Ditemukan 178 data
61 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT KRAKATAU POSCO vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT KRAKATAU POSCO vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
70 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KRAKATAU POSCO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
46 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
KRAKATAU POSCO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
55 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
KRAKATAU POSCO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
30 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT KRAKATAU POSCO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
35 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
KRAKATAU POSCO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KRAKATAU POSCO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
71 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT POSCO INTERNATIONAL CORPORATION d.h. POSCO DAEWOO INTERNATIONAL;
74 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT POSCO INTERNATIONAL CORPORATION d.h. POSCO DAEWOO INTERNATIONAL;
77 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT POSCO INTERNATIONAL CORPORATION d.h. POSCO DAEWOO INTERNATIONAL
35 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT POSCO INTERNATIONAL CORPORATION d.h. POSCO DAEWOO INTERNATIONAL;
21 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT POSCO INTERNATIONAL CORPORATION d.h POSCO DAEWOO INTERNATIONAL
48 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
POSCO RESOURCES INDONESIA sekarang PT. POSCO;
43 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT POSCO INTERNATIONAL CORPORATION d.h. POSCO DAEWOO INTERNATIONAL
33 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT POSCO INTERNATIONAL CORPORATION d.h. POSCO DAEWOO INTERNATIONAL
386 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
KRAKATAU POSCO vs PRESIDEN RI;
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan Dan Cukai Serta Tata LaksanaPemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di KawasanYang Telah Ditetapbkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan PelabuhanBebas, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut,dalam perkara:PT KRAKATAU POSCO
Negaranegara ini berupaya melindungiindustri baja dalam negerinya, karena memang untuk dapat menjadi tulangpunggung pembangunan, maka perlindungan industri baja nasional menjadisatu isu yang harus mendapatkan perhatian secara serius;Kondisi yang berbeda terjadi di Indonesia, sebagaimana yang tengahdihadapi oleh Pemohon, yaitu PT Krakatau Posco / Pemohon, yang merupakanperusahaan kerja sama antara PT Krakatau Steel (Persero) Tok dan POSCOKorea.
PT Krakatau Posco / Pemohon hadir karena PTKrakatau Steel (Persero) Tok., sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara,berusaha untuk menjawab tantangan tersebut dengan menggandengperusahaan baja asal Korea Selatan, POSCO.
Investasi POSCO, yakni USD 3miliar, merupakan investasi asing terbesar di Indonesia untuk sektormanufaktur;Mengingat posisi PT Krakatau Steel (Persero) yang begitu strategis danperan industri baja yang sangat vital, rencana ekspansi pabrik baja tersebutHalaman 6 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020merupakan momen sangat penting bagi arah dan percepatan pembangunannasional.
Fotokopi Akta Notaris Nomor 2 tanggal 3 Juli 2020, Pernyataan KeputusanRapat PT Krakatau Posco (Bukti P21);25.Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU00455300.AH.01.02.Tahun 2020 tentangPeesetujuan perubahan AD Perseroan tertanggal 3 Juli 2020 (Bukti P21b);26.
38 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT POSCO INTERNATIONAL CORPORATION d.h. POSCO DAEWOO INTERNATIONAL
27 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUT POSCO INTERNATIONAL CORPORATION d.h. POSCO DAEWOO INTERNATIONAL
28 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT POSCO INTERNATIONAL CORPORATION d.h. POSCO DAEWOO INTERNATIONAL