Menghukum kepada Pemohon secara Ex Oficio untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan atau total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);3.2. Mutah dalam bentuk uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

tingkat pertama tidak memberikan hakhak yang sedianyamenurut hukum harus diterima atau wajib diberikan kepada Termohon,sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 41 huruf (c) UndangUndang No 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KompilasiHukum Islam (KHI), maka Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampungberpendapat sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak, sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor O02K/AG/2002 tanggal 6 Desember2003, Hakim karena jabatannya (secara ex oficio

Put. 0043/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilanPemohon/Terbanding sebagai wiraswasta, yaitu Karyawan PT Sumber LestariIndah Lampung Timur, dan sesuai Surat Pernyataan yang dibuatPemohon/Terbanding yang diketahui oleh Pimpinan Perusahan tersebut,Pemohon/Terbanding menerima setiap bulan gaji pokok sebesarRp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka jumlah darikesanggupan oleh Pemohon/Terbanding sebesar Rp 5000.000,00 dapatditetapbkan secara ex oficio

.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratusribu rupiah);Menimbang, tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernamaQueensha Shafia Azizah yang berusia 5 (lima) tahun dan MohammadErdoghan Al Aziz yang berusia 5 (lima) bulan yang tidak diajukan rekovensi ditingkat pertama, dan diajukan rekonvensi pada tingkat banding, meskipunPemohon/Terbanding menyatakan kesangggupan untuk memberi nafkah 2(dua) orang anak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), halini tidak termasuk kewenangan secara ex oficio

Pembanding tidak keberatanatas Pemohon/Terbanding tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi AgamaBandarlampung pada prinsipnya sependapat dan mengambil alihpertimbanganpertimbangan hokum dalam pokok~ perkara sebagaipertimbangan sendiri, namun tidak sependapat sebagai Judex factie padatingkat pertama yang tidak memberikan hakhak yang sedianya menurut hukumharus diterima atau wajid diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepadaTermohon/Pembanding secara ex oficio

Adapun mengenai nafkah anak,pengadilan tidak dapat menetapkannya secara ex oficio, sebab berdasarkan pasal 41huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapatditetapkan secara ex oficio oleh pengadilan itu adalah biaya penghidupan atau suatukewajiban bagi ister.

akanmempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Penggugat menuntut apabila terjadi perceraian agar Tergugatmemberi mutah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 15.000.000, (lima belasjuta rupiah), sedangkan Tergugat menyampaikan jawaban bahwa Tergugat menyanggupimemberi mut ah berupa uang sebesar Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini ataskehendak talak suami incasu Tergugat, maka Majelis Hakim secara ex oficio

berupauang sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) ;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah kepadaPenggugat berupa uang sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan atausebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) selama masa iddah ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terjadinyaperceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami incasu Tergugat, maka MajelisHakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut mempunyai alasan hukum danjuga secara ex oficio

sebagai guru PNS golongan II/a diangkat tahun 2008, maka Majelis Hakimmemandang cukup Tergugat dihukum untuk memberi nafkah, maskan dan kiswahselama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat memberikannafkah lampau kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalildalil gugatannya tidakmenyampaikan alat bukti apapun juga di persidangan dan tidak secara ex oficio

KONVENSI- Mengabulkan Permohonan Pemohon; - Memberikan ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban;- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu:DALAM REKONVENSI- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;SECARA EX OFICIO

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi HukumIslam maka besarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuansuami ;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi disamping bekerja sebagaipetani yang mengelola tanah kurang lebih seluas 1 hektar yang ditanamikacang, jagung dan pohong, Tergugat Rekonvensi juga masih bekerja lainnyasebagaimana dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi secara Ex Oficio

oleh karena itu pembebanannafkah anak kepada Tergugat harus memenuhi standar minimum dankepatutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugatsebagaimana telah disebutkan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama XXX 17 tahun dan XXX11 tahun sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi makapembayaran nafkah anak oleh Tergugat Rekonvensi dilakukan melaluiPenggugat Rekonvensi ;15Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat secara Ex Oficio

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;SECARA EX OFICIO Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepadaPenggugat Rekonvensi :1. Muthah sebesar Rp.9.000.000, (Sembilan juta rupiah);2.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman67 yangberbunyi ;Artinya: Dan jika talak itu badadukhul, maka semestinya bekas istrinya menerimamutah dan demikian juga setiap perceraian yang kehendaknya dari suami tanpasebab (kesalahan) pihak istri .Menimbang bahwa secara ex oficio Majelis Hakim karena jabatanya dapat menetapkanPemohon wajib memberi mutah kepada Termohon atas kesepakatan bersama sebagianyang besarnya disesuai dengan kesepakatan bersama sebesar Rp.500.000

