;Bahwa dengan ditetapkan kebijakan UMSK lItu berdasarkan hasil usulankesepakatan antara setiap sektor mengingat perusahaan yang mengajukansektor itu dainggap sebagai beroedoman pada kemapuan perusahaan sehinggaatas dasar hal tersebut maka mengajukan upah minimum sektoral yang nilainyamelebihi upah minimum kabupaten daerah setempat;Bahwa yang menentukan siapa yang wajib menentukan UMSK dan perusahaanmana yang tidak wajib menentukan UMSK berdasarkan Homogenitasperusahaan tersebut;Bahwa Homogenitas

perusahaan tersebut bisa bubuhkan dalam sebuah tabelklasifikasi;Bahwa Ketika suatu perusahaan dinyatakan tercantum dalam wajib menentukanupah UMSK dan perusahaan tersebut bisa ditangguhkan yang bisa ditangguhkanhanya upah minimum kabupaten / kota atau UMK sementara UMSK ada setelahUMK apabila ada perusahaan keberatan dengan UMSK yang diterbitkan makabisa mengajukan keberatan itu melalui Pengadilan Tata Usaha Negaramembatalkan putusan Surat Keputusan Gubernur tersebut;Bahwa Ketentuan mengenai UMSK

Gubernur tersebut,khususnya berkanaan dengan ketentuan mengenai Upah Minimum Sektor (UMSK)telah terjadi perbedaan pendapat antara pihak pengusaha dengan Serikat PekerjaPersaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (SPPPMI); Bahwa benar, menurut pihak pengusaha, PT. ASALTA MANDIRI AGUNG tidaktermasuk pengusaha yang wajib membayar upah sesuai UMSK, karena yangdiwajibkan membayar UMSK di dalam SK Gubernur tersebut adalah Perusahaandengan Nomor KBLI 293, sedangkan KBLI PT.

ASALTA MANDIRI AGUNG tidak termasukpengusaha yang wajib membayar upah sesuai UMSK, karena yang diwajibkanmembayar UMSK di dalam SK Gubernur tersebut adalah Perusahaan dengan NomorKBLI 293, sedangkan KBLI PT. ASALTA MANDIRI AGUNG sesuai yang terteradalamTDP adalah 29300, sebaliknya menurut sebagaian karyawan PT. ASALTASURYA MANDIR yang tergabung dalam Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja MuslimIndonesia (SPPPMI), PT.

SusPHI/2020, yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa penggugat dapatmembuktikan dalil gugatannya bahwa Tanda Daftar Perusahaan Penggugat kode KBLI2900 tidak tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang UMSK tahun2017, maka Penggugat tidak wajib melaksanakan UMSK Kabuaten Bogor Tahun 2017,dan berdasarkan Peraturan Kepala BPS Tahun 2009 secara tegas membedakan Kode293 dengan 2930 dan 29300.

Menyatakan bahwa kenaikan upah berdasarkan kesepakatan tanggal 18 Januari 2016 dengan formula : Upah 2016 = Upah 2015 + selisih UMK (UMSK II 2016 UMSK I 2015) + TMK + delta Prestasi adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah).

Menyatakan kenaikan upah yang diberlakukan kepada karyawan para penggugatberdasarkan kesepakatan serikat pekerja tertanggal 18 Januari 2016 denganformula :Upah 2016 = Upah 2015 + selisin UMK (UMSK Il 2016 UMSK 2015) + TMK +delta Pretasi ;Adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yangberlaku ;3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk menerima kenaikan upah yang diberikan oleh TERGUGAT ;4.

Pencil Lead Indonesia ada 2 (dua) serikat pekerja yaitu PUKSP.KEP SPSI dan PUK GSPMIl (Para Penggugat) ;Bahwa dalam perundingan penentuan kenaikan upah terjadi perbedaanformula/rumus kenaikan upah antara Para Penggugat denganmenggunakan prosentase (11,5%) sedangkan Tergugat menggunakanselisih UMSK lama dan UMSK baru ;Bahwa formula/rumus kenaikan yang diperselisihkan tidak diatur dalamPerjanjian Kerja Bersama PT. Pencil Lead Indonesia ; Putusan No. 100/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg Hal 60 5.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 telah disepakati penetapan kenaikanupah bagi pekerja masa kerja diatas 1 (satu) tahun antara Tergugatdengan Team Perunding (PUK SP.KEPSPSIl) dan berlaku sejak 1 Januari2016 kepada selurun karyawan Non Staff, Non Jabatan denganmenggunakan formula/rumus : Upah 2015 + selisih UMK (UMSK II 2016 UMSK 2015) + TMK + Delta Prestasi ;6.

SP.KEPSPSIuntuk menggunakan formula perhitungan : Upah 2016 = Upah 2015 + selisih UMK(UMSK Il 2016 UMSK 2015) + Tunjangan Masa Kerja + delta Prestasi (bukti T10).

Menyatakan bahwa kenaikan upah berdasarkan kesepakatan tanggal 18 Januari2016 dengan formula : Upah 2016 = Upah 2015 + selisin UMK (UMSK II 2016 UMSK 2015) + TMK + delta Prestasi adalah sah dan tidak bertentangan denganperaturan perundangan yang berlaku.3.

Pasal 11 ayat (I) Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud daiamPasal 2 huruf a, Gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK atas kesepakatan organisasi perusahaandengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan.Ayat (2) UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud padaayat (1) berlaku sejak ditetapkan oieh Gubernur.

