) barukepada Termohon pada tanggal 20 Oktober 2020 (bukti P3 terlampir)dan telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 21Oktober 2020 (bukti P4 terlampin);bahwa pengajuan Surat Permohonan Penerbitan Surat KeteranganPenghentian Pembayaran (SKPP) baru tertanggal 20 Oktober 2020kepada Termohon didasarkan pada alasan karena dalam SuratKeterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 66/SKPP/I/2015tanggal 20 Januari 2015 (bukti P5 terlampir) yang diterbitkan Termohontelah merugikan Pemohon

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) cacatprosedur, karena kewajiban Pemohon mengembalikanketerlanjuran gaji yang termaktub dalam SKPP diberlakukan surutsebelum tanggal SKPP diterbitkan dan SKPP tidak diketahui olehKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat;c.

Kedua: Diterbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran(SKPP) Nomor 66/SKPP/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 oleh DinasPendidikan Kota Padang (Termohon) selaku PPABP berdasarkanpasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor PER37/PB/2009.

Bahwa tidak benar adanya cacat hokum dalam penerbitan Surat KeteranganPenghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 66/SKPP/I/2015 tanggal 20Januari 2015 atas nama Pemohon ( Drs. Herman Harun B.Sc, M.M ) olehTermohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo..

Oleh sebab itu tuntutan Pemohon untuk diterbitkan SKPP baru yangMewayjibkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keterangan PenghentianPembayaran (SKPP) baru atas nama Pemohon dengan menyatakanPemohon memiliki Piutang kepada Negara sebesar Rp.226.371.600.00 (Duaratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah)akan bertentangan dengan isi Surat Keputusan Presiden Republik IndonesiaNo.118/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 dan Surat KeteranganPenghentian Pembayaran (SKPP)

Segera serta merta menerbitkan SuratKeputusan Penghentian Pembayaran (SKPP) an.

, oleh Tergugat I,yakni dengan berdasarkan Instruksi Menteri Keuangan Nomor:146/IMK.01/2009 tanggal 3 September 2009 hal Penertiban Barang Milik Negaraberupa Tanah, Rumah dan/atau Kendaraan Bermotor di lingkungan DepartemenKeuangan, yang mana menurut hemat Penggugat yang dimaksud olehketentuan ini adalah pihak KPPN dan bukan Tergugat I, oleh karenanya tidakada halangan Tergugat I untuk menerbitkan SKPP. dan dari kenyataan ini jelasTergugat I untuk menerbitkan SKPP dan dari kenyataan ini jelas Tergugat

Pemberhentian Gaji sertamelakukan tindakan maladministrasi dan arogansi penonjolan kekuasaan.BBahwa ketentuan peraturan perundangundangan yang dijadikan dasar tidakditerbitkannya SKPP Gaji a.n.

keuangan, maka penerbitan SKPP Gajitidak dapat diproses lebih lanjut sepanjang pegawai yangbersangkutan belum menyampaikan Surat PernyataanPengembalian Barang Milik Negara yang dibuktikan denganpenyerahan Berita Acara Serah Terima.b Bahwa pada Diktum Ketiga Butir 2.42 menyatakan dengan tegasbahwa dalam hal penerbitan SKPP gaji tersebut, makapenanggungjawab pelaksanaan kegiatan WAJIB untuk melakukankoordinasi dengan Kepala KPPN di wilayah unit kerja dalamrangka penerbitan SKPP gaji tersebut.c Bahwa

Penggugat yang dijadikan obyekgugatan dalam perkara a quo menyebabkan kerugian terhadapPenggugat.f Bahwa seharusnya yang menyebabkan kerugian pada Penggugatadalah akibat tindakan Penggugat sendiri yang tidakmengembalikan Barang Milik Negara dalam hal ini RumahDinas yang mengakibatkan SKPP Gaji a.n. Penggugat tidakdapat diterbitkan.g Bahwa perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa tindakan TergugatI yang tidak menerbitkan SKPP Gaji a.n.

Disatu sisiObyek Gugatan adalah Surat Pencabutan No.588/18.01/DMT/2019 tanggal4 April 2019namun disisi lain meminta Petitum agar diterbitkan KeputusanTUN yang baru untuk mencabut SKPP No.412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016dengan alasan penerbitan SKPP No.412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016 tidaksesuai ketentuan;2.

Jika ada petitum yang meminta diterbitkan KTUN lagi atas keberatanpenerbitan SKPP No.412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016 dengan alasanSKPP No.412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016 tidak sesuai ketentuan, makadalil demikianitu sudah obscure libels karena jika petitumnya seperti itumaka Obyek Sengketanya seharusnya adalah SKPP No.412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016.

keputusan TUN dalam bentukSKPP No.412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016;3.

