TAIKO PERSADA INDOPRIMA (PENGGUGAT)- PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II, (TERGUGAT)

PERKEBUNAN NUSANTARA II VS PT TAIKO PERSADA INDOPRIMA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JAVA TAIKO DRUM INDUSTRIES;;

JAVA TAIKO MINERALINDO

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARTON Als TON Bin TAIKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatukan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima

TON Bin TAIKO

TON Bin TAIKO
Terbanding/Penuntut Umum : RAMADAN, SH

danKontra Memori Peninjauan Kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PajakPenghasilan Pasal 26 sebesar Rp15.711.895.839,00, terkait denganpembayaran komisi ke luar negeri yang tidak disetujui Termohon PeninjauanKembali/Pemohon Banding;Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, koreksi objek pemotongan PPh Pasal 26 sebesarRp15.711.894.839,00 merupakan pemberian Jasa layanan dan konsultasiterkait pemasaran oleh Taiko

Hal tersebutsudah dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) Taiko PlantationsPte Ltd bahwa Taiko Plantations Pte Ltd adalah berdomisili di Singapura,oleh karenanya Negara yang berhak memajaki penghasilan tersebut adalahNegara Singapura. Bahwa biaya komisi yang dianggap sebagai objek PPhPasal 26 dan dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia, juga dikenakan diSingapura dan telah dibayar, disetor, dan dilapor di Singapura sesuai buktiHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1764/B/PK/Pjk/2021Kembali/Pemohon Banding walaupun tidak dilampiri dengan dokumenSKD, sehingga sesuai dokumen SKD yang telah disampaikan olehTermohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding denganmemperhatikan P3B antara Indonesia dengan Singapura, TaikoPlantations Pte Ltd adalah Wajib Pajak yang berdomisili di Singapura, danatas pembayaran komisi kepada Taiko Plantations Pte Ltd, kewajibanpemajakannya dilakukan di negara Singapura; Bahwa terkait dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding

yangmenyatakan pembayaran kepada Taiko Plantations Pte Ltd merupakandeviden terselubung karena Taiko Plantations Pte Ltd merupakan afiliasiTermohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, dalil tesebut tidaktepat oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tidak dapatmembuktikan berapa nilai yang wajar dari pembayaran tersebut, disamping itu pembayaran komisi tersebut terkait dengan jasa layanankonsultasi dan pemasaran yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte Ltddi luar negeri, sesuai perjanjian

antara Taiko Plantations Pte Ltd denganTermohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan PeninjauanKembali adalah tentang penilaian fakta yang telah diuji dengan tepat danbenar oleh Judex Factie, sehingga hal tersebut diambil alin menjadipertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali ini;Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat kesalahan yangsecara nyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam

Dan, PT TAIKO PERSADA INDOPRIMAmeminta TERMOHON PKPU untuk segera melunasi utangnyakepada PT TAIKO PERSADA INDOPRIMA paling lambat pada bulanFebruari 2015;Bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan dari TERMOHONPKPU, maka PT TAIKO PERSADA INDOPRIMA padatanggal O8 Maret 2015 telah menyampaikan konfirmasisecara tertulis kepada TERMOHON PKPU melalui suratnyaNomor: 99/TPIMKT/JKT/III/2015 (Bukti KL 141), yang padapokoknya antara lain beristi:a. bahwa PT TAIKO PERSADA INDOPRIMA sudah memberikantoleransi

sisa utangnyabeserta bunga kepada PT TAIKO PERSADA INDOPRIMA palinglambat tanggal 18 April 2016 ;Bahwa bukannya TERMOHON PKPU segera melunasi sisa utang/kewajibannya kepada PT TAIKO PERSADA INDOPRIMA,malahan TERMOHON PKPU mengirimkan surat konfirmasi kepadaPT TAIKO PERSADA INDOPRIMA tertanggal 25 April 2016 denganNomor : 20/X/323/IV/2016 (Bukti KL 150), yang pada pokoknyamenyatakan bahwa utang/kewajiban TERMOHON PKPU kepadaPT TAIKO PERSADA INDOPRIMA adalah sebesar Rp14.963.715.926, (empat belas

TAIKO PERSADAINDOPRIMA.