Bupati Sidoarjo melalui surat Nomor 560/489/404.5.7/2017, tanggal 02Februari 2017, perihal Rekomendasi Perubahan Usulan Upah MinimumSektoral Kabupaten (UMSk) Sidoarjo Tahun 2017 ; b. Bupati Pasuruan melalui surat Nomor 560/95/424.078/2017, tanggal 07Februari 2017, perihal Rekomendasi Revisi Peraturan Gubernur JawaTimur Nomor 6 Tahun 2017 tentang UMSK.

pembahasan UMSK dewan pengupahan diundang,tetapi kami tetap menolak dengan ditetapbkannya UMSK tersebut, karenamasih adanya pertentangan terkait dengan perusahan sektoral atau unggulanBahwa ada 3 pembagian UMSK yaitu : 1/. 10% s/d 12 %, 2/. 8% s/d 9%, 3/.5% s/d 7%;Dewan Pengupahan di APINDO khusus untuk mengurus UMK bukan UMSk; Keberatan tertulis ada di Kesekretariatan APINDO terkait dengan UMSK; Bahwa langkahlangkah APINDO dalam mengajukan keberatan pernah kamisampaikan Disnaker Kabupaten Pasuruan

/Kota di Jawa Timur Tahun 2017;Bahwa kami keberatan ditetapbkannya UMSK karena di Kabupaten Pasuruan tidak ada industri Sektoral;Bahwa APINDO merupakan wadah bagi perusahaan dan kami sebagai anggota APINDO menyatakan keberatan terkait dengan UMSK tersebutkarena kenaikannya tidak wajar, kami memberi upah buruh sesuai denganUMK;Bahwa kenaikan UMK saja sudah tidak layak apalagi ditambah dengan UMSK maka perusahan tidak mampu membayar gaji buruh, dimana UMKsebesar Rp. 3.003.700, dan UMSK sebesar 3.500.000

, sekian, makaperusahaan kami dengan karyawan 342 harus mengurangi tenaga kerjaperusahaan;Bahwa APINDO pernah akan melakukan pembahasan terkait usulan UMSK, akan tetapi sebelum kami melakukan pembahasan Pergub sudah muncul; Bahwa saya pernah dengar dari teman APINDO bahwa akan diundang rapatoleh Gubernur terkait dengan pembahasan UMSK, APINDO tetap keberatan dengan adanya UMSk;Bahwa APINDO sudah pernah beberapa kali sowan dan menyampaikanpada Bupati Pasuruan dan dengan Disnaker terkait dengan keberatandengan

UMSK 2018Tanggal PenerimaanMasa Kerja s/d 3 November 2018Masa Kerja s/d 1 April 2018NamaNomor ID KaryawanTempat PenugasanGaji Pokok November 2017Gaji Pokok Setelah UMSK 2018Tanggal PenerimaanMasa Kerja s/d 3 November 2018Masa Kerja s/d 1 April 2018NamaNomor ID KaryawanTempat PenugasanGaji Pokok November 2017Gaji Pokok Setelah UMSK 2018Tanggal PenerimaanMasa Kerja s/d 3 November 2018Masa Kerja s/d 1 April 2018NamaNomor ID KaryawanTempat PenugasanGaji Pokok November 2017Gaji Pokok Setelah UMSK 2018Tanggal

Setelah UMSK 2018Tanggal PenerimaanMasa Kerja s/d 3 November 2018Masa Kerja s/d 1 April 2018NamaNomor ID KaryawanTempat PenugasanGaji Pokok November 2017Gaji Pokok Setelah UMSK 2018Tanggal PenerimaanMasa Kerja s/d 3 November 2018Masa Kerja s/d 1 April 2018NamaNomor ID KaryawanTempat PenugasanGaji Pokok November 2017Gaji Pokok Setelah UMSK 2018Tanggal PenerimaanMasa Kerja s/d 3 November 2018Masa Kerja s/d 1 April 2018NamaNomor ID KaryawanTempat PenugasanGaji Pokok November 2017Gaji Pokok Setelah UMSK

UMSK 2018Tanggal PenerimaanMasa Kerja s/d 3 November 2018Masa Kerja s/d 1 April 2018NamaNomor ID KaryawanTempat PenugasanGaji Pokok November 2017Gaji Pokok Setelah UMSK 2018Tanggal PenerimaanMasa Kerja s/d 3 November 2018Masa Kerja s/d 1 April 2018NamaNomor ID KaryawanTempat PenugasanGaji Pokok November 2017Gaji Pokok Setelah UMSK 2018Tanggal PenerimaanMasa Kerja s/d 3 November 2018Masa Kerja s/d 1 April 2018NamaNomor ID KaryawanTempat PenugasanGaji Pokok November 2017Gaji Pokok Setelah UMSK 2018

Kerja s/d 3 November 2018Masa Kerja s/d 1 April 2018NamaNomor ID KaryawanTempat PenugasanGaji Pokok November 2017Gaji Pokok Setelah UMSK 2018Tanggal PenerimaanMasa Kerja s/d 3 November 2018Masa Kerja s/d 1 April 2018NamaNomor ID KaryawanTempat PenugasanGaji Pokok November 2017Gaji Pokok Setelah UMSK 2018Tanggal PenerimaanMasa Kerja s/d 3 November 2018Masa Kerja s/d 1 April 2018NamaNomor ID KaryawanTempat PenugasanGaji Pokok November 2017Gaji Pokok Setelah UMSK 2018: Martina M.

