sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1684/WPJ.19/2015, tanggal 16 September 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

Putusan Nomor 2845/B/PK/Pjk/2020 SKPLB PPh Badan MenurutNo. Uraian Pemohon TerbandingBanding (USD) (USD)1. Penghasilan Bruto/Peredaran Usaha Bruto 19,576,229.00 19,576,229.002. Harga Pokok Penjualan 18,004,946.00 18,004,946.003. Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (12) 1,571,283.00 1,571,283.004. Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha 675,837.00 675,837.005. Penghasilan neto dalam negeri (34) 895,446.00 895,446.006. Penghasilan dari luar Usaha 182,900.00 1,947,636.007.

benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00540/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 19April 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB

tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP01564/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 25September 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB

Putusan Nomor 3825/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00041/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 22 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013Nomor: 00018/407/13/073/16 tanggal 20 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.366.775.3073.000

sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00248/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 19Oktober 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB

(lebih) dibayar (1.567.616.213,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87753/PP/M.XIB/15/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1047/WPJ.04/2014 tanggal 22 Juli 2014tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB

Putusan Nomor 1950/B/PK/Pjk/2019derivatives sebesar Rp 1.022.048.145, yang dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak;DENGAN MENGADILI SENDIRI:Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:(a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1047/WPJ.04/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00046/406

/1 1/062/13 tanggal 26 April 2013; dan(b) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2011 Nomor 00046/406/11/062/13 tanggal26 April 2013,dengan segala akibat hukumnya;Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan TahunPajak 2011 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut: Uraian (Rp)a.

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikankepada Pemohon' Peninjauan Kembali segala kekuranganpengembalian pajak yang lebih dibayar sebesar Rp 255.512.025, (DuaRatus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua PuluhLima Rupiah) yang berasal dari jumlah Pajak yang Lebih Dibayarberdasarkan SKPLB sebesar Rp 1.312.104.188, yang menurutPemohon Peninjauan Kembali seharusnya jumlah pajak yang LebihDibayar sebesar Rp 1.567.616.213,;7.

PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP1047/WPJ.04/2014 tanggal 22 Juli 2014, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB

, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor : KEP01601/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22November 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00787/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2014 Nomor 00013/407/14/081/16 tanggal 23 Februari2016, atas nama PT Tripatra Engineers and Constructors, NPWP01.339.758.3081.000, beralamat di Indy Bintaro Office ParkGedung A, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Sektor VII, CBD BintaroJaya Blok B7/A6, Tangerang Selatan

Putusan Nomor 262/B/PK/Pjk/2020Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00787/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 10 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor00013/407/14/081/16 tanggal 23 Februari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP : 01.339.758.3081.000

dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP723/ WPJ.01/2011tanggal 03 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 06 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117175.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal O06 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00645/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 12Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00645/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00138/407/14/091/16 tanggal O1 Agustus 2016 Masa PajakNovember 2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama,NPWP. 01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9"Floor Lot 901906 Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan RayaBlok Nomor 01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00138/407/14/091/16 tanggal O1 Agustus 2016 Masa PajakNovember 2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama,NPWP. 01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9"Floor Lot 901906 Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan RayaBlok Nomor 01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, adalah telahHalaman 4 dari 9 halaman.

benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00645/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 12Juli 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00390/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 26 April 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB

Putusan Nomor 4381/B/PK/Pjk/20192016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2014 Nomor 00048/407/14/052/15 tanggal 15 Mei 2015, atas nama PT.Indonesia Teijin Du Pont Films, NPWP 01.071.455.8052.000, beralamat diJIn. MH. Thamrin, Kel. Panunggangan Utara, Kec.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP457/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014Nomor 00048/407/14/052/15 tanggal 15 Mei 2015, atas nama PTIndonesia Teijin Du Pont Films, NPWP 01.071.455.8052.000,beralamat di Jin. MH. Thamrin, Kel.

sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP457/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

Dengan mengadili sendiri:3.1 Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding);3.2 Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00288/KEB/WPJ.02/2016, tanggal 3 Agustus 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa Nomor00026/407/13/218/15, tanggal 8 Mei 2015, Masa Pajak Desember2013, atas nama PI Perdana Intisawit Perkasa, NPWPHalaman 4 dari 9 halaman.

Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00288/KEB/WPJ.02/2016, tanggal O3 Agustus 2016, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebihn Bayar (SKPLB

tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2122/WPJ.06/2015, tanggal 22 September 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP731/WPJ.07/2013, tanggal 30 April 2013, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00131/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 23 Mei 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00017/KEB/WPJ.24/2017 tanggal 12 Oktober 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP2881/WPJ.07/2011 tanggal 11November 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB