudukan di Surabaya,Jalan Veteran 9D Surabaya, berdasarkan Akta PendirianPerseroan Komanditer Nomor 9 tanggal 11 Juni 1996 yangdibuat dihadapan Lanny Setyawati Djojokusumo, SarjanaHukum, Notaris di Surabaya, yang selanjutnya telahdidaftarkan dalam buku register Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 6231996 tanggal O02 Juli 1996sebagaimana amanat SK Menterian

V.S.E. 5.23 untuk dicatatkan, selanjutnyatelah mengalami perubahan terakhir melalui Akta Masuk danKeluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar CV.MANUNGGAL SEJATI Nomor: 17, tanggal 28 OktoberHalaman 2 Putusan Nomor 168/PDT/2021/PT.SBY.1999 yang dibuat dihadapan Lanny Setyawati Djojokusumo,Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah didaftarkandalam buku register Pengadilan Negeri Surabaya Nomor1130/1999 tanggal 30 Oktober 1999 sebagaimana amanatSK Menterian Kehakiman tanggal 28 Mei 1977

Jakarta Pusat, bertindakuntuk dan atas nama PT Bank Oke Indonesia Tbk berdasarkan Akta PenggabunganNomor 5 yang dibuat dihadapan Dewi Kusumawati, S.H Notaris di Jakarta yang telahditerima dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia sesuai dengan surat nya nomor : AHUAH.01.100008817 tanggal 08 Juli2019 yang terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 23tanggal 22 Juli 2007 yang dibuat Dewi Kusumawati, S.H Notaris di Jakarta sesuaidengan Keputusan Menterian

Menterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI,Cq.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan
6.Pemerintah RI, Cq.Menterian Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Provinsi Riau, Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Menterian Agraria Dan Tata Ruang/badan PertanahanNasional Ri,cq.Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Riau, cq. Kepala Kantor PertanahanKabupaten Pelalawan, berkedudukan di Pangkalan Kerinci,Kel.

Pasal 56ayat (1) rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumahsakit yang ditunjuk oleh menterian;Pasal 57 selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi media,penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh intansipemerintah atau masyarakat melalui pendekatan dan tradisonal;Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 2010Nomor : 04 /Bua.6 /Sp /IV /2010 dalam poin. 2 bahwa penerapanpemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf. a.

Fas poto dengan latar belakang putih ukuran 4x6 cm sejumiah 5 lembarBahwa setelah adanya surat dari Menteri Luar Negeri RI Nomor679/PK/10/2015/63/01 tanggal 8 Oktober 2015 perihal pemalsuan Dokumenpendukung untuk penerbitan paspor dinas dan pemalsuan nota diplomatikpengantar visa yang ditujukan kepada Menterian Perindusirian RI kemudianselanjuinya melalui melalu' disposisi Menteri Perindustian RI memerintahkanSekien Kementian Perindustian untuk melakukan penelusuran danmelaporkan melaporkan kasus

KE MENTERIAN KETENAGAKERJAAN di JAKARTA (1x) satukali tanggal 03 bulan Oktober tahun 2017d. KE BPJS KETENAGAKERJAAN (sudah beberapa kali) Sudah banyak waktu maupun tenaga dan pikiran PENGGUGAT yangdikorbankan begitu juga biaya materi PENGGUGAT untuk ke sana kemari mulai dari Batam / KEPRI sampai ke Jakarta. Untuk mengurusmasalah tersebut.

Pasal 56 ayat (1)rehabilitasi medis pencandu Narkotika dilakukan di Rumah Sakit yangditunjuk oleh menterian;Pasal 57 Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi media,penyembuhan pencandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh intansipemerintah atau masyarakat melalui pendekatan dan tradisioanal;Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tanggal 7 april 2010Nomor: 04/Bua6/Sp/1V/2010 dalam poin 2 Bahwa penerapanpemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a, bUndangUndang No. 35 Tahun 2009

Akhirnya Kuasa HukumLenarki Latupeirissa, SH, mengajukan Permohonan Pembatalan baliknama SHM : 1959/Cempaka Putih atas nama Agusdi Arya N dan SHM No:1961/Cempaka Putih atas nama Edi John Har kepada Artissa Panjaitan keBPN Kota Tangerang Selatan dan diproses dari BPN Kota TangerangSelatan, kemudian ke Tergugat dan sampai ke Menterian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional dan Tergugat mengeluarkan Surat No :01/PBTL/BPN.36/II/2017, tertanggal 27 Februari 2017;Jadi Penggugat dengan mengajukan

pengadilan dijadikan parameter terhadap pembatalansertipikat;Bahwa sebelum adanya pembatalan, telah dilakukan pemanggilanuntuk mediasi;Bahwa pemanggilan para pihak sudah dilakukan sesuai denganTupoksi;Bahwa terkait pembatalan balik nama sudah dilakukan mediasi, gelarperkara, sidang pengadilan, melaksanakan penanganan masalah antarinstansi pemerimtah dan swasta serta telah menyelesaikan sengketabatas;Bahwa BPN Tangerang Selatan tidak ada memberikan petunjuk hanyamelanjutkan laporan dan rekomendasi ke Menterian

transparan, akuntabel dan mandiri agar dapat menghasilkanPelayanan Navigasi yang andal dalam rangka Keselamatan Penerbangandi Indonesia sehingga:(1) Didalamnya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 77Tahun 2012 Pasal 18 ayat (1) : Calon anggota direksi yangditetapkan sebagai anggota direksi adalah calon yang lulus seleksimelalui uji Kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim dan/atau lembaga profesional yang dibentuk dan/atau ditunjuk olehMenteri;(2) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menterian

kedua lembaga penyiaran tersebut: PERTENTANGAN LEMBAGA PENYIARAN ANTARA UU No.32/2002 DENGAN PM No.22 KRITERIA PO/INN03222002 LPPPSLPSLPPPM Fungsi Baru dapat menyelenggarakan siaran setelahada kesepakatan sewamenyewa saluran siarandari LPPPMaupun menyelenggarakan MWnygidnggargkogyana siemayiaran baik dalam menyenyelenggarakan siar@Menyelenggarakan infrastruktur penyiara@ = Menyewakan at:saluran siaran key ANh Kewenang )itetukamodtthHelnetint alabadanya keasepdkapansKkWh menyewa dari Ditentukan oleh Menterian

Berdasarkan rekomendasi KementerianPertanian, Direktorat Jenderal Peternakan & KesehatanHewan No. 2148/Kpts/PD.410/6/2012, tanggal 18 Juni2012, Penggugat memperoleh Persetujuan ImporHewan dari Menterian Perdagangan No.04.PI54.12.0068, tanggal 03 Juli 2012 sebanyak5.800 ekor sapi bibit potong ;4 Bahwa kemudian berdasarkan dokumendokumenimpor, yaitu :1 Bill of Lading (B/L) No. DWN/277, tanggal 24 Juli 2012 ;2 Certificate of Health, Australian Government No.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Pertanian, DirektoratJenderal Peternakan & Kesehatan Hewan No. 876/Kpts/ PD.410/3/2012,tanggal 14 Maret 2012, Penggugat memperoleh Persetujuan Impor Hewandari Menterian Perdagangan No. 04.PI54.12.0027, tanggal 2 April 2012sebanyak 1.000 ekor sapi bibit potong;Bahwa kemudian berdasarkan dokumendokumen impor, yaitu:1. Bill of Lading (B/L) DP118AGRO2, tanggal 14 Juni 2012;2. Certifikat of Health, Australian Government No.

Sebab KPKNL Serang bukan merupakan Badan Hukum yangberdiri sendiri melainkan badan yang merupakan bagian dari Badan Hukum yang disebutNegara, dimana selaku aparat Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas serta ke wenangansesuai peraturan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, maka instansi atasan dari Tergugat IIIadalah Pemerintah Republik Indonesia, Ke menterian Keuangan Republik Indonesia, Dire ktoratJenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kanwil DJKN Banten.

supaya yangberkepentingan tahu bahwa kondisi aset dari perusahaan itu dapat memahamibaik pihak kreditur maupun masyarakat lainnya, itu pengumuman di media,dan perbedaan lainnya adalah dalam UU PT tahun 1995 dan tahun 2007likuidator itu harus membuat terang tentang aset itu, apabila ada pengalihanaset ke pihak lain harus ada title terhadap aset yang tinggal kalaudibandingkan UU PTdanN.V ;Bahwa dalam prespektif UU tahun 1995 dan tahun 2007 pasti masyarakattahu, karena di umumkan dan didaftarkan ke Menterian