Pokok Setelah UMSK 2018> Muh.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan juncto Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor 37/PUUIX/2011 tanggal 19 September2011, yakni sejak bulan Maret 2016 sampai dengan adanya putusanyang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, yang menurutpengalaman dan kebiasaan sampai dengan pada tingkat kasasidiperhitungkan selama 24 bulan dengan perincian sebagai berikut:Upah yang diterima: Rp1.629.600,00UMSK Medan 2013: Rp1.815.000,00; (Kekurangan Upah = Rp185.400,00/bulan)UMSK

Medan 2014: Rp2.036.650,00; (Kekurangan Upah = Rp407.050,00/bulan)UMSK Medan 2015: Rp2.240.700,00; (Kekurangan Upah = Rp611.100,00/bulan)UMSK Medan 2016: Rp2.498.381 ,00; (Kekurangan Upah = Rp868.781,00/bulan).

penetapan pemutusan hubungan kerja sesuaidengan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan juncto Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor 37/PUUIX/2011 Tanggal 19 September2011, yakni sejak bulan Maret 2016 sampai dengan adanya putusanyang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, yang menurutpengalaman dan kebiasaan sampai dengan pada tingkat kasasidiperhitungkan selama 24 bulan dengan perincian sebagai berrikut:Upah yang diterima: Rp1.629.600,00;UMSK

Medan 2013: Rp1.815.000,00; (Kekurangan Upah = Rp185.400,00/bulan)UMSK Medan 2014: Rp2.036.650,00; (Kekurangan Upah = Rp407.050,00/bulan)UMSK Medan 2015: Rp2.240.700,00; (Kekurangan Upah = Rp611.100,00/bulan)UMSK Medan 2016: Rp2.498.381 ,00; (Kekurangan Upah = Rp868.781,00/bulan).

Perusahaan memberikan kenaikan nilai nominal tersebut di atasmenyesuaikan sebagaimana contoh perhitungan UMSK Tahun 2014sebagai berikut: UMK Tahun 2014 : Rp 2.190.000; Selisin Kenaikan UMSK, :Rp 219.000;Misalnya 10 %; UMSK Tahun 2014: Rp 2.190.000 + Rp 219.000 = Rp 2.409.000;Perhitungan penyesuaian upah pekerja/oburuh sebagai berikut:a. Pekerja/ouruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun:UMK 2014 + selisih UMK dan UMSK yaitu Rp 2.190.000 + Rp219.000 = Rp 2.409.000;b.

UpahMinimum Sektor , dikutip Besaran Nilai UMSK (10% dari UMK Tahun2014) (P2);4.

Tahun 2014 sebagai berikut: UMK Tahun 2014 : Rp 2.190.000 Selisin Kenaikan UMSK, :Rp 219.000Misalnya 10 % UMSK Tahun 2014 : Rp 2.190.000 + Rp 219.000 = Rp2.409.000;Perhitungan penyesuaian upah pekerja / buruh sebagai berikut:a.

Pekerja/ouruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun:UMK 2014 + selisih UMK dan UMSK yaitu Rp 2.190.000 + Rp219.000 = Rp 2.409.000,00 (P3);Bahwa kalimat sesuai dikutip diatas contoh perhitungan UMSK Tahun2014 dengan nilai akhir berapapun besaran UMSK Tahun 2014 adalahbesaran nilai upah yang merupakan jaring pengaman pada level bawah dancontoh tersebut sematamata menunjukkan dan mengedepankannilaiselisin kenaikan UMSK yang harus diterima oleh pekerja yang bermasakerja kurang dari 1 (satu) tahun

Khusus permasalahan UMSK ini, sejak dikeluarkannyaaturan tentang UMSK tahun 2014 karena memang belum ada evenperundingan PKB yang berlaku, sehingga keberadaannya memang belumtertuang ke dalam isi ketentuan PKB.

- Menyatakan perbuatan Tergugat yang membayarkan upah dibawahketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten Deli Serdang bertentangan dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Tergugat) tidak memberlakukan pembayaran upah kepadamasingmasing Para Penggugat sesuai dengan Upah Minimum SektoralKabupaten (UMSK) Deli Serdang Tahun 2016 berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/87/KPTS/TAHUN2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun2016 tersebut, sehingga Para Penggugat tidak menerima kenaikan Upahdan hanya menerima upah yang lebih rendah dari ketentuan UMSKKabupaten Deli Serdang tahun 2016, sebagai berikut : Upah Yang UMSK Kekurangan

Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika PengadilanHubungan Industrial memerintahkah Tergugat untuk membayarkankekurangan upah karena Tergugat membayar upah lebih rendah dariketentuan UMSK Tahun 2016 kepada masingmasing Para Penggugatterhitung bulan Januari 2016 sampai Maret 2016 selama 3 (tiga bulan)dengan rincian perhitungan sebagai berikut :Upah Yang UMSK Kekurangan Total KekuranganNo Nama Diterima 2016 Upah 3 bulan upah1 Sri Astuti 2.158.000 2.471.398 313.398 x 3 Rp. 940.194.2

Menyatakan Tergugat belum membayarkan kekurangan upah/gaji ParaPenggugat pada bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Maret 2016,dengan rincian perhitungan sebagai berikut :Upah Yang UMSK Kekurangan Total KekuranganNo.

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan upah/gaji ParaPenggugat pada bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Maret 2016,dengan rincian perhitungan sebagai berikut : Upah Yang UMSK Kekurangan Total KekuranganNo.

Deli Serdang, danpendemo jangan diberhentikan sewenangwenangBahwa terhadap demo yang dilakukan, perusahaan tidak adamenanggapi atau diamdiam sajaBahwa sampai sekarang tidak ada panggilan terhadap pendemoBahwa Para Penggugat akhir bulan april 2016 tidak menerima gaji dariperusahaanBahwa biasanya Para Penggugat menerima gaji pada akhir bulanHalaman 33 dari 62Putusan PHI Nomor :178/Pdt.SusPHI/2016/PN MdnBahwa ada 5 isi perjanjian dengan perusahaan yaitu ; laksanakan UMSK,perusahaan melaksanakan UMSK

memberikan usulan besarankenaikan UMSK tahun 2017;.

Selanjutnya dari IISIA menyampaikan bahwa pihaknya belumpernah dilibatkan dalam proses pembahasan UMSK dan sangat berat untukmenindaklanjuti hasil dari penetapan UMSK.

UMSK diatur dalam :1.

pada tanggal20 Oktober 2017 akan dibayarkan gaji sesuai UMSK tahun 2017;.

adanya gugatan UMSK tahun 2015;Bahwa saksi mengetahui terkait adanya himbauan dari Apindo terhadappelaksanaan UMSK tahun 2017, terkait himbauan kepada perusahaan untukmenunda pembayaran UMSK tahun 2017;Bahwa saksi mengetahui terkait adanya himbauan dari Depeko terhadappelaksanaan UMSK tahun 2017, terkait himbauan kepada perusahaan untukmembayarkan UMSK tahun 2017;Bahwa saksi mengetahui terkait adanya surat pernyataan terkait pelaksanaanUMSK tahun 2017u;Bahwa belum pernah masuk dalam keanggotaan

Dengan adanya Pergub UMSK maka upah mimimum menjadi :1. Kelompok! : 3,574,487 (UMK ) + 321,703 ( UMSK )= 3,896,190 ;2. Kelompok II : 3,574,487 ( UMK ) + 285,487 ( UMSK ) = 3,859,974 ;3. Kelompok III : 3,574,487( UMK ) + 214,469 (UMSK ) = 3,788,956 ;4. Bahwa Kerugian Meterial anggota Apindo adalah :1. Kelompok : Rp. 321,703 X Jumlah Karyawan ;2. Kelompok II : Rp. 285,958 X Jumlah Kayawan ;3.

Pasal 2 huruf a, gubernur dapatmenetapkan UMSP dan/atau UMSK ataskesepakatan organisasi perusahaan denganserikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan.

;ayat (2) UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan oleh gubernur.;Pasal 14 ayat (1) Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati olehasosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikatburuh di sektor yang bersangkutan.

P9 : Fotokopi Surat Kementrian DalamNegeri Republik Indonesia Nomor :560/291/Bangla tanggal17 Januari 2017 perihal Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota(UMSk);10.

; Bahwa saksi tidak pernah mendapatundangan ; Bahwa berdirinya serikat pekerja Sarbumusi sekitar Tahun Bahwa selain serikat pekerja Sarbumusi di Pasuruan sekitar 13serikatpekerja; Bahwa Sarbumusi ini duduk dalam anggota Dewan PengupahanPasuruan yang menjadi anggota Pengurus yang lain yang dilibatkan prosespembuatan UMSK ini, saksi pribadi tidak dilibatkan ; Bahwa isi peraturan Gubernur tentang UMSK saksi tahunya nilainyaSaja ; Bahwa setahu saksi UMSK diterapkan diperusahaan ; Bahwa setahu saksi

Setiap perusahaan yang mempunyai pekerja/ouruh dengan masa kerjalebih dari 1 (satu) Tahun wajib memberikan seluruh kenaikkan nilainominal antara UMK Tahun 2014 dengan UMSK Tahun 2014 ;2.

Perusahaan memberikan kenaikkan nilai nominal tersebut diatasmenyesuaikan sebagaimana contoh perhitungan UMSK Tahun 2014sebagai berikut : 7+ nn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn nec nnennnn UMK Tahun 2014 : Rp 2.190.000 ; Selisin Kenaikkan UMSK,: Rp 219.000 ;Misalnya 10 Yo js=ssese eerie einen UMSK Tahun 2014 : Rp 2.190.000 + Rp 219.000 = Rp 2.409.000 ;Perhitungan penyesuaian upah pekerja/ouruh sebagai berikut :a.

Pekerja/ouruh dengan masa kerja kurang dari 1 (Satu) tahun :UMK 2014 + selisin UMK dan UMSK yaitu Rp 2.190.000 + Rp219.000 = Rp 2.409.000 ;b.

Agar setiap ada kenaikkan UMK maupun UMSK sedapat mungkindiselesaikan secarta bipartite karena yang mengetahuli kemampuanperusahaan pekerja dan pengusaha PT. Yamindo ;b. Agar pihak pengusaha PT. Yamindo menaikkan UMSK tahun 2014baik untuk pekerja yang masa kerjanya kurang (satu) tahunmaupun pekerja yang masa kerjanya 1 (satu) tahun atau lebihsebesar 5 % (lima persen) dari UMK tahun 2014 ;c. Agar pihak pengusaha PT.

Memerintahkan Tergugat untuk membayar kenaikkan UMSK Tahun 2014sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai sekarang (di Rapel) ;3.

pada ayat (1)disampaikan kepada gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat DaerahPropinsi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan sebagaidasar penetapan UMSP dan/atau UMSK".

;Pasal 11 ayat (1) Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksudda/am Pasal 2 huruf a, aubernur dapatmenetapkan UMSP dan/atau UMSK ataskesepakatan organisasi perusahaan denganserikat pekerja/serikat buruh di sektor yangbersangkutan. ayat (2) UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan olehQUDEINUT. 222 nn nn nen n nn nen ene nn ne nePasal 14 ayat (I) Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimanadimaksud daiam Pasal 11 ayat (3) disepakati o/ehasosiasi perusahaan dan serikat pekerja

HERI HERAWANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut ; 222222 n nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nen Bahwa sebelum Penetapan UMSK saksi dilibatkan dalam rapatsebelum penetapan UMSK di KabupatenMojokerto ; Bahwa seingat saksi 2 3 kali rapat sebelum penetapan UMSK diKabupaten Mojokerto ; Bahwa terakhir rapat tanggal 6 Desember Bahwa saksi mengikuti rapat 2 Bahwa setahu saksi dari 2 kali rapat tidak pernah mendapatkan katasepakat dalam artian mengenai tata cara untuk menentukan UMSK

Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah membaca bukti Bahwa saksi tidak tahu Bupati tidak mengusulkan UMSK tetapi bisaterbit Pergub UMSK wilayahMOjOKer tO 5n ene n en nn ene n nn en en nnnnenennn= Bahwa saksi tidak pernahn membaca bukti surat P Bahwa saksi tidak tahu Surat Bupati kepada Gubernur tentangUMSKberdasarkan rapat dewan pengupahan tanggal 6 Desember 2017karena yang membuat Surat Bupati bukan kewenanganSakSIi ; Bahwa Apindo untuk UMSK Tahun 2019 tidak mengajukan karenayang mengajukan

YAHYA IBRAHIM, pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut; Bahwa saksi pernah dilibatkan di Kabupaten Mojokerto sebelumproses diterbitkan keputusan Gubernur tentang UMSK di KabupatenMojokerto Tahun Bahwa saksi ikut rapat 4 kali dalam pengajuan UMSK di KabupatenMojokerto Tahun 2018 ; 222222 nnn n nnn n nnn Bahwa saksi hadir terus yang dihadiri dari Pemerintah, daripekerja/buruh, akademisi dan dari Bahwa dari 4 kali rapat kami sepakat mengajukan dalam rapat ituuntuk UMSK, didalamnya ada beberapa

Bahwa di Daerah Kabupaten Mojokerto tidak ada perusahaan yangmemenuhi kriteria sektor unggulan, serta tidak ada perusahaan yangbersedia melaksanakan UMSK Tahun 2020 ;5.

Sby.Penggugat dengan mengisi Surat Data Isian Kriteria Sektor Unggulanpada tanggal 11 Desember 2019, yang menyatakan pada bagianpoint Hasil Kesepakatan UMSK Tahun 2020, bahwa dengan melihatkondisi perusahaan penggugat, yang mana produktivitas tenagakerjanya menurun, maka Penggugat menyatakan tidak akanmengimplementasikan UMSK tahun 2020 ;7.

Bahwa fakta tidak ada nya kesepakatan tentang UMSK Mojokertotahun 2020, antara Penggugat, yaitu Pengusaha subsektor KlasifikasiBaku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 29300 (PT.

Oleh karena itupenetapan Keputusan Gubernur berkaitan dengan point UMSK PTSurabaya Autocomp Indonesia, pada UMSK Mojokerto tahun 2020terdapat kesalahan substansi ;8. Bahwa dengan adanya buktibukti yang telah diterangkan di atasdapat disimpulkan bahwa dalam penetapan Objek Gugatan telah jelasdan terang benderang surat rekomendasi yang dikeluarkan olehBupati Mojokerto terdapat kesalahan substansi ;9.

Surabaya AutocompIndonesia) tidak melaksanakan Upah Minimum Sektoral Kabupaten(UMSK) karena memang pada saat itu Bupati Mojokerto tidakmerekomendasiterkait besaran Upah Minimum SektoralKabupaten/Kota (UMSk) ke Gubernur Jawa Timur. ;d.

Kota Medan tahun 2014hotel dan penginapan sebesar Rp1.999.620,00 Rp1.650.000,00 =Rp349.620,00 x 12 = Rp4.195.440,00 secara tunai sekaligus;Bahwa petitum a quo bermakna, Penggugat menuntut Tergugatuntuk membayar kekurangan upah sesuai UMSK Kota Medan tahun2014 untuk hotel dan penginapan yaitu sebesar Rp1.999.620,00 perbulan dikurangkan upah Tergugat sebesar Ro1.650.000,00 dikalikan12 bulan, padahal dalam positanya menguraikan tentang UMSK 2015sebesar Rp2.220.330,00 dan upah Penggugat sebesarRp1.800.000,00

per bulan;Bahwa dari fakta ini, Penggugat telah menggunakan UMSK KotaMedan yang sudah kadaluarsa dan data upah yang keliru, sebabsebagaimana posita gugatan nomor 6 dan nomor 13 UMSK KotaMedan Tahun 2015 untuk hotel dan penginapan adalah sebesarRp2.220.330,00 per bulan dan upah yang diterima Penggugat adalahsebesar Rp1.800.000,00 per bulan dan pemutusan hubungan kerjaterhadap Penggugat terjadi pada bulan April 2015, maka sangatlahkeliru. dalam petitumnya Penggugat menuntut pembayarankekurangan upah

UMSK Tahun 2014 untuk 12 bulan;Bahwa quod non ada kekurangan upah UMSK, maka yang dituntutHalaman 7 dari 22 hal.

Nomor 171 K/Pdt.SusPHI/2017Penggugat adalah kekurangan upah sesuai UMSK Tahun 2015selama 4 bulan, mulai Januari 2015 sampai dengan April 2015 saatpemutusan hubungan kerja dilakukan, bukan UMSK 2014 untuk 12bulan;Bahwa demikian pula dengan petitum nomor 4 yang menuntutTergugat untuk membayar upah sesuai UMSK Kota Medan 2015sebesar Rp2.230.330,00 per bulan, selama tidak dipekerjakan 6(enam) bulan mulai bulan April sampai dengan Oktober 2015 yaituRp2.220.330,00 x 6 = Rp13.321.980,00 namun terkait denganpetitum

menguraikan dailildalil posita dengan petitum yang dituntut;Bahwa petitum nomor 3 dan petitum nomor 4 juga salingbertentangan (kontradiktif), dimana pada satu sisi menuntutmembayar kekurangan upah sesuai UMSK Kota Medan tahun 2014dan di pihak lain menuntut pembayaran upah selama tidakdipekerjakan sesuai UMSK Kota Medan Tahun 2015, sementaraPenggugat dilakukan pemutusan hubungan kerja pada bulan April2015;1.

