Ditemukan 1624 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penggelolahan pengelolaan pengleolaan pengolahan penelolaan penegelolaan pengeloalaan penggelolaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2004 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1959/K/PID/2003
Tanggal 18 Agustus 2004 — Ir. Safruddin Lalusu, BE
89 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang diangkat selakupemimpin proyek (pimpro), yang mempunyai tugas dan tanggung jawabmerencanakan, melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan proyekdilapangan, pengelolahan keuangan proyek dan tugastugas khusus lainnyayang ada hubungannya dengan penyelesaian proyek sampai selesai dantanggung jawab penuh atas pelaksanaan proyek pada peningkatan JalanProvinsi Wilayah Kolonodale Paket Tompira Bungku II T.A. 1998 / 1999,berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ProvinsiSulawesi Tengah
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 23-10-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 09-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl
Tanggal 7 Januari 2019 — Penuntut Umum:
J.HUTAGAOL,SH.MH
Terdakwa:
1.RASIDI Bin MUIS Alm
2.SUPANI Bin ASIM Alm
65 — 36
  • RASIDI, Surat pernyataanHalaman 5 dari 33 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bglkesanggupan pengelolahan dan pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) danSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil An. RASIDI.
    Bahwa terdakwa melakukan kegiatan Pengelolahan Sumber Daya Air tersebuttelah dilaksanakan sekira sejak tahun 2009 hingga saat ini di Desa. LaganBungin Kec. Talang Empat Kab.
    Benteng, dan sepakat untukmelakukan pembagian hasil keuntungan serta pengeluaran yang diperuntukanuntuk menjalankan usaha Pengelolahan Sumber Air Bersih Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara terdakwa dan terdakwaSUPANI tanggal 17 Desember 2008 bahwa kedua belah pihak sepakatkerjasama dalam pengelolahan Sumber Air Bersih yang berlokasi di LaganBungin Kec. Talang empat Kab.
    Sumber Air Bersih hingga saatini.Bahwa terdakwa melakukan kegiatan Pengelolahan Sumber Daya Air tersebuttelah dilaksanakan sekira sejak tahun 2009 hingga saat ini di Desa.
    Benteng, dan sepakat untukmelakukan pembagian hasil keuntungan serta pengeluaran yang diperuntukanuntuk menjalankan usaha Pengelolahan Sumber Air BersihBahwa berdasarkan surat perjanjian kerja Sama antara terdakwa dan terdakwaRASIDI tanggal 17 Desember 2008 bahwa kedua belah pihak sepakatkerjasama dalam pengelolahan Sumber Air Bersih yang berlokasi di LaganBungin Kec. Talang empat Kab.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 31-05-2016 — Putus : 24-06-2016 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 169/PID.SUS/2016/PT MKS
Tanggal 24 Juni 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RUSTAM Alias Dg. RURUNG BIN RUDDING DG. ITUNG
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI MUHAMMAD DACHRIN, S.H.
45 — 22
  • Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu,Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, SetiapOrang yang melakukan pengelolahan limbah B3 berupa pengangkutantanpa izin bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimanadimaksud dalam pasal 59 ayat (4), perbuatan mana dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut : + Bahwa berawal ketika Terdakwa RUSTAM Alias DG. RURUNG BINRUDDING DG.
    ITUNG bersalah melakukan tindak pidana Pengelolahan limbahB3 berupa pengangkutan tanpa izin bupati sesuai dengankewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 102 jo pasal 59ayat (4) UU RI Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan danPengelolahan Lingkungan Hidup jo pasal 47 PP 101 Tahun 2014lampiran 1 tabel A102d, tentang Pengelolahan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun dalam surat dakwaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTAM Alias DGRURUNG BIN RUDDING DG.
    Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan NegeriBantaeng yang pada dasarnya menyatakan Terdakwa telahterbukti memenuhi unsur Tindak Pidana Pengangkutan Limbah B3Tanpa Izin Padahal dalam Undangundang No.32 Tahun 2009Tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup Pasal1 angka (20) dijelaskan bahwa Limbah adalah sisa suatuusaha dan/atau kegiatan.
    secara seksama tentang KONSEPKONSEPPERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUPTentang asasasas yang tertuang didalamnya, antara lain asasManfaat yang bunyinya : bahwa segala usaha dan/atau kegiatanpembangunan yang dilaksanakan disesuaiakan dengan potensisumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatankesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras denganlingkungannya, sementara asas keadilan yang bunyinya sebagaiberikut : bahwa perlindungan dan pengelolahan lingkunga hidupharuS mencerminkan
    limbah yangnotabene mengetahui barang bekas mana yang masuk dalamkategori Limbah B3, namun Terdakwa hanyalah pengepul barangbekas yang sehariharinya mencari barang bekas pada di tempatpengumpul barang bekas kemudian akan di jual kembali padaPRUSAHAAN PENGELOLAHAN BARANG BEKAS, jadi sangatjelas bahwa Terdakwa bukanlah karyawan suatu perusahaanpengelola namun hanyalah seorang pengepul atau bahasaMakassar disebut PAYABO;MENGENAI KETERANGAN SAKSI AHLI Dra Andi Isma,M.Hum.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum
Register : 31-05-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 200/Pid.B/2018/PN Gns
Tanggal 1 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
M MARWAN JAYA PUTRA, SH.
Terdakwa:
TENGKU ZULKARNAIN Bin TENGKU KOLAI.
35 — 13
  • dalam sebuah rumah atauperkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanyadisitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masukketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukandengan memanyat, perobuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracarasebagai berikut : Awalnya pada hari minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wibterdakwa berangkat dari Mess PTPN VII Bekri yang tempatnya tidak jauh daripabrik pengelolahan
    kelapa sawit dan sesampainya disana terdakwa memanjatpagar pabrik pengelolahan sawit PTPN VII dan langsung masuk keperkaranganpabrik pengelolahan sawit PTPN VII Bekri dan selanjutnya terdakwamengumpulkan besibesi yang berada di areal pabrik, kemudian saksiNAZARUDDIN Bin SUPARMAN bersama dengan saksi LYAN IRAWAN BinLASINO (Alm) melakukan patroli ke areal pabrik guna mengecek besibesi Loriyang berada disekitar areal pabrik, dan pada saat mengecek tersebut saksiNAZARUDIN dan saksi LYAN melihat seorang
    kelapa sawit dansesampainya disana terdakwa memanjat pagar pabrik pengelolahan sawitPTPN VII dan langsung masuk keperkarangan pabrik pengelolahan sawit PTPNVIl Bekri dan selanjutnya terdakwa mengumpulkan besibesi yang berada diareal pabrik, kKemudian saksi Nazaruddin bersama dengan saksi Lyan lrawanyang sedang melakukan patroli ke areal pabrik menangkap terdakwa yangsedang mengumpulkan potongan besi bekas lori milik PTPN VII Bekri, sekitar50 meter dari pos security dan terdakwa ditangkap dan diamankan
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 14-09-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2018/PN Son
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
1.MANUEL AWARAWI
2.JHON AWARAWI.
57 — 24
  • terdakwa II Jhon Awarawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja diwilayah pengelolahan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan nikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapoat merugikan dan/ atau lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat ( 1 ) jo p[asal 8 ayat ( 1 ) Undang Undsang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perlindungan dan pengelolahan
    MENGADILIMenyatakan terdakwa I Manuel Awarawi dan terdakwa II Jhon Awarawi telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajadiwilayah pengelolahan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan nikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapoatmerugikan dan/ atau lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat(1) jo plasal 8 ayat( 1) Undang Undsang RI Nomor 31 tahun 2004 tentangperlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup , Undang Undang RINomor 45 tahun
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 03-09-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 181/PID.SUS/2013/PT PBR
Tanggal 8 Januari 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Rizky Rahmatullah, SH
Terbanding/Terdakwa : Mr. Pham Phu Quoc
70 — 27
  • DAT(DPO) selaku nahkoda kapal berbeda BV 94878 TS berbendera NegaraVietnam secara bersamasama melakukan penangkapan ikan pada posisikpprdinat O6 (derajat) 09,72 LU 107 (derajat) 59,05 (menit) BT diperairan laut cina selatan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEl) wilayah pengelolahan perikanan Republik Indonesia, penangkapanHal 2 dari 16 hal.
