Bahwa Putusan Majelis mendasari hasil pemeriksaan dariBiddokes Polda DIY Nomor: R/270/VIII/2017/Biddokes pada hariSabtu tanggal 26 Agustus 2017 padahal terulis pada surattersebut pada point 8 menyatakan Bahwahasil pemeriksaan initidak dapat digunakan dalam kepentingan hukum/Non rojusticiaSedangkan Lembaga yang resmi sesuai Kep Menkes/194/Kepmenkes/SK/VI/2012 tanggal 15Juni2012 tentangpenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba Adalah BLKYogyakarta sehingga hasil pemeriksaan dari Biddokes Poldatidak

Bahwa putusan Majelis mengesampingkan KEPMENKESNomor :194/MENKES/SK/VI/2012 yang ditetapbkan padatanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkoba, bahwa Kep Menkes tersebut bukannyaHalaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 29K/BDG/PMTII/AD/V/2019.MenimbangMenimbangtidak beralasan, justru sangat menjunjung tinggi asas pradugatidak bersalah dan hak asasi manusia terlebin menyangkut nasibseseorang sehubungan penjatuhan hukuman,seyogyanya Majelistidak boleh mengesampingkan Kep Menkes

Keberatan Kesatu Penasehat Hukum Terdakwa yangpada intinya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanyamenyakinkan surat keterangan Biddokes Polda DIY Nomor:Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 29K/BDG/PMTIl/AD/IV/2019.R/270/VIII/2017/Biddokes pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus2017 Bahwa sihasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakandalam kepentingan hukum/Non rojusticia SedangkanLembaga yang resmi sesuai Kep Menkes/194/Kepmenkes/SK/V1I/2012 tanggal 15Juni2012 tentang penunjukanLaboratorium Pemeriksaan

Menyatakan terdakwa AAL JIPY ORLANDO Alias JIPY Bin HARIYADI tidakterbukti bersalan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menkes RINo.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikasebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;2.

Menyatakan terdakwa AAL JIPY ORLANDO Alias JIPY Bin HARIYADIterbukti bersalan melakukan tindak pidana Menyalahgunakan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1)huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika joPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair;4.

TeguhPrinmono,M.H, Ibnu Sutarto,ST, Eko Fery Prasetyo Ssi dengan hasilkesimpulan : Setelan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan barang bukti:BB2391/2019/NNF berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun0,00730 gram;adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dan senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 tahun

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes RI No.50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN WngSUBSIDIAIR :w Bahwa terdakwa terdakwa AAL JIPY ORLANDO Alias JIPY BinHARIYADI, pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar jam 14.30 Wib atausetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April

Prasetyo Ssi dengan hasilkesimpulan : Setelan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan barang bukti:halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN WngBB2391/2019/NNF berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun0,00730 gram;adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dan senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Djoelham juga mendapat alokasi Dana LuncuranProgram Jamkesmas tahap lanjutan yaitu : berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 4384/MENKES/SK/VI/2009 pada tanggal18 Juni 2009 Dana Tahap Kedua sebesar Rp1.588.733.000,00 (satumiliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga riburupiah), lalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :713/MENKES/ SK/IX/2009 pada tanggal 01 September 2009 Dana TahapKetiga sebesar Rp932.965.000,00 (sembilan ratus tiga

Djoelham juga mendapat alokasi Dana LuncuranProgram Jamkesmas tahap lanjutan yaitu : berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 434/MENKES/SK/VI/2009 pada tanggal 18Juni 2009 Dana Tahap Kedua sebesar Rp1.588.733.000,00 (satu miliarlima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga riburupiah), lalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :713/MENKES/ SK/IX/2009 pada tanggal 01 September 2009 Dana TahapKetiga sebesar Rp932.965.000,00 (sembilan ratus tiga

DjoelhamBinjai tidak sesuai dengan aturan Jamkesmas yaitu Keputusan MenteriKesehatan RI No. 316/Menkes/SK/V/2009, dan Keputusan MenteriKesehatan RI No. 686/Menkes/SK/VI/2010, masingmasing tentangPedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan jugadengan aturan keuangan yang berlaku.

Keputusan MenteriKesehatan RI No. 686/Menkes/SK/VI/2010, tentang PedomanPelaksanaan ProgramJaminan KesehatanMasyarakat yang menyebutkanantara lain:a. Dana PelayananKesehatan adalah danayang langsungHal. 57 dari 82 hal. Put.

