M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdan Pasalil bin Ansar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nursiam Barham binti Korma Barham) didepan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.696.000,- (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Fisik kendaraan sebagaimana BPKB yang telahdijaminkan terlebih dahulu.Bahwa namun apabila PIHAK KEDUA tidak juga menyerahkanbarang bergerak jaminan tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasalIl secara sukarela, maka dapat dilakukan eksekusi melalui pelelangandimuka umum untuk pemenuhan pembayaran hutang PIHAK KEDUA.PASAL VBahwa mengenai barang jaminan yang diserahkan PIHAK KEDUA kepadaPIHAK PERTAMA berupa BPKB Motor Yamaha MIO warna biru Nopol F 2969 YG,Nomor Rangka MH328D2049KD32460, Nomor Mesin

Bahwa terhadap obyek sengketa berupa Uang yangdiperuntukkan untuk menerima gadai sawah sejumlah Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana pada PasalIl tersebut diatas oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUAsepakat untuk membagi dua obyek sengketa tersebut ketika ditebusoleh pihak penggadai bernama TURUT TERGUGAT yang dalamgugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh PIHAKPERTAMA disebut sebagai pihak Turut Tergugat, yang *2 bagiandiberikan kepada PIHAK PERTAMA dan *% bagian lainnyadiberikan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta Pihak Ketiga secara tanggungrenteng menyelesaikan, serta menanggung pembiayaan tersebut pada pasalIl angka 4 diatas;6. Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta pihak ketiga akan menuangkan isipembagian waris ini dalam bentuk Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dihadapan Notaris;7.

Terbanding berpendapatseharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndang Pajak Daerahsebagai hukum publik daripada Kontrak Karya, apabila terjadi pertentanganmaka hukum publik selalu dimenangkan;Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Judex Facti salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa karena ketentuan perpajakan yang diatur secara spesifik di dalamKontrak Karya berlaku khusus, sebagaimana diatur pada Surat MenteriKeuangan Nomor S.1032/MK.04/1998, tanggal 15 Desember 1988, PasalIl

Sapri (alm) ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 menyatakan : Perubahan yangmenyangkut biodata suami, istri ataupun wali dalam Kutipan Akte Nikah harusberdasarkan kepada Penetapan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.Selanjutnya dalam ketentuan umum pada Pasalil angka (5) yang dimaksuddengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah.Dengan demikian maka secara relatif maupun absolut Pengadilan AgamaCilacapmempunyai

Indonesia No.182/PWI TAHUN 1981tanggal 7 Desemer 1981 atas nama WONG JOEN SIN yang dikeluarkanoleh Sekretaris Kabinet Republik Indonesia ;Ditandai sebagai bukti bertanda P 4;Kutipan Akta Perkawinan No. 19/WNI/1982 tanggal 01 Maret 1982 atasnama WONG JOEN SIN dengan BOEN SIOE TJIOE yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kota Kediri ;Ditandai sebagai bukti bertanda P 5 ;Surat Catatan Pernyataan kerterangan memperoleh kewarganegaraanRepublik Indonesia ex Pasal 7 (1) Undang Undang No.62/1958 juncto PasalIl

MSI PANITERA PENGGANTIttdSUDARSONO, SH.tpertimbangan tersebut di atas, makkabulkan dengan dijatuhkan talak satleskipun dipanggil dengan patut tidakdan beralasan, maka berdasarkan Pasalil 89 ayat (1) Undangundang Nomor :dibebankan kepada Penggugat ;perundangundangan yang berlaku daapat Permusyawaratan Majelis HakinWwepatan dengan tanggal 20 Syawal 143i Ketua Majelis, serta Drs. H. MOH.

Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan12tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh AlQuran Surat ArRum ayat 21 dan Pasalil Undang Undang Nomor 1 Tahun1974; Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatyang terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapanlagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakimberpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan

Ketentuanketentuan Lex Specialis dari PasalIl butir b Undangundang Nomor. 11 Tahun 1994 secara jelas berlaku bagiKontraktor KBH, seperti Pemohon Peninjauankembali, yang kontraknyaditandatangani sebelum berlakunya Undangundang Nomor. 11 Tahun 1994Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 11 B/PK/PJK/2005.dan masih berlaku pada tanggal berlakunya Undangundang Nomor. 11Tahun 1994 ;a.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Pajak bahwa PasalIl butir a Undangundang Nomor. 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tertanggal 31Desember 1983 (untuk selanjutnya disebut Undangundang Nomor. 8Tahun 1983) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor.11 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undangundang Nomor. 8 Tahun1983 tertanggal 9 Nopember 1994 (untuk selanjutnya disebut Undangundang Nomor. 11 Tahun 1994) (salinannya terlampir sebagai

Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Pajak bahwapengakhiran fasilitas penundaan PPN seperti diindikasikan didalam PasalIl butir a Undangundang Nomor. 11 Tahun 1994 juga berlaku kepadadKeppres 22, adalah keliru.c.

Perkara BUT Amoseas meliputi 2 (dua) sengketa :Berkenaan dengan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilaiatas pengenaan Pajak Pertambahan WNilai terhadap subjek yangladang minyaknya telah dikembalikan kepada Pertamina sebelum 31Desember 1999.Berkenaan dengan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilaiatas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan perhitunganberdasarkan Undangundang Pajak Pertambahan Nilai yang kemudiandiputus Peninjauankembali olen Mahkamah Agung berdasarkan PasalIl b Undangundang

Dalam kasus ini kemungkinan untuk memberikanakibat hukum kepada Keppres 76 adalah dengan menafsirkanbahwa batas waktu 31 Desember 1999 yang terdapat dalam PasalIl ayat (a) Undangundang Nomor. 11 Tahun 1994 tidak berlakuuntuk kontrakkontrak panas bumi sebagaimana disebutkan dalamPasal Il ayat (b) Undangundang Nomor. 11 Tahun 1994.

Ketentuanketentuan Lex Specialis dari PasalIl butir b Undangundang Nomor. 11 Tahun 1994 secara jelas berlaku bagiKontraktor KBH, seperti Pemohon Peninjauankembali, yang kontraknyaditandatangani sebelum berlakunya Undangundang Nomor. 11 Tahun 1994dan masih berlaku pada tanggal berlakunya Undangundang Nomor. 11Tahun 1994 ;a.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Pajak bahwa PasalIl butir a Undangundang Nomor. 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tertanggal 31Desember 1983 (untuk selanjutnya disebut Undangundang Nomor. 8Tahun 1983) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor.11 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undangundang Nomor. 8 Tahun1983 tertanggal 9 Nopember 1994 (untuk selanjutnya disebut Undangundang Nomor. 11 Tahun 1994) (salinannya terlampir sebagai

Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Pajak bahwapengakhiran fasilitas penundaan PPN seperti diindikasikan didalam PasalIl butir a Undangundang Nomor. 11 Tahun 1994 juga berlaku kepadadKeppres 22, adalah keliru.c.

No. 12 B/PK/PJK/2005.ladang minyaknya telah dikembalikan kepada Pertamina sebelum 31Desember 1999.Berkenaan dengan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilaiatas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan perhitunganberdasarkan Undangundang Pajak Pertambahan Nilai yang kemudiandiputus Peninjauankembali oleh Mahkamah Agung berdasarkan PasalIl b Undangundang Nomor. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor. 11 Tahun 1994 karena diakui adanyaamandemen atas kontraknya yang memuat

untuk dipersatukan/ dirukunkankembali dalam kehidupan rumah tangganya ; Menimbang, bahwa dengan kesimpulan diatas, kemudian dihubungkandengan sikap Penggugat yang sudah antipati terhadap sikap dan perbuatan Tergugatdan juga tidak berhasilnya usaha penasehatan dari Majelis Hakim, maka berdasarkanpertimbangan tersebut Penggugat maupun Tergugat patut dinilai telan gagal dalammembina rumah tangganya dan juga sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkantujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan pasalil

Pos Bandar Lampung, sesuai dengansurat perjanjian kerjasama tersebut diatas (PasalIl dan Pasal II!) dan pembayarannya berbarengandengan pencairan Dana BOS dan dibayar langsungsebesar Rp.90.000, ke rekening PT.

Pardamaian RS Umum Daerah Kelas BBinjai dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dibibir bagian atas tampak kemerahan di dada bagian kananserta tidak rawat inap.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaunsur ke dua Dengan sengaja telah terpenuhi.Unsur ke3: Menyebabkan perasaan tidak enak, rasasakit atau luka terhadap orang lain Bahwa si pasalil ini adalah delik materii yangmensyaratkan adanya akibat dengan sengaja melakukantindakan dan tindakan tersebut ditujukan untukmengakibatkan rasa

Pasal14 dan Pasalil huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan jo.

Dapan bin Riwen ke CNomor : 2285 Persil 60 Kelas S /V Luas 0,028 Da Sojat/Dunia keC Nomor : 3045 Persil 60 Kelas S IV Luas 0,028 Da Casupi tidakcermat, tidak sesuai dengan kejadian, tidak jelas sebab dantanggal perubahan, tidak jelas alasan hukum, tidak di dukungdokumen antara lain surat surat jual beli, hibah atau tukarmenukar dan lainlain sehingga tidak mempunyai kepastian hukumyang dapat diketahui pencatatan peralinan hak itu terjadi sebelumatau sesudah tanggal 24 September 1960 adalah melanggar PasalIl

menfasilitasi, memberi konsultasi, menjadianggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, ataumengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 132 (1) UUNomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan percobaanadalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaanpelaksanaan dan tidak selesainya pelaksaan bukansemata mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri;Menimbang, bahwa dengan ditempatkannya kata percobaanatau permufakatan jahat didepan kalimat yang menunjukpada pasalil

PasalIl,1211 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkantalaknya di depan persidangan setelabastusanri bk haskekblaian MAKE APIAR:2016/PA.MAGMenimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan uk memenuhiketentuan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara ex Officiomemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku khususnya peraturan konversi Undang Undang Pokok Agraria PasalIl Ayat 1;1.

No. 480/PDT/2018/PT.MKSsalah satu dasar pertimbangan hukum KetentuanKetentuan Konversi PasalIl ayat (1) : Hakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimanaatau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) sepertiyang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulaiberlakunya UndangUndang ini yaitu: hak agrarisch eigendom, milikyayasan anderbeni, hak atas drew, ha katas drew desa, jesini, grantsultan, landerijwnbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atastanah partikelir