2011 adalah sebesarRp 1.100.000,padahal UMSK Kota Medan tahun 2011 adalah sebesar Rp1.316.700,Maka jumlah kekurangan gaji Penggugat adalah :Rp216.700, x 12 Bulan=Rp2.600.400,Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn Uang kekurangan gaji Penggugat dari bulan Januari s/d Desember2012:Gaji Penggugat dari bulan Januari s/d Desember 2012 adalah sebesarRp 1.250.000,padahal UMSK Kota Medan tahun 2012 adalah sebesar Rp1.413.500,Maka jumlah kekurangan gaji Penggugat adalah :Rp163.500, x 12

Bulan=Rp1.962.000, Uang kekurangan gaji Penggugat dari bulan Januari s/d Desember 2013Gaji Penggugat dari bulan Januari s/d Desember 2013 adalahsebesar Rp 1500.000, padahal UMSK Kota Medan tahun 20103adalah sebesar Rp 1.815.000Maka jumlah kekurangan gaji Penggugat adalah :Rp315.000, x 12 Bulan=Rp 3.780.000, Uang kekurangan gaji Penggugat dari bulan Januari s/d Desember 2014Gaji Penggugat dari bulan Januari s/d Desember 2014 adalahsebesar Rp 1.700.000,padahal UMSK Kota Medan tahun 2014 adalahsebesar

Penggugat dari bulan Januari s/d Desember 2011 adalahsebesar Rp 1.100.000,padahal UMSK Kota Medan tahun 2011 adalahsebesar Rp 1.316.700,Maka jumlah kekurangan gaji Penggugat adalah :Rp 216.700, x12 Bulan=Rp = 2.600.400, Uang kekurangan gaji Penggugat dari bulan Januari s/d Desember 2012 :Gaji Penggugat dari bulan Januari s/d Desember 2012 adalahsebesar Rp 1.250.000,padahal UMSK Kota Medan tahun 2012 adalahsebesar Rp 1.413.500,Maka jumlah kekurangan gaji Penggugat adalah :Rp 163.500, x12 Bulan=Rp

,padahal UMSK Kota Medan tahun 2014 adalahsebesar Rp 2.036.650,Maka jumlah kekurangan gaji Penggugat adalah :Rp 336.650, x12 Bulan=Rp 4.039.800, Uang kekurangan gaji Penggugat dari bulan Januari s/d Desember 2015Gaji Penggugat dari bulan Januari s/d Desember 2015 adalahsebesar Rp 1. 850.000, padahal UMSK Kota Medan tahun 2015adalah sebesar Rp 2.342.550,Maka jumlah kekurangan upahnya adalah :Rp 492.550, x12 Bulan=Rp 5.910.600, Uang kekurangan gaji Penggugat dari bulan Januari s/d Desember 2016Gaji

Penggugat dari bulan Januari s/d Desember 2016 adalah sebesarRp 2.000.000, padahal UMSK Kota Medan tahun 2016 adalah sebesarRp 2.611.943,Maka jumlah kekurangan gaji Penggugat adalah :Rp 611.943, x12 Bulan=Rp = 7.343.316, Uang kekurangan gaji Penggugat dari bulan Januari s/d Agustus 2017Gaji Penggugat dari bulan Januari s/d Desember 2017 adalahsebesar Rp 2.200.000, padahal UMSK Kota Medan tahun 2017 adalahsebesar Rp 2.908.137,Maka jumlah kekurangan gaji Penggugat adalah :Rp 708.137, x 7 Bulan=Rp

KELOMPOK IIBesaran UMSK ditambah 3 % dari UMK tahun 201510) Industri Bahan makanan16) Industri KayuPergudangan dan Jasa Pengangkutan6436) Industri Pengelohan Air((16)(52)(64) Jasa Keuangan(Perbankan)(36)(37) Pengelohan Limbah Industri3. KELOMPOK IIIBesaran UMSK ditambah 1 % dari UMK tahun 2015(18) Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman(61)(65) Asuransi dan Dana Pensiun(68)(78)78) Jasa KetenagakerjaanTelekomunikasiReal EstateHalaman 12 dari 31 halaman.

Ancaman sanksi pidana penjara dan /atau denda apabila tidakmelaksanakan UMSK sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;b. Tuntutan pembayaran UMSK dari Serikat Pekerja yang di sertaiancaman mogok kerja, dan apabila mogok kerja tersebut terjadimaka akan menimbulkan kerugian akibat terhentinya kegiatanproduksi:c.

=: UMSK/ Sektoral,2. Kelompok II: UMK,3. Kelompok Ill : KHLHalaman 14 dari 31 halaman.

Walikota Cilegon, denganpertimbangan Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Banten Nomor;188.44/183Birhuk/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal PertimbanganHukum atas Rekomendasi walikota Cilegon tentang UMSK Tahun 2015(Bukti P9), menyatakan;12)Bahwa usulan UMSK berdasarkan Rekomendasi Walikota Cilegon belummemenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentangUpah Minimum yaitu harus adanya kesepakatan antara asosiasiperusahaan dan

serikat pekerja/ serikat buruh sektoral mengenaibesaran UMSK.13)Bahwa dan pada tanggal 15 Agustus 2014, Gubernur Banten sendirimengeluarkan surat Nomor: 561/ 3323 DTKT/2014 dengan perihalPenetapan Upah Minimum yang ditujukan kepada yth.

