. ; Menimbang, bahwa karena itu berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, gugatan Penggugat dalam hal gugatan perceraiannya dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuanpasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bunyi pasalnya tidakdirubah dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan I UU No.7Tahun 1989 dan juga bunyi pasalnya tidak dirubah dalam Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan II UU No.7 Tahun

standing Pemohon dalammengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Pemohonmendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohonkarena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon denganTermohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi

identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yangdikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihandan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama junctis Pasal 39 ayat(2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil

halaman putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Pstjuncto Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakanterbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikatdalam pernikahan sah sejak tanggal 24 Januari 2020 Masehi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya,Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangansebagai orangorang dekat dengan Pemohon dan Termohon (vide; Pasal 76ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya

untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal inwal yangtelah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahgugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Kompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

tangga akan tetapi tidak berhasilkarena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dan MajelisHakim telah memberikan kesempatan kepada saksi kedua Tergugat bernamaSafarida Hutagaol sebagai keluarga untuk mendamaikan Penggugat danTergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telahdiupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebutdilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya

tidak diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan(4) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubahtelah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975;MediasiMenimbang, bahwa pada sidang sebelum pembacaan gugatan,Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan,maka berdasarkanPasal 4

Penggugatdalam mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai denganTergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Islam, Penggugat memiliki egal standing untuk mengajukanperkara a quo;Formil GugatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telan memuatunsurunsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas parapihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan olehPenggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan danpertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39ayat (2) poin (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang isi dan Pasalnya

penetapan ini, ditunjuk hal ihwalyang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahdiberikan izin menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon sebagaimana yangtelah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuatunsurunsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan, melingkupi identitaspara pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan olehPemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran,serta salah satu meninggalkan kediaman bersama selama dua tahun berturutturut tanpa izin maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39ayat (2) poin (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang isi dan Pasalnya

Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran positapermohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalampersidangan yang bernama Saksi Pertama, iobu kandung Pemohon sebagaisaksi 1 Pemohon dan Saksi Kedua, tetangga Pemohon sebagai saksi 2Pemohon;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Pemohon kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Pemohon (vide; Pasal76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya

para saksimengetahui sendiri Termohon meninggalkan Pemohon serta anak Pemohondan Termohon pada November 2018, para saksi bersesuaian mengenai akibatperselisinan yaitu Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama denganPemohon, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak November 2018,sehingga dapat menjadi persangkaan hakim mengenai dasar alasan perceraianPemohon dan Termohon terhadap pembuktian hukum dalam positapermohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 yang isi dan pasalnya

) patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitumangka 2 (dua) di atas sejalan fakta bahwa Pemohon dan Termohon belumpernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga denganketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yangakan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu rajl;Waktu pelaksanaan ikrar talakMenimbang, bahwa untuk pelaksaan ikrar talak dimaksud, makaberdasarkan Pasal 70 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang isidan pasalnya

bahwa saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :2.Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah paman dua pupudari Pemohon;Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah,namun belum dikaruniai keturunan;Bahwa saksi mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihandan pertengkaran karena Termohon tidak memberikan kepuasan terhadap Pemohon dalamberhubungan suami istri pasalnya

bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah paman dua pupudari Pemohon ;Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah,namun belum dikaruniai keturunan; Bahwa saksi mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihandan pertengkaran karena Pemohon mengaku tidak puas jika melakukan hubungan suamiistri dengan Termohon pasalnya

bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanyaberdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohonterikat perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut di atas masingmasing padapokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggaldisebabkan karena Termohon tidak memberikan kepuasan terhadap Pemohon dalamberhubungan suami istri pasalnya

kepada Termohonsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (videpenjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satukompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak,

tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara a quo secaraelektronik dan Termohon telah dimintai persetujuannya dan menyatakan tidaksetuju

Agama junctis Pasal 39 ayat(2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil

Bakara Sejahtera Pratama;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya,Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangansebagai orangorang dekat dengan Pemohon dan Termohon (vide; Pasal 76ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidakdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, junctis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, jo.