Obyek Gugatan diterbitkanmencabut SKPP No.412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016dan itupun sudah sesuaidengan isi/diktum terakhir SKPP No.412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016yangmenyatakan ...apabila terdapat halhal yang menyebabkan peralatan tersebuttidak layak dan tidak aman untuk dioperasikan maka Sertifikat KelayakanPenggunaan Peralatan ini dapat ditinjau Kembali;Oleh karena kondisi pipa rusak atau putus dan tidak dapat dapat dioperasikan,maka sesuai dengan ketentuan butir terakhir SKPP No.412/PP/SKPP/18.03/DJM.T

/2016tersebut, penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quosudahtepat dan berdasar hukum;Tuntutan Penerbitan KTUN Baru Untuk Mencabut SKPP No.412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016 adalah Tidak Berdasar Karena ObyekSengketa Bukan SKPP No. 412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016:Bahwa tuntutan Penggugat untuk menerbitkan KTUN baru mencabut SKPPNo.412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016dengan alasan SKPP No.412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016bertentangan dengan hukum dan AUPB adalah tidakberdasar hukum dan haruslah ditolak;Obyek sengketa

Soplantila telah memberitahukan hal tersebutkepada terdakwa selaku pembuat SKPP dan SP2D pada Badan PengelolaKeuangan Pemda Kota Ambon bahwa pegawai/guru tersebut sudah meninggaldunia dan pensiun tetapi masih tetap terdaftar dalam daftar gaji SMA Negeri10 Ambon.eBahwa terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE ternyata juga mengetahui haltersebut dari dokumen yang dibawa oleh ahli waris dan yang pensiun untukdibuat SKPP (surat keterangan penghentian pembayaran), namun terdakwaJosefhina Pollatu/Marthinus

Soplantila telah memberitahukan haltersebut kepada terdakwa selaku pembuat SKPP dan SP2D pada BadanPengelola Keuangan Pemda Kota Ambon bahwa pegawai/guru tersebut sudahmeninggal dunia dan pensiun tetapi masih tetap terdaftar dalam daftar gajiSMA Negeri 10 Ambon.Bahwa terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE ternyata juga mengetahuihal tersebut dari dokumen yang dibawa oleh ahli waris dan yang pensiununtuk dibuat SKPP (surat keterangan penghentian pembayaran), namunterdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus

AndariasKikalessy, SPd yang telah dimutasikan ke Dinas pendidikan KabupatenSBB.Surat Keterangan Penghentian Pembayaran(SKPP)Pegawai/Guru SMUNegeri 10 Ambon yang telah pensiun an. Cornelis Mahulette.Surat Keterangan Peghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai/Guru SMUNegeri 10 Ambon yang telah meninggal dunia an. Theopilus Jermias,SP.d, dikembalikan ke Bagian Keuangan Pemkot Kota Ambon.Keputusan Walikota Ambon Nomor 549 Tahun 2009 tentangPemindahan PNS.Akte Kematian an.

Andarias Kikalessy,SPd yang telah dimutasikan ke Dinas pendidikan Kabupaten SBB.Surat Keterangan Penghentian Pembayaran(SKPP)Pegawai/Guru SMU Negeri 10Ambon yang telah pensiun an. Cornelis Mahulette.2110.11.12.Surat Keterangan Peghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai/Guru SMU Negeri 10Ambon yang telah meninggal dunia an. Theopilus Jermias, SP.d, dikembalikanke Bagian Keuangan Pemkot Kota Ambon.Keputusan Walikota Ambon Nomor 549 Tahun 2009 tentangPemindahan PNS.Akte Kematian an.

.: SKPP/06c/V/2006/Dit.i tanggal 29 Mei 2006 ;b. H.Rustamadji Yatim, B Sc dkk, sesuai Surat Ketetapan No.Pol.: SKPP/07c/V/2006/Dit.I tanggal 29 Mei 2006 ;c. Hj.Halimah binti Salman dan H.Abdul Djawad Siradjudin, sesuai Surat Ketetapan No.Pol.: SKPP/08c/V/2006/Dit.I tanggal 29 mei 2006adalah tidak sah ;III.

:SKPP/06c/V/2006/Dit.i tanggal 29 Mei 2006 ;2 H.Rustamadji Yatim, B Sc dkk, sesuai Surat Ketetapan No.Pol.

Tersangka H.Rustamadji Yatim, BSc, dkk.: Surat Ketetapan No.Pol. : SKPP/07.c/V/2006/DitI tanggal 29 Mei2006 tentang penghentian penyidikan an.

Tersangka Muhammad Said Amin,SH dkk.: Surat Ketetapan No.Pol.: SKPP/06.a/V/2006/DitI tanggal 29 Mei2006 tentang penghentian penyidikan an.

:SKPP/06c/V/2006/Dit.I, tanggal 29 Mei 2009, 2. H. Rustamadji Yatim, BSc dkk, SuratKetetapan No. Pol.: SKPP/07c/V/2006/Dit.I, tanggal 29 Mei 2009 dan 3. Hj. Halimahbinti Salman dan H. Abdul Djawad Siradjudin, Surat Ketetapan No.

:SKPP/06c/V/2006/Dit.i tanggal 29 Mei 2006 ;b H.Rustamadji Yatim, B Sc dkk, sesuai Surat Ketetapan No.Pol.

TENTANG.....I TENTANG EKSEPSI1 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalildalil yang diajukan olehPENGGUGAT kecuali yang benarbenar diakui dan sesuai dengan faktayang ada ;2 Bahwa yang mengenai obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha olehPENGGUGAT adalah merupakan Surat Keterangan PemberhentianPembayaran (SKPP) yang diterbitkan oleh TERGUGAT dengan Nomor :15900/002/405.17/2013 tertanggal 02 Januari 2013 adalah SALAHGUGATAN, karena surat tersebut hanya merupakan surat keteranganbukan merupakan surat

Bahwa.....Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa penerbitan SuratKeterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) sudah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan apabila17TERGUGAT tidak mengeluarkan Surat Keterangan PemberhentianPembayaran (SKPP) tersebut, sedangkan surat keputusan dari Kepala BadanKepegawaian Negara yang menetapkan Pemberhentian dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil sudah terbit, maka TERGUGAT akandipersalahkan karena sebagai kewenangannya

tidak segera menerbitkan SuratKeterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang dapat mengakibatkankerugian Negara ; Jadi, sudah jelas sekali disini bahwa penerbitan Surat Keterangan PemberhentianPembayaran (SKPP) oleh TERGUGAT didasarkan atas terbitnya SK Pensiundari Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada PENGGUGAT dan ataskewenangan TERGUGAT yang diberikan oleh ketentuan atau peraturanperundangundangan yang berlaku ; 6 Bahwa karena permohonan gugatan PENGGUGAT tidak selayaknyadikabulkan oleh Majelis

diajukan pada DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ;Bahwa surat permohonannya dikerjakan oleh bagian kepegawaian, saksi tinggaltanda tangan Saja ; Bahwa saksi menerima Surat Keputusan pensiun pada tanggal 14 November2012, sedangkan SKPP saksi terima tanggal 17 Januari 2013;Bahwa Surat Keputusan Pensiun diterima lebih dulu setelah itu baru SKPP ;Bahwa Surat Keputusan pensiun saksi ditandatangani oleh Presiden ; Bahwa atas inisiatif saksi sendiri melalui kepegawaian Dinas Pertanian

Selanjutnya Kepala DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati Ponorogomenindaklanjuti hal tersebut dengan menerbitkan Surat Keterangan PemberhentianPembayaran (SKPP) No. 900/002/405.17/2013 tertanggal 02 Januari 2013 atas namaPenggugat TMT 01 November 2012, dimana dalam SKPP tersebut Penggugatdiwajibkan untuk mengembalikan gaji yang terlanjur dibayar selama 2 (dua) bulan mulai36bulan November sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp. 7.440.000, yangdalam obyek sengketa

Surat Keterangan Pengehantian Pembayaran (SKPP)an. AndariasKikalessy, SPd yang telah dimutasikan ke Dinas pendidikanKabupaten SBB. 222222 nnn n nnn n nnn nnn6. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran(SKPP)Pegawai/GuruSMU Negeri 10 Ambon yang telah pensiun an. Cornelis Mahulette.7. Surat Keterangan Peghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai/GuruSMU Negeri 10 Ambon yang telah meninggal dunia a/n.

Soplantila telah memberitahukan haltersebut kepada terdakwa selaku pembuat SKPP dan SP2D pada BadanPengelola Keuangan Pemda Kota Ambon bahwa pegawai/guru tersebutsudah meninggal dunia dan pensiun tetapi masih tetap terdaftar dalamdaftar gaji SMA Negeri 10 Ambon.eBahwa terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE ternyata juga mengetahuihal tersebut dari dokumen yang dibawa oleh ahli waris dan yang pensiununtuk dibuat SKPP (surat keterangan penghentian pembayaran), namunterdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus

Bahwa benar yang ditugaskan untuk menyiapkan SKPP dan SP2D PadaBadan Pengelola Keuangan Kota Ambon adalah Bidang belanja.Bahwa saksi tidak tahu apakah pada Bidang belanja yang di beri tugasuntuk menyiapkan SKPP pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon,dimana Terdakwa adalah salah satu staf pada bidang tersebut yang di beritugas untuk menyiapkan SKPP bagi PNS yang meninggal, pensiun danMUtASI. 22222 nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnBahwa ketika SP2D di paraf oleh Kepala Sub Bidang Belanja

Surat Keterangan Pengehantian Pembayaran (SKPP)an. Andarias Kikalessy,SPd yang telah dimutasikan ke Dinas pendidikan Kabupaten SBB. 6. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran(SKPP)Pegawai/Guru SMU Negeri10 Ambon yang telah pensiun an. Cornelis Mahulette.7. Surat Keterangan Peghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai/Guru SMU Negeri10 Ambon yang telah meninggal dunia an. Theopilus Jermias, SP.d,dikembalikan ke Bagian Keuangan Pemkot Kota Ambon.8.

Surat Keterangan Pengehantian Pembayaran (SKPP)an.Andarias Kikalessy, SPd yang telah dimutasikan ke Dinaspendidikan Kabupaten SBB.6. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran(SKPP)Pegawai/GuruSMU Negeri 10 Ambon yang telah pensiun an. Cornelis Mahulette.7. Surat Keterangan Peghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai/GuruSMU Negeri 10 Ambon yang telan meninggal dunia an.Theopilus Jermias, SP.d, dikembalikan ke Bagian KeuanganPemkot Kota Ambon.8.