TAIKO PERSADAINDOPRIMA JUGA TIDAK SEDERHANA DAN MEMILIKI KESALAHANYANG NYATABahwa dalam Permohonan PKPU Pemohon PKPU menyertakan P.T. TaikoPersada Indoprima sebagai Kreditor lain, yang mana PT. Taiko Persada Indoprima mencantumkan utang Termohon PKPU terhadap P.T.

Taiko Persada Indoprima, Nomor 003093360111, atas nama PT. Taiko Persada Indoprima di Bank OCBC NISP Tbk; yangtelah dibayarkan oleh Termohon PKPU (VIDE BUKTI T4T11);V.

Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen transfer pricing terkaitdasar penetapan harga produk Taiko Prima dan Taiko Nusantara kepadapihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak yang tidakmempunyai hubungan istimewa, serta Surat Pemberitahuan TahunanPemohon Banding tidak diisi dengan lengkap dimana lampiran 3A mengenaitransaksi afiliasi tidak dilampirkan sehingga tidak dapat diketahui metodeapa yang digunakan Pemohon Banding dalam menentukan harga pasarwajar untuk produk Taiko Prima dan

Taiko Nusantara;2.

Koreksi peredaran usaha yang dilakukan Terbanding adalah koreksiberdasarkan KEP01/PJ.7/1993 dimana Terbanding menggunakan metodeharga pasar sebanding karena produk yang dijual Pemohon Banding hanya2 (dua) macam, yaitu Taiko Prima dan Taiko Nusantara;3.

Primaselama tahun 2008 menggunakan harga jual kepada PT.Salim lvomas Pratama, sedang untuk produk Taiko Nusantaramenggunakan harga jual kepada PT.

Bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) melakukan transaksipenjualan kepada PT Cahaya Kalbar Tbk dan PT BukitKapur Reksa (keduanya merupakan pihak yangmempunyai hubungan istinewa dengan TermohonPeninjauan Kembali/semula Pemohon Banding);Produk yang dijual Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) ke PT Cahaya Kalbar Tbkadalah Taiko Prima;Sedangkan produk yang dijual ke PT Bukit KapurReksa adalah Taiko Nusantara:Halaman 24 dari 42 halaman.

Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen transfer pricing terkaitdasar penetapan harga produk Taiko Prima dan Taiko Nusantara kepadapihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak yang tidakmempunyai hubungan istimewa, serta Surat Pemberitahuan TahunanPemohon Banding tidak diisi dengan lengkap dimana lampiran 3A mengenaitransaksi afiliasi tidak dilampirkan sehingga tidak dapat diketahui metodeapa yang digunakan Pemohon Banding dalam menentukan harga pasarwajar untuk produk Taiko Prima dan

Taiko Nusantara;2.

antara PT Bukit Kapur Reksa dengan PT SocfinIndonesia untuk penjualan produk Taiko Nusantara.

Nusantara berdasarkan volume,pertimbangan resiko kredit dan realiasasi pelunasan piutang,kondisi ekonomi, strategi bisnis serta metode yang digunakandalam menentukan harga pasar wajar untuk produk Taiko Primadan Taiko Nusantara..

Produk yang dijualTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) kePT Cahaya Kalbar Tbk adalah Taiko Prima.

Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Agusman bin Muhammad Husaini) dengan Pemohon II (Silfianti binti Dullah) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2012, di Taiko, Ladang Sigalong, Samporna;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

(Agusman bin Muhammad Husainijdengan pemohon i iSiifianti binti Duilah) yang dilaksanakan pada tanggal 23Februari 2012 di Taiko, Ladang Sigalong, Samporna;3.

Hamran Beddu, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kanal baik dengan pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 23 Februari 2012, di Taiko, LadangSioalena.

Tuo binti Mudoin, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa pemohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Taiko, Ladang Sigalong, Samporna, pada tanggal23 Februari 2012 dan saksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bciltw3 akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Dullah (Bapak kandung) dan mahar berupa RM. 100 dibayartunai, disaksikan oleh

Nomor 084/KMA/SK/V/2011 Tentang Izin SidangItsbat Nikah di Kantor Perwakilan RI., maka perkara ini merupakan kompetensiPengadilan Agama Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dan Pemohon Il mohon penetapan pengesahan' perkawinannya yangdilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 23 Februari 2012. di Taiko,Mai 5 dan 9 Pen.

Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Agusman bin Muhammad Husaini)dengan Pemohon Il (Silfianti binti Duliah) yang dilaksanakan pada tanggal 23Februari 2012, di Taiko, Ladang Sigalong, Samporna;3. Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sejumlah Rp. 116.000, (Seratus enam belas ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanAgama Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 08 Nopember 2016 oleh Drs.Hal 8 dari 9 Pen.

sehingga tidak dapat diketahui metode apa yangdigunakan Pemohon Banding dalam menentukan harga pasar wajar untukproduk Taiko Prima dan Taiko Nusantara;Koreksi peredaran usaha yang dilakukan Terbanding adalah koreksiberdasarkan KEP01/PJ.7/1993 dimana Terbanding menggunakan metodeharga pasar sebanding karena produk yang dijual Pemohon Banding hanya2 (dua) macam, yaitu Taiko Prima dan Taiko Nusantara;Bahwa Terbanding telah melakukan pengujian prinsip kewajaran dankelaziman atas transaksi afiliasi dengan

Salim lvomas Pratama selaku perusahaan nonafiliasi (NonRelated Party), untuk produk TAIKO PRIMA, dane transaksi Pemohon Banding dengan PT. Bukit Kapur Reksa selakuperusahaan afiliasi (Related Party) terhadap transaksi PemohonBanding dengan PT. Socfin Indonesia selaku perusahaan non afiliasi(NonRelated Party), untuk produk TAIKO NUSANTARA;Halaman 6 dari 38 halaman.

Bahwa penentuan harga wajar untuk produk Taiko Prima selamatahun 2008 menggunakan harga jual kepada PT. Salim lvomasPratama, sedang untuk produk Taiko Nusantara menggunakanharga jual kepada PT. Socfin;Bahwa pada saat proses keberatan, koreksi Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) tetap dipertahankan dengan pertimbangansebagai berikut :12.1.

Putusan Nomor 1063/ B/PK/PJK/201513.14.Banding) dalam menentukan harga pasar wajar untuk produkTaiko Prima dan Taiko Nusantara;12.2.

Bahwa koreksi Peredaran Usaha yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) adalah koreksiberdasarkan KEP01 dimana Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada saat pemeriksaan menggunakanmetode harga pasar sebanding karena produk yang dijualTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya2 (dua) macam, yaitu Taiko Prima dan Taiko Nusantara;12.3.

Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen transfer pricing terkaitdasar penetapan harga produk Taiko Prima dan Taiko Nusantara kepadapihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak yang tidak mempunyaihubungan istimewa, serta Surat Pemberitahuan Tahunan Pemohon Bandingtidak diisi dengan lengkap dimana lampiran 3A mengenai transaksi afiliasitidak dilampirkan sehingga tidak dapat diketahui metode apa yangdigunakan Pemohon Banding dalam menentukan harga pasar wajar untukproduk Taiko Prima dan

Taiko Nusantara;2.

Koreksi peredaran usaha yang dilakukan Terbanding adalah koreksiberdasarkan KEP01/PJ.7/1993 dimana Terbanding menggunakan metodeharga pasar sebanding karena produk yang dijual Pemohon Banding hanya2 (dua) macam, yaitu Taiko Prima dan Taiko Nusantara;3. bahwa Terbanding telah melakukan pengujian prinsip kewajaran dankelaziman atas transaksi afiliasi dengan melakukan analisa kesebandinganatas transaksi yang dilakukan dengan pihak non afiliasi dimana Terbandingmengambil contoh transaksi antara PT Cahaya

Bahwa sebagaimana juga telah Pemohon Banding sampaikan dalamsurat keberatan Pemohon Banding, perbandingan volume penjualankepada afiliasi terhadap volume penjualan kepada non afiliasi adalahsangat jauh, yakni: RELATED PARTY NONRELATED PARTY TOTAL TAIKO PRIMA Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 976/B/PK/PJK/2015 24.427.974 97,17% 712.325 Kg 2,93 % 25.140.299 Kg 100 %Kg TAIKO NUSANTARA 14.079.404 77,46% 4.097.747 Kg 22,54 % 18.177.151 Kg 100 %KgTOTAL38.057.378 88,90% 4.810.072 Kg 11,10 % 43.317.450

Bahwa berdasarkan penelitian Kertas Kerja PemeriksaanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) danrekapitulasi Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) diketahui bahwa atas barang yangsama (Taiko Nusantara dan Taiko Prima) harga jual kepadaperusahaanperusahaan terafiliasi lebih rendah daripadapenjualan kepada pihak ketiga yang tidak mempunyaihubungan istimewa.8.9.

Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen transfer pricing terkaitdasar penetapan harga produk Taiko Prima dan Taiko Nusantara kepadapihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak yang tidak mempunyaihubungan istimewa, serta Surat Pemberitahuan Tahunan Pemohon Bandingtidak diisi dengan lengkap dimana lampiran 3A mengenai transaksi afiliasitidak dilampirkan sehingga tidak dapat diketahui metode apa yangdigunakan Pemohon Banding dalam menentukan harga pasar wajar untukproduk Taiko Prima dan

Taiko Nusantara;2.

Koreksi peredaran usaha yang dilakukan Terbanding adalah koreksiberdasarkan KEP01/PJ.7/1993 dimana Terbanding menggunakan metodeharga pasar sebanding karena produk yang dijual Pemohon Banding hanya2 (dua) macam, yaitu Taiko Prima dan Taiko Nusantara;3. bahwa Terbanding telah melakukan pengujian prinsip kewajaran dankelaziman atas transaksi afiliasi dengan melakukan analisa kesebandinganatas transaksi yang dilakukan dengan pihak non afiliasi dimana Terbandingmengambil contoh transaksi antara PT Cahaya

Salim lvomas Pratama selaku perusahaan nonafiliasi (NonRelated Party), untuk produk TAIKO PRIMA, dane transaksi Pemohon Banding dengan PT. Bukit Kapur Reksa selakuperusahaan afiliasi (Related Party) terhadap transaksi PemohonBanding dengan PT.

Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dalam menentukan hargapasar wajar untuk produk Taiko Prima dan TaikoNusantara.11.2.

Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen transfer pricing terkaitdasar penetapan harga produk Taiko Prima dan Taiko Nusantara kepadapihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak yang tidak mempunyaihubungan istimewa, serta Surat Pemberitahuan Tahunan Pemohon Bandingtidak diisi dengan lengkap dimana lampiran 3A mengenai transaksi afiliasitidak dilampirkan sehingga tidak dapat diketahui metode apa yangdigunakan Pemohon Banding dalam menentukan harga pasar wajar untukproduk Taiko Prima dan

Taiko Nusantara;2.

Koreksi peredaran usaha yang dilakukan Terbanding adalah koreksiberdasarkan KEP01/PJ.7/1993 dimana Terbanding menggunakan metodeharga pasar sebanding karena produk yang dijual Pemohon Banding hanya2 (dua) macam, yaitu Taiko Prima dan Taiko Nusantara;3. bahwa Terbanding telah melakukan pengujian prinsip kewajaran dankelaziman atas transaksi afiliasi dengan melakukan analisa kesebandinganatas transaksi yang dilakukan dengan pihak non afiliasi dimana Terbandingmengambil contoh transaksi antara PT Cahaya

Bahwa berdasarkan penelitian Kertas Kerja PemeriksaanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) danrekapitulasi Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) diketahui bahwa atas barang yangsama (Taiko Nusantara dan Taiko Prima) harga jual kepadaperusahaanperusahaan terafiliasi lebin rendah daripadapenjualan kepada pihak ketiga yang tidak mempunyaihubungan istimewa.8.7.

Bahwa penentuan harga wajar untuk produk Taiko Primaselama tahun 2008 menggunakan harga jual kepada PT.Salim lvomas Pratama, sedang untuk produk TaikoNusantara menggunakan harga jual kepada PT.

Dan, PT TAIKO PERSADA INDOPRIMAmeminta TERMOHON PKPU untuk segera melunasi utangnyakepada PT TAIKO PERSADA INDOPRIMA paling lambat pada bulanFebruari 2015;Bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan dari TERMOHONPKPU, maka PT TAIKO PERSADA INDOPRIMA padatanggal O08 Maret 2015 telah menyampaikan konfirmasisecara tertulis kepada TERMOHON PKPU melalui suratnyaNomor: 99/TPIMKT/JKT/II1/2015 (Bukti KL 141), yang padapokoknya antara lain berisi:a. bahwa PT TAIKO PERSADA INDOPRIMA sudah memberikantoleransi

sisa utangnyabeserta bunga kepada PT TAIKO PERSADA INDOPRIMA palinglambat tanggal 18 April 2016 ;Bahwa bukannya TERMOHON PKPU segera melunasi sisa utang/kewajibannya kepada PT TAIKO PERSADA INDOPRIMA,malahan TERMOHON PKPU mengirimkan surat konfirmasi kepadaPT TAIKO PERSADA INDOPRIMA tertanggal 25 April 2016 denganNomor : 20/X/323/IV/2016 (Bukti KL 150), yang pada pokoknyamenyatakan bahwa utang/kewajiban TERMOHON PKPU kepadaPT TAIKO PERSADA INDOPRIMA adalah sebesar Rp14.963.715.926, (empat belas

Taiko Persada Indoprima sebesar Rp.3. 320.000.000.

Taiko Persada Indoprima, Nomor 003093360111, atas nama PT. Taiko Persada Indoprima di Bank OCBC NISP Tbk; yangtelah dibayarkan oleh Termohon PKPU (VIDE BUKTI 14111);V.

Taiko Persada Indoprima, disebut sebagai Bukti T7;Photocopy Pembayaran kepada PT. TAIKO PERSADA INDOPRIMAmelalui Bank DBS tanggal 31Jul2018 sebesar Rp. 390.000.000, (tigaratus sembilan puluh juta rupiah), disebut sebagai Bukti T8;Photocopy Pembayaran kepada PT. TAIKO PERSADA INDOPRIMAmelalui Bank DBS tanggal 31Aug2018 sebesar Rp. 390.000.000, (tigaratus sembilan puluh juta rupiah), disebut sebagai Bukti T9 ;Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 5/Pdt.SusPKPU/2019/PN Niaga Mdn10.

Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen transfer pricingterkait dasar penetapan harga produk Taiko Prima dan Taiko Nusantarakepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak yang tidakmempunyai hubungan istimewa, serta Surat Pemberitahuan TahunanPemohon Banding tidak diisi dengan lengkap di mana lampiran 3Amengenai transaksi afiliasi tidak dilampirkan, sehingga tidak dapatdiketahui metode apa yang digunakan Pemohon Banding dalamHalaman 3 dari 47 halaman.

Putusan Nomor 1062/B/PK/PJK/2015menentukan harga pasar wajar untuk produk Taiko Prima dan TaikoNusantara;2. Koreksi peredaran usaha yang dilakukan Terbanding adalah koreksiberdasarkan KEP01/PJ.7/1993 di mana Terbanding pada saatpemeriksaan menggunakan metode harga pasar sebanding karena produkyang dijual Pemohon Banding hanya 2 (dua) macam, yaitu Taiko Primadan Taiko Nusantara;3.

Bahwa perusahaan Pemohon Banding memproduksi bleachearth, yakniproduk yang digunakan untuk menjernihkan minyak goreng (minyak sawit),yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni Taiko Prima dan Taiko Nusantara;b.

Taiko Nusantaramenggunakan harga jual kepada PT Socfin;5.

pasar sebanding karena produk yang dijualTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)hanya 2 (dua) macam, yaitu Taiko Prima dan Taiko Nusantara;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)pada saat pemeriksaan telah melakukan pengujian prinsipkewajaran dan kelaziman atas transaksi afiliasi denganHalaman 23 dari 47 halaman.

Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2021pembahasan sama sekali atas koreksi tersebut, dengan demikianseharusnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan tersebut bataldemi hukum;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa quo adalah apakah benar terdapat Peredaran Usaha sebesarRp2.518.718.517,00, Beban Produksi atas Pembelian sebesarRp7.346.103.958,00, dan atas Pemupukan Rp12.857.608.526,00, sertabiaya komisi pada Taiko Plantation Pte.Ltd Singapore Rp12.866.780.263,00sebagai objek PPh

berdasarkan hasil uji bukti terhadap biaya pemeliharaan tanaman,Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding telah mengakui ataumenerima koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding sebesarRp23.787.449,00;Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diberikan penilaian yang cukupatas argumentasi Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding,dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atasbiaya pemeliharaan tanaman (pemupukan) sebesar Rp10.277.107.598,00tidak dapat dipertahankan;Bahwa Taiko

Peraturan Direktur Jenderal Pajak a quo;Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding telahmenerima SPT PPh Pasal 23/26 Tahun 2012 Termohon PeninjauanKembali/Pemohon Banding walaupun tidak dilampiri dengan dokumenSKD, sehingga sesuai dokumen SKD yang telah disampaikan olehTermohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding denganmemperhatikan P3B antara Indonesia dengan Singapura, TaikoPlantations Pte Ltd adalah Wajib Pajak yang berdomisili di Singapura, danatas pembayaran komisi kepada Taiko

Plantations Pte Ltd, kewajibanpemajakannya dilakukan di negara Singapura;Bahwa terkait dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding yangmenyatakan pembayaran kepada Taiko Plantations Pte Ltd merupakandeviden terselubung karena Taiko Plantations Pte Ltd merupakan afiliasiTermohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, dalil tesebut tidaktepat oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tidak dapatmembuktikan berapa nilai yang wajar dari pembayaran tersebut, disamping itu pembayaran komisi tersebut

terkait dengan jasa layanankonsultasi dan pemasaran yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte Ltddi luar negeri, sesuai perjanjian antara Taiko Plantations Pte Ltd denganTermohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding sebesarRp12.866.780.263,00 yang dibayarkan kepada Taiko Plantations Pte Ltddi Singapura, adalah termasuk dalam biaya yang secara langsung atautidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha Termohon PeninjauanKembali/Pemohon Banding yaitu

TAIKO PERSADA INDOPRIMA diwakili oleh Tn.LEE CHIEU MENG sebagai Direktur

TAIKO PERSADA INDOPRIMA, Suatu Badan Hukum yang didirikanberdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan Multatuli Blok AA Nomor 25 Medan,dalam hal ini diwakili oleh: LEE CHIEU MENG, selakuDirektur, berdasarkan Akte Pendirian Nomor: 41 tanggal 8September 2008 dihadapan Notaris EDY SIMIN, S.H., Aktatersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri HukumDan Hak Azasi Manusia RI Nomor: AHU94027.AH.01.02Tahun 2008 Tanggal 5 Desember 2008, sebagaimana telahdirubah berdasarkan Akta Nomor

TAIKO PERSADA INDOPRIMA, Suatu Badan Hukumyang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan Multatuli Blok AA No. 25, Medan,apabila ketentuan Pasal 1 angka (5), Jo.

TAIKO PERSADA INDOPRIMA, tidak mengaturpembagian tugas masingmasing direksi, sehingga seluruh direksiberhak untuk mewakili Perseroan Terbatas, maka LEE CHIEUMENG, selaku salah seorang direksi, berdasarkan Akte PendirianNomor : 41 Tanggal 8 September 2008 dihadapan Notaris EDYSIMIN,SH, Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari MenteriHukum Dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU 94027.

Taiko;3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus gadis dan tidak adahalangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan karenahubungan nasab dan sesusuan;A. Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah memilikiBuku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA),Kabupaten Maros;5.

Taiko dan yangmenjadi wali adalah Dg. Golleng (Ayah Kandung Pemohon Il).e Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupaperhiasan cincin emas seberat + 2 (dua) gram dibayar tunai danHalaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2020/PA Sgm.yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Pemohon Iladalah Dg. Ngalla dan Dg. Sija.