Bakara Sejahtera Pratama;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidakdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 149 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suamiyang menceraikan istrinya wajid memberikan nafkah iddah kepada istri yangdiceraikannya, serta sejalan dengan dalil Figih yang menyatakan:E1 yo VY @ ELSYI Bg wSI! 9 asad! g WS!

kepada Termohonsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (videpenjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satukompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak,

tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa HukumPemohon dan Termohon

standing Pemohon dalammengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Pemohonmendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sahyang telan melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohonkarena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon denganTermohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yangHalaman 12 dari 25 halaman putusan Nomor 1533/Padt.G/2021/PA.Kisdikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihandan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama junctis Pasal 39 ayat(2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f)

Penggugat dan Tergugat telahdikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK 1 umur 18 tahun; ANAK 2umur 15 tahun yang sekarang berada di bawah asuhan Penggugat ; Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semulaberjalan dengan baik dan harmonis namun sejak pertengahan tahun2005, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaigoyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan danpertengkaran ; Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarandisebabkan karena masalah ekonomi, pasalnya

tangga Penggugat dan Tergugat telahdikaruniai 2 orang anak bernama : anak umur 18 tahun; ANAK 2umur 15 tahun yang sekarang berada di bawah asuhan Penggugat ;Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semulaberjalan dengan baik dan harmonis namun sejak pertengahan tahun2005, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaigoyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan danpertengkaran ;Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarandisebabkan karena masalah ekonomi, pasalnya

Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Penggugat SAKSI 1 danSAKSI 2 telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknyamasingmasing saksi mengetahui sendiri bahwa sejak pertengahan tahun 2005,ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidakharmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karenamasalah ekonomi, pasalnya sejak tahun 2000 Penggugat dengan kesepakatanbersama pergi bekerja di Arab Saudi dan setiap 2 tahun setengan PenggugatNomor

Termohon selain tidak menghormati Pemohon juga kurang menghargaiPemohon, pasalnya ketika dia pergi ke bali dia tidak ijin sama sekali kepadaPemohon;d.

Demikianpula Termohon, setiap kali bertengkar dengan Pemohon selaluteriakteriak dan tidak segansegan melontarkan katakata kotorbahkan, Ssampaisampai banyak tetangga yang mendengar, haltersebut menjadikan Pemohon sangat malu terhadap lingkungansekitarnya karena sikap dari Termohon yang demikian; Termohonselain tidak menghormati Pemohon juga kurang menghargalPemohon, pasalnya ketika dia pergi ke bali dia tidak ijin sama sekalikepada Pemohon;bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergimeninggalkan

Demikianpula Termohon, setiap kali bertengkar dengan Pemohon selaluteriakteriak dan tidak segansegan melontarkan katakata kotorbahkan, sampaisampai banyak tetangga yang mendengar, haltersebut menjadikan Pemohon sangat malu terhadap lingkungansekitarnya karena sikap dari Termohon yang demikian; Termohonselain tidak menghormati Pemohon juga kurang menghargaiPemohon, pasalnya ketika dia pergi ke bali dia tidak ijin sama sekalikepada Pemohon; bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergimeninggalkan

Demikian pula Termohon,setiap kali bertengkar dengan Pemohon selalu teriakteriak dan tidak segansegan melontarkan katakata kotor bahkan, sampaisampai banyak tetanggayang mendengar, hal tersebut menjadikan Pemohon sangat malu terhadaplingkungan sekitarnya karena sikap dari Termohon yang demikian; Termohonselain tidak menghormati Pemohon juga kurang menghargai Pemohon,pasalnya ketika dia pergi ke bali dia tidak ijin sama sekali kepada Pemohon;Hlm.10 dari 13 him. Put.No.4532/Pdt.G/2018/PA.

panggilan tanggal 07 Desember 2020 dan 14 Desember 2020;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acarapersidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

patut untukmenghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehatiPemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumahtangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin berceraidari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaiantelah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damaitersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya

tidakdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidakdiubah telah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 TentangHalaman 6 dari

tidak diubah dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndangHalaman 15 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Padt.G/2021/PA.PstNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;MediasiMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PeraturanMahkamah

standing Pemohon dalammengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Pemohonmendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohonkarena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon denganTermohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yangdikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihandan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama junctis Pasal 39 ayat(2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil

membuktikan kebenaran posita gugatannya,Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yangbernama saksi Pertama adalah bibi Pemohon sebagai saksi 1 Pemohon danSaksi Kedua adalah teman Pemohon sebagai saksi 2 Pemohon;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Pemohon kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Pemohon danTermohon (vide; Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangHalaman 21 dari 39 halaman putusan Nomor 64/Padt.G/2021/PA.Pstisi dan pasalnya

seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakian perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnyasebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.SorNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

Penetapan No. 595/Pdt.P/2019/PA.Sorsebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah,maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kKewenangansecara absolut mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa meskipun pihak yang mengajukan perkara ini hanyaAyah dari calon mempelai saja, namun karena suami/isteri Pemohon telah didengar keterangannya di persidangan, maka Hakim berpendapat substansiPasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehinggaperkara

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

Penetapan No. 595/Pdt.P/2019/PA.Sorbahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzaniah dan magashid alsyarah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

mohondikabulkan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yangtelah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahpermohonan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

kepadaperdamaian, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akantetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dariTermohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telahdiupayakan meskipun Termohon tidak hadir sebagaimana upaya damaitersebut dilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkanketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang isi dan pasalnya

