Penggugat:
Roger Janssen, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur The Sociale Verzekeringsbank
Tergugat:
Ely F. Herliawati

Selanjutnya terdakwa II PETRA PUTRANATA memberikan alamat temannya yang bernama Sendy untuk menerimapengiriman tembakau gorila tersebut dan terdakwa II PETRA PUTRA NATA juga diberiakun line di media sosial oleh Joki Sudrajat untuk menjual tembakau gorila tersebutdengan nama Belalai Sociale.

Nomor 477/Pid.Sus/2019/PN Smn Bahwa para terdakwa tidak memiliki jjin dari pihak berwenang untukmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual bell,menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan bukan tanaman jenistembakau gorila dengan berat melebihi 5 (lima) gram;Terdakwa II Bahwa pada hari sekitar bulan Juli tahun 2019 terdakwa II menerimatawaran dari akun instragram Joki Sudrajat untuk menjualkan NarkotikaGolongan jenis tembakau gorila, dengan akun line Belalai Sociale

putih;e. 1 (Satu) buah Timbangan digital warna silver;f. 1 (Satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna silver berikut simcard081227581070,g. 1 (Satu) buah buku tabungan Tahapan BCA, h. 1 buah ATM BCA.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa pada hari sekitar bulan Juli tahun 2019 terdakwa II menerimatawaran dari akun instragram Joki Sudrajat untuk menjualkan NarkotikaGolongan jenis tembakau gorila, dengan akun line Belalai Sociale

definisi prekursornarkotika tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2009, yaitu zat ataubahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotikayang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UndangUndang ini;Menimbang, bahwa apabila unsur kedua ini dihubungkan dengan faktayuridis dipersidangan terdakwa telah ternyata melakukan permufakatan jahat denganTerdakwa dan Joki Sudrajat untuk menjualkan Narkotika Golongan jenis tembakaugorila, dengan akun line Belalai Sociale

De Haan yang berjudul* Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat, penerbit Kluwer, 1986, halaman 263paragraf 1 menyatakan halhal sebagai berikut:Paragraf 1:*Een tweede onderscheiding van beschikkingen is die tussen rechtsvaststellendeen rechtssheppende. De eerste lijken enigszins in strijd met het feit datbeschikkingen gescht worden een rechtsgevolg te hebben, maar dit is maarschijn.

Belastingaanslagen, premie enuitkeringsbeschikkinge ingevolge de sociale verzekeringswetgeving behoren hierin principe toe, evenals bezoldigings en pensioenbeschikkinge ten opzichte vanindividuele ambtenaren;Dimana terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Kriteria kedua untuk membedakan beschikking (Keputusan Tata Usaha Negara)adalah antara Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat menyatakan saja(Deklaratoir), dan yang melahirkan/menerbitkan akibat hukum.

Hadits riwayat Abdullah bin Masud Radhiyallahuanhu :alli J piv5 WI JLB ais alll nin aghitns yi alll at GepSlo elias, pe loli sinks 1) elu ale alll aloAl S25 egal gosls , oat Sociale es jude setgale gas (Esq al Ald ; p35) L ales a RAL Tenyemahnya : Dari Abdullah bin Masud, Rasulullah Shallallaahu alaihiwa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda,barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluargahendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkanpandangan dan memelihara kemaluan.

Bahwa Tergugat berhubungan dengan perempuan lain hinggajalan bersama dan mempublikasikan perempuan tersebut di media sociale. Bahwa Tergugat kurang mempedulikan kepada Penggugat dananakanak karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dananak tanpa memberikan kabar sama sekali dan terkadang Tergugat pergihingga bermingguminggu meninggalkan Penggugat dan anakanak ;f. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2016 Tergugat pergimeninggalkan rumah di saat Penggugat hamil delapan bulan.

Termohon) hal mana suami sebagaikepala keluarga sekaligus menjadi imam yang harus mewujudkanotoritas semua aspek kepen tingan Termohon, maka Pemohondihukum untuk memberikan mutah kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) sebagai tanda kasih, dampak dariadanya suatu perkawinan yang telah berlangsung, meskipun setelahakad nikah tidak pernah terjadi hubungan suami istri ( qabla dukhul ).Ini sesuai dengan kepatutan pertimbangan majelis dari aspek /egaljustice, morale justice dan sociale

Kepentingan hukum masyarakat (Sociale of maatshappelijke) yaitukepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum;Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 12/PID/2019/PT BNAc.

Bahwa, Terbanding juga menilai terhadap Putusan Pengadilan NegeriMedan Nomor:600/Pdt.G/2014/PNMdn tanggal 28 Mei 2015 adalah tepatdan benar dan juga telah diladasi oleh pertimbangan hukum yang cukuplengkap dan sempurna (vooltoid) dan telah dapat dipertanggungjawabkan secara yuridisformal dan yuridis materil dan juga dan juga telah memenuhi keadilan hukum(legal justice), keadilan social (Sociale justice) dan terlebin keadilan moral(moral justice);5.

Hal mana sejalandengan faham DEFENCE SOCIALE yang mengemukakan bahwapemidanaan terhadap terdakwa selain bersifat individualisasi jugameresosialisasi atau memasyarakat kan kembali diri si terpidana(terhukum).

Kepentingan hukum masyarakat (sociale of maatshappelijke) yaitukepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum;c.

pemeriksaan skrining diatas, maka yangbersangkutan saat ini mengkonsumsi/menggunakan Narkotika,Psikotropika golongan Metamphetamine (MET);Hasil Pemriksaan Kesehatan hasil pemeriksaan psikis terhadapterdakwa dari RS Jiwa Menur Surabaya No. 04/KM/IX/2013 tanggal 30September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter F.kintoroSPKj yang menerangkan pada pemeriksaan saat ini kami dapatkanseorang dengan riwayat pengguna aktif napza (jenis sabu) dengankecemasan, disarankan untuk:e Rehabilitasi medic dan sociale

Dalambukunya Bestuursrecht in de sociale rechtstaat ( lihat bukuPhilipus M.

Kepentingan hukum masyarakat (Sociale of maatshappelijke) yaitukepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum;c.

Turut campur tangannya pemerintah secara aktif di lapanganketenagakerjaan karena pemerintah dalam segala segi kehidupan sosialmembawa suatu "enorme utibouw van de sociale wetgeving" dan suatu"enorme qroei van ket administrative recht", dengan demikian aktifnyapemerintah tersebut adalah dalam = rangka penyelenggaraankesejahteraan umum yang menuju suatu negara kesejahteraan (welfarestate 7);.

narkotika jenissabu apabila penggunaannya dilakukan secara aktif tanopa ada alasan medisatau tanpa pantauan dari pihak medis maka akan merusak kesehatan,sebagaimana hasil pemeriksaan psikis terhadap terdakwa dari RS JiwaMenur Surabaya No. 09/KM/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 yang dibuatdan ditandatangani oleh doketr F.kintoro SPKj yang menerangkan padapemeriksaan saat ini kami dapatkan seorang dengan riwayat penggunaaktif napza (jenis sabu) dengan kegelisahan dengan saran: e Rehabilitasi medic dan sociale

Bahwa baik penggunaan instrument hukum publik maupuninsttumen hukum perdata sebagai sociale rechtsstaat (negarahukum kemasyarakatan) atau sociale democratische rechtsstaatpemerintah memiliki fungsi untuk mengendalikan kehidupanmasyarakat dengan menggunakan instrumen yuridis dan pada sisilain memungkinkan masyarakat untuk berperan serta dalamPutusan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2020/PN.Mnk halaman 147 dari 268pengendalian tersebut.

Dalam sociale rechtsstaat pemerintahmemiliki 2 (dua) kedudukan yang lebih mengarah pada fungsiutama pemerintahan. Pertama, pemerintah berkedudukan sebagaipenguasa yang berwenang membuat Regelling, Beschikking danMateriele Daad. Kedua, pemerintah berkedudukan sebagaipelayan masyarakat (public servant) pun dituntut untuk melakukanpelayanan publik (public service).

Dalam kedudukan yangdemikian, sociale rechtsstaat lebih mengedepankan perlindunganhukum bagi masyarakat karena hakekat sociale rechtsstaat bahwapemerintah harus memperhatikan the right to receive. Di sinilahkedudukan pemerintah sebagai pelayan dan masyarakat sebagaipihak yang dilayani.

Karena Para Penggugat bukan dalamkualitas subjek sebagai Pegawai Negeri juga bukan subjek yang diberikan izinmenghuni Rumah Negara Golongan II dilingkungan UNRAM;Bahwa menurut P.de Haan cs. bestuursrecht in de sociale rechtsstaat (hal.30) sebagaimana dikutip oleh Prof. Philipus M.

didakwakan kepada Terdakwa telah dapat dibuktikan dan telahmemenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184ayat (1) KUHAP, di samping itu, salah satu fungsi hukum pidana yaitu mengatur danmenyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanyaketertiban umum, dalam hal ini ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilihan UmumBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang, selain itu hukum pidana juga berfungsiuntuk melindungi kepentingan hukum masyarakat (Sociale

Barda NawawiArif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaanyang antara lain :~~~~~~========= Keseimbangan monodualistik antara kepentinganmasyarakat (umum) dan kepentinganINGIVidU, 7 ROHR Keseimbangan antara social welfare dengan sociale Keseimbangan antara pidana yang berorientasi padapelaku offender (individualisasi pidana) danvictim (korban) j~~3 Mengutamakan keadilan dari kepastianMenimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurutProf.

De Haanyang berjudul "Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaaf, penerbitKluwer, 1986, halaman 263 yang menyatakan halhal sebagaiberikut:Paragraf 1:"Een tweede onderscheiding van beschikkingen is dietussen rechtsvaststellende en rechtssheppende. De eerste lijkenenigszins in strijid met het feit dat beschikkingen gescht wordeneen rechtsgevolg te hebben, maar dit is maar schijn.