Dalam Putusan Sela (Provisi): Memerintahkan Tergugat untuk membayar penyesuaian upahPenggugat terhadap UMSK Tahun 2019 di bulan Januari s/d AprilHalaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 25 K/Pdt.SusPHI/2021Tahun 2019 secara tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut:: Abdul Karim;: Rp1.922.700;: Rp3.017.385;NamaUpah Pokok JanApr 2019Upah Pokok Vr. UMSK 2019Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019NamaUpah Pokok JanApr 2019Upah Pokok Vr.

UMSK 2019Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019NamaUpah Pokok JanApr 2019Upah Pokok Vr. UMSK 2019Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019NamaUpah Pokok JanApr 2019Upah Pokok Vr. UMSK 2019Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019NamaUpah Pokok JanApr 2019Upah Pokok Vr. UMSK 2019Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019NamaHalaman 3 dari 21 hal. Put.

UMSK 2019 : Rp3.017.385;Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019 : Rp4.378.740;Nama : Kuat Budi;Upah Pokok JanApr 2019 : Rp2.148.000;Upah Pokok Vr. UMSK 2019 : Rp3.017.385;Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019 : Rp3.477.540;Nama : Zaenal:Upah Pokok JanApr 2019 : Rp9g04.800;Upah Pokok Vr. UMSK 2019 : Rp3.017.385;Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019 : Rp8.450.340Nama : Adi S;Upah Pokok JanApr 2019 : Rp2.262.000;Upah Pokok Vr.

UMSK 2019 : Rp3.017.385;Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019 : Rp3.021.540;Nama : Suwandi:Upah Pokok JanApr 2019 : Rp2.262.000;Upah Pokok Vr. UMSK 2019 : Rp3.017.385;Selisin Upah PenyesuaianUMSK Belum TerbayarJanApr 2019 : Rp3.021.540;Nama : Itsan;Upah Pokok JanApr 2019 : Rp2.262.000;Upah Pokok Vr. UMSK 2019 : Rp3.017.385;Halaman 4 dari 21 hal. Put.

: Rp3.017.385 x 7 bulan;Total Upah Mei s/d Des 2019 =: Rp24.139.080; Nama : Adi S;Upah Pokok UMSK : Rp3.017.385 x 7 bulan;Total Upah Mei s/d Des 2019: Rp24.139.080; Nama : Suwandi;Upah Pokok UMSK : Rp3.017.385x 7 bulan;Total Upah Mei s/d Des 2019: Rp24.139.080; Nama : Itsan;Upah Pokok UMSK : Rp3.017.385 x 7 bulan;Total Upah Mei s/d Des 2019 =: Rp24.139.080; Nama : Sulaiman;Upah Pokok UMSK : Rp3.017.385 x 7 bulan;Total Upah Mei s/d Des 2019: Rp24.139.080; Meletakkan sita terhadap barang/asset berharga

Asalta Surya Mandiri sejak tahun 2017;Bahwa yang Saksi inginkan adalah perusahaan membayar upah sesuai denganUpah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSk);Bahwa pada saat tahun 2017 Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK)sebesar Rp. 3.800.000. (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);Bahwa Saksi tergabung dalam Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan PekerjaMuslim Indonesia);Bahwa awalnya kami melakukan perundingan dengan pimpinan PT.

yang tidak wajib menentukan UpahMinimum Sektoral Kabupaten (UMSK) berdasarkan Homogenitas perusahaantersebut;Bahwa Homogenitas perusahaan tersebut dibubuhkan dalam tabel klasifikasi;Bahwa ketika suatu perusahaan dinyatakan tercantum dalam wajib menentukanupah Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSk) dan perusahaan tersebut bisaditangguhkan yang bisa ditangguhkan hanya upah minimum kabupaten / kota atauUpah Minimum Kabupaten (UMK) sementara Upah Minimum Sektoral Kabupaten(UMSK) ada setelah Upah Minimum

diatur dalam Pasal 22UndangUndang Nomor2 Tahun 2003;Bahwa yang dimaksud dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) adalahUpah Minimum Sektoral melalui perusahaan atas dasar surat kesepakatanperusahaan dengan serikat pekerja disektornya masingmasing;Bahwa dasar perusahaan wajib membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten(UMSK) adalah upah minimum yang ditetapkan Surat Keputusan Gubernur;Bahwa yang wajib membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) adalahperusahaan yang pada intinya ada di dalam

) dalam Surat Keputusan Gubernur,maka tindakan dalam konteks seperti ini tidak bisa dikenakan tindak pidana daripelaku yang tidak membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) padahalUpah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang sudah diuji di PengadilanHubungan Industrial itu perkara tersebut dan telah dikuatkan oleh Mahkamah AgungRepublik Indonesia dan putusan tersebut mengikat;" Bahwa ketika sengketa penafsiran terhadap Surat Keputusan Gubernur mengenaiUpah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sudah

Asalta Surya Mandiri)tidak termasuk pengusaha yang wajib membayar upah sesuai Upah Minimum SektoralKabupaten (UMSK) karena yang diwajibkan membayar Upah Minimum SektoralKabupaten (UMSk) didalam Surat Keputusan Gubernur tersebut adalah Perusahaandengan Nomor KBLI 293 sedangkan KBLI PT. Asalta Surya Mandiri sesuai yang terteradalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah 29300. Sebaliknya menurut sebagiankaryawan PT. Asalta Surya Mandiri yakni Saksi 1.

serikat pekerja yang sebelumnya 1% dari Upah MinimumSektoral Kabupaten Bekasi (UMSK) menjadi 1,5% dari Upah MinimumSektoral Kabupaten Bekasi (UMSK).

perubahan pemotonganiuran anggota Serikat Pekerja yang sebelumnya 1,5% dari Upah MinimumSektoral Kabupaten Bekasi (UMSK) menjadi 2% dari Upah MinimumSektoral Kabupaten Bekasi (UMSK).

iuran anggota Serikat Pekerja sebesar 1% dari UpahMinimum Sektoral Kabupaten Bekasi (UMSK) dan Para Penggugatmenyetujul pemotongan iuran anggota Serikat Pekerja sebesar 1% dariUpah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi (UMSK) hanya padapenggajian bulan September 2018 sambil menunggu pembuatanaddendum pemotongan iuran anggota Serikat Pekerja sebesar 2%dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi (UMSk) ;Bahwa pada tanggal 26 September 2018 Tergugat mengeluarkan suratedaran dengan Nomor : 416 / NGK HRD

Tergugat tetapmemotong iuran anggota Serikat Pekerja 1% dari Upah Minimum SektoralKabupaten Bekasi (UMSK) sebagaimana PKB berlaku;Bahwa sebelumnya Tergugat telah menyampaikan dalam draftpembaharuan PKB periode tahun 2016 2018 untuk merubah redaksipemotongan iuran anggota serikat pekerja dari 1% dari Upah MinimumSektoral Kabupaten Bekasi (UMSK) menjadi 2% dari Upah MinimumSektoral Kabupaten Bekasi (UMSK) namun pada tanggal 7 Desember2018 Tergugat melakukan usulan perubahan Pasal 7 ayat 1 dari PKB.Sebelumnya

Bekasi (UMSK) secara tunai kepada anggota serikat pekerjaPUK SPAMK FSPMI PT.

April 2018, Perihal: Penetapan UMSK Batam2018, dikirimkan kepada Gubernur dan Gubernurmengembalikan surat tertanggal 24 April 2018, Perihal:Penetapan UMSK Batam 2018 karena bahan dan lampiranyang disampaikan melalui Walikota Batam belummemenuhi mekanisme penetapan upahsektoral;Bahwa Gubernur Kepri pada tanggal 2 Mei 2018melakukan pertemuan dengan Kadin Kepri dan ApindoKepri, dinataranya membahas terkait masalah UMSKBatam karena kedua belah pihak belum ada titik temuterkait UMSK Batam;Bahwa Gubernur

Kepri pada tanggal 4 Mei 2018melakukan pertemuan dengan Perwakilan Aliansi SerikatPekerja untuk mencari solusi terkait UMSK Batam karenakedua pihak masih belum ada titik temu terkait UMSK.

Bahwa Gubernur, Ketua DPRD dan FKPD Provinsi Kepripada tanggal 15 Mei 2018 melakukan pertemuan denganPerwakilan Aliansi Serikat Pekerja dengan APINDO untukmencari solusi terkait UMSK Batam dan APINDO sepakatuntuk membahasnya pada tanggal 18 Mei 2018 setelahmelakukan perundingan dengan Dinasker Provinsi Kepridan Dinasker Batam:;Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, Gubernur Keprimengeluarkan SK UMSK Batam Tahun 2018 (ObjekSengketa);Bahwa Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yangmemeriksa, mengadili dan memutus

Kepri) untuk melengkapikronologis pembahasan UMSK Batam 2018 dan padatanggal 3 April 2018 Disnaker Prov.

:Bahwa syarat utama dari terlaksananya mekanismesebagaimana pasal 49 ayat (1) PP No.78 Tahun2015 Tentang Pengupahan adalah adanya saranauntuk merundingkan UMSK yakni tersedianya AsosiasiPengusaha untuk berunding;Bahwa untuk membahas UMSK antara Asosiasipengusaha dengan pihak serikat pekerja/buruh harusdidukung dengan kesediaan untukberunding;Bahwa dalam perkara a quo, kendala pelaksanaanpasal 49 ayat (1) PP No.78 Tahun 2015 TentangPengupahan adalah antara lain tidak semuaAsosiasi Pengusaha tersedia

: UMSK/Sektoral,2. Kelompok Il : UMK,3.

Selain upah minimum sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 huruf a, Gubernur dapatmenetapkan UMSP dan/atau UMSK ataskesepakatan organisasi perusahaan denganserikat pekerja/serikat buruh di sektor yangbersangkutan;ili.

Gubernur Propinsi BarNo. 560/1186/Hubin tentang Rekomendasi UMSK Cilegon (fotokopi sesfotokopi);15.)

tahun 2015, berlakunya bulan Juli 2015; Bahwa bagi pekerja yang belum dibayar akan diwajibkan bagi perusahaanuntuk membayar mulai bulan Agustus 2015, dirapel pada bulan Pebruari 2016; Bahwa dalam setiap pembahasan saksi selalu hadir; bahwa tidak dibahas UMSK berlaku sampai kapan; Bahwa saksi tahu jumlah yang diterima pekerja sektoral; Bahwa UMSK tahun 2015 sebesar Rp.3.078.000; Bahwa UMK tahun 2015 sebesar Rp.2.076.000; Bahwa tahun 2016 tetap diberlakukan UMSK 2015 sebelum ada pencabutan; Bahwa

UMSK tergantung dewan pengupahan melaksanakan atau tidak; Bahwa untuk UMSK 2016 belum ada pembahasan; Bahwa UMSK mulai pengusulan 2 Mei 2015, pembahasannya dimulai tahun2013; Bahwa setelah pengusulan Rekomendasi ke gubernur; Bahwa rekomendasi dari kesepakatan dari notulen; Bahwa perusahaan yang berada di Cilegon yaitu : perusahaan besar ada Halaman 73 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUNSRG 176, perusahaan sedang 342, dan perusahaan kecil ada 541; Bahwa tidak ada perusahaan yang