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan;Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Pemohonmendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai denganTermohon, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

yaitu agama Kristen, sehingga Majelis Hakim menyatakanalat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran positapermohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalampersidangan yang keduanya sebagai abang ipar dan ibu kandung Pemohon;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Pemohon kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Pemohon danTermohon (vide; Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangisi dan pasalnya

kepada Termohonsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (videpenjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 = dinyatakan salah satukompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak

tidak diubah dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndangHalaman 23 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Padt.G/2021/PA.PstNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung

standing Pemohon dalammengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Pemohonmendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohonkarena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon denganTermohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yangdikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihandan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama junctis Pasal 39 ayat(2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil

Bahwa tidak benar apa yang diutarakan oleh Penggugat pada positanomor 2, pasalnya sejak bulan Januari 2007 Tergugat sudah bekerja diPT.Tropika Flora Persada dan sangat tidak benar jika Tergugat kurangdalam memberi nafkah pasalnya setiap menerima gaji, Tergugatmemberikan seluruh gaji Tergugat kepada Penggugat dan memang benarPenggugat bekerja di Kudus akan tetapi terkait tuduhan Penggugat,Tergugat sangat keberatan karena selama ini Tergugat Sudah menjadi suamiyang bertanggung jawab kepada Penggugat

Bahwa sangat tidak benar apa yang diuraikan Penggugat pada positanomor 4 tidak benar, pasalnya pada tahun 2016 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat tidak ada percekcokan kemudian untuk tuduhanPenggugat pada huruf a sangatlah tidak benar, karena pada tahun 2016gaji Tergugat sudah Rp. 1.200.000 dan setiap awal bulan seluruh gajiHal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2019/PA.WsbTergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat sehingga apa yangdisampakan oleh Penggugat adalah sebuah kebohongan;5.

Bahwa, sangat tidak benar apa yang diutarakan Penggugat pada positanomor 4 huruf b, pasalnya sejak menikah dengan Penggugat, Tergugatjustru yang selalu mengerjakan seluruh pekerjaan rumah yang seharusnyadikerjakan oleh seorang isteri, misalnya memasak, mencuci baju termasukmengurus anak seperti antar jemput anak sekolah sementara Penggugatjustru sibuk sendiri dan tidak peduli dengan anak dan rumah tangganya, dansangat tidak benar jika Tergugat sering memukul anak pasalnya, selama iniTergugat hanya

Penetapan No. 358/Pdt.P/2020/PA.Sordan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah dispensasi kawin, maka Hakimberpendapat Pengadilan Agama memiliki Kewenangan secara absolut mengadiliperkara inl;Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini kedua orang tuacalon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat(1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

Penetapan No. 358/Pdt.P/2020/PA.SorMenimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyari'ah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

penetapan ini, ditunjuk hal ihwalyang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahdiberikan izin menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon sebagaimana yangtelah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

kepadaperdamaian, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akantetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dariTermohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telahdiupayakan meskipun Termohon tidak hadir sebagaimana upaya damaitersebut dilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkanketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang isi dan pasalnya

Prosedur Mediasi diPengadilan;Legal Standing PemohonMenimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Pemohonmendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai denganTermohon, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

bahwa Termohon berkeinginan meninggalkan rumahbersama kemudian benar meninggalkan Pemohon serta anak Pemohon danTermohon pada Oktober 2018, para saksi bersesuaian mengenai akibatperselisinan yaitu Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohonberpisah rumah sejak Oktober 2018, sehingga dapat menjadi persangkaanhakim mengenai dasar alasan perceraian Pemohon dan Termohon terhadappembuktian hukum dalam posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat(2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya

patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa Jjenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitumangka 2 (dua) di atas sejalan fakta bahwa Pemohon dan Termohon belumpernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga denganketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yangakan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu rajl;Waktu pelaksanaan ikrar talakMenimbang, bahwa untuk pelaksaan ikrar talak dimaksud, makaberdasarkan Pasal 70 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang isidan pasalnya

dikabulkan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwalyang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahgugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dariTergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telahdiupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana upaya damai tersebutdilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuanPasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang isi dan pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juncto

tentang Prosedur Mediasi diPengadilan;Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai denganTergugat, karena telah terjadi perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

, maka alat buktitersebut memiliki Kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende bewijskracht)dan sempurna (volledig bewijskracht), maka maka berdasarkan ketentuanPasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanjJuncto Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orangsaksi ke dalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Penggugat danTergugat (vide; Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangisi dan pasalnya

seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakian perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnyasebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzaniah dan magashid alsyarah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan