Ditemukan 51 data
32 — 10
Menyatakan Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO alias SAKLEK Bin SUTOMO SUNUSMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap ELIA EDHI NUGROHO alias SAKLEK Bin SUTOMO SUNUSMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4.
Terdakwa: ELIA EDHI NUGROHO alias SAKLEK Bin SUTOMO SUNUSMO
Terdakwa:
HENDRAWAN BUDI SUSANTO alias SAKLEK bin alm SANMDURI
87 — 32
MENGADILI:
- Menyatakan terdakwa HENDRAWAN BUDI SUSANTO alias BUDI SAKLEK bin SANMURDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dalam dakwaan Pertama.
Terdakwa:
HENDRAWAN BUDI SUSANTO alias SAKLEK bin alm SANMDURIRp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secaratertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;Setelahn mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaandari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap padaatuntutan semula;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN :PERTAMA :Bahwa terdakwa HENDRAWAN BUDI SUSANTO alias SAKLEK
(tujuh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa HENDRAWAN BUDI SUSANTO alias SAKLEK bin (alm)SANMURDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa HENDRAWAN BUDI SUSANTO alias SAKLEK bin (alm)SANMURDI pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib, atausetidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di sebuahrumah di Jalan Kenanga Rt 05 Rw 02 Desa Kuripan Kidul Kec.
(tujuh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa HENDRAWAN BUDI SUSANTO alias SAKLEK bin (alm)SANMURDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 306/Pid.B/2020/PN ClpMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahpada pokoknya
memberikan pinjaman dan menerimatitipan sepeda motor karena saksi merasa kasihan.Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari penitipan sepeda motordari DODY PRIYONO.Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 306/Pid.B/2020/PN ClpBahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang dititipkankepada saksi hasil kejahatan.Bahwa uang miliknya belum dikembalikan saat dititipi sepeda motor olehDODY PRIYONOBahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membeMenimbang, bahwa terdakwa HENDRAWAN BUDI SUSANTO aliasBUDI SAKLEK
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalahorang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukansebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, unsur ini juga untuk dimaksud untukmenghindari adanya error in persona dalam penjatuhan pidana ;Menimbang, bahwa mengacu pada substansi dakwaan PenuntutUmum, berdasarkan keterangan saksisaksi dan para terdakwa, makaHENDRAWAN BUDI SUSANTO alias BUDI SAKLEK bin SANMURDI yangidentitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam
15 — 3
Bahwa kemudian dalam perjalanan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat nampak kurang harmonis,yaitu setelah berjalan 4 tahun, ketika anakpertama berumur 2% tahun, hal ini disebabkankarena Tergugat kurang perhatian terhadapPenggugat, kurang terbuka, dan egois/saklek,sehingga sering menyebabkanpertengkaran/percekcokan antara Penggugat' danTergugat.
,M.Hum juga sudah dilakukan namun jugatidak berhasSil; Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis pokokgugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat =Mmohondiceraikan dengan MTergugat dengan alasan bahwaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karenaTergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, kurangterbuka, dan egois/saklek, sehingga sering menyebabkanpertengkaran/percekcokan, sifat Tergugat tidakperhatian dan tidak peduli/tidak empaty terhadapPenggugat, sejak anak pertama berumur 2% tahun
35 — 24
tanggal 13 Pebruari 2017, sekitar pukul 21.30 wita,awalnya saksi datang kerumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedangduduk di bale ampik rumah Terdakwa yang terletak di Banjar DinasPegentengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng; Bahwa saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa agar yang sudahlewat jangan lagi diperpanjang namun Terdakwa menjawab denganmengatakan kalau saksi datang dengan maksud baik akan diterima baiktetapi kalau jelek akan diterima jelek; Bahwa karena Terdakwa ngomong saklek
perasaan saksi tidak enak, saksi lalu mengikuti kakak saksidari belakang; Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang duduk di bale ampik rumahnyayang terletak di Banjar Dinas Pegentengan, Desa Banjar, KecamatanBanjar, Kabupaten Buleleng; Bahwa kakak saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa agar yangsudah lewat jangan lagi diperpanjang namun Terdakwa menjawab denganmengatakan kalau kakak saksi datang dengan maksud baik akan diterimabaik tetapi kalau jelek akan diterima jelek; Bahwa karena Terdakwa ngomong saklek
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan hukum tersebutadalah sangat keliru dan terlalu bersifat saklek serta hanya dilihat dari sudutpandang serta pemikiran yang sempit dan kerdil ;Bahwa oleh karena Permohonan Kasasi diajukan khusus terhadappertimbangan hukum putusan judex facti pada bagian Dalam Konvensi saja,maka terhadap pertimbangan hukum putusan judex facti pada bagian DalamRekonvensi Pemohon Kasasi tidak mengajukan Memori Kasasi ataukeberatan, karena pertimbangan hukum putusan judex tersebut sudahsangat tepat dan benar
telah memuat didalam akta dengan suatu fakta yang tidak benar, karena secara formalPenggugat dan Penggugat II tidak datang menghadap kepada Tergugat IIuntuk pembuatan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan tersebut.Pertimbangan hukum tersebut adalah salah dan sangat keliru dan terlalubersifat saklek serta hanya dilihat dari sudut pandang serta pemikiran yangsempit dan kerdil ;.
31 — 13
didalam Toko Stiker Moeroep Purworejo tepatnya di jalan Urip SomoharjoNo. 73 ikut Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, KabupatenPurworejo, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SUGITO BinDARTO.Bahwa berawal dari antara saksi korban dengan terdakwa yang sudah salingkenal kemudian satu minggu sebelum kejadian saksi korban yang bekerja diToko Stiker Moeroep Purworejo oleh terdakwa diminta untuk memasangstiker / skotlet pelanggan namun saksi korban tidak mau (dengan bahasayang tinggi / saklek
StikerMoeroep Purworejo tepatnya di jalan Urip Somoharjo No. 73 ikut KelurahanPurworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, telah melakukanpemukulan terhadap saksi koroan SUGITO Bin DARTO.Menimbang, bahwa berawal dari antara saksi korban dengan terdakwayang sudah saling kenal kemudian satu minggu sebelum kejadian saksi korbanyang bekerja di Toko Stiker Moeroep Purworejo oleh terdakwa diminta untukmemasang stiker / skotlet pelanggan namun saksi korban tidak mau (denganbahasa yang tinggi / saklek
10 — 6
Saklek Rt. 015 Rw. 003 DesaTegal Sari Kecamatan Tegal Sari Kecamatan Tigaraksa KabupatenTangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :Saksi 2, ..., uMur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ...
9 — 1
telahmelakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaanba'daddukhul dan dikaruniai 3 orang anak bernama : (ARAHHALHHHAL AHHH),umur 11 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Penggugat (#HHHEeee), UmUT 9 tahun, dan (RAE), uMur 3 tahun, yangberada dalam pemeliharaan Penggugat ;Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaanrukun, namun sejak Tahun 2011,nantara Penggugat dan Tergugat terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat keras(Saklek
90 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
karung yang tidak bertuliskan/tidak berlebel/polos adalahsebagai perbuatan curang atau Tindak Pidana Ekonomi yang masuk dalamranah/lingkup atau Tindak Pidana Ekonomi yang masuk dalam ranah/lingkupPeradilan Umum, yang dapat dituntut dengan ketentuanketentuan PidanaUmum dalam KUHP atau Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi.Bahwa, kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim tersebut adalah telahmenafsirkan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi secara sempit dan saklek
Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,ayat (2), ayat (3) UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah UndangUndang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi guna memberi efek jera baik bagi diri Terdakwasendiri maupun bagi subyek hukum lainnya, yang dalam pertimbanganpembuktian unsur tidak kaku dan saklek sebagaimana yang menjadipertimbangan unsur pada
11 — 0
sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaanba'daddukhul, dan dikaruniai orang anak bernama : (XXXXXXXXXXxX),umur 17 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Pemohon danTermohon 5222 20022 22022Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalamkeadaan rukun, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, antara Pemohon danTermohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohontidak bersedia tinggal di rumah Pemohon tanpa alasan yang jelas karenaTermohon mempunyai sifat Saklek
345 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mahardika dengan harga Rp150.000.000,00 dansebagai Pemiliknya sesuai dengan Bukti Surat P1,P2,P3, dan P4 dan mempunyai kekuatan dengan keterangan saksi: Ida BagusAdi Putra, Ketut Bagiasa dan Ni Ketut Wiartini, bila Judex Factimenghubungkan dengan Pasal 20 Ayat 1 UndangUndang Nomor 5tahun 1960 (UndangUndang Pokok Agrearia) yang menyebutkanhanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hakmilik atas tanah tentu Pemohon menyadarinya akan tetapi apabilapenerapan pasal tersebut diterapkan secara saklek
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2790 K/Pid.Sus/2015menafsirkan unsur menguasai karena apabila hanya sebatas pengertiandalam kamus besar bahasa Indonesia saja yang dipakai maka pengertian ituakan menguntungkan seluruh Terdakwa Narkotika yang tidak mengakuiperbuatannya, sehingga apabila itu diterapbkan secara saklek maka Terdakwayang menguasai sabusabu harus dibebaskan. Untuk itu lah disini kamimenyebutkan bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah kelirudalam menerapkan hukum.
80 — 23
SUHERMAN selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) selanjutnya terdakwa Drs.H.ADING SUHERMAN selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) dan saksi KURNIA, SP memerintahkan Panitia PenerimaHasil Pekerjaan yaitu saksi Endang Rohendi, Wahyu Suryadi, dan Alif Permadi untukmelakukan penilaian dan penerimaan pekerjaan sesuai dengan surat nomer 027/64/Hutbun/2013 namun sebelum berangkat panitia penerima hasil pekerjaan diingatkan oleh terdakwa Drs.H.ADING SUHERMAN selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) jangan terlalu saklek
, menurut ia arti saklek adalah jangandipersulit, kemudian ia beserta panitia yang lain langsungmelakukan penghitungan bibit mangrove dan ajir yang sudahtertanam dengan cara mengambil contoh seluas Ha dan jumlahbibit mangrove dan ajir jumlahnya cukup tetapi ada bibit mangroveyang mati dan layu sebanyak 1500 batang dan melaporkan kepadaPPTK dan PPK secara lisan, tetapi Berita Acara Penilaian hasilpekerjaan tanda tangani.Bahwa benar, sehubungan dengan adanya bibit mangrove yangmati dan layu sebanyak
Induyanasari dan sekretaris UPTD yaitu Iman Firmansyahbeserta Kelompok tani, namun tidak didampingi oleh PPK, PPTKdan pihak rekanan.Atas keterangan tersebut bahwa terdakwa keberatan yaitu tidakpernah mengatakan saklek.13.
, menurut ia arti saklek adalah jangandipersulit, kemudian ia beserta panitia yang lain langsungmelakukan penghitungan bibit mangrove dan ajir yang sudahtertanam dengan cara mengambil contoh seluas 1 Ha dan jumlahbibit mangrove dan ajir jumlahnya cukup tetapi ada bibit mangroveyang mati dan layu sebanyak 1500 batang dan melaporkan kepadaPPTK dan PPK secara lisan, tetapi Berita Acara Penilaian hasilpekerjaan tanda tangani.e Bahwa benar, sehubungan dengan adanya bibit mangrove yangmati dan layu sebanyak
Terbanding/Terdakwa : KURNIA
71 — 33
selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnyasaksi Drs.H.ADING SUHERMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan terdakwa KURNIA, SP memerintahkan Panitia Penerima HasilPekerjaan yaitu saksi Endang Rohendi, saksi Wahyu Suryadi, dan saksiAlif Permadi untuk melakukan penilaian dan penerimaan pekerjaansesuai dengan surat nomer 027/64/Hutbun/2013 namun sebelumberangkat panitia penerima hasil pekerjaan di ingatkan oleh saksiDrs.H.ADING SUHERMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)jJangan terlalu saklek
selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnyasaksi Drs.H.AADING SUHERMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan terdakwa KURNIA, SP memerintahkan Panitia Penerima HasilPekerjaan yaitu saksi Endang Rohendi, saksi Wahyu Suryadi, dan saksiAlif Permadi untuk melakukan penilaian dan penerimaan pekerjaansesuai dengan surat nomer 027/64/Hutbun/2013 namun sebelumberangkat panitia penerima hasil pekerjaan di ingatkan oleh saksiDrs.H.ADING SUHERMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)jangan terlalu saklek
122 — 37
DpkBahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsungpertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat ;Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Tergugatsikap yang saklek, tidak luwes dan sering berkatakata kasar terhadapPenggugat ;Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumahsejak bulan September 2021 hingga saat ini, dimana Penggugat yangkeluar dari rumah bersama, dan selama pisah rumah Tergugat tidak lagimemberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat
112 — 25
Tentang Yurisprudensi MA RI No. 266K/AG/2010 Bahwa dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UndangUndang DasarNRI Tahun 1945 adalah Kekuasaan kehakiman yang merdekauntuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan, melihat kemandirian yang melekat pada hakim,Penggugat memberikan gambaran bahwa ketentuan pembagianharta bersama tidak saklek dibagi rata, akan tetapi hakim dapatmemberikan putusan lain sesuai dengan fakta dan pengetahuanyang hakim temukan dalam persidangan yang mana itu sebagaibentuk
No 3345/Pdt.G/2020/PA.Clphakim, PENGGUGAT memberikan gambaran bahwa ketentuanpembagian harta bersama tidak saklek dibagi rata, akan tetapihakim dapat memberikan putusan lain sesuai dengan fakta danpengetahuan yang hakim temukan dalam persidangan yangmana itu sebagai bentuk kemandirian yang melekat pada hakim,seperti halnya dalam Yurisprudensi MA RI No. 266K/AG/2010;b.
87 — 8
Tentang Yurisprudensi MA RI No. 266K/AG/2010 Bahwa dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UndangUndang DasarNRI Tahun 1945 adalah Kekuasaan kehakiman yang merdekauntuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan, melihat kemandirian yang melekat pada hakim,Penggugat memberikan gambaran bahwa ketentuan pembagianharta bersama tidak saklek dibagi rata, akan tetapi hakim dapatmemberikan putusan lain sesuai dengan fakta dan pengetahuanyang hakim temukan dalam persidangan yang mana itu sebagaibentuk
No 3345/Pdt.G/2020/PA.Clphakim, PENGGUGAT memberikan gambaran bahwa ketentuanpembagian harta bersama tidak saklek dibagi rata, akan tetapihakim dapat memberikan putusan lain sesuai dengan fakta danpengetahuan yang hakim temukan dalam persidangan yangmana itu sebagai bentuk kemandirian yang melekat pada hakim,seperti halnya dalam Yurisprudensi MA RI No. 266K/AG/2010;b.
13 — 2
Adapun hal lain adanya upayamenghargai paham Penggugat yang selalu saklek dan terburuburu, upayamenghindari perselisihan dan adapun ketidak tentraman karena bawaanperselingkuhan yang telah terjadi.15. Bahwa gugatan ini sematamata hanya untuk melarikan diri dari aib danPenggugat telah mengakui sendiri dalam replik poin 13 bahwa Penggugattidak menerima secara ikhlas kondisi yang telah terjadi.
SUBRI S
Termohon:
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
204 — 149
Sinta Arzaniah,SEmelanggar pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil yang berbunyi Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak di izinkanmenjadi Istri Kedua/ketiga/keempat:Rekomendasi Tim adhoc seharusnya tidak saklek pada bunyi pasal 4ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangIzin
10 — 0
asuhnya kepadaPemohon karena anak tersebut masih dibawah umur dan Pemohon juga pernahmelakukan kekerasan fisik kepada anak tersebut serta Pemohon tidak mempunyaipekerjaan yang pasti , maka terhadap permohonan dan keberatan Termohon akandipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa dengan mengingat ketentuan dalam pasal 105 dinyatakan "bahwa anak yang belum mumayiz hak asuhnya berada dibawah kekuasaan Ibunya ,namun Majlis berpendapat bahwa pasal tersebut tidak bisa diterapkan secara mutlakdan saklek