No. 408 K/Pid.Sus/201474ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga riburupiah), lalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 713/MENKES/SK/IX/2009 pada tanggal 01 September2009 Dana Tahap Ketiga sebesar Rp932.965.000,00 (sembilanratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima riburupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 1006/ MENKES/SK/XI/ 2009 pada tanggal 12 November2009 Dana Tahap Keempat sebesar Rp1.903.547.000,00 (satumiliar

terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 146dalam peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika).

terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 146dalam Peraturan Menkes Ri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Agus Prasetiyo Als Plentis Bin Syakur pada hariJumat tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaktidaknya

terdaftar dalam golongan (Satu) nomorurut 146 dalam peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika).

terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 146dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.

terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 146dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baikTerdakwa

2021tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti denganSurat Pengantar Nomor : B/274/V/KES.1.2/2021/Resnarkoba tanggal 27 Mei2021 milik terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm)SLAMET RIYANTO berupa : 11 (Sebelas) butir tablet warna kuning berlogo mf mengandungTrihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G; 1 (Satu) butir tablet kKemasan warna hijau bertuliskan Methylphenidate Hclmengandung Metilfenidat terdaftar dalam Golongan II nomor urut 2dalam Peraturan Menkes

lampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine UrusanKedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/05/V/2021/Urkestanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :sample urine terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm)SLAMET RIYANTO adalah benar Positif didapatkan kandunganAmphetamine (AMP) terdaftar dalam Golongan nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine UrusanKedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/05/V/2021/Urkestanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :sample urine terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm)Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)SLAMET RIYANTO adalah benar Positif didapatkan kandunganAmphetamine (AMP) terdaftar dalam Golongan nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes

Hal ini sesuai dengan pasal 3ayat (1) dan (2)sertapasal 4 ayat (1) Permenkes RI nomor 1176/Menkes/Per/V1I/2010 tentang Notifikasi Kosmetika;Bahwa Persyaratan Dalam permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010tentang Notifikasi Kosmetika pasal 5 syaratnya harus memenuhipersyaratan keamanan, bahan, penandaan dan klaim dan harus dibuatdengan menerapkan Cara Produksi Kosmetika yang Baik;Bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar/nomor notifikasi terhadapsediaan farmasi (kosmetika) adalan Kepala BPOM RI, dasar

hukumjawaban tersebut adalah Permenkes RI No. 11/76/Menkes/Per/VII/2010tentang Notifikasi Kosmetika;Bahwa Permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika, pemohon mengajukan permohonan pendaftaranproduk/notifikasi ke Kepala BPOM RI dengan mengisi formulir secaraelektronik melalui website BPOM RI;Bahwa setelah kosmetika mendapatkan nomor notifikasi, maka nomortersebut harus dicantumkan pada kemasan produk sesuai pasal 7 ayat 1Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

RepublikIndonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik;Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN PtkBahwa masa berlaku notifikasi adalah 3 tahun dan dapat diperbaharui:Bahwa sesuai pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan, bahwa semua jenis sediaan farmasi (obat, bahan obat, obattradisional, kosmetika) hanya dapat diedarkan setelan mendapat jjinedar;Bahwa permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika pasal 5 syaratnya harus

memenuhi persyaratan keamanan,bahan, penandaan dan klaim dan harus dibuat dengan menerapkan CaraProduksi Kosmetika yang baik;Bahwa permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika pasal 3, setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelahmemiliki izin edar kecuali kosmetika yang digunakan untuk penelitian dansampel kosmetika untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidakdiperjual belikan;Bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar/nomor notifikasi terhadapsediaan farmasi (kosmetika)

adalan Kepala BPOM RI, dasar hukumjawaban tersebut adalan Permenkes RI No. 11/76/Menkes/Per/VII/2010tentang Notifikasi Kosmetika;Bahwa barang berupa:1. 14 (empat belas) pcs Alkohol Clariderm19 ( Sembilan belas ) Pcs Cream Yu chun mei3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Siang3 ( tiga ) Pcs Cream Cai Mei Malam20 (dua Puluh) Pcs Cream Collagen6 (enam) Pcs Cream Collagen Malam12 (dua belas) Pcs Cream LabelaONO aA fF WN7 (tujuh) Pcs Craem Polos9. 25 (dua puluh lima) Pcs Cream Dr Warna Pink10. 27 (dua puluh tujuh

suatu waktudalam tahun 2018 bertempat di Desa Sedayu RT. 001 RW. 002, KecamatanGemuh, Kabupaten Kendal, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, tanpa hakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan dalam bentuk bukan tanaman berupa pil warna putih berlogo LL(Karisoprodol terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 146 dalamPeraturan Menkes

l terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut146 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Adi Samsul Maarif Bin Zaenudin pada hari Sabtutanggal 10 Maret 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya

terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 146dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut:Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat/pil warna putih berlogoLL (trihexyphenidyl) hasil membeli dari Sdr.

l terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut146 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baikTerdakwa

terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 146(seratus empat puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndangRI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta mengandungTrihexyphenedyl dan Kafeina;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap faktafakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTerdakwa telah menjual Narkotika Golongan berupa obat/pil warna putihberlogo LL yang mengandung

Leaderle tidak memperpanjang izin edar di BPOMRI,yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/V1/2011 yang diberi yin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang

Keras; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksud Pasal 106huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusHalaman 9 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN Tigmempunyai nomor pendaftaran / izin edar, serta diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenangan mengedarkansejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalam perkara pidana ini,dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku bersalah

Leaderle tidak memperpanjang izinedar di BPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar

/SK/Il/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri ijin untuk mendistibusikan/menjual/menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ; Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DinasKesehatan di beri Wewenangnya memberikan perijinan dan pembinaan,pengendalian dan pengawasan

/SK/Il/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri ijin untuk mendistibusikan/menjual/menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ; Bahwa benar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DinasKesehatan di beri Wewenangnya memberikan perijinan dan pembinaan,pengendalian

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan

/2019/PN TlgMenimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksioleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yang berartitablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesualdengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jjin untukmenjual atau mengedarkan pil dobel L tersebut ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa membeli pil dobel L dariBoby dan Sakran serta

Leaderle tidak memperpanjang ijin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa ijin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Pengobatan, Dokter,Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / ijin edar, sertadiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan Gtersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalamperkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa Terdakwa dan saksisaksi mengenali dan membenarkan barang

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa ijin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

Terdakwa menjualobat tersebut tanpa ijin dengan cara menunggu pembeli dirumahnya tanpamenerima resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor889/MENKES/ PER/ V/ 2011;Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.

Rtamenerima resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor889/MENKES/ PER/ V/ 2011; Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zenith warna putihdengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya, telahdisisinkan sebagian untuk pengujian laboratorium Badan PemeriksaanObat dan Makanan Banjarmasin dengan hasil Laporan pengujian dariBadan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan nomorsurat: LP.NAR.K.16.0039

Terdakwa menjualobat tersebut tanpa ijin dengan cara menunggu pembeli dirumahnya tanpamenerima resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor889/MENKES/ PER/ V/ 2011;Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zenith warna putihdengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya, telahdisisinkan sebagian untuk pengujian laboratorium Badan PemeriksaanObat dan Makanan Banjarmasin dengan hasil Laporan pengujian

dan melanjutkan profesi Apoteker lulus tahun1993;Bahwa Ahli sekarang bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab.Tapin;Bahwa ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuaidengan Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (8) Undang undang Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan dan PERMENKES RI Nomor 889 / MENKES

/ PER / V / 2011, tentang Registrasi, IzinPraktik dan ijin kerja Tenaga Kefarmasian (Bab V bagiankesatu pasal 17 ayat 1 dan 2).Bahwa ahli menerangkan tidak semua orang diperbolehkan melakukankefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, syarat danHalaman 14 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Rtaketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES RINomor 889 / MENKES / PER / V / 2011 tentang registrasi, izin praktikdan izin kerja tenaga kefarmasian ;Bahwa ahli menerangkan untuk

dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.386 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

Surabaya,tertanggal 5 Mei 2017;> Bahwa benar tablet putih berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidakdiproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/2017/PN Tlg.Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dansejak tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM,yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsudan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V V201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus denganResep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataumengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat

setelah dibuka kemudian diberi nomorbarang bukti, BB3948/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastikklip warna silver berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun1,02987 gram disita dari saksi Egi Mahadika Alias Egi , setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti nomor BB 3948/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam golongan (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes

1 (satu) bungkus plastik kliphalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pw.warna silver berisi itrisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,52143gram disita dari Anmad Basroh Alias Basroh Bin Mad Maksum, setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanbahwa barang bukti nomor BB 3951/2020/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) Nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

setelan dibuka kemudian diberi nomorbarang bukti, BB3948/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klipwarna Silver berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,02987gram disita dari saksi Egi Mahadika Alias Egi , setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti nomor BB 3948/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam golongan (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes

kemudian diberi nomorbarang bukti, BB3951/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klipwarna silver berisi itrisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,52143gram disita dari Anmad Basroh Alias Basroh Bin Mad Maksum, setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanbahwa barang bukti nomor BB 3951/2020/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) Nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

Mahardika dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris KriminalistikDisimpulkan BB3951/2020/NNF dan BB3951/2020/NNF berupa irisan dauntersebut di atas mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam Golongan (Satu) Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwamemiliki

kertas warna putin berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,356 gram .Setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanBB4781/2018/NNF (A) berupa irisan daun dalam linting rokokdan BB4782/2018/NNF (B) berupa irisan daun dalam puntungrokok dan BB4782/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 88 dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95 dalamPeraturan Menkes

berupa 1 bungkus plastik didalamnya terdakwapat 5 linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,422 gram .Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 30/PID.SUS/2019/PT YYKSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB4786/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FluorcoADBFUBAMBterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 88 dan mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes

rokok berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 0,068 gram dan tersimpan bungkus rokok GudangGaramSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB4783/2018/NNF berupa irisan daun dalam lintingrokok, BB4784/2018/NNF berupa irisan daun dan BB4785/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 88 dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95 dalamPeraturan Menkes

Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.Atau :Kedua :Bahwa terdakwa Bonaventura Digyan Cahya Kusuma Als Cahyopada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 04.00 WIB atau padawaktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa diKebonagung RT.03 RW.31, Kel. Tridadi, Kec.Sleman, Kab.

BB4782/2018/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan daun 1,331 gramPerbuatan terdakwa Bonaventura Digyan Cahya Kusuma Als Cahyotersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.Atau :Ketiga :Bahwa terdakwa Bonaventura Digyan Cahya Kusuma Als Cahyo ,pada hari

Putusan Nomor 56K/PM.III12/AL/III/2019Badan Reserse Kriminal Polri PuslabforCabang Surabaya Nomor 0903/NNF/2015tanggal 11 Februari 2015 adalah alat buktisurat yang sah dibuat/dikeluarkan olehlembaga resmi yang diberi wewenang untukmelakukan pengujian narkoba berdasarkanSurat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes/SK/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium pemeriksaan narkotika danpsikotropika projustitia.Bahwa pidana yang dituntut Oditur Militerdengan pidana

Danberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentangPetunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotikadan Psikotropika Projustitia ada persyaratanadministrasi penerimaan barang bukti ke laboratoriumyang harus ditepati yaitu:a.

Bahwa alat bukti surat yang diajukan olehTerdakwa Nomor 0903/NNF/2015 tanggal 11Februari 2015 alat bukti surat yang sahdibuat/dikeluarkan oleh lembaga resmi yangdiberi wewenang untuk melakukan pengujiannarkoba berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang penunjukan laboratorium pemeriksaannarkotika dan psikotropika projustitia besertalampirannya.g.

Putusan Nomor 56K/PM.III12/AL/III/2019diberi wewenang untuk melakukan pengujiannarkoba berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/2012 tanggal 15 Juni 2012namun caranya tidak sesuai prosedurKeputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009tentang Petunjuk Teknis LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia adanya batas waktu tertentu dalampenerimaan sampel yang akan diuji dilaboratorium dan beberapa persyaratanadministrasi

Putusan Nomor 56K/PM.III12/AL/III/2019Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 194/Menkes/SK/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium pemeriksaannarkotika dan psikotropika projustitia namunpelaksanaannya tidak sesuai Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009tentang Petunjuk Teknis LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia menyatakan salah satu persyaratanadministrasi penerimaan barang bukti kelaboratorium

LAB : 156 / NNF /2019, tanggal 22 Desember 2019, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3(tiga) linting rokok masingmasing berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,20863 gram + Ugs : 0,00004 gram dan mengandungsenyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa Terdakwa

Tanggal22 Desember 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) linting rokokmasingmasing berisi irisan daun dengan serat bersin keseluruhan irisan daun0,20863 gram + U95 : 0,00004 gram dan mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan (Satu) Nomor urut 95(sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika;halaman 11 dari 20 Putusan No. 34

Tanggal 22 Desember 2019 menyimpulkan bahwa barang buktiberupa 3 (tiga) linting rokok masingmasing berisi irisan daun dengan serat bersihkeseluruhan irisan daun 0,20863 gram + U95 : 0,00004 gram dan mengandungsenyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis

., dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut; Bahwa sesuai UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandefinisi Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetika: Bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11/76/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 ayat (1)Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakanpada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, Kuku, bibir dan organgenital bagian luar) atau gigi

Dalam hal ini untuk kosmetika berupa notifikasi, sesualPasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri KesehatanRI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika; Bahwa adanya izin edar pada sediaan farmasi adalah untuk memberikanjaminan keamanan, khasiat dan mutu pada sediaan farmasi; Bahwa yang berwenang menerbitkan izin edar sediaan farmasi dalam hal ininotifikasi kosmetika adalah Kepala Badan POM, sesuai dengan Pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176

/MENKES/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika; Bahwa untuk mendapatkan izin edar maka kosmetika yang dinotifikasi harusdibuat dengan menerapkan Cara Produksi Kosmetika yang Baik danmemenuhi persyaratan teknis meliputi persyaratan kKeamanan, bahan,penandaan dan klaim, sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan MenteriHalaman 6 dari 13 Putusan No.862/Pid.Sus/2020/PN PtkKesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang NotifikasiKosmetika; Bahwa sediaan farmasi yang mempunyai izin edar/ persetujuan

Dalam hal inikosmetika mempunyai masa berlaku notifikasi adalah 3 tahun dan dapatdiperbaharui, sesuai Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Bahwa setiap kosmetika yang sudah ternotifikasi wajib mencantumkan nomornotifikasi pada kemasannya, diawali dengan 2 (dua) huruf dan diikuti oleh 11(sebelas) digit angka, contohnya NX 12345678901.

,MKes., yang selanjutnyadibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Bahwa tindakan terdakwa melakukan pemeriksaan bagian vagina pasienperempuan sudah merupakan wewenang dari seorang perawat yangmelaksanakan praktek mandiri karena tindakan tersebut sama dengan tindakanswap vagina dan tindakan tersebut sudah termasuk katagori tindakan AsuhanKeperawatan pada tahap pengkajian dengan teknik Palpasi berdasarkan Pasal 8Permenkes RI Nomor.HK 02.02/MENKES/148/I/2010 tentang ljin DanPenyelenggaraan Praktek

HK.02.02/Menkes/148/I/2010 Izin danPenyelengaraan Praktik Perawat. Secara lengkap bunyi ketentuan Pasal 51 KUHPadalah sebagai berikut : Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakanperintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana,sehingga dengan demikian, unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam pasal aquo, yang secara khusus diterapkan dan dikenakan terhadap Sdr.

,M.Kes, bahwaTerdakwa Sustiyanto, Amd.Kep adalah seorang perawat yang melaksanakan40praktek mandiri, maka berdasarkan Pasal 8 Permenkes RI Nomor HK. 02.02/MENKES/148/1/2010 tentang Ijin Dan Penyelenggaraan Praktek Perawat, terdakwaberwenang melakukan pemeriksaan bagian vagina termasuk tindakan swapvagina pasien perempuan karena tindakan tersebut termasuk katagori tindakanAsuhan Keperawatan pada tahap pengkajian dengan teknik Palpasi (meraba/menyentuh).

Kemudian dikaitkandengan praktek keperawatan, mengenai informed concent telah diatur dalamPermenkes RI Nomor HK 02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin DanPenyelenggaraan Praktek Perawat, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan;Dalam melaksanakan praktek, perawat wajib untuk; a. Menghormati hak pasien, b.Melakukan rujukan, c. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundangundangan, d. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/klien danpelayanan yang dibutuhkan, e.

Bahwa dalam Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor: 585/men.Kes/Per/IX/1989 tentangPersetujuan Tindakan Medik, yang telah dicabut dan diganti dengan PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/lii/2008 TentangPersetujuan Tindakan Kedokteran dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1dinyatakan bahwa; a.

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi iin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar, sertadiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar Gdalam perkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi Terdakwa;Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku bersalah

Leaderle tidak memperpanjang izinedar di BPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/V1/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar

dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat knususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftar Gyakni obat keras

berkas Penyidik);Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dansejak tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM,yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsudan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V 1/2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus denganResep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataumengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat