Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu/Curator yang sah terhadap anaknya yang bernama MARINA PUTRI WIDAYANTI karena mengalami intelegensi potensial bertaraf mental retarded untuk mewakili anaknya tersebut dalam melakukan tindakan hukum ; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

MARINA PUTRI WIDAYANTI, lahir di Sidoarjo, tanggal 13 Mei 1990,sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 2138/1990 tertanggal 23 MeiBahwa anak Pemohon yang ke4 bernama MARINA PUTRI WIDAYANTI,saat ini mengalami intelegensi potensial bertaraf mental retarded dengankondisi fisik yang cukup normal, sehingga untuk melakukan pekerjaan yangmembutuhkan daya fikir tidak dapat dilakukannya, oleh sebab itu tidakcakap didalam menempuh kehidupan begitupun dalam hal melakukanperbuatan hukum, sebagaimana hasil pemeriksaan

Endang Sarwosih tertanggal 26 juli 2014 ;e Bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandungnya yang berhak, makamohon ditunjuk/ditetapbkan sebagai Pengampu terhadap anak Pemohontersebut ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon mohon Pengadilan NegeriSidoarjo menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut : 1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; 2.Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu/Curator yang sah terhadapanaknya yang bernama MARINA PUTRI WIDAYANTI karena mengalamiintelegensi potensial

dimuat dalam penetapan iniselengkapnya tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidaklfpisankan G6NGan PShElapani ; ~~~~== =e nnn nnnMenimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana terurai diatas ; Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mohonditetapbkan sebagai Pengampu/Curator terhadap anaknya bernama MARINAPUTRI WIDAYANTI, lahir di Sidoarjo tanggal 13 Mei 1990 yang mengalamiintelegensi potensial

Perdata, R.Bg. sertaketentuan hukum lain yang berhubungan ; MENETAPKAN1.Mengabulkan permohonan Pemohon ;2.Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu/Curator yang sah terhadapanaknya yang bernama MARINA PUTRI WIDAYANTI karena mengalamiintelegensi potensial bertaraf mental retarded untuk mewakili anaknyatersebut dalam melakukan tindakan hukum ;3.Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesarRp. 181.000, (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

• Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----------------

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ------------
2. Menyatakan batal Surat Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal 26 Maret 2019 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab.

LENTERA NUSA ; -----------------------------------------

Objek Gugatan ;Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 02/SP.26.03/PKPSU/POKJAULP/2019, tanggal 26 Maret 2019 untuk Paket PekerjaanPembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial ParawisataKawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, Tahun Anggaran2019 atas nama pemenang CV.Lentera Nusa ; ll.

LENTERA NUSA sebagai Pemenang Lelanguntuk Paket Pekerjaan Pembangunan PSD PermukimanPerdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. MuaraKab. Tapanuli Utara, Kode Lelang 49355064; Hal 6 Putusan PerkaraNo.139/G/2019/PTUNMDN4.

Bahwa objek gugatan pada intinya adalah menetapkanpemenang lelang Paket Pekerjaan Pembangunan PSDPermukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan MuaraKecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, Kode Lelang49355064 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) perusahaan yangmelakukan penawaran dimana Penggugat sebagai perusahaanyang mengajukan penawaran lebih rendah dengan urutan ke5 (lima) sedangkan Pemenang Lelang CV.

Bahwa lebih dari itu permohonan penundaan ini diajukan agargugatan dalam perkara in litis tidak menjadi siasia mengingatjangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PSDPermukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan MuaraKec. Muara Kab.

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaanKeputusan Tergugat berupa Surat Pemenang PelelanganHal 22 Putusan PerkaraNo.139/G/2019/PTUNMDNtanggal 26 Maret 2019 untuk Paket Pekerjaan PembangunanPSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata KawasanMuara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, Kode Lelang 49355064atas nama pemenang CV.

Amin (Penggugat IV/ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris Pengganti potensial)dan Fajritun bin M. Amin (Penggugat V/ ahli waris yang menggantikankedudukan ahli waris Pengganti potensial);8. Bahwa almarhum H. MUHTAR BIN AMEN selain meninggalkan ister!dan anakanaknya sebagai ahli waris potensial dan ahli waris penggantipotensial sebagaimana diuraikan diatas, juga almarhum H.

dan ataupun ahli waris yangmenggantikan kedudukan ahli waris potensial dari almarhum H.

Menyatakan hukum membagi obyek sengketa sebagaimana yangtermuat pada petitum angka 7 tersebut diatas kepada masingmasing ahliwaris potensial dan atau ahli waris pengganti potensial dari almarhum H.MUHTAR BIN AMEN sesuai ketentuan hukum yang berlaku;9.

MUHTAR BIN AMENsesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada masingmasing ahli warispotensial dan atau ahli waris pengganti potensial menjadi berbunyiMenyatakan hukum membagi obyek sengketa sebagaimana yang termuatpada petitum angka 13 tersebut diatas kepada masingmasing ahli Warispotensial dan atau ahli waris pengganti potensial dari almarhum H.

Muhtar Amen (almarhum) dalamhal ini diwakili oleh seluruh para ahli waris, baik yang potensial maupunahli waris pengganti potensial dengan memperoleh bahagian Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);6.

Dengan demikian, Tergugat tergolong mampu secara potensialkarena masih dalam usia produktif, berpendidikan cukup, dan tidak terhalang secarafisik untuk bekerja dan berpenghasilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasikemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat adalah orang yangpada dasarnya tidak mempunyai kemampuan secara aktual, namun memilikikemampuan secara potensial untuk bekerja dan berpenghasilan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut mempertimbangkan

Tergugat telah melakukan suatu tindakan atauperbuatan, yang menurut hukum dan kelaziman dalam pergaulan sosial, dipandangsebagai perbuatan orang yang mampu secara aktual untuk bekerja dan berpenghasilan,maka sejak bulan Juli 2012, Tergugat sudah harus dikategorikan sebagai orang yangmampu baik secara aktual maupun secara potensial.Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukum selanjutnya,Majelis Hakim memandang Tergugat sebagai orang yang tidak mampu secara aktualnamun mampu secara potensial

Karena itu, hak Penggugat tersebut selalu adadan tidak pernah terhapus meskipun Tergugat dalam keadaan hanya memilikikemampuan potensial tanpa kemampuan aktual.

Sedangkan Tergugatmenyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaanpenghasilan Tergugat.Menimbang, bahwa untuk menetapkan bentuk dan nilai mutah Tergugat kepadaPenggugat, Majelis Hakim mengacu pada pertimbangan terdahulu bahwa sejak bulanJuli 2012, Tergugat sudah dinilai mampu baik secara aktual maupun potensial denganperhitungan penghasilan sebesar Rp 1.440.000,00 perbulan.

Jika ternyata ketentuanhukum yang ada tidak memiliki daya paksa yang cukup untuk memberi jaminanbagi terlaksananya putusan tersebut, sehingga putusan potensial menjadi illussoir,maka sudah sepatutnya Hakim dengan kewenangannya melakukan penemuanhukum bahkan penciptaan hukum, dengan merumuskan sendiri cara yang tepatdalam rangka pemenuhan putusan tersebut (judge made law).

Tanah Sisa adalah sisa dari bidang tanah yang tidak produktif secara aktualatau potensial untuk dimanfaatkan akibat dari Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalur Kereta ApiDoubleDouble Track dan Fasilitasnya dari Stasiun Manggarai sampaiStasiun Cakung;6.

Bangunan Sisa adalah sisa dari bangunan di atas tanah yang tidak produktifsecara aktual atau potensial untuk dimanfaatkan akibat dari PengadaanTanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pembangunan JalurKereta Api DoubleDouble Track dan Fasilitasnya dari Stasiun Manggaraisampai Stasiun Cakung;7.

Tanah Sisa adalah sisa dari bidang tanah yang tidak produktif secara aktualatau potensial untuk dimanfaatkan akibat dari Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalur Kereta ApiDoubleDouble Track dan Fasilitasnya dari Stasiun Manggarai sampai StasiunCakung;6.

Bangunan Sisa adalah sisa dari bangunan di atas tanah yang tidak produktifsecara aktual atau potensial untuk dimanfaatkan akibat dari Pengadaan TanahBagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalur Kereta ApiDoubleDouble Track dan Fasilitasnya dari Stasiun Manggarai sampai StasiunCakung;7.

untuk dimanfaatkan akibat dari Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalur Kereta ApiDoubleDouble Track dan Fasilitasnya dari Stasiun Manggarai sampai StasiunCakung;Bangunan Sisa adalah sisa dari bangunan di atas tanah yang tidak produktifsecara aktual atau potensial untuk dimanfaatkan akibat dari Pengadaan TanahBagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalur Kereta ApiDoubleDouble Track dan Fasilitasnya dari Stasiun Manggarai sampai StasiunCakung;Penetapan

No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.dan anakanaknya, Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktualdan kemampuan potensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kKemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut keadaannyasecara riil, yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai Nelayan, Karenaitu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakimsebagai kemampuan potensial yaitu kKemampuan Tergugat Rekonvensimenurut

ternyata masih berusia 43tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen.Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensialkarena masih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untukbekerja dan berpenghasilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat Rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyalkemampuan secara aktual, dan memiliki Kemampuan secara potensial

;Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukumselanjutnya, Majelis Hakim memandang oleh karena Tergugat Rekonvensisebagai orang yang mampu secara aktual dan mampu secara potensial,maka dalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan TergugatRekonvensi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi MajelisHakim dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepadaTergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah lampauyang

No. 454 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.Rekonvensi dikategorikan sebagai orang yang memiliki Kemampuan aktualdan potensial, maka untuk menentukan nominal nafkah yang harusdibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah harus berdasarkankemampuannya yang secara konkrit harus dihitung berdasarkan penghasilanTergugat Rekonvensi yaitu dengan mempertimbangkan halhal sebagaiberikut:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensisaat ini bekerja sebagai Nelayan yang peenghasilanya tidak menentu,namun selain

Tergugat Rekonvensi beradadalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memandangpatut dan adil bila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkahanak berkelanjutan untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sejumlahRp.1.000.000,(Satu juta rupiah) per bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lalai,nafkah iddah, mutah dan nafkah untuk 2 orang anak berkelanjtan denganmempertimbangkan kemampuan aktual dan potensial

dan anak.Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan ketentuan syari dannorma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di atas menghendakipembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya.Dengan demikian, apabila pembebanan jumlah nafkah iddah berdasarkanfaktor pertama, maka Majelis Hakim akan berdasar pada kemampuan riilTergugat saat ini sebagai karyawan di toko dunia motor dan kondisi riil Tergugatsaat ini sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat berdasarkan kemampuanaktual dan kemampuan potensial

Potensi tersebut dinilaimenurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lainlain yang menurutkelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja danberpenghasilan.Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan potensial, maka Tergugatmasih berusia 27 tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifatpermanen.

Dengan demikian, meskipun terdapat fakta perihal Tergugat yangbekerja sebagai karyawan swasta yang tidak memiliki penghasilan tetapsebagaimana pekerja tetap, namun Tergugat tetap harus dinilai sebagai orangyang mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, tidakterhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan, serta memilikikemampuan potensial untuk menambah penghasilannya di luar penghasilanyang sudah ada.Menimbang, bahwa berdasarkan faktor kedua perihal kebiasaan yangdiberikan

lagi, Nabibersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu.Menimbang, bahwa dalam menentukan besar nafkah anak, majelishakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuaidengan kepatutan dan keadilan.Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Anak yang lahirtanggal 1 Juli 2017 berusia 3 tahun yang memiliki kebutuhan hidup minimalbagi anak tersebut mencakup makanan, susu, vitamin, dan pakaian.Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugatbaik secara actual maupun potensial

Penerapannya dalam perkara ini adalah denganmenetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahiPenggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untukmemenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensidan anakanaknya, Majelis Hakim membedakan antara kKemampuan aktualdan kemampuan potensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kKemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi

menurut keadaannyasecara rill, yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai penambang,Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakimsebagai kemampuan potensial yaitu kKemampuan Tergugat RekonvensiHal. 19 dari 24 hal.

;Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukumselanjutnya, Majelis Hakim memandang oleh karena Tergugat Rekonvensisebagai orang yang mampu secara aktual dan mampu secara potensial,maka dalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan TergugatRekonvensi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi MajelisHakim dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepadaTergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang biaya anakberkelanjutan

sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar bataskepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga harusdinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak;Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah lampauyang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tuntutanPenggugat Rekonvensi di mana Tergugat Rekonvensi tidak dapatmembuktikan ketidaklalaiannya, namun berdasarkan fakta ternyata TergugatRekonvensi dikategorikan sebagai orang yang memiliki Kemampuan aktualdan potensial

maka Majelis Hakimmemandang patut dan adil bila nominal nafkah yang harus dibebankankepada Tergugat Rekonvensi selama menjalani iddah tiga bulan atau 90 hariadalah sejumlah Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga)bulan = Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lalai,nafkah iddah, dan nafkah anak berkelanjutan, dengan mempertimbangkankemampuan actual dan potensial

Penerapannya dalam perkara ini adalah denganmenetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahiPenggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untukmemenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensidan anaknya, Majelis Hakim membedakan antara kKemampuan aktual dankemampuan potensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut

keadaannyasecara riil, yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai penambang danimam masjid, Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orangyang mampu;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakimsebagai kemampuan potensial yaitu kKemampuan Tergugat Rekonvensimenurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkanharta benda.

No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.Tergugat Rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyaikemampuan secara aktual, dan memiliki kemampuan secara potensial;Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukumselanjutnya, Majelis Hakim memandang oleh karena Tergugat Rekonvensisebagai orang yang mampu secara aktual dan mampu secara potensial,maka dalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan TergugatRekonvensi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi MajelisHakim dalam menetapkan nominal

tersebut, perlumenetapkan besar kecilnya biaya dengan memperhatikan aspek kebutuhanpokok pada saat ini termasuk kesehatan, pendidikan dan lainya yangdisesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakantidak mampu memberikan nafkah berkelanjutan kepada anak sesuai denganpermintaan Penggugat rekonvensi dan hanya mampu memberikan perbulansejumlah Rp300.000,(tiga ratus ribu rupiah), namun jika melihat kemampuansecara aktual maupun secara potensial

No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi,sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanyaharus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkahlalai dan nafkah anak berkelanjutan, dengan mempertimbangkankemampuan aktual dan potensial Tergugat Rekonvensi.

Penerapannya dalamperkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajibanTergugat menafkahi anak Penggugat dengan Tergugat sesuai dengankemampuan Tergugat;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat untuk memenuhitanggung jawab memberi nafkah kepada anak, Majelis Hakim membedakanantara kemampuan aktual dan kemampuan potensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kKemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil,yang tidak bekerja, tidak berpenghasilan

Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yangtidak mampu;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial yaitu kKemampuan Tergugat menurut kadar potensinyauntuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda.

Dengandemikian, Tergugat mampu secara potensial untuk bekerja danberpenghasilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat adalah orang yang pada dasarnya tidak mempunyai kemampuansecara aktual, namun memiliki Kemampuan secara potensial untuk bekerjadan berpenghasilan;Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Lbt Hal.14 dari 17 hal.Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikategorikan sebagai orangyang hanya memiliki kemampuan

potensial, namun oleh karena memastikanhakhak anak terpenuhi berupa kesejahteraan dan masa depan anakmerupakan tanggung jawab orang tua, maka Tergugat sebagai ayah tetapdibebankan menanggung dan memenuhi nafkah anak berkelanjutan atasnama Aura Ramdhan Katili binti Darwin Katili.Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nilai nafkah anak yangakan dibebankan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim menggunakan datanasional tentang garis kemiskinan tahun 2020.

yang masih dapat ditolerir adanya demi terwujudnya kondisi idealsebagaimana diharapkan oleh undangundang dalam hal kesehatan calonmempelai pria, apalagi Majelis Hakim telah dapat menilai bahwa anakHal. 7 dari 10Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2018/PA Mpw.Pemohon telah cukup matang jiwa dan ragnya untuk melangsungkanperkawinan, karenanya anak Pemohon dipandang mampu untuk mengikat taliperkawinan;Menimbang, di sisi lain dalam hal ini terdapat madarat (kondisi yangbersifat membahayakan/destruktif) yang potensial

Anak Pemohon dan calon istrinya amat potensial untuk mengulangiperbuatan dosa yang pernah dilakukan yakni hubungan badan/hubunganseksual di luar pernikahan. Dengan demikian, menunda pernikahan justruakan semakin membuka jalan bagi keduanya melakukan perbuatan dosa;2. Kesucian agama yang dianut semakin ternoda;3. Terhalangnya anak Pemohon dan calon istrinya melakukan perkawinan yangsah dan tercatat dapat mengakibatkan penegakan hak anak yang ada dalamkandungan si calon istri terabaikan.

Demikian pula hak anak dalammemperoleh identitas yang jelas saat kelahirannya potensial terabaikankarena secara yuridis tidak memiliki ayah kandung.

, berdasar penolakan dari Kantor Agamatersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan i.c.Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di mukasidang terhadap kondisi fisik dan kemmapuan komunikasi anak Pemohon,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon sehat secara fisik danpsikis serta dipandang telah cukup mampu untuk mengikat tali perkawinan;Menimbang, di sisi lain dalam hal ini terdapat madarat (kondisi yangbersifat membahayakan/destruktif) yang potensial

Anak Pemohon dan calon istrinya amat potensial untuk mengulangiperbuatan dosa yang pernah dilakukan yakni hubungan badan/hubunganseksual di luar pernikahan. Dengan demikian, menunda pernikahan justruakan semakin membuka jalan bagi keduanya melakukan perbuatan dosa;2. Kesucian agama yang dianut semakin ternoda;3. Terhalangnya anak Pemohon dan calon istrinya melakukan perkawinan yangsah dan tercatat dapat mengakibatkan penegakan hak anak yang ada dalamkandungan si calon istri terabaikan.

Demikian pula hak anak dalammemperoleh identitas yang jelas saat kelahirannya potensial terabaikankarena secara yuridis tidak memiliki ayah kandung.

bagi calon mempelai pria) merupakan jumlah selisihwaktu yang masih dapat ditolerir adanya demi terwujudnya kondisi idealsebagaimana diharapkan oleh undangundang dalam hal kesehatan calonmempelai pria, apalagi Majelis Hakim telah dapat menilai bahwa anakPemohon telah cukup matang jiwa dan ragnya untuk melangsungkanperkawinan, karenanya anak Pemohon dipandang mampu untuk mengikat taliperkawinan;Menimbang, di sisi lain dalam hal ini terdapat madarat (kondisi yangbersifat membahayakan/destruktif) yang potensial

Anak Pemohon dan calon istrinya amat potensial untuk mengulangiperbuatan dosa yang pernah dilakukan yakni hubungan badan/hubunganseksual di luar pernikahan. Dengan demikian, menunda pernikahan justruakan semakin membuka jalan bagi keduanya melakukan perbuatan dosa;2. Kesucian agama yang dianut semakin ternoda;3. Terhalangnya anak Pemohon dan calon istrinya melakukan perkawinan yangsah dan tercatat dapat mengakibatkan penegakan hak anak yang ada dalamkandungan si calon istri terabaikan.

Demikian pula hak anak dalammemperoleh identitas yang jelas saat kelahirannya potensial terabaikankarena secara yuridis tidak memiliki ayah kandung.

No. 37 K/Pdt.Sus/2012mempertimbangkan dan atau membuktikan terpenuhinyaunsur pelaku usaha tertentu dalam menilai danmemutuskan ada tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 19huruf (d) UU No. 5/1999;Dalam halaman yang sama, Termohon Keberatan hanyamenyatakan pelaku usaha tertentu adalah perusahaanpesaing potensial Turut Termohon Keberatan /Terlapor IIdan Turut Termohon Keberatan Il/ Terlapor Ill tanpamenguraikan secara jelas perusahaanperusahaan apa sajayang merupakan perusahaan pesaing potensial TurutTermohon

klarifikasidan konfirmasi kembali atas informasi yang disampaikan olehpesaing potensial tersebut, melainkan mengambil begitu sajainformasi dimaksud dan kemudian dijadikan dasar untukmenjatuhkan Putusannya.

No. 37 K/Pdt.Sus/2012(vii)Pemohon Kasasi khawatir bahwa keterangan yang disampaikanoleh pesaing potensial tersebut didasari sematamata maksudatau niat tidak baik, dan patut disayangkan Termohon Kasasitidak melakukan klarifikasi dan konfirmasi kembali atasinformasi yang disampaikan oleh pesaing potensial tersebut,melainkan mengambil begitu saja informasi dimaksud dankemudian dijadikan dasar untuk menjatuhkan Putusannya.Bagaimana mungkin produk hukum berupa Putusan TermohonKasasi yang dikuatkan oleh

Jika tidakadanya lelang atau tender pengadaan Give Away Hajimenyebabkan produksi tas atau bisnis tas pelaku usahapesaing potensial tersebut terhenti atau mandeg, hal tersebuttidak dapat dipersalahkan kepada Pemohon Kasasi atau TurutTermohon Kasasi /Terlapor dan Turut Termohon Kasasil/Terlapor Ill karena hal tersebut merupakan "kebodohan" daripelaku usaha pesaing potensial tersebut karena hanyabergantung pada adanya proyek Give Away Haji dari PemohonKasasi.

namun tanpa didasarkan padaalat bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan ,Termohon Kasasigagal menjelasakan secara rinci siapa perusahaan atau pelaku usahatertentu yang menjadi pesaing potensial Pemohon Kasasi I!

(satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa tersebut dapat disita oleh Jaksa dengan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut ; dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

9 Menetapkan barang bukti berupa :

1. Asli 1 (satu) bundel DPA Kegiatan Uji Kompetensi Pejabat Struktural dan Pegawai Potensial

pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) Tahun anggaran 2017;

14 Februari 2017;

Musi Rawas Utara Nomor : 008/007/KPTS/BKPP/MRU/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2017;

Muratara perihal rincian pengeluaran Kegiatan Uji Kompetensi Pejabat Struktural dan Pegawai Potensial Kabupaten Musi Rawas Utara;

Terkait besaran nafkah lampau.Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan hukumparagraph kedua halaman 55 yang dijadikan acuan dan pertimbangandalam memutus' besaran nafkah terhutang hanya berdasarkankesanggupan Tergugat sebagaimana yang dijadikan pertimbanganparagrph ketiga halaman 54 dan mengesampingkan kemampuan potensialTergugat sebagaimana fakta dan pertimbangan hukum paragraph keduahalaman 54 berdasarkan kemampuan potensial yang masih berumur 36tahun, tidak memiliki cacat fisik

permanen, masih usia produktif sertamemiliki Kemampuan potensial untuk menambah penghasilannya di luarpenghasilan yang sudah ada.

Terkait besaran nafkah iddah.Bahwa acuan besaran nafkah iddah yang diputuskan Majelis Hakimhanya berdasarkan kesanggupan Tergugat, mengesampingkankemampuan potensial yang ada pada Tergugat serta tidakmempertimbangkan i'tikad tidak baik (bad faith) dari Tergugat.C. Terkait besaran mutah .Besarnya uang mutah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yangdiputuskan Judex Factie jauh dari kata layak.

Yang demikianitu merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuat kebajikan,Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dandipertimbangkan pula bahwa Penggugat Rekonvensi telah lama menjalanihidup bersama dalam perkawinan dengan Tergugat /Terbanding dengan segalasuka dukanya, bahkan akhirnya Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan cintadan hidup bersama dengan wanita lain hingga mempunyai anak, denganmempertimbangkan kemampuan aktual maupun potensial dariTergugat/Terbanding, maka Pengadilan

Penerapannya dalam perkara ini adalah denganmenetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahiPenggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untukmemenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensidan anakanaknya, Majelis Hakim membedakan antara kKemampuan aktualdan kemampuan potensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kKemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi

menurut keadaannyasecara rill, yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai penambang,Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakimsebagai kemampuan potensial yaitu kKemampuan Tergugat RekonvensiHal. 20 dari 26 hal.

ternyata masih berusia 23tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen.Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensialkarena masih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untukbekerja dan berpenghasilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kKemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat Rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyalkemampuan secara aktual, dan memiliki Kkemampuan secara potensial

;Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukumselanjutnya, Majelis Hakim memandang oleh karena Tergugat Rekonvensisebagai orang yang mampu secara aktual dan mampu secara potensial,maka dalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan TergugatRekonvensi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi MajelisHakim dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepadaTergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah lampauyang

dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tuntutanPenggugat Rekonvensi di mana Tergugat Rekonvensi tidak dapatmembuktikan ketidaklalaiannya, namun berdasarkan fakta ternyata TergugatRekonvensi dikategorikan sebagai orang yang memiliki Kemampuan aktualdan potensial, maka untuk menentukan nominal nafkan yang harusdibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah harus berdasarkankemampuannya yang secara konkrit harus dihitung berdasarkan penghasilanTergugat Rekonvensi yaitu dengan mempertimbangkan

bahwa rentang waktu antarausia tersebut dan batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukanundangundang (usia 19 tahun bagi calon mempelai pria) merupakan jumlahselisin waktu yang masih dapat ditolerir adanya demi terwujudnya kondisi idealsebagaimana diharapkan oleh undangundang dalam hal kesehatan calonmempelai pria, karenanya anak Pemohon dipandang mampu untuk mengikattali perkawinan;Menimbang, di sisi lain dalam hal ini terdapat madarat (kondisi yangbersifat membahayakan/destruktif) yang potensial

Anak Pemohon dan calon istrinya amat potensial untuk mengulangiperbuatan dosa yang pernah dilakukan yakni hubungan badan/hubunganseksual di luar pernikahan. Dengan demikian, menunda pernikahan justruakan semakin membuka jalan bagi keduanya melakukan perbuatan dosa;2. Kesucian agama yang dianut semakin ternoda;Hal. 7 dari 10 Penetapan. No: 78/Padt.P/2017/PA.Mpow.3.

Demikian pula hak anak dalammemperoleh identitas yang jelas saat kelahirannya potensial terabaikankarena secara yuridis tidak memiliki ayah kandung.

Berdasar halhal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulanbahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untukmenikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tanggabersama dengan calon suaminya;Menimbang, di sisi lain dalam hal ini terdapat madarat (kondisi yangbersifat membahayakan/destruktif) yang potensial akan terjadi jika perkawinantidak segera dilangsungkan. Madarat dimaksud berupa:1.

Anak Pemohon dan calon suaminya amat potensial untuk mengulangiperbuatan dosa yang pernah dilakukan yakni hubungan badan/hubunganseksual di luar pernikahan. Dengan demikian, menunda pernikahan justruakan semakin membuka jalan bagi keduanya melakukan perbuatan dosa;2. Kesucian agama yang dianut semakin ternoda;3. Terhalangnya anak Pemohon dan calon istrinya melakukan perkawinan yangsah dan tercatat dapat mengakibatkan penegakan hak anak yang ada dalamkandungan anak Pemohon terabaikan.

Demikian pula hak anak dalam memperolehidentitas yang jelas saat kelahirannya potensial terabaikan karena secaraHal. 7 dari 9 Penetapan. No: 217/Pdt.P/2017/PA.Mpow.yuridis tidak memiliki ayah kandung.

Berdasarhalhal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah siapbaik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteriserta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya;Menimbang, di sisi lain dalam hal ini terdapat madarat (kondisi yangbersifat membahayakan/destruktif) yang potensial akan terjadi jika perkawinantidak segera dilangsungkan. Madarat dimaksud berupa:1.

Anak Pemohon dan calon suaminya amat potensial untuk mengulangiperbuatan dosa yang pernah dilakukan yakni hubungan badan/hubunganseksual di luar pernikahan. Dengan demikian, menunda pernikahan justruakan semakin membuka jalan bagi keduanya melakukan perbuatan dosa;2. Kesucian agama yang dianut semakin ternoda;3. Terhalangnya anak Pemohon dan calon istrinya melakukan perkawinan yangsah dan tercatat dapat mengakibatkan penegakan hak anak yang ada dalamkandungan anak Pemohon terabaikan.

No: 219/Pdt.P/2017/PA.Mpw.identitas yang jelas saat kelahirannya potensial terabaikan karena secarayuridis tidak memiliki ayah kandung. Hal mana keduanya bertentangandengan ketentuan Pasal 27 dan pasal 45 UndangUndang Nomor 35 Tahun2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pula amanatRasulullah SAW bahwa tiada hal yang lebih baik bagi dua orang yang salingmencintai selain pernikahan.