Ditemukan 1163186 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pejabat negara Penyelenggara negara Menghina negara Keuangan negara Arsip negara Wilayah negara Kerugian negara Piutang negara
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Umum
Register : 26-08-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli
Tanggal 20 Desember 2017 — Heryaviannor Al. Heri als. Anang Ungut Bin Ramliansyah
88 — 64
  • Bahwa Saksi tidak diterima dengan adanya pembakaran umbulumbul merah putih tersebut, karena menurut saksi umbul umbulmerah putih tersebut merupakan simbol negara indonesia danmembakar umbul umbul merah putih tersebut sama sajamenghina negara indonesia. Sedangkan kerugian material atashilangnya umbul umbul 20 lembar tersebut sekitar Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah).
    Unsur dengan maksudmenodai, menghina, ataumerendahkan kehormatan BenderaNegara Menimbang bahwa unsur dengan maksud menodai,menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara itumerupakan anak kalimat dari bentuk unsur melakukan perbuatan lain.Jadi apabila pelaku melakukan perusakan, perobekan, menginjakinjakatau pembakaran terhadap bendera negara tidak perlu dibuktikan unsurdengan maksud menodai, menghina, atau. merendahkankehormatan.Unsur. dengan maksud menodai, menghina, ataumerendahkan kehormatan
    bendera negara ini dibuktikan apabila bentukHalaman 25 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pliperobuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah selain dalam bentukmerusak, merobek, menginjakinjak, atau membakar.Menimbang bahwa bendera yang merepresentasikanBendera Negara dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahansebagaimana dimaksud pada ayat (2), ukuran yang berbeda denganukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (38), dan bentuk yangberbeda dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Melihatpada
    ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2009 di atas, makadapat dikatakan bahwa:Bendera Negara boleh digunakan selain dalamkeperluan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) UU No.24 Tahun 2009, Bendera Negara boleh dibuat tidak dalam bentukpersegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang.
    Misalnya bentuksegitiga, bujur sangkar, trapesium, jajaran genjang dan lingkaran,Bendera Negara boleh dibuat tidak berasal dari kain. Misalnya kertas,plastik dan alumunium, Bendera Negara boleh digunakan selain dalambentuk ukuran yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (8) UU No. 24 Tahun2009 atau berbeda dengan ukuran yang telah diatur di dalam Pasal 4ayat (3) UU No. 24 Tahun 2009.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 04-07-2011 — Putus : 01-08-2011 — Upload : 08-09-2011
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 89/PID.SUS/2011/PTY
Tanggal 1 Agustus 2011 — GUNANJAR
87 — 65
  • tenesTempat lahir : Bantul ;Umur/tg : 47 Tahun / 11 MaretLahir 1963; eee eee eeeJenis : LakiKelamin lai 0 j= # Shee s sees eee Ss ee Se eee eee Se eee SoeKebangsaan : IMGGNES TAGs see seme cee eee o coe ee ceTempat : Dusun Mandungan RT.03, Kelurahantinggal Srimar tani, Kecamatan Piyungan,Kabupaten Bantul; Agama D ISI@IMS ~~ 2 mee mn ee ee te ee teePekerjaan : Pamong Desa (Kepala Bagian PemerintahanKelurahanSrimartani); siaiaiatataiaiataite Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di RumahTahanan Negara
    Bantul,atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah dengansengaja memusnahkan arsip Negara diluar prosedur yangbenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2),perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara cara sebagaiberikut : Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebutdiatas, pada saat petugas Polres Bantul bersamaTim Identifikasi POLDA D.I.Y. datang ke KantorDesa Srimartani, Kec. Piyungan, Kab.
    Bantul,atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah dengansengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatanarsip Negara yang terjaga untuk kepentingan Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), perbuatanmana terdakwa = lakukan dengan caracara sebagaiB@riKUt 9 f6 =< = see = see 3 oee oes Se She Sh SS eee oe 3 oe Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut9diatas, pada saat petugas Polres Bantul bersamaTim Identifikasi
Pengadilan PT AMBON Pidana Umum
Register : 15-01-2024 — Putus : 05-02-2024 — Upload : 05-02-2024
Putusan PT AMBON Nomor 13/PID/2024/PT AMB
Tanggal 5 Februari 2024 — Pembanding/Terdakwa : ANTONIUS LATUMUTUANY Alias ANTON Diwakili Oleh : Semuel Waileruny
Terbanding/Penuntut Umum : VECTOR MAILOA ,S.H.
44 — 0
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Umum
Register : 16-05-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 81/Pid.B/2017/PN Skh
Tanggal 18 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT ,SH.
Terdakwa:
1.Dwi Atmoko S.Pd Bin Suyadi
2.Ahmad Fathoni, S.Ag Bin H. Muhammad Nasir.
3.Umar Salim Bin Salim
153 — 40
  • Umar Salim, Dwi Atmoko, S.Pd dan Ahmad Fathoni, S.Ag melakukan kegiatan menghalangi jalan;

(tetap terlampir dalam berkas perkara);

  • Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;
Umar Salim Bin Salimdalamkemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan sepertisemula;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganmaka akan ditentukan statusnya oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amarPutusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bebas darisegala tuntutan hukum maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkaradibebankan kepada Negara;Halaman 41 dari 44 Putusan No. 81/Pid.B/2017/PN.Skh.Menimbang, bahwa dalam posisi seperti
Umar Salim, Dwi Atmoko,S.Pd dan Ahmad Fathoni, S.Ag melakukan kegiatan menghalangi jalan;(tetap terlampir dalam berkas perkara); Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Sukoharjo pada hari, Rabu tanggal 11 Oktober 2017 yangterdiri ERMA SUHARTI, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Y. TEDDYWINDIARTONO S.H, M.Hum. danBOXGIE AGUS SANTOSO, SH.MH masingmasing sebagai Hakim anggota.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG
Tanggal 12 Juni 2019 — RIDWAN bin HADI SUYONO
257 — 200
  • Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg. tanggal 20 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut mengenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN bin HADI SUYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;2.
    Memerintahkan agar Terdakwa RIDWAN bin HADI SUYONO tetap ditahan di rumah tahanan Negara;7. Menetapkan terhadap barang bukti : Foto Copy (legalisir) Proposal USAHA PENGGEMUKAN SAPI POTONG KELOMPOK TANI TERNAK (KTT) GIRI MAKMUR Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Foto Copy AD ART Kelompok Tani Ternak Giri Makmur di Desa Smedo Kecamatan Pekuncen. Rekening koran Bank BRI a.n KTT GIRI MAKMUR nomor rekening 15101005306535.
    Foto Copy (dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 01961 / 238776 / DJPKH / X / 2011, tanggal 20 Oktober 2011, Satker Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dari Bendahara Umum Negara tanggal 28 Oktober 2011 Nomor : 982238T / 139 / 110, tahun anggaran 2011. tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 (satu) buah stempel UD.JAYA MANDIRI PURWOKERTO (JM). 1 (satu) buah stempel TOKO DIKA. 1 (satu) buah stempel TOKO GM AJIBARANG.
    Foto Copy (dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM :01961 / 238776 / DJPKH / X / 2011, tanggal 20 Oktober 2011, SatkerDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dari BendaharaUmum Negara tanggal 28 Oktober 2011 Nomor : 982238T / 139 / 110,tahun anggaran 2011.Tetap terlampir dalam berkas perkara.30. 1 (Satu) buah stempel UD.
    tidak ada alasan untuk menjatuhkan putusanpidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp.52.700.000,(lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan uangkerugian negara yang telah dikembalikan terdakwa sejumlah Rp.112.500.000, (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang pengembaliankerugian negara sejumlah Rp.59.800.000, (lima puluh sembilan juta delapanratus ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa.
    telah kelebihan mengembalikan uangkerugian negara yaitu Rp.112.500.000, (seratus dua belas juta lima ratus ribu)dikurangi Rp.52.700.000, (lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) =Rp.59.800.000, (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
    lima puluh sembilan jutadelapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak perlu untuk dikembalikan kepadaterdakwa, melainkan tetap disetorkan kepada negara sebagaimana yang telahdilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang yang dimintakan banding aquo harus diperbaiki sepanjangmengenai membayar uang pengganti kerugian keuangan negara ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada
    Memerintahkan agar Terdakwa RIDWAN bin HADI SUYONO tetapditahan di rumah tahanan Negara;Hal. 46 Putusan No.3/Pid.SusTPK/2019/PT SMG7.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-12-2011 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 25-05-2012
Putusan PTUN SERANG Nomor 1/G/2011/PTUN-SRG
Tanggal 17 April 2012 — SANDRAFINE GARMENT Melawan KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG BANTEN
204 — 112
  • Menyatakan Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Banten Nomor: PJPN-416/PUPNC.14/2011, Tanggal 22 Juni 2011, Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Sandrafine Garment ; 3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaitu Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Banten Nomor: PJPN-416/PUPNC.14/2011, Tanggal 22 Juni 2011, Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Sandrafine Garment ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 223.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).
    SANDRAFINE GARMENT Melawan KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG BANTEN
    Negara Atas Nama : PT.
    2011 tentang PenetapanJumlah Piutang Negara Atas Nama : PT.
    Bahwa setelah dilakukan panggilan Penggugat belum bersedia melunasihutangnya sehingga dalam rangka mengamankan keuangan negara, KetuaPanitia Urusan Piutang Negara Cabang Banten menetapkan PenetapanJumlah Piutang Negara Nomor : PJPN 416/PUPNC.14/2011 tanggal 22 Juni2011. Hal ini telah sesuai dengan penyerahan pengurusan piutang negara dariKementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.
    Menyatakan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara CabangBanten Nomor PJPN 416/PUPNC.14/2011, tanggal 22 Juni2011 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. SandrafineGarment sah berlaku serta mengikat untuk segera melakukan pembayaranPiutang Negara demi penyelamatan keuangan Negara :3.
    sesual asastertib penyelenggaraan negara :.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2008 — Upload : 11-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308K/TUN/2008
Tanggal 28 Oktober 2008 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA ; PT. KALTIM PRIMA COAL, diwakili oleh : ROBERTUS BISMARKA KURNIAWAN
110 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA ; PT. KALTIM PRIMA COAL, diwakili oleh : ROBERTUS BISMARKA KURNIAWAN
    :a.Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, No.PJPN429/PUPNC.11.05/2007 tertanggal 20 Juli 2007 tentang PenetapanJumlah Piutang Negara Atas Nama PT.
    jumlah yang wajib dibayar kepada Negara atau badanHal. 6 dari 25 hal.
    Pasal 1 angka 6 Keputusan Menteri Keuangan No. 61/KMK.08/2002 tentangPanitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut Kepmenkeu No. 61Tahun 2002), yang berbunyi : Piutang Negara adalah jumlah uang yangwajib dibayar kepada Negara atau badanbadan yang baik secara langsungmaupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, berdasarkan suatu peraturan,perjanjian atau sebab apapun ;.
    No. 308 K/TUN/2008Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No. PUPN429/PUPNC.11.05/2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. KaltimPrima Coal tanggal 20 Juli 2007 dan Surat Keputusan Panitia UrusanPiutang Negara Cabang DKI Jakarta, tentang Salinan Surat Paksa No.
    pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara, yaitu :1.
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum
Register : 27-07-2023 — Putus : 11-12-2023 — Upload : 14-12-2023
Putusan PN MASOHI Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh
Tanggal 11 Desember 2023 — Penuntut Umum:
VECTOR MAILOA ,S.H.
Terdakwa:
ANTONIUS LATUMUTUANY Alias ANTON
103 — 171
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2008 — Upload : 11-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309K/TUN/2008
Tanggal 28 Oktober 2008 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA ; PT. ARUTMIN INDONESIA
60 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA ; PT. ARUTMIN INDONESIA
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Umum
Register : 04-11-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 543/Pid.B/2019/PN Kag
Tanggal 25 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Muhammad Bravo Swatikara, SH
Terdakwa:
Asnedi als Gelek bin Kedum
55 — 11
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-09-2020 — Upload : 06-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020
Tanggal 14 September 2020 — Ir. AUGUSTINUS JUDIANTO bin ANDIKLAS
468 — 365 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/2020(satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidakmembayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untukmengganti terhadap kerugian yang dialami oleh Negara/Daerah c.q.PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel dengan ketentuanapabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupimaka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;4. Menyatakan barang bukti berupa:a.
    Berupa asset rampasan terkait pemulihan kerugian Negara; Barang bukti nomor 188, 1 (satu) bidang tanah berlokasi diBaranangsiang Indah Q.1 Nomor 14 RT.012 RW.005Kelurahan Katulampa, Kecamatan/Kota Bogor Provinsi JawaBarat, yang sudah diblokir oleh Kantor BPN Kota Bogordengan Surat Nomor 2446/0033271/X/2019 atas Tap SitaPengadilan Negeri Bogor Nomor 289/Pen.Pid/2019/PN Bar;Dirampas Negara untuk dilelang Jaksa guna menutupi uang pengganti;5.
    m=1 ; Sidang dugaan korupsi kredit BSB, ahli administrasi negara: Tidak ada kerugian negara di Bank BUMD, termuat pada:https://koransn.com/sidangdugaankorupsikreditbsbahliadministrasinegaratidakadakerugiannegaradibankbumd/: Klipping pemberitaan tentang kondisi anjloknya harga minyaktahun 20152016 yang mempengaruhi jalannya perusahaanmigas : (Bukti T32);Harga minyak anjlok, puluhan perusahaan global bangkrut,termuat pada : hittps://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnisglobal/16/01/25/01hw4f382hargaminyakanjlokpuluhanperusahaanmigasglobalbangkrut
    Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, kasasi PenuntutUmum dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwaperbuatan Terdakwa merupakan perbuatan hukum perdata (diaturdalam Pasal 1338 KUHPerdata soal perjanjian dan Pasal 1243soal wanprestasi) tidaklah tepat karena Terdakwa terbukti telahmelakukan perbuatan melawan hukum yakni memperkaya dirisendiri,orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara"
    /Daerah c.q.BUMD PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel; Bahwa Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikankerugian keuangan Negara;Keadaan yang meringankan: Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 18-06-2020 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 18 Juni 2020 — ZAINURI MASYKUR Bin RUBINGAN HADI MUSTAFA
166 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 16-05-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
M. ZUHRI, SH.MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE Bin ABDUL AZIS
470 — 311
  • Menetapkan agar biaya perkara ditanggung oleh Negara;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan PenuntutUmum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :DAKWAANPERTAMA :Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE BIN ABDUL AZIS selakumanager
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 22-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 1502/PID/2021/PT SBY
Tanggal 13 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : BUNARI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : SYAIFUL LUTFI, S.H Diwakili Oleh : ALIF SETIO WIDODO SH dan REKAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : ARIEF RAHMAN, S.H Diwakili Oleh : ALIF SETIO WIDODO SH dan REKAN
135 — 70
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Khusus
Register : 09-07-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN CIBADAK Nomor 195/Pid.B/2019/PN Cbd
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum:
1.RASYID KURNIAWAN, SH.
2.FERDY SETIAWAN, S.H.
Terdakwa:
NOVI NURHASANAH binti MOCH. YUSUP
47 — 0
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 984/Pid.B/2020/PN SDA
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
1.DIMAS PRANA DESTANA
2.PINDARTO
166 — 0
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 08-10-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 28-10-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 1221/Pid.Sus/2019/PT MDN
Tanggal 12 Desember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : NARA PALENTINA .N.SH
Terbanding/Terdakwa : RAHMAN QORIB LUBIS
97 — 0
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 16-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.B/2020/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
YOGA PERWIRA Bin SURANDI
200 — 64
  • Perum Pinang Mas Blok D No. 7 Rt. 6Sempaja Barat Kota Samarinda;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai BRI;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:1.Penyidik, sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28Agustus 2019;Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampaidengan tanggal 07 Oktober 2019;Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
Pengadilan PN SAMPANG Pidana Khusus Perbankan
Register : 10-09-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 13-01-2020
Putusan PN SAMPANG Nomor 163/Pid.B/2019/PN Spg
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
TULUS ARDIANSYAH,.S.H
Terdakwa:
SATRIA ADI WARA
202 — 155
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-12-2022 — Putus : 09-01-2023 — Upload : 10-01-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 1665/Pid.Sus/2022/PT MDN
Tanggal 9 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RASYID RIDHO PUTHORA SIREGAR
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RAHMANIAR TARIGAN,SH
202 — 33