Ditemukan 73 data
FEBRI ERDIN SIMAMORA SH
Terdakwa:
1.WARLIS als WAR bin USMAN alm
2.RAZALI RASPUTRA bin ABDUL RAZID alm
421 — 20
- Menyatakan Terdakwa I Warlis alias War bin (Alm) Usman dan Terdakwa II Razali Rasputra bin (Alm) Abdul Razid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambanagan
RAZALI RASPUTRA bin (alm) ABDUL RAZID secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpaIUP (izin usaha pertambanagan), IPR (izin pertambangan rakyat) IUPK (izinusaha pertambangan khusus) yang diberikan oleh Bupati/Walikota,Gubernur, Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana tersebutdalam dakwaan Kesatu2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.
Unsur Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambanagan), IPR (Izin PertambanganRakyat) IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang diberikan olehBupati/Walikota, Gubernur, Menteri;Ad. 1. Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa sajamereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yangdapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualianhukum yang berlaku atas dirinya.
Unsur tanpa IUP (Izin Usaha Pertambanagan), IPR (Izin PertambanganRakyat) IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang diberikan olehBupati/Walikota, Gubernur, MenteriMenimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yaitu Tanpa IUP(izin usaha pertambangan), unsur IPR (izin pertambangan rakyat), unsur IUPK(izin usaha pertambangan khusus), yang diberikan oleh Bupati/Walikota,Gubernur, Menteri yang bermakna bahwa haruslah ada ijin dari Pihak berwenangyang dalam hal ini adalah Bupati atau Walikota
menggunakan kain untukmemisahkan air raksa dengan butiran emas.Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa melakukan penambangantersebut adalah mencari butiran emas yang akan dijual kepada pembeli.Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa dapat menimbulkankerusakan pada lingkungan dan konflik social pada masyarakat.Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintahsetempat dalam melakukan penambangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsurtanpa IUP (Izin Usaha Pertambanagan
Menyatakan Terdakwa Warlis alias War bin (Alm) Usman dan TerdakwaIl Razali Rasputra bin (Alm) Abdul Razid telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usahapenambangan tanpa JIUP (Izin Usaha Pertambanagan), IPR (izinPertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)yang diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, Menteri;2.
134 — 277
Saksi TEDY MULYANTO :nn nnnBahwa saksi bekerja di dinas pertambanagan dan energi kabupaten BengkuluBahwa jabatan saksi saat ini adalah kabid pertambanagan umum selain itusaksi juga adalah inspector tambang kabupaten Bengkulu tengah berdasarkankeputusan menteri 225.Bahwa latar belakang pendidikan saksi adalah Strata satu (S1 ) pertambangan.Bahwa saksi sebagai inspector pertambanagan sering ditugaskan untukmengikuti diklatdiklat di bidang pertamabangan antaralain sebagao kepolisiankhusus pertambanagan
, inspektur pertambanagan dan lainlain.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai inspector tambang adalahmengawasi secara langsung kegiatankegiatan pertambanagan yang meliputi :keselamatan kerja, lingkungan pertambanagan, teknis pertambanagan,konserfasi bahan galian dan keselamatan operasi.63Bahwa Tambang PT CBS yang berda di Bengkulu tengah berda dibawahpengawasan saksi sebagai inpektor tambang.Bahwa saksi mengetahui PT CBS sekitar februari 2009 yaitu saat PT CBSmengajukan perpanjangan ijin di
dinas pertambanagan dan energi BengkuluBahwa mengenai perijinan PT CBS sudah tahap produksi atau eksploitasi sejakberalih dari Bengkulu utara ke Bengkulu tengah dimana ijinnya sudah ijinproduksi yang dipimpin oleh Hudiono Liyanto sebagai komisaris utama dansony liyanto sebagai direktur utama.
Bahwa saksi beberapa kali melakukan peninjauan ke PT CBS mulai tahun 2009dalam rangka pengawasan pertambanagan sampai dengan yang terakhir awalapril 201 2.Bahwa saksi mengaetahui deposit PT CBS berdasarkan laporan hasil geologisperusahaan tersebut yang dilaporkan pada dinas pertambangan sekitar 1,5 Jutaton dari luas 2649,59 Ha dan juga dari para geologis yang pernah melakukansurvey sebelumnya yang sudah berdar di masyarakat.Bahwa PT CBS membuat laporan kegiatan dilapangan setiap 3 bulan/triwulan.Bahwa
PT CBS saat ini masi aktif dan sudah produksi dimana pada saat saksidan petugas dari dinas pertambangan Provinsi melakukan peninjauan lapanganyaitu tanggal 13 April 2012 ditemukan stock batubara baik yang ada dilapangan maupun yang ada di dermaga pulobai.64Bahwa berdasarkan dayly report ke dinas pertambanagan dari PT CBS stockbatubara saat ini kurang lebih 13.000 metrik ton yaitu sekitar 8000 ton didermaga pulobai dan sekitar 4000 di stock file tambang di lapangan.Bahwa saksi menunjukkan fotofoto
36 — 15
serta kegiatan pasca tambang;Bahwa saksi menerangkan, usaha pertambangan meliputi usaha pertambanganmineral dan batubara, dan izin usaha pertambangan meliputi UP OperasiEkplorasi dan IUP operasi Produksi.Bahwa saksi menerangkan, dalam membuat atau mngeluarkan ijin usahapertambangan yaitu mengecek mengenai lahan atau lokasi tersebut namun daripihak pertambangan hanya melihat batasbatas daerah yang diajukan oleh sipemohon dan diukur dengan GPS dan setelah lahan tersebut belum diterbitkan ijiusaha pertambanagan
Bahwa benar, lebar bukaan tambang dilokasi tempat terdakwa diamankanseluas lebar 8 meter dan panjang 20 meter dan kedalaman 8 meter ;Bahwa benar, tidak memiliki ijin apapun dalam melakukan kegiatanpenambangan tersebut ;Bahwa benar, dalam membuat atau mngeluarkan ijin usaha pertambanganyaitu mengecek mengenai lahan atau lokasi tersebut namun dari pihakpertambangan hanya melihat batasbatas daerah yang diajukan oleh sipemohon dan diukur dengan GPS dan setelah lahan tersebut belumditerbitkan iji usaha pertambanagan
FEBRI ERDIN SIMAMORA SH
Terdakwa:
IYEM bin ERMAN alm
368 — 10
Unsur Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambanagan), IPR (Izin PertambanganRakyat) IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang diberikan olehBupati/Walikota, Gubernur, Menteri;Ad. 1. Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa sajamereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yangdapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualianhukum yang berlaku atas dirinya.
Unsur tanpa IUP (Izin Usaha Pertambanagan), IPR (Izin PertambanganRakyat) IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang diberikan olehBupati/Walikota, Gubernur, MenteriMenimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yaitu Tanpa IUP(izin usaha pertambangan), unsur IPR (izin pertambangan rakyat), unsur IUPK(izin usaha pertambangan khusus), yang diberikan oleh Bupati/Walikota,Gubernur, Menteri yang bermakna bahwa haruslah ada ijin dari Pihak berwenangyang dalam hal ini adalah Bupati atau Walikota
menggunakan kain untuk memisahkan air raksadengan butiran emas.Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan penambangan tersebutadalah mencari butiran emas yang akan dijual kepada pembeli.Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat menimbulkankerusakan pada lingkungan dan konflik social pada masyarakat.Menimbang, terdakwa IYEM Bin (alm) ERMAN tidak memiliki izin daripemerintah setempat dalam melakukan penambangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsurtanpa IUP (Izin Usaha Pertambanagan
Gubernur, Menteri telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhiHalaman 25 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.B/LH/2019/PN.Rgtseluruh unsur delik dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 158UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, olehkarenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menuruthukum melakukan tindak pidana unsur tanpa IUP (Izin Usaha Pertambanagan
FEBRI ERDIN SIMAMORA SH
Terdakwa:
1.BAMBANG PURNOMO bin ZUBIR alm
2.NATRA WIBOWO alias DONAT bin SAHLAN
3.PUTRA MULYADI bin AZUWARDI
363 — 8
PUTRA MULYADI Bin AZUWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambanagan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, Menteri;
- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan
NATRA WIBOWO als DONAT Bin SAHLAN dan terdakwa Ill.PUTRA MULYADI Bin AZUWARDI secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (izinusaha pertambanagan), IPR (izin pertambangan rakyat) IUPK (izin usahapertambangan khusus) yang diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur,Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana tersebut dalamdakwaan KesatuHalaman 2 dari 35 Putusan Nomor 220/Pid.B
Unsur Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambanagan), IPR (Izin PertambanganRakyat) IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang diberikan olehBupati/Walikota, Gubernur, Menteri;Ad. 1. Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapasaja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindakpidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatupengecualian hukum yang berlaku atas dirinya.
Unsur tanpa JIUP (Izin Usaha Pertambanagan), IPR (IzinPertambangan Rakyat) IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)yang diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, MenteriMenimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yaitu Tanpa IUP(izin usaha pertambangan), unsur IPR (izin pertambangan rakyat), unsurIUPK (izin usaha pertambangan khusus), yang diberikan oleh Bupati/Walikota,Gubernur, Menteri yang bermakna bahwa haruslah ada jijin dari Pihakberwenang yang dalam hal ini adalah Bupati atau Walikota
pendulang lalu disirami air dan digoyanggoyanghingga tinggal air raksa yang bercampur dengan butiran emas kemudiandiperas menggunakan kain untuk memisahkan air raksa dengan butiran emas.Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa melakukan penambangantersebut adalah mencari butiran emas yang akan dijual kepada pembeli.Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintahsetempat dalam melakukan penambangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsurtanpa IUP (Izin Usaha Pertambanagan
NATRA WIBOWO als DONAT Bin SAHLAN dan Terdakwa III.PUTRA MULYADI Bin AZUWARDI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usahapenambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambanagan), IPR (IzinPertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)yang diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, Menteri;2.
FEBRI ERDIN SIMAMORA SH
Terdakwa:
EKA DEWIRA alias EKA bin MARDI
385 — 12
Unsur Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambanagan), IPR (Izin PertambanganRakyat) IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang diberikan olehBupati/Walikota, Gubernur, Menteri;Ad. 1. Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa sajamereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yangdapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualianhukum yang berlaku atas dirinya.
Unsur tanpa IUP (Izin Usaha Pertambanagan), IPR (Izin PertambanganRakyat) IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang diberikan olehBupati/Walikota, Gubernur, MenteriMenimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yaitu Tanpa IUP(izin usaha pertambangan), unsur IPR (izin pertambangan rakyat), unsur IUPK(izin usaha pertambangan khusus), yang diberikan oleh Bupati/Walikota,Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/LH/2019/PN.RgtGubernur, Menteri yang bermakna bahwa haruslah ada ijin dari Pihak
bahwa tujuan terdakwa melakukan penambangan tersebutadalah mencari butiran emas yang akan dijual kepada pembeli.Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat menimbulkankerusakan pada lingkungan dan konflik social pada masyarakat.Menimbang, bahwa terdakwa EKA DEWIRA als EKA Bin MARDI tidakmemiliki izin dari pemerintah setempat dalam melakukan penambangan.Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/LH/2019/PN.RgtMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsurtanpa IUP (Izin Usaha Pertambanagan
7 — 0
Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayahkandung Penggugat ; Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan padatahun 201 1; Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal dirumah saksi kemudfian pindah di Tegowanu rumah pemberian saksi ;Bahwa akibat hal tersebut sejak akhir September 2014 kurang lebihlima bulan ; Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurangharmonis sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomiTergugat bekerja di Kalimantan Tengah di pertambanagan
Terbanding/Tergugat : BASRI .T
31 — 20
Timur berbatas dengan : Lahan pangan Blok III DesaKertabumi.Tergugat pernah mengizinkan perusahaan pertambangan yaitu PT.MADHUCON PASIR MAKMUR untuk eksploitasi tanah penggugat denganpee yang diambil tergugat sendiri juga tergugat telah menanami pohonkelapa sawit diatas tanah milik penggugat yang sekarang menjadi obyeksengketa tersebut di Desa Rangan RT. 04/II Kecamatan Kuaro; Bahwa penggugat sangat keberatan dengan adanya perbuatan tergugatyang mengakui dan mengizinkan perusahaan pertambanagan yaitu
dengan : Lahan pangan Blok III DesaKertabumi.Tergugat pernah mengizinkan perusahaan pertambangan yaitu PT.MADHUCON PASIR MAKMUR untuk eksploitasi tanah penggugat denganpee yang diambil tergugat sendiri juga tergugat telah menanami pohonkelapa sawit diatas tanah milik penggugat yang sekarang menjadi obyeksengketa tersebut di Desa Rangan RT. 12 Kecamatan Kuaro KabupatenPaser Kalimantan Timur ; Bahwa penggugat sangat keberatan dengan adanya perbuatan tergugatyang mengakui dan mengizinkan perusahaan pertambanagan
65 — 22
MADHUCONPASIR MAKMUR untuk eksploitasi tanah penggugat dengan pee yang diambiltergugat sendiri juga tergugat telah menanami pohon kelapa sawit diatas tanah milikpenggugat yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut di Desa Rangan RT. 04/II Kecamatan Kuaro;Bahwa penggugat sangat keberatan dengan adanya perbuatan tergugat yangmengakui dan mengizinkan perusahaan pertambanagan yaitu PT.
MADHUCONPASIR MAKMUR untuk eksploitasi tanah penggugat dengan pee yang diambiltergugat sendiri juga tergugat telah menanami pohon kelapa sawit diatas tanah milikpenggugat yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut di Desa Rangan RT. 12Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur ;Bahwa penggugat sangat keberatan dengan adanya perbuatan tergugat yangmengakui dan mengizinkan perusahaan pertambanagan yaitu PT.
34 — 4
Saksi YAYA SUHAYA BIN UKAR KARLI:Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar ;12Bahwabenar saksi sekarang bekerja didinas pertambangan dan energi KabupatenTasikmalaya dan saya sebagai kepala seksi pengusahaan pertambanagan KabupatenTasikmalaya ;Bahwa benar CV Panca Sakti Utama telah memiliki ijin usaha pertambangan,berdasarkan surat keputusan kadistamben Kab.
Tasikmalaya No. 540/Kep.06/Distamben/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 serta ijin tersebut atas nama DidaCardiman ;Bahwa benar sebelum dinas pertambanagan dan energi memberikan ijin dari CV. PancaSakti Utama maupun CV yang lain yang mengajukan penambangan baik penambanganpasir besi maupun penambangan yang lain, dari pihak dinas pertambangan dan energiterlebih dahulu melihat dan meneliti lokasi atau tempat yang akan ditambang tersebut ;Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ;.
SIMON GINTING,SH
Terdakwa:
JAMRI Als JAM Bin PUTET
411 — 47
membawa alat mesin dompeng merk Tiali kelokasi tersebut ;Bahwa selanjutnya terdakwa memasang rangkaian berupa slang spiral yangdigunakan untuk menyedot air, memasang paralon yang dinhubungkan ke bakpeti kayu yang mana dalam baka tersebut sudah dilapisi keset yangfungsinya untuk menyaring pasir yang mengandung material emas ;Bahwa setelah material pasir mengandung emas sudah berada di kesetmaka terdakwa akan mencuci keset keset tersebut untuk memisahkan pasirdan emas ;Bahwa dalam melakukan aktivitas pertambanagan
Terbanding/Penggugat : PT Putra Dermawan Pratama diwakili oleh Adi Haliem
432 — 254
dinyatakan telah memenuhi segala ketentuan danHalaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 9/B/2020/PTTUN Mkspersyaratan yang berlaku dan kemudian Bupati Kolaka Utara telahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor 540 / 260 Tahun 2010 tentangpersetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IzinUsaha Pertambangan Ekspolrasi kepada P.T Putra Dermawan Pratama(Vide Bukti P13) ; bahwa P.T Putra Dermawan Pratama telah melakukanpermohonan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadiizin usaha pertambanagan
60 — 18
eeeSebelah Utara berbatas dengan Hutan ;Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;Sebelah Selatan berbatas dengan Lesen ;Sebelah Barat berbatas dengan Martin ;Halaman 15 dari 118 halaman, Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN Sdw25.Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat seperti terurai diatastelah dikelola secara turuntemurun menuruh adat istiadat yangberlaku di Kabupaten Kutai Barat dan sekarang ini telah dikuasaioleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahan tersebutmenjadi konsensi serta menjadi lokasi Pertambanagan
326 — 7
Ahli Feri Hardianto, S.T Als Fery Bin Muhammad Thamrin, keterangannyadibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Pertambangan dan Energi Prov.Bangka Belitung sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini; Bahwa pertambanagan adalah sebagaian atau seluruh tahapan kegiatandalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral danbatubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,kontruksi, penambangan, pengolahan dan
45 — 8
Ahli Feri Hardianto, S.T Als Fery Bin Muhammad Thamrin, keterangannyadibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Pertambangan dan Energi Prov.Bangka Belitung sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini; Bahwa pertambanagan adalah sebagaian atau seluruh tahapan kegiatandalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral danbatubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,kontruksi, penambangan, pengolahan dan
356 — 24
kelayakan, konstruksi, penambanagan pengolahan danpemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang dansesuai Pasal 34 ayat (1) UU RI nomor 4 tahun 2009 bahwa usahapetambangan dikelompokkan atas pertambangan Mineral, danpertambangan batubara;Bahwa Kawasan Hutan Taman nasional Lore Lindu telah ditata batassecara temu gelang dan disekitarnya banyak terpasang papanpemberitahuan yang mana areal tersebut merupakan kawasan hutan;Bahwa sesuai UU RI nomor 4 tahun 2009 pada Pasal 34 ayat (@) bahwa pertambanagan
106 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan Dodi Irawan; Timur berbatas dengan Lahan pangan Blok III Desa Kertabumi:Tergugat pernah mengizinkan perusahaan pertambangan yaitu PT MadhuconPasir Makmur untuk eksploitasi tanan Penggugat dengan pee yang diambilTergugat sendiri juga Tergugat telah menanami pohon kelapa sawit diatastanah milik Penggugat yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut diDesa Rangan, RT 04/II Kecamatan Kuaro;Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan adanya perbuatan Tergugatyang mengakui dan mengizinkan perusahaan pertambanagan
1.M. Agung Kurniawan, S.H., M.H.
2.Melta Variza, S.H.,M.H.
3.Muhammad Iqbal, SH
Terdakwa:
Fajrin Bin Ali Basyah
188 — 117
tersebutlangsung diangkut ke dalam mobil truck; Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Dedi Setiawan selaku pemilikbeko ada perikatan yaitu Terdakwa merental 1 (Satu) Init eksavator MerkHitachi Warna Orange dengan ketentuan dibayarkan Pertrip Truck sebesarRp40.000,00 (empat puluh ribu) untuk Pasir Cor dan Rp20.000,00 (dua puluhribu) untuk timbunan; Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Dedi Setiawanselaku pemilik Eksavator jika Terdakwa melakukan kegiatan penambangantersebut di luar areal Izin Usaha Pertambanagan
94 — 15
peraturan yangada;e Bahwa untuk Para Terdakwa patut diduga telah melanggar Pasal 158UU RI No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Btubara,karena perbuatan melakukan kegiatan pertambangan tersebut sudahtermasuk dalam kegiatan operasi produksi dan karena tidakmempunyai IUP operasi produksi; Bahwa sanksi yang diberikan adalah di Pidana penjara paling lama10 tahun dan denda Paling banyak Rp 10.000.000, (sepuluh milyar),sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun2009 tentang pertambanagan
375 — 24
melakukan pengerukan/penggalian material,Ayakan pasir (sidi) yang dipergunakan untuk memisahkan materialHalaman 10 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amppasir dan bebatuan, dan adanya mobil truk pembeli pasir berupapasir cor; Bahwa pada saat itu saksimenanyakan pemilik/pengelola yangbernama I WAYAN SUKADANA darikKarangasem dan menanyakanterkait perijinan yang dimiliki oleh pemilik/pengelola namun pihakpemilik/pengelola I WAYAN SUKADANA tidak dapat menunjukan ijinusaha pertambangan /atau ijin pertambanagan