Sesuai dengan Surat Keterangan Pengukuhan Perkawinan Nomor Register 02/SKPP/R.22.09/DXXII/2019 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN PROTESTAN (HKBP) DISTRIK XXII RIAU RESORT PEKANBARU II;

) termaksud sebagaimana terlampir dengannomor:412/PP/SKPP/18.03/DJM.

SKPI dan SKPP sebagaimana dimaksud berlaku selama jangka waktu5 (lima) tahun untuk SKPI dan 3 (tiga) tahun untuk SKPP, atau kurangdari jangka waktu tersebut apabila instalasi dan peralatan tersebutmengalami perubahan atau diragukan kemampuannya. (vide Pasal 5ayat (2));e.

38 dari 113 Halaman Putusan Nomor :89/G/2019/PTUNJKT.Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi untuk menerbitkan SKPIdan SKPP.

Berdasarkan fakta dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan Gugatan a quotanggal 12 Juni 2019, Tergugat telah menyampaikan surat Direktur Teknikdan Lingkungan Migas Nomor 588/18.01/DMT/2019 tanggal 4 April 2019hal Pencabutan SKPP Pipa Penyalur (Surat DMT 588/2019) dan telahdiakui sendiri oleh Penggugat (vide angka 11 Gugatan);Surat DMT 588/2019 pada intinya menyatakan bahwa:...bersama ini kami sampaikan bahwa Sertifikat KelayakanPenggunaan Peralatan (SKPP) Pipa Penyalur No.412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016 dinyatakan

Pertamina RU V dariPenajam ke Kilang telah rusak dan tidak dapat beroperasi, bersama ini kamisampaikan bahwa Sertipikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) PipaPenyalur No. 412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016 dinyatakan tidak berlaku sejaktanggal kejadian.

Surat ketettapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;Dan kemudian Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan (SKPP) Nomor : S.Tap / 102.

Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;Bahwa berdasarkan pada point 8 diatas, atas terbitnya Surat KetetapanPenghentian Penyelidikan (SKPP) Nomor : S. Tap / 101. A/ RES. 1.4 / IX / 2020 /Reskrim tertanggal 12 September 2020, hal ini berdasarkan SP2HP Nomor : B /336 / RES. 1.4 / IX / 2020 / Reskrim tanggal 12 September 2020, serta SuratKetetapan Penghentian Penyelidikan (SKPP) Nomor : S. Tap / 102.

Bahwa di samping kerugian Materiill, PEMOHON juga menderita kerugianImmateriil berupa :Bahwa akibat atas terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan (SKPP)Nomor : S. Tap / 101. A / RES. 1.4 / IX / 2020 / Reskrim tertanggal 12September 2020,, dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan (SKPP)Nomor : S. Tap / 102.

A/ RES. 1.4 / IX / 2020 / Reskrim dan(SKPP) Nomor : S. Tap / 102.

A/ RES. 1.4 / IX / 2020Reskrim tanggal 12 September 2020, dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan(SKPP) Nomor : S. Tap / 102.

Lagipula jika sekiranyapun ada surat perintahpenghentian penyidikan maka hal itu mestinya didahului SKPP inikarena haruslah ditetapkan terlebih dahulu bahwa Penyidikandihentikan kemudian diberikan perintah penghentian penyidikan ataudibuatkan dalam Ketetapan yang sama. Pemohon melihat bahwadengan disebutkannya dalam angka 6 soal SPPP maka juga berakibatbatalnya SKPP ini.Hal 6 dari 74 Hal.

Kesalahan ini terjadi karena Termohon tidakmengingat atau mengabaikan Peraturan yang ditetapkan oleh Kapolri(PerKap) sebagai Pimpinan tertinggi Polri dan juga Peraturan KepalaBareskrim sebagai instansi tertinggi reserse criminal umum dilingkungan Polri.Dengan tidak dibuatnya dalam Diktum Mengingat SKPP iniPeraturan Kapolri dan Perkaba maka SKPP ini batal demi hukum. C.

MENGENAI DIKTUM MEMPERHATIKAN 21.Dalam SKPP terdapat dictum memperhatikan, yaitu SKPP itu dibuatdengan memperhatikan Resume dan Gelar Perkara.. 1 Resume Hasil Penyidikan 22.23.24.Dalam SKPP disebutkan:Memperhatikan : 1. resume Hasil penyidikan tanggal 25 Juli 2017tentang dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalamakta authentic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP yangterjadi pada tanggal 17 November 2006 dan 14 Agustus 2013 diPengadilan Negeri Jakarta Utara atas nama pelapor Sdr

Bahwa ada ketidaksesuaian antara Diktum Menimbang dengan DiktumMemperhatikan dalam SKPP tersebut. Dalam RESUME dan GELARHal 12 dari 74 Hal. Putusan No. : 121/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel.Perkara tidak ada dibahas mengenai penyidikan terhadap saksi danbarang bukti. Oleh Karenatidakadahubungan antara Diktum Menimbang dengan Diktum Memperhatikan maka SKPP adalah tidak sah dan batal demi hukum. G.

Berdasarkan halhal tersebut maka Pemohon melihat DiktumMenimbang dari Termohon sebagai suatu yang tidak sah dan olehkarenanya SKPP juga tidak sah.. Tidak Ada Tersangka 61. Bahwa meskipun sudah diterbitkan SPDP, TERMOHON tidak jugamenetapkan Tersangka. Jika melihat pada rentang waktu antaraterbitnya SPDP dengan terbitnya SKPP maka ini memang suatupermainan belaka dari TERMOHON.62.

Putusan Nomor 3/P/FP/2019/PTUN.PLGperkara Nomor 3/P/FP/2019/PTUN.PLG yang pada pokoknya mengemukakanhalhal sebagai berikut: 20 nn nnn no nono ne nnn nnn cence ncnneObjek Permohonan: 22 220020 2 22222 ne eeePermohonan untuk diterbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran(SKPP) atas nama Pemohon sesuai dengan Surat Permohonan Pemohonpertama kali bulan Oktober 2018 dan surat permohonan lanjutan (suratsebelumnya tidak direspon) tertanggal 8 Mei 2019 dan 17 September 2019.

Dasar Alasan Permohonan: 222222 nn nen nnn nn nen nn =Bahwa yang menjadi dasar alasan Pemohon untuk diterbitkannya SuratKeterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) atas Gaji dan TunjanganPemohon kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih dengandasar alasan sebagai berikut: 20 m0 nn nen nnn nnn nero nnn1.

denganmemohon bantuan kepada para Pejabat tersebut agar dapat membantumendorong dan mengarahkan agar Kepala Badan Keuangan Daerah KotaPrabumulih berkenan untuk dapat menerbitkan Surat Keputusan /Keterangan Pemberhetian Pembayaran (SKPP) gaji Pemohon, namun padakenyataannya sampai saat ini Kepala Badan Keuangan Daerah KotaPrabumulih belum juga menerbitkan Surat Keterangan PemberhentianPembayaran (SKPP) gaji saya dimaksud, yang mana menurut ketentuanUndangUndang hal tersebut merupakan kewajiban Termohon

untukmenerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gajiPemohon, dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana diaturdalam Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan; 9.

Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat KeteranganPemberhentian Pembayaran (SKPP) atas gaji Pemohon sesuai denganSurat Permohonan Pemohon tertanggal 8 Mei 2019 dan tanggal 17September 2019; 22 nn nnn nn nnn nnn n nnn nnn n nnn n en nee3.

).5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa penerbitan SuratKeterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) sudah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan apabilaTERGUGAT tidak mengeluarkan Surat Keterangan PemberhentianPembayaran (SKPP) tersebut, sedangkan surat keputusan dari KepalaBadan Kepegawaian Negara yang menetapkan Pemberhentian denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah terbit, maka TERGUGATakan dipersalahkan karena sebagai kewenangannya tidak segeramenerbitkan

Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang212ddapat mengakibatkan kerugian negara.Jadi.......Jadi, sudah jelas sekali disini bahwa penerbitan Surat KeteranganPemberhentian Pembayaran (SKPP) oleh TERGUGAT didasarkan atasterbitnya SK Pensiun dari Kepala Badan Kepegawaian Negara kepadaPENGGUGAT dan atas kewenangan TERGUGAT yang diberikan olehketentuan atau peraturan perundangundangan yang berlaku.6 Bahwa karena permohonan gugatan PENGGUGAT tidak selayaknyadikabulkan oleh Majelis Hakim yang

terbit ;e Bahwa yang minta SKPP Dinas pertanian Kabupaten Ponorogo bukansaksi ; 29Bahwa saksi mengetahui bahwa masa kerja saksi diperpanjang oleh DinasPertanian Kabupaten Ponorogo ;Bahwa nama saksi tercantum di surat usulan pada urutan 16 ; Bahwa Perpanjangan usia pensiun atas inisiatif kami, kemudian diusulkanoleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ;Bahwa yang diusulkan untuk diperpanjang usia pensiunnya ada 12 orangyang diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo kepada BupatiPonorogo

diajukan pada DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ; Bahwa surat permohonannya dikerjakan oleh bagian kepegawaian, saksitinggal tanda tangan saja ; Bahwa saksi menerima Surat Keputusan pensiun pada tanggal 14 November2012, sedangkan SKPP saksi terima tanggal 17 Januari 2013;Bahwa Surat Keputusan Pensiun diterima lebih dulu setelah itu baru SKPP;Bahwa Surat Keputusan pensiun saksi ditandatangani oleh Presiden ;Bahwa atas inisiatif saksi sendiri melalui kepegawaian Dinas Pertanian

;Bahwa SKPP saksi terima sari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAsset Daerah ; 3132e Bahwa pengajuan usulan pensiun saksi dan Penggugat tidak bersamaan;e Bahwa tidak ada Surat Keputusan untuk mengembalikan gaji ; e Bahwa Pegawai Negeri Sipil pensiun usia 56 tahun, dan Penggugat usianyadibawah.......dibawah saya 10 tahun ; e Bahwa Tergugat tidak tahu tentang usulan perpanjangan usia pensiun bagiPenggugat ; e Bahwa tidak ada temanteman saksi yang pensiun di usia 60 tahun disuruhmengembalikan

Bahwa.....Bahwa yang mengenai obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha olehPENGGUGAT adalah merupakan Surat Keterangan PemberhentianPembayaran (SKPP) yang diterbitkan oleh TERGUGAT dengan Nomor :900/001/405.17/2013 tertanggal 02 Januari 2013 adalah SALAHGUGATAN, karena surat tersebut hanya merupakan surat keteranganbukan merupakan surat keputusan TERGUGAT yang keberadaannyadidasarkan pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :00277/KEP/CV/23502/2012 yang menetapkan Pemberhentian DenganHormat

) ; 5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa penerbitan SuratKeterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) sudah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan apabilaTERGUGAT......TERGUGAT tidak mengeluarkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran(SKPP) tersebut, sedangkan surat keputusan dari Kepala Badan KepegawaianNegara yang menetapkan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil sudah terbit, maka TERGUGAT akan dipersalahkan karena sebagaikewenangannya

tidak segera menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian17Pembayaran (SKPP) yang dapat mengakibatkan kerugian Negara =;Jadi, sudah jelas sekali disini bahwa penerbitan Surat Keterangan PemberhentianPembayaran (SKPP) oleh TERGUGAT didasarkan atas terbitnya SK Pensiundari Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada PENGGUGAT dan ataskewenangan TERGUGAT yang diberikan oleh ketentuan atau peraturanperundangundangan yang berlaku ; 6 Bahwa karena permohonan gugatan PENGGUGAT tidak selayaknyadikabulkan oleh

Dinas Pertanian ; Bahwa SKPP saksi terima sari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAsset Daerah ; Bahwa pengajuan usulan pensiun saksi dan Penggugat tidak bersamaan;25e Bahwa tidak ada Surat Keputusan untuk mengembalikan gaji ; e Bahwa Pegawai Negeri Sipil pensiun usia 56 tahun, dan Penggugat usianyadibawah saya 10 tahun ; e Bahwa Tergugat tidak tahu tentang usulan perpanjangan usia pensiun bagiPenggugat ; e Bahwa tidak ada temanteman saksi yang pensiun di usia 60 tahun disuruhmengembalikan

Selanjutnya Kepala DinaPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati Ponorogomenindaklanjuti hal tersebut dengan menerbitkan Surat Keterangan PemberhentianPembayaran (SKPP) No. 900/001/405.17/2013 tertanggal 02 Januari 2013 atas namaPenggugat TMT 1 Juni 2012, dimana dalam SKPP tersebut Penggugat diwajibkanuntuk mengembalikan gaji yangterlanjur.....37terlanjur dibayar selama 7 (tujuh) bulan mulai bulan Juni sampai dengan bulanDesember 2012 dan gaji 13 sebesar Rp. 34.655.000, yang

Pasal Yang Dilanggar Oleh Penggugat Berdasarkan PerjanjianPembiayaan.Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukanpembayaran hutangnya terhitung sejak angsuran ke1 yang jatuhtempo sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan gugatansederhana ini diajukan.Pasal 8.1.1 Syarat dan Ketentuan Umum dari Perjanjian Pembiayaan(untuk selanjutnya disebut SKPP) (Bukti P2), menyatakan:Setiap peristiwa dibawah ini merupakan Peristiwa Wanprestasiberdasarkan Peranjian ini: Debitor tidak membayar jika atau

BglPasal 8.2.2 SKPP (Bukti P1), menyatakan:DEBITOR tanpa menundanunda harus segera membayar seluruhjJumlah yang terhutang menurut PERJANJIAN ini, termasuk tetapitidak terbatas pada:8.2.2.1 semua jumlah Hutang Pokok, dan Biaya Tambahan yangharus dibayar namun belum dibayar, bersama denganbunga dan denda keterlambatan pembayaran sesuaidengan tarif yang disebut dalam PERJANJIAN;8.2.2.2 semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan olehKREDITOR, termasuk tetapi tidak terbatas pada untukbiaya jasa hukum, biaya

BglPasal 4.3 SKPP (Bukti P1), menyatakan:Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yangseharusnya dibayar oleh DEBITOR dan/atau apabilaterdapatpembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlahangsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan, maka DEBITORberkewajiban membayar denda keterlambatan kepada KREDITORsebesar 0,2% (Nol koma Dua persen) per hari dari keseluruhanjJumlah kewajiban DEBITOR yang telah jatuh tempo dan membayarbiaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran

Perjanjian Pembiayaan dengan No.: 2015611461 dibuat pada tanggal 10Maret 2020 berikut dan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan danLampiran Angsuran ( Bukti P2).Keterangan singkat :Berdasarkan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan dengan No.:2015611461 dibuat pada tanggal 10 Maret 2020 (SKPP), Tergugat memilikikewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggaljatuh tempo yang telah ditentukan untuk setiap bulannya berdasarkanPerjanjian Pembiayaan (Lampiran Angsuran).

Berdasarkan Pasal 8.1.1 SKPP,dalam hal Tergugat berhenti membayar angsuran yang cukup dibuktikandengan lewatnya waktu saja, membuktikan bahwa Tergugat telah melakukanwanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat.Oleh karena itu, dalam hal Tergugat melakukan wanprestasi (ingkar janji)kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 8.2.2 SKPP, mewajibkan Tergugatdengan segera dan seketika melakukan pembayaran seluruh sisa hutangnyakepada Penggugat yang totalnya adalah senilai Rp. 219.007.080,00 (dua ratussembilan

A YANI (TERGUGAT I) telah mengeluarkanSurat Keputusan Nomor : 214/A.1/DPPPPRN/SKPP/II/2011 tentang SusunanPenyelenggara Muswil Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Selatantahun 2011 tertanggal 8 Maret 2011 dengan Penanggung Jawab Drs. DICKYMS. LANTU, MBA, Panitia Pelaksana H.

No. 189 K/Pdt.Sus/201210Bahwa gugatan yang kami layangkan ini dapat dikategorikan sebagai "PerselisihanPartai Politik" berdasarkan alasan sebagai berikut :1 Bahwa Para Penggugat sebagai salah seorang kader Partai Peduli RakyatNasional telah dipecat tanpa alasan yang jelas dengan mengeluarkan SuratKeputusan Nomor : 217/A.1/DPPPPRN/SKPP/ 111/2011 Tentang SusunanPengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011tertanggal 14 Maret 2011 (seperti yang diatur dalam poin (3) di atas) ;

2 Bahwa tindakan TERGUGAT I yang telah mengeluarkan Surat KeputusanNomor : 217/A.1/DPPPPRN/SKPP/111/2011 Tentang Susunan PengurusDewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011 tertanggal 14Maret 2011 juga kami nilai sebagai penyalahgunaan Kewenangan yang ada padaTERGUGAT I (diatur dalam poin (4) di atas) ;3 Bahwa Gugatan yang diajukan adalah merupakan keberatan PENGGUGATterhadap tindakan TERGUGAT I yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :214/A.1/DPP=PPRN/SKPP/11/2011 Tentang Susunan

Penyelenggara MuswilDewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011 tertanggal 8Maret 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 217/A.I/DPPPPRN/SKPP/1 11/2011Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Selatantahun 2011 tertanggal 14 Maret 2011 (sebagaimana yang dijelaskan dalam Poin(6) dari Penjelasan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 20011 Ayat (1)tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang PartaiPolitik) ;22 Bahwa terkait poin 21 di atas, maka kami

, sehingga batal demi hukum ;5 Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat nasional(TERGUGAT I) untuk segera mencabut Surat Keputusan Nomor : 217/A.1/DPPPPRN/SKPP/III/2011 Tentang Susunan Pengurus DewanPimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Periode 20112016tertanggal 14 Maret 2011 ;6 Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat nasional(TERGUGAT I) Untuk mengembalikan Kepengurusan Dewan PimpinanWilayah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiPeduli Rakyat

Jumlah Hutang : Rp. 191.952.000,00e Jangka Waktu : 48 angsurane Pada tanggal : 15 tiap bulan dimulai tanggal 15/3/2020e Besar angsuran : Rp. 3.999.000,00Pasal Yang Dilanggar Oleh Penggugat Berdasarkan PerjanjianPembiayaan.Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukanpembayaran hutangnya terhitung sejak angsuran ke2 yang jatuh temposejak tanggal 15/04/2020 sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan.Pasal 8.1.1 Syarat dan Ketentuan Umum dari Perjanjian Pembiayaan (untukselanjutnya disebut SKPP

) (Bukti P2), menyatakan:Setiao peristiwa dibawah ini merupakan Peristiwa Wanprestasiberdasarkan Penanjian ini: Debitor tidak membayar jika atau saat jatuhtempo salah satu angsuran atau angsuranangsurannya atau kewayjibankewayjiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, hal mana cukupdibuktikan dengan lewatnya waktu saja.Pasal 8.2.2 SKPP (Bukti P1), menyatakan:DEBITOR tanpa menundanunda harus segera membayar seluruh jumlahyang terhutang menurut PERJANJIAN ini, termasuk tetapi tidak terbataspada

Rp. 3.999.000, (angsuran) senilai Rp. 655.836,(denda angsuran ke2); Angsuran ke3 (jatuh tempo tanggal 15/5/2020, keterlambatan 52hari X 0,2% X Rp. 3.399.000, senilai Rp. 415.896, (dendaangsuran ke3); Angsuran ke4 (jatuh tempo tanggal 15/6/2020), keterlambatan 21hari X 0,2% X Rp. 3.999.000, (angsuran) senilai Rp. 167.958,denda angsuran ke4).Biaya admin karena keterlambatan angsuran per tanggal 6/7/2020, yaituRp. 20.000, (per bulan keterlambatan) X 3 bulan keterlambatan senilaiRp. 60.000,Pasal 4.3 SKPP

Pelunasan Kendaraan dengan No.: 204KA120 (Bukti P1).Keterangan singkat :Membuktikan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya melakukanpelunasan atas pembelian Kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat.Perjanjian Pembiayaan dengan No.: 2012405398 dibuat pada tanggal 17Februari 2020 berikut dan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan danLampiran Angsuran ( Bukti P2).Keterangan singkat :Berdasarkan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan dengan No.:2012405398 dibuat pada tanggal 17 Februari 2020 (SKPP

Berdasarkan Pasal 8.1.1 SKPP,dalam hal Tergugat berhenti membayar angsuran yang cukup dibuktikandengan lewatnya waktu saja, membuktikan bahwa Tergugat telah melakukanwanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat.Hal 4 dari 14 halPutusan Nomor 13/Pat.G.S/2020/PN BglOleh karena itu, dalam hal Tergugat melakukan wanprestasi (ingkar janji)kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 8.2.2 SKPP, mewajibkan Tergugatdengan segera dan seketika melakukan pembayaran seluruh sisa hutangnyakepada Penggugat yang totalnya

Sehingga sudah tidakada alasan lagi dari Termohon untuk menyatakan Pelaporan Pemohontersebut tidak cukup bukti sebagaimana Surat PenetapanNomor : SKPP/83.A/IV/2019/Reskrim tentang Penghentian Penyidikanatas Laporan Polisi Muchamad Saifudin tentang adanya tindak pidanayang dilaporkannya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal362 dan Pasal 363 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;8. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata UsahaNegara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Surat PenetapanNomor : SKPP/83.A/IV/2019/Reskrim tentang Penghentian Penyidikanatas Laporan Polisi Muchamad Saifudin tentang adanya tindak pidanayang dilaporkannya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal362 dan Pasal 363 Kitab UndangUndang Hukum Pidanadilakukan danditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan

Menyatakan tindakan Termohon mengeluarkan Surat PenetapanNomor : SKPP/83.A/IV/2019/Reskrim tentang Penghentian Penyidikanatas Laporan Polisi Muchamad Saifudin Nomor: TB/196/X1/2018/JATIM/RES GRESIK/SEK KBMS atas nama Tindak pidana 362 KUHPJo 363 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum danoleh karenanya penetapan Penghentian Penyidikan tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;3.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan tentangtindakan Termohon menghentikan penyidikan atas perkara yang dilaporkanoleh Pemohon sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : SKPP/83A/IV/2019/Reskrim tanggal 01 April 2019 dan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SPP.Dik/83B/IV/2019/Reskrim tanggal 01 April 2019tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/ 78/XI/2018/JATIM/Res Grsk/Sek.Kebomas tanggal 29 Nopember 2018;3.

Menyatakan tindakan Termohon menghentikan penyidikan sebagaimanaSurat Ketetapan Nomor : SKPP/83A/IV/2019/Reskrim tanggal 01 April 2019dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Dik/83B/IV/2019/Reskrim tanggal 01 April 2019 tentang Penghentian Penyidikan atasLaporan Polisi Nomor : LP/78/XI/2018/JATIM/Res Grsk/Sek.Kebomastanggal 29 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Termohon adalah benardan sah secara hukum;c.

Bahwa Terbitnya SKPP Nomor W9A4/2751/Ku.00/2010 tanggal 1September 2010 yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Tahun 2010 tersebut tidak memiliki dasar hukum;Penerbitan SKPP seharusnya dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) Pejabat Tahun 2010 tersebut setelah Penggugat dinyatakan telahdilantik dan diambil sumpah dalam pangkat dan jabatan, telah mendudukijabatan serta telah menjalankan tugas sebagai Hakim PratamaUtama/Wakil Ketua Pengadilan Agama Dompu Kelas II yang dibuktikandalam

Bahwa perbuatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Tahun2010 yang telah menerbitkan SKPP sebelum terjadinya/dilaksanakannyapelantikan Penggugat sebagai Hakim Pratama Utama/Wakil KetuaPengadilan Agama Dompu Kelas II adalah perbuatan menyalahi prosedurpenerbitan SKPP, dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaranadministrasi:6.

Atas surat tersebut Kepala KPPN JakartaIV memberikan jawaban sebagai berikut:1) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)dibatalkan;2) Sejak keluarnya SKPP, pegawai yang bersangkutanmempunyai hak gaji Selama 2 (dua) bulan;3) Bersurat kepada Pengadilan Agama Dompu meminta SuratKeterangan tidak pernah menjalankan tugas di PA Dompu;10. Bahwa sesuai surat dari Kepala KPPN Jakarta IV tersebut, KetuaPengadilan Agama Dompu menerbitkan/mengeluarkan Surat KeteranganNo.

Untuk dapat mengaktifkan kembali Data Base Pegawai yangbersangkutan agar mengajukan surat pembatalan SKPP;3. Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secaratidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terusmenerus, diberhentikanpembayaran gaji mulai bulan ketiga;B. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat setelah semuahak kepegawaiannya terpenuhi dibuatkan SKPP, untuk menonaktifkanData Base GPP, sedangkan hakhak lainnya dapat diperoleh yangbersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;12.

hukum atas terbitnya SKPP yang menyalahi proseduradministrasi yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Tahun 2010 sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaransebelumnya;17.