    DAT ( Daftarpencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekirapukul 08.20 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanNopember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012bertempat diperairan laut cina selatan di wilayah Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEl)/ wilayah pengelolahan perikanan Republik Indonesia padaposisi koordinat 06 (derajat) 09,51 (menit) LU 107 (derajat)58,73 (menit)BT, oleh karena barang bukti berupa kapal BV 92375 TS ditahan di Batam,
    berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2007 tentangPengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriTanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telahmelakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, yangmemiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolahan perikananRepublik Indonesia yang tidak memiliki SPI sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (2) Undangundang
    Put 181/PID.SUS/2013/PTRkoordinat 06 (derajat)09,72LU 107 (derajat) 59,05 (menit) BT diperairan laut cina selatan di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEEI)/wilayah pengelolahan perikanan Republik Indonesia, penangkapan ikantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu cara Pair Trawl(berpasangan) yakni salah satu ujung alat tangkap ditarik oleh Kapal BV92375 TS sedangkan ujung lainnya ditarik oleh kapal lain yang dinahkodaioleh Mr.
    DAT(DPO) selaku nahkoda kapal berbeda BV 94878 TS berbendera NegaraVietnam secara bersamasama melakukan penangkapan ikan padaposisi koordinat 06 (derajat)09,51 (menit)LU 107 (derajat) 58,73(menit) BT di perairan laaut cina selatan di wilayah Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI)/ wilayah pengelolahan perikanan RepublikIndonesia, penangkapan ikan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara yaitu dengan cara Pair Trawl (berpasangan) yakni salah satu ujungalat tangkap ditarik oleh Kapal BV 92375 TS
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 23-03-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2016/PN Tpg
Tanggal 21 April 2016 — Haris Fadillah (Terdakwa)
55 — 10
  • PPF 593 ditangkap oleh Kapal Patroli HIU 15 milikPPNS dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari Rabu, tanggal 10Februari 2016 sekira pukul 06.10 WIB pada posisi 02 53 720 LU 100 50854 BT;Bahwa benar posisi 02 53 720 LU 100 50 854 BT adalah perairanteritorial Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolahan PerikananIndonesia;Bahwa benar alat tangkap yang digunakan Kapal KM.
    Yang unsurunsurnyaserbagai berikut:1 Setiap Orang2 Dengan Sengaja3 Memiliki, Menguasai, Membawa,dan/atau Menggunakan alat penangkap ikandan/atau alat Bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan;4 di Wilayah Pengelolahan Perikanan Negara Republik Indonesia;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Ad 1.
    PPF 593 yang digunakan untukmenangkap ikan di Wilayah Pengelolahan Perikanan Indonesia berupa jaring yangdilengkapi dengan pelampung; bagian bawah jaring (ground rope); rantai besi sebagaipengejut dan pemberat; 2 (dua) buah papan pembuka (otter board) sebagai pembuka mulutjaring; badan jaring yang berukuran kombinasi antara 25 (dua Puluh Lima) millimeter dan50 (lima puluh) millimeter; kantong jaring berukuran kurang dari 15 (lima belas)millimeter;Menimbang, bahwa dengan ukuran kantong jaring yang
    Unsur di Wilayah Pengelolahan Republik Indonesia.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolahan PerikananRepublik Indonesia (WPPRI) untuk melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 UU No.31 Th 2004 Jo UU No.45 Tahun 2009adalahah meliputi: a) Perairan Indonesia; b) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)dan c) Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Indonesia;Menimbang, berdasarkan
    Perikanan Indonesia telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, makaseluruh unsur dari dakwaan subsidaritas alternatif kedua terbukti dan oleh karenanyaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Haris Fadillah terbukti secara sah danmenyakinan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alatpenangkapan ikan berupa Trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolahan Perikanan Negara Republik
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 14-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-PRK/2016/PN Tpg
Tanggal 12 Oktober 2016 — JON HENDRI bin ABDULLAH alm ( Terdakwa)
97 — 20
  • Samudera Selatan menangkap ikan menggunakan lattangkap Trawl (Pukat Harimau);Bahwa benar alat tangkap Trawl (Pukat Harimau) merupakan alat tangkap ikanyang dilarang penggunaannya di Wilayah Pengelolahan Perikanaan Indonesiasesuai dengan Permen Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMENKP/2015 Tentang Larangan Penggunaan alat Penangkap ikan Pukat Hela(TRAWL) dan Pukat Tarik (SEINE NET) di Wilayah Pengelolahan PerikananRepublik Indonesia;Bahwa benar hasil tangkapan di atas kapal masih ada sebanyak
    Unsur Di Wilayah Pengelolahan Perikanan Negara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolahan PerikananNegara Republik Indonesia (WPPRI) untuk melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 UU No.31 Tahun 2004 Jo UU No.45 Tahun2009 adalah meliputi : a) Perairan Indonesia; b) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEl) dan c) Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakanserta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah
    Melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolahan Perikanan NegaraRepublik Indonesia;4. Tidak memilik SIPI.Ad.1.
    Melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolahan Perikanan NegaraRepublik Indonesia.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolahan PerikananRepublik Indonesia (WPPRI) untuk melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan Pasal 5 (1) UU No.31 Tahun 2004 Jo UU No.45 Tahun 2009adalah meliputi: a) Perairan Indonesia; b) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) danc) Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial di wilayah
    Lingga, Provinsi Kepri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis,Unsur Melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolahan Perikanan NegaraRepublik Indonesia telah terpenuhi menurut hukum.Ad.4.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 18-05-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2016/PN Tpg
Tanggal 16 Juni 2016 — Htay Lwin ( Terdakwa)
97 — 24
  • Menyatakan Terdakwa HTAY LWIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolahan Perikanan Negara Republik Indonesia2.
    Penurunan jaring dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari semalam;Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) hari berada di Wilayah Pengelolahan PerikananIndonesia ( teritorial);Bahwa Kapal KM. SLFA 693 tidak mempunyai Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) danSurat Izm Usaha Perikanan (SIUP);Bahwa hasil tangkapan ikan Kapal KM. SLFA 693 sebanyak + 100 (seratus) kilogramikan campur;Bahwa didalam Kapal KM.
    SLFA 693 untuk penangkap ikanadalah Pukat Harimau ( TRAWL);Bahwa benar Alat Tangkap Pukat Harimau (TRAWL) merupakan alat tangkap yangdilarang penggunaannya di Wilayah Pengelolahan Perikanan Indonesia sesuai PERMENKP No.2 Tahun 2015;Bahwa benar ikan hasil tangkapan di Wilayah Pengelolahan Perikanan RepublikIndonesia sebanyak + 100 (seratus) kilogram ikan campuran;Bahwa benar di dalam Kapal KM.
    Memiliki, Menguasaii Membawa, dan/atau Menggunakan alat penangkap yangmengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan;4. di Wilayah Pengelolahan Perikanan Negara Republik Indonesia;Menimbang, bahwa tterhadap unsurunsurtersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Unsur di Wilayah Pengelolahan Republik Indonesia.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolahan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI) untuk melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikanberdasarkan Pasal 5 UU No.31 Th 2004 Jo UU No.45 Tahun 2009 adalahah meliputi: a)Perairan Indonesia; b) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEED) dan c) Sungai, danau, rawadan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yangpotensial di Wilayah Indonesia;Menimbang, berdasarkan
    Menyatakan Terdakwa HTAY LWIN telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapikan di Wilayah Pengelolahan Perikanan Negara Republik Indonesia2.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 14-09-2022 — Putus : 28-03-2023 — Upload : 28-03-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 205/Pdt.G/2022/PN Plg
Tanggal 28 Maret 2023 — Penggugat:
KURNIA GUNAWAN BIN M YUSUF ANANG
Tergugat:
1.WALIKOTA PALEMBANG
2.KEPALA BADAN PENGELOLAHAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Palembang
3.KEPALA DINAS PENDIDIKAN Kota Palembang
76 — 22
  • Penggugat:
    KURNIA GUNAWAN BIN M YUSUF ANANG
    Tergugat:
    1.WALIKOTA PALEMBANG
    2.KEPALA BADAN PENGELOLAHAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Palembang
    3.KEPALA DINAS PENDIDIKAN Kota Palembang
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 31-07-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Gto
Tanggal 31 Juli 2017 — - Hi. RAIS LAMUSU alias PAK KUN
505 — 65
  • Bahwa terdakwa dalam pengelolahan limba B3 yang meliputi pengurangan,penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengelolahan dan atau penimbunanlimbah bahan berbahaya dan racun jenis oli bekas tidak mempunyai izin daripihak yang berwenang, dan usaha pengelolah oli bekas sudah dijalankan olehterdakwa sejak tahun 2007 yang mana oli bekas tersebut dijula kembali ke PT.Sido Mulyo Patok Oli di Kota Surabaya.
    Bahwa bedasarkan keterangan ahli yang dimaksud dengan pengelolahanlimabh B3adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan,pengumpulan, pemanfaatan, pengelolahan dan atau penimbunan sesuaidengan peraturan pemerintah No. 101 tahun 2014 minyak pelumas bekas kodelimbah B105D apabila dilakukan pengelolahan harus mendapatkan izin daripihak yang berwenang.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Jo Pasal 59ayat (1) Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolahan
    Saksi YUSRIL LAMUSU, menerangkan :Bahwa saksi mengerti saat ini sehubungan dengan masalah pengelolahan olibekas yang dilakukan oleh Terdakwa Hi. RAIS LAMUSU yang adalah adikkandung saksi.Bahwa saksi dengan terdakwa Hi. RAIS LAMUSU mempunya hubunganpekerjaan karena saksi bekerja kepadanya.Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa Hi.
    Bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.Dengan nomenklatur yang telah disesuaikan yaitu minyak pelumas bekasdengan kode limbah B105d Bahwa hal itu berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2014,tentang pengelolahan limbah B3. Pada lampiran Tabel 1 daftar limbah B3dari sumber tidak spesifik dengan kategori.
    Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umumtelah melakukan kesalahan ketik (clarical error), sehingga surat dakwaan penuntutumum seharusnya adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102Jo Pasal 59 ayat (4) Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolahan Lingkungan Hidup bukan sebaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (1) Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup;Menimbang
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 27-03-2013 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 06-02-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 03/PID.SUS/PRKN/2013/PN.TPI
Tanggal 2 Juli 2013 — - Mr. Pham Phu Quoc (Terdakwa) - Rizky Rahmatullah, SH (JPU)
66 — 21
  • DAT (Daftar pencarian Orang/DPO)pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 08.20 WIB atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam tahun 2012 bertempat di perairan laut cina selatan di wilayah Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEED/ Wilayah pengelolahan perikanan Republik Indonesia padaposisi koordinat 06 (derajat) 09,51 (menit) LU 107 (derajat) 58,73 (menit) BT,oleh karena barang bukti berupa kapal BV 92375 TS ditahan di Batam
    , berdasarkanketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilanan Perikanan,maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan atau turut sertamelakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolahan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUPsebagaimana dimaksud dalam pasal
    BV 92375 TS ketika beroperasi di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (Laut China Selatan) yang merupakan14Wilayah Pengelolahan Perikanan Indonesia tanpa dilengkapi SIUP (SuratIjin Usaha Perikanan); SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan dokumenlainnya59 Bahwa benar 1 (satu) unit Kapal KM.
    Terdakwa dengan sadar dan baik atas kehendaknya sendiritelah memasuki Wilayah Pengelolahan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) tanpaprosedur yang benar dan sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurutMajelis unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;Ad 3.
    Unsur Melakukan Penangkapan di Wilayah Pengelolahan Republik Indonesia(ZEE); 222222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnc nn cnn cnn nee nneesMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolahan PerikananRepublik Indonesia (WPPI) untuk melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaanikan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Th 2004 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 16-11-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/Pid.Sus-LH/2017
Tanggal 16 Nopember 2017 — RUSTAM Alias Dg. RURUNG Bin RUDDING Dg. ITUNG
458 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RURUNG Bin RUDDING DGITUNG, pada hari Sabtu tanggal, 22 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 WITAatau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015,bertempat di Jalan Pahlawan Kampung Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu,Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, atau setidaktidaknya pada suatutempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, setiap orangyang melakukan pengelolahan limbah B3 berupa pengangkutan tanpa izinbupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    Terdakwatidak dapat menujukkan, hingga akhirnya Terdakwa bersama barang buktidiamankan ke Polresta Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut ;Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun2014, Accu/Aki bekas yang diangkut oleh Terdakwa masuk dalam limbah B3dalam kategori 1 dengan kode limbah A102d ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 102 juncto Pasal 59 Ayat (4) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolahan
    LingkunganHidup juncto Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Lampiran1 Tabel A102d tentang Pengelolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBantaeng tanggal 13 April 2016 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa RUSTAM Alias Dg.
    RURUNG Bin RUDDING Dg.ITUNG bersalah melakukan tindak pidana Pengelolahan limbah B3 berupapengangkutan tanpa izin Bupati sesuai dengan kewenangannyasebagaimana diatur dalam Pasal 102 juncto Pasal 59 Ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungandan Pengelolahan Lingkungan Hidup juncto Pasal 47 PeraturanPemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Lampiran 1 Tabel A102d tentangPengelolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam surat dakwaan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Putus : 02-07-2013 — Upload : 07-03-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 03/Pen.PID.Sus/Prkn/2013/PN.TPI
Tanggal 2 Juli 2013 — Mr. PHAM PHU QUOC
61 — 11
  • DAT (Daftar pencarianOrang/DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul08.20 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanNopember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun2012 bertempat di perairan laut cina selatan di wilayah Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI)/ Wilayah pengelolahan perikanan RepublikIndonesia pada posisi koordinat 06 (derajat) 09,51 (menit) LU 107(derajat) 58,73 (menit) BT, oleh karena barang bukti berupa kapal BV92375 TS ditahan di Batam,
    BV 92375 TS ketika beroperasi diZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut China Selatan)yang merupakan Wilayah Pengelolahan PerikananIndonesia tanpa dilengkapi SIUP (Surat ljin UsahaPerikanan); SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dandokumen lainnya;9. Bahwa benar 1 (satu) unit Kapal KM.
    Dengan sengaja;3. di Wilayah Pengelolahan Perikanan Negara Republik Indonesia;4. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikantidak memiliki SIUP;5. BersamasamaHal 17 dari 26 hal1 Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:Ad 1.
    Terdakwa dengan sadar dan baik atas kehendaknyasendiri telah memasuki Wilayah Pengelolahan Perikanan RepublikIndonesia (ZEEI) tanpa prosedur yang benar dan sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, menurut Majelis unsur dengan sengaja telahterpenuhi menurut hukum):Ad 3.
    ,MT. yang menyatakan koordinat 06 09 51 LU 107 58 73 BT adalahbagian dari Wilayah Pengelolahan Perikanan Republik Indonesia yaituZona ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI );Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas menurut Majelis, unsur di Zona Ekonomi EksklusifIndonesia, telah terpenuhi menurut hukum.Hal 19 dari 26 halAd.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 28-04-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2843 K/PID.SUS.LH/2015
Tanggal 28 April 2016 — SUWITO Bin JUNAEDI;
409 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 14Agustus 2014 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidak tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di lokasi lahan Desa Subadung,Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidak tidaknya masih dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah sengaja menganjurkan oranglain yakni SUPARDI untuk melakukan beberapa perbuatan yang sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitumelakukan pengelolahan
    Bahwa Terdakwa SUWITO BIN JUNAEDI melakukan pengelolahan danatau pembuangan limbah kertas kategori B3 di Dusun Godong DesaSubadung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan tersebut tidak ada ijindari Menteri, Gubenur, atau Bupati /Walikota sesuai dengankewenangannya.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 102 UndangUndang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolahan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP Jo.
    limbah kertas kategori B3 di Dusun Godong Desa SubadungKecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan tersebut tidak ada ijin dariMenteri, Gubenur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannyaPerbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 104 UndangUndang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolahan Lingkungan Hidup Jo.
    limbah kertas kategori B3 di Dusun Godong DesaSubadung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan tersebut tidak ada ijindari Menteri, Gubenur, atau Bupati / Walikota sesuai dengankewenangannya.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 102 UndangUndang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolahan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP Jo.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Perikanan
Register : 03-09-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 05-02-2014
Putusan PT PEKANBARU Nomor 181/PID.SUS/2013/PTR
Tanggal 8 Januari 2014 — Mr. PHAM PHU QUOC
42 — 27
  • DAT ( Daftarpencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekirapukul 08.20 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempatdiperairan laut cina selatan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)/wilayah pengelolahan perikanan Republik Indonesia pada posisi koordinat 06(derajat) 09,51 (menit) LU 107 (derajat)58,73 (menit) BT, oleh karenabarang bukti berupa kapal BV 92375 TS ditahan di Batam,
    berdasarkanketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2007 tentang PengadilanPerikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri TanjungPinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telahmelakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, yang memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asingmelakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolahan perikanan RepublikIndonesia yang tidak memiliki SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27ayat (2) Undangundang
    DAT(DPO) selaaku nahkoda kapal berbeda BV 94878 Ts berbendera Negara Vietnam secarabersamasama melakukan penangkapan ikanpada posisi koordinat 06 (derajat)09,72LU 107 (derajat) 59,05 (menit) BT di perairanlaut cina selatan di wilayah Zona EkonomiEkslusif (ZEEI)/ wilayah pengelolahan perikananRepublik Indonesia, penangkapan ikan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu caraPair Trawl (berpasangan) yakni salah satu ujungalat tangkap ditarik oleh Kapal BV 92375 TSsedangkan ujung lainnya ditarik
    ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, telah melakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan,yang dengan sengaja di wilayah pengelolahan perikanan RepublikHal 8 dari 16 hal.
    DAT(DPO) selaku nahkoda kapal berbeda BV 94878 TS berbendera NegaraVietnam secara bersamasama melakukan penangkapan ikan padaposisi koordinat 06 (derajat)09,51 (menit)LU 107 (derajat) 58,73 (menit) BT di perairan laaut cina selatan di wilayah Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI)/ wilayah pengelolahan perikanan RepublikIndonesia, penangkapan ikan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara yaitu dengan cara Pair Trawl (berpasangan) yakni salah satu ujungalat tangkap ditarik oleh Kapal BV 92375 TS
Pengadilan PT JAKARTA
Putus : 19-02-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 02/PID/TPK/2014/P.T.DKI
Tanggal 19 Februari 2014 —
129 — 76
  • Bahwa dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut disetujui harga boronganadalah RP 954.470.000, (Sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuhpuluh ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan adalah selama 18 (delapan belas)hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan 20Desember 2010.~ Bahwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO dari PT NUR ANDA RISTIyang menjadi pelaksana pekerjaan tersebut dengan menggunakan nama PTTESSA EXPRESS kemudian memesan Instalasi Pengelolahan Air Limbah(IPAL
    ,(tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan15rupiah nol dua sen rupiah) tidak terserap dan tidak dikembalikan kepadaDesember 2010, pekerjaan Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) diPuskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres belumselesai 100 %, Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK yang mengetahuipekerjaan belum selesai tidak melakukan pemutusan kontrak sebagaimanaketentuan Pasal 35 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentangPedoman
    Bahwa walaupun pekerjaan Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) diPuskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres belumselesai 100%, Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK tetap memerintahkandilaksanakan pembayaran 100%, dengan cara EDDY KRISTIYANTOPRAYITNO melalui PT TESSA EXPRESS memasukkan kwitansi tagihantertanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani MELVA SILALAHI selakudirektur, jumlah tagihan sebanyak Rp 954.470.000, (sembilan ratus lima puluhempat juta empat ratus tujuh puluh ribu
    Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK telahmemperkaya dirinya sendiri atau orang lain dan telah menyebabkan kerugianNegara sejumlah Rp 209.000.000, (dua ratus Sembilan juta rupiah) darikemahalan harga Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) dan jasapemasangannya yaitu Harga Perkiraan Sendiri/HPS dicantumkan harga STPBIOTECH Tipe RCX 50 adalah seharga Rp 290.000.000, (dua ratus Sembilanpuluh juta rupiah) per unit atau total sejumlah Rp 580.000.000, (lima ratusdelapam puluh juta rupiah
    Bahwa walaupun pekerjaan Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) diPuskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres belumselesai 100%, Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK tetap memerintahkandilaksanakan pembayaran 100%, dengan cara Terdakwa EDDY KRISTIYANTOPRAYITNO melalui PT TESSA EXPRESS memasukkan kwitansi tagihantertanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani MELVA SILALAHI selakudirektur, jumlah tagihan sebanyak Rp 954.470.000, (sembilan ratus lima puluhempat juta empat ratus tujuh
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Sak
Tanggal 11 Desember 2018 — SUWITNO LUMBAN BATU, Dkk Lawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SIAK, Dkk
99 — 36
  • Ganti Kerugian Pengelolahan Lahan: No Keterangan Luas Biaya/M? Jumlah Harga/ Frequensi Jumlah(M?)
    Ganti Kerugian Pengelolahan Lahan: No Keterangan Luas Biaya/M? Jumlah Harga/ Frequ Jumlah(M?)
    Ganti Kerugian Pengelolahan Lahan: No Keterangan Luas Biaya/M?
    Ganti Kerugian Pengelolahan Lahan: No Keterangan Luas Biaya/M? Jumlah Harga/ Frequensi Jumlah(M2?)
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Khusus
Register : 02-10-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 630/Pid.B/LH/2020/PN Kpn
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
RENDY ADITYA PUTRA W, SH
Terdakwa:
M. ZAINI SA Bin SUKIRAN
60 — 18
  • sebanyak 14 (empat belas) batangdengan panjang 200 centimeteran tersebut diambil tanpa ijin pihak yangberwenang yaitu RPH Gedokwetan BKPH Sumbermanjing KPH Malangyang berasal dari kawasan kelas hutan produksi di petak 89C yangterletak di Dusun Ardimulyo Desa Gajahrejo Kecamatan GedanganKabupaten Malang dalam wilayah RPH Bantur BKPH SumbermanjingKPH Malang Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Resort PemangkuanHutan (RPH) Gedokwetan Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan(BKPH)Sumbermanjing Kesatuan Pengelolahan
    Hutan (KPH) Malang mengalamikerugian materiil sebesar untuk kerugian tunggak sebesar Rp 25.542.000(dua puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah tersebut dan kerugian terhadap 14 (empat belas)batang kayu jati sebesar Rp 6.413.585 (enam juta empat ratus tiga belasribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) serta pihak Resort PemangkuanHutan (RPH) Gedokwetan Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan(BKPH)Sumbermanjing Kesatuan Pengelolahan Hutan (KPH) Malangmengalami
    Malangdalam wilayah RPH Bantur BKPH Sumbermanjing KPH MalangBahwa surat surat yang harus dimiliki untuk pengangkutan kayujati adalah DKB (Daftar Kayu Bulat) dikeluarkan ADM(Administratur) KPH Malang (untuk angkut dari hutan ke tkp) danSKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan) dikeluarkan DinasKehutanan Kab Malang (Surat Angkut dari TKP Ke pembeli) Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Resort PemangkuanHutan (RPH) Gedokwetan Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan(BKPH) Sumbermanjing Kesatuan Pengelolahan
    Malang dalam wilayah RPH Bantur BKPH SumbermanjingKPH MalangBahwa surat surat yang harus dimiliki untuk pengangkutan kayujati adalah DKB (Daftar Kayu Bulat) dikeluarkan ADM(Administratur) KPH Malang (untuk angkut dari hutan ke tkp) danSKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan) dikeluarkan DinasKehutanan Kab Malang (Surat Angkut dari TKP Ke pembeli) Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Resort PemangkuanHutan (RPH) Gedokwetan Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan(BKPH) Sumbermanjing Kesatuan Pengelolahan
    Hutan (KPH) Malangmengalami kerugian materiil sebesar untuk kerugian tunggak sebesar Rp25.542.000 (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) atausetidak tidaknya dalam jumlah tersebut dan kerugian terhadap 14 (empat belas)batang kayu jati sebesar Rp 6.413.585 (enam juta empat ratus tiga belas ribulima ratus delapan puluh lima rupiah) serta pihak Resort Pemangkuan Hutan(RPH) Gedokwetan Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan(BKPH)Sumbermanjing Kesatuan Pengelolahan Hutan (KPH) Malangmengalami
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 03-02-2016 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2016/PN Tpg
Tanggal 3 Maret 2016 — Warisman
52 — 19
  • No. 03/Pen.Pid.SusPrk/2016/PN.Tpg Hal 3 dari 23 halNegeri Tanjung Pinang, dengan sengaja di Wilayah Pengelolahan Perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkap, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan,dan pemasaranikan yang tidak memilik SIUP, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antaralain:Bahwa terdakwa Warisman selaku Nahkoda KM.
    SLFA 4421 bertolak dariPelabuhan Sekinchan Malaysia untuk melakukan kegiatan penanfkapan ikandengan menggunakan alat tangkap jaring trawl, kemudian terdakwa memasukiPerairan Laut Teritorial Indonesia.Bahwa ketika terdakwa WARIMAN sedang melakukan kegiatan penangkapan ikandi wilayah Pengelolahan Perikanan republik Indonesia, kapal terdakwadiberhentikan oleh Kapal Patroli KP. HIU 001,Setelah itu saksi NUKROYO dan saksi MOH.ABDULLOH selaku Anggota TimPemeriksa Kapal pada KP.
    No. 03/Pen.Pid.SusPrk/2016/PN.Tpg Hal 15 dari 23 hal4di Wilayah Pengelolahan Perikanan Negara RepublikIndonesia;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Adi.
    Unsur di Wilayah Pengelolahan Republik Indonesia.Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolahan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI) untuk melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikanberdasarkan Pasal 5 UU No.31 Th 2004 jo UU No.45 Tahun 2009 adalah meliputi: a) PerairanIndonesia; b) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan c) Sungai, danau, rawa dangenangnan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Indonesia;Menimbang, berdasarkan