, ( lima ratus riburupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000, ( sembilan ratus ribu rupiah ) yang akansebagaimana tercantum dalam amar putusan ;Menimbang bahwa secara ex oficio Majelis Hakim karena jabatanya dapatmenetapkan kepada Pemohon menanggung nafkah dab biaya pendidikan terhadap anakyang bernama NADINDA APRILIA AZZAHRA bintt DRO SUGIARTO denganpertimbangan kepentingan anak tersebut maka Pemohon harus menanggung biayadimaksud sebesar Rp. 300.000,/bulan hingga anak tersebut dewasa atau selesai

peraturan perundangan yang berlaku,akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio

rukundikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakanTermohon mempunyai wanita idaman lain;e Bahwa tidak benar Termohon melarang Pemohon bergaul denganpemuda sekitar, yang benar justru Termohon mendukung kepadaPemohon untuk bergaul dengan pemuda sekitar;e Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akanmemberikan tanggapan lagi dan mencukupkan atas pemeriksaan tahapan jawabmenjawab;Bahwa Majelis Hakim secara ex oficio

keluar dari permasalahanrumah tangga yang menyiksa keduanya selama ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang berkeinginan untukmenceraikan Termohon, keduanya telah bergaul selayaknya suami istri (badadukhul) dan penyebabnya adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KompilasiHukum Islam, maka secara ex oficio

ketentuan dalam pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor : 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berkesimpulanbahwa permohonan Pemohon telah pula memenuhi ketentuan dalam pasal 39 ayat (1 dan 2)UndangUndang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor : 7 tahun 1989karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ; Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal158 huruf (6) Majelis Hakim secara ex oficio

dapat memerintahkan kepada Pemohon untukmemberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang yang besarnya sebagaimana dalam amarPULUSAN 22m nnn nnn nnn none nnnnn nn nn nnn nnn cnn nn cn can none nnn nena nnn nnnn nna n econ nn enna nn nnn nnn nnnncenMenimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam secara ex oficio MajelisHakim dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah yang terhutangselama

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman67 yang berbunyi ;gba 9 Sl ye ASS 5 yg YI gle deiall li J pdall a GIS alArtinya: Dan jika talak itu badadukhul, maka semestinya bekas istrinya menerimamutah dan demikian juga setiap perceraian yang kehendaknya dari suami tanpasebab (kesalahan) pihak istri.Menimbang bahwa secara ex oficio Majelis Hakim karena jabatanya dapat menetapkanPemohon wajib memberi mutah kepada Termohon atas kesepakatan bersama sebagianyang besarnya

disesuai dengan kesepakatan bersama sebesar Rp.1000.000, ( satu jutarupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000, ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) yangbunyinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;Menimbang bahwa secara ex oficio Majelis Hakim karena jabatanya dapatmenetapkan kepada Pemohon menanggung nafkah dab biaya pendidikan terhadap anakyang benama WIMUKTI PRABOWO bin LEGIMAN dengan pertimbangan kepentingananak tersebut maka Pemohon harus menanggung biaya dimaksud sebesar Rp. 500.000

tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telahmenyampaikan replik secara lisan, kemudian atas replik Pemohontersebut, Termohon juga telah menyampaikan duplik secaralisan, yang kesemuanya baik replik Pemohon maupun duplikTermohon telah termuat selengkapnya dalam berita acarapersidangan perkara ini dan dianggap termuat disini;Bahwa kendatipun Termohon tidak menuntut nafkah iddahdan Mutah terhadap Pemohon, namun Majelis Hakim karenajabatannya secara ex oficio

diwajibkan untuk menyampaikansalinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikahyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohonuntuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka PaniteraPengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikansalinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai PencatatNikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa kendatipun Termohon tidak menuntutnafkah iddah dan Mutah terhadap Pemohon, namun Majelis Hakimkarena jabatannya secara ex oficio

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman67 yang berbunyi ;Artinya: Dan jika talak itu badadukhul, maka semestinya bekas istrinya menerimamutah dan demikian juga setiap perceraian yang kehendaknya dari suami tanpasebab (kesalahan) pihak istri.Menimbang bahwa secara ex oficio Majelis Hakim karena jabatanya dapatmenetapkan Pemohon wajib memberi mutah kepada Termohon atas kesepakatan bersamasebagian yang besarnya disesuai dengan kesanggupan Pemohon sebesar Rp.500.000

,( lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000, ( sembilan ratus riburupiah ) yang akan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;Menimbang bahwa secara ex oficio Majelis Hakim karena jabatanya dapatmenetapkan kepada Pemohon menanggung nafkah dab biaya pendidikan terhadap anakyang bernama Sila Elfiatus Zulkha Binti Muhammad Abdul Rhohim yang sekarang dalamasuhan Termohon dengan pertimbangan kepentingan anak tersebut maka Pemohon harusmenanggung biaya dimaksud sebesar Rp. 300.000,

Hakim Kasasi menghilangkan Eksistensi Memori Kasasisebagai suatu keharusan mutlak adanya bagi permohonanKasasi.Memori Kasasi Wajib hukumnya karena Undangundang No. 14/tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung(berikut Perubahannya) secara tegas menyatakan bahwaPermohonan Kasasi harus disertai dengan Memori Kasasidan tanoa Memori Kasasi maka Permohonan Kasasi tidakdapat diterima (keberadaan Memori Kasasi sebagai bahagiandari Permohonan Kasasi merupakan ketentuan yangimperatif).Jika Hakim Kasasi secara ex oficio

Peraturan Perundangundangan memungkinkan bagi Hakimtermasuk Hakim Kasasi untuk ex oficio karena jabatannyawalaupun tanpa eksepsi dan tanpa adanya alasan ataupuntanoa alasan Kasasi dari para pihak yang berperkara dapatmenyatakan / menetapkan sendiri alasannya dalam halkewenangan mengadili secara absolut dari Badan Peradilan.Pada persoalan kewenangan mengadili secara absoluttidaklah diperlukan/ tidak menjadi keharusan adanya uraianatau tanggapan dari pihak yang berperkara dan Hakim ExOfficio karena

para Pemohon a quo tidak terdaftar padaBuku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya administrasi sesuai ketentuan Pasal 34 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 maka secara Ex Oficio

UndangUndang nomor 1 tahun) 1974 ; Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;dengan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majeisi menetapkan memberi ijinkepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Simedang ; JMenimbang bahwa walaupun Termohon tidak menggugat masalah nafkahiddah dan mutah, akan tetapi Pengadilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim yangmenangani perkara ini diberi Kewenangan (hak oficio

untuk melengkapi keterangannya bersedia mengangkat sumpah; putusan no.50/pdt.g/2011/msy.ttn hal 8 dari 12 halMenimbang, bahwa atas kesediaan tersebut, Majelis Hakim telahmemerintahkan Pemohon mengangkat sumpah (supletoir) yang disaksikan olehTermohon di persidangan; Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukanbuktibukti yang menguatkan dalil bantahannya, tetapi Termohon menyatakan tidakakan mengajukan bukti apapun dalam persidangan ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex oficio

berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimanatersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk berceraidengan Termohon telah beralasan hukum dan memenuhi maksud pasal 39 Undangundang Nomor: Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga oleh karenanyapatut dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaberdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim secara ex oficio

Majelis Hakim denganmendasarkan kepada pasalpasal tersebut di atas dengan mempertimbangkankelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim secara ex oficio menetapkanbesaran nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohonselama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah), sebagaimanatersebut dalam diktum putusan ini ;Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a)disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekassuami wajid memberikan mutah yang layak

Majelis Hakim denganmendasarkan kepada pasalpasal tersebut di atas dengan mempertimbangkankelayakan dan kepatutan serta Termohon telah mendampingi Pemohon selama18 tahun, maka Majelis Hakim secara ex oficio menetapkan besaran mutahyang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp 15.000.000,(lima belas juta rupiah), sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c)disebutkan bahwa Dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaanditanggung

Majelis Hakim denganmendasarkan kepada pasalpasal tersebut di atas dengan mempertimbangkankelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim secara ex oficio menetapkanbesaran nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang harus diberikan Pemohonmelalui Termohon sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan diluarbiaya pendidikan dan kesehatan sampai anakanak tersebut dewasa danmandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunya dari nafkah yang diterima tahunsebelumnya, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan

maka petitum Pemohonpada point 1 dapat pula dikabulkan;Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3point, namun didalam diktum Majelis Hakim mengabulkan 5 point, hal inibukanlah ultra petitum partium (melebihi dari apa yang diminta) akantetapi perubahan point ini karena ditambah dengan point 1 sebagaipernyataan legal standing dalam hal Termohon tidak hadir sedangkanTermohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan dan diktum point 4 dimana secara ex oficio

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembalidengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama yang mewajibkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ikrartalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempatPemohon dan Termohon menikah dan tempat tinggal terakhir Pemohondan Termohon, untuk terlaksananya tugas tersebut dengan baik, makasecara ex oficio majelis berwenang memerintahkannya;Mengingat, segala ketentuan

terhadap putusnya perkawinan karena perceraian,bagi seorang isteri yang telah putus perkawinannya dapat diberikan mutahsebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam danberlaku waktu tunggu/iddah, dan pada saat waktu tunggu/iddah bekas isteriberhak mendapat nafkah dari bekas suami sebagaimana ketentuan pasal 149huruf (b), Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf b dalam Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasar pasal 41 huruf c UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, Pengadilan secara ex oficio

jumlahnafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami;Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah,namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Termohontidak termasuk istri yang nusyuz dan Pemohon dalam persidangan menyatakanbersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulansehingga berjumlah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah), makamajelis hakim secara ex oficio

karena mutah itu disamping merupakan kewajiban syariat jugapada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalamkesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadidalam perkara ini;Halaman 10/13 Putusan Nomor 0293/Pdt.G/2015/PA KIkMenimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut mutahnamun Pemohon dalam persidangan menyatakan kesediaannya untukmemberikan mutah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 5 gram,oleh karena itu majelis hakim secara ex oficio