Selanjutnya terdakwa serta barangbuktinya dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna dilakukan Penyelidikanlebih lanjut.Bahwa akibat pernbuatan terdakwa tesebut, Negara yang dirugikan dalam hal iniSAMSAT dan Dispenda mengalami kerugian materi atau uang yang jumlahnyasekitar Rp.1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) pertahunnya.Perbuatan tedakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2)KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengertidan

Selanjutnya terdakwa serta barang5buktinya dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna dilakukan Penyelidikanlebih lanjut.Bahwa akibat pernbuatan terdakwa tesebut, Negara yang dirugikan dalam hal iniSAMSAT dan Dispenda mengalami kerugian materi atau uang yang jumlahnyasekitar Rp.1.400.000, pertahunnya.

KabupatenMojokerto, dan menemukan barang bukti berupa (satu) unit truk mobil NopolS9705QA dengan Noka MHCNKR66LSC000930, Nosin W950930, 2 (dua)STNK kendaraan Nopol S9705QA yang diduga palsu dan STNK NopolS8230UF, (satu) kunci ramor, (satu) eksemplar Buku Uji Bekala yangditerbitkan di Mojokerto dan 3 (tiga) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/7BBNKB dan SWLDKLJJ No.08709697, No.08709697, No.02951704 danNo.11340608.Bahwa akibat pernbuatan terdakwa tesebut, Negara yang dirugikan dalam hal iniSAMSAT dan Dispenda

Sinarta.SPMU No.797/BT/2003 tanggal 10 Desember 2003 untuk PembayaranLunas Cetakan Benda Berharga Keperluan Dispenda, Dinas Pertanian,Setdakota, Rumah Sakit Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Perindag, DinasKebersihan Kota P.Siantar TA.2003 sebesar Rp.49.051.750, an.JHONRAY P.SARAGIHH, SE / CV.Sinarta.SPMU No.798/BT/2003 tanggal 10 Desember 2003 untuk PembayaranLunas Cetakan Benda Berharga Keperluan BP.Perparkiran, BP.Terminal,Dinas Perhubungan, Dinas PU Kota P.Siantar TA.2003 sebesarRp.53.063.250, an.JHON

Barat danBP.Perparkiran Kota P.Siantar TA.2003 sebesar Rp.19.159.850,an.JHON RAY SARAGIH, SE, Dir.CV.Sinarta.SPMU No.634/BS/2003 tanggal 14 November 2003 untuk Pemberian UangUntuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Belanja Perjalanan Dinas DispendaKota P.Siantar Buat Triwulan II dan Ill TA.2003 sebesar Rp.90.000.000,an.SERIATY PASARIBU, Bendahara Rutin Dispenda.SPMU No.946/BS/2003 tanggal 30 Desember 2003 untuk Pemberian UangUntuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Biaya Perjalanan Dinas LapanganKeperluan Dispenda

SPMU No.946/BS/2003 tanggal 30 Desember 2003 untuk Pemberian UangUntuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Biaya Perjalanan Dinas LapanganKeperluan Dispenda Pemko Pematang siantar untuk Triwulan IV TA.2003sebesar Rp.10.000.000, yang dibayarkan kepada SERIATY PASARIBU,Selaku Bendahara Rutin Dispenda.e Bahwa pengambilan uang dengan membawa SPMU untuk bendabendaberharga yang sudah ditandatangani oleh Penyedia Barang an.JHONRAY P.SARAGIH, SE dilakukan oleh terdakwa EDITA NAPITUPULUsendiri yang jumlah uang sesuai

SPMU No.634/BS/2003 tanggal 14 November 2003 untuk Pemberian UangUntuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Belanja Perjalanan Dinas DispendaKota Pematang Siantar Buat Triwulan Il dan Ill TA.2003 sebesar21Rp.90.000.000, yang dibayarkan kepada SERIATY PASARIBU, SelakuBendahara Rutin Dispenda..

SPMU No.946/BS/2003 tanggal 30 Desember 2003 untuk Pemberian UangUntuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Biaya Perjalanan Dinas LapanganKeperluan Dispenda Pemko Pematang siantar untuk Triwulan IV TA.2003sebesar Rp.10.000.000, yang dibayarkan kepada SERIATY PASARIBU,Selaku Bendahara Rutin Dispenda.e Bahwa saksi Efendi Maulana Harahap telah melakukan pembayaransesuai dengan SPMU masing masing :.

) berkepentingan kepadaBadan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) untukmengetahui data jumlah menara di kabupaten Muara Enim, untukmenetapkan jumlah besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)menara tersebut;Bahwa Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tidak pernah memintadata jumlah IMB menara tersebut dari BPMPT dan sebaliknya BPMTtidak pernah pula mengirim data IMB menara kepada DispendaKabupaten Muara Enim.

PlgIMB menara tersebut, masih diperlukan NJOP SPPT PBB P2 yangdikeluarkan Dispenda;Bahwa prosedur selanjutnya, Dispenda mengirimkan surat yang berisi datajumlah SPPT PBB P2 menara telekomunikasi kepada Kominfo barulahkominfo dapat menerbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) untukmenara telekomunikasi tersebut;Bahwa sampai dengan sekarang, data 40 (empat puluh) Izin MendirikanBangunan (IMB) yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu (BPMPT) tersebut, belum diterbitkan SPPT

Penetapan retribusi hanya bisa dibuatkalau ada NJOP PBB dari Dispenda sebagai dasar penetapan danperhitungan retribusi.

Selanjutnya, kepada perusahaan provider (pemilik) menaratelekomunikasi dikenakan pula kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunanmenara telekomunikasi yang ditetapbkan oleh Dinas Pendapatan Daerah(Dispenda) Kabupaten Muara Enim, yang mana di dalam Surat PemberitahuanPajak Terhutang (SPPT) PBB Menara Telekomunikasi tersebut adamencantumkan Nilai Jual Objek Pajak.

Ill) dalam rangkamenjalankan tugasnya untuk melakukan pemungutan retribusi pengendalianmenara telekomunikasi sudah berupaya mencari data dengan mengirimkansurat kepada BPMT dan kepada Dispenda serta sudah bekerjasamamenggunakan jasa konsultansi dengan pihak ketiga PT.

Ciska Brand;- Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dispenda an. Ciska Brand;Dikembalikan kepada Saksi Ciska Brand;5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Ciska Brand; Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dispenda An. Ciska Brand;Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Ciska Brand;4.

Ciska Brand; Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dispenda an.

Ciska Brand; Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dispenda an. Ciska Brand;Dikembalikan kepada Saksi Ciska Brand;.

Umumnya badan hukum hotel atau restoran itu berbentukperseroan terbatas;Bahwa setahu saksi selama ini Hotel Mutiara telah disiplin dalampembayaran pajaknya, dan tidak pernah kena pinalti denda;Bahwa Dispenda Kota Ambon pernah melakukan survey terhadap objekobjek yang kena, pajak yaitu, kepada hotelhotel dan restoranrestoran, namun tidak dilakukan setiap bulan.

Survey dilakukan lebihkepada sasaran hotel dan/atau restoran yang dicurigai tidak patutatau tidak disiplin dalam penyetoran pajaknya;Bahwa adapun yang menjadi indikator hotel atau restoran yang dicurigaiitu, misalnya hotel atau restoran yang nampaknya ramaipengunjung (laris dalam penjualannya) tetapi kurang di dalammeyetorkan pajaknya, kepada, Dispenda, Kota Ambon;Bahwa setahu saksi Hotel Mutiara tidak pernah yang termasuk menjadihotel yang dicurigai oleh Dispenda, karena telah disiplin dalam membayarpajaknya.Bahwa

Karena, data yang bertahun 1984sampai dengan 2008 kantor Dispenda Kota Ambon pencatatannya masihbersifat manual dan belum menggunakan komputer. Selain itu kantorjuga berkali kali pindah ruangan sehingga sulit untuk memberikan datayang diminta tersebut;Bahwa pada tahun 2014 sampai sekarang Kota Ambon dan sekitarnyasering di datangi tamutamu penting dari luar baik yang berkaitan denganpariwisata, kenegaraan dan urusan yang lainnya.

Sehubungan denganpemasukan pajaknya, maka terhadap eveneven itu biasanya pihakpanitia penyelenggara berkoordinasi dengan Dispenda. Kota Ambontentang tamutamu yang menginap di hotel mana di kota Ambon ini.Setelah selesai even atau acara itu kemudian pihak Dispenda melaku kanevaluasi tentang penyetoran pajak hotel dan restorannya. Menurut saksiterhadap hal itu selama ini jarang ada masalah;Bahwa mengenai struktur organisasi perusahaan (Badan Hokum) HotelMutiara, saksi tidak tahu hal itu.

Begitu pula Kepala Dinas Dispenda,yang diketahuinya hanya pajak yang di setor saja;Bahwa jika terjadi masalah menyangkut hotel atau restoran itu, makayang dimintai pertanggungjawabannya adalah perusahaannya;Bahwa hubungan perpajakan antara daerah Kabupaten/Kota denganProvinsi, bahwa masingmasing punya objek pungutan pajak sendirisendiri.

Juli 2008;Usulan Kegiatan Untuk Mendapatkan SPD TU Nomor.1697/SP.BL1.20.05/2008 Kantor BPKD Kab Kukar;Buku Kas Umum tg 31 Juli 2008;Buku Kas umum tgl 31 Desember 2008;Surat Inspektorat Pemkab Kukar Nomor: Itkab700/005/1/2010Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penyaluran danPenerimaan Dana Perimbangan T.A 2006 dan Smt I T.A 2007 padaPemkab Kukar;Surat Bupati Kukar Nomor : Bawaskab700/205/V/2008 Perihal TindakLanjut LHP BPK RI atas Dana Perimbangan TA 2006 dan Semester ITA 2007;Surat Dispenda

Nomor: DPD52/D/II/2010 Perihal Temuan HasilPemeriksaan BPK RI;Surat Dispenda Nomor: DPD188/pbb/III/2010 Perihal NomorRekening Kas Daerah;Surat Dispenda Nomor: DPD1550/A2/XII/2009 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS;179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.23Surat Dispenda Nomor: DPD373/A2/III/2010 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS II;Surat Dispenda Nomor: DPD1546/A2/XII/2009 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS Ke I;Surat Dispenda tgl 31 Desember 2009 mengenai Tanggapan Temuanatas

SP.BL1.20.05/2008 Kantor BPKD Kab Kukar;Buku Kas Umum tgl 31 Juli 2008;Buku Kas umum tgl 31 Desember 2008;Surat Inspektorat Pemkab Kukar Nomor: Itkab700/005/1/2010Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penyaluran danPenerimaan Dana Perimbangan T.A 2006 dan Smt I T.A 2007 padaPemkab Kukar;175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.63Surat Bupati Kukar Nomor : Bawaskab700/205/V/2008 Perihal TindakLanjut LHP BPK RI atas Dana Perimbangan TA 2006 dan Semester ITA 2007;Surat Dispenda

Nomor: DPD52/D/II/2010 Perihal Temuan HasilPemeriksaan BPK RI;Surat Dispenda Nomor: DPD188/pbb/III/2010 Perihal NomorRekening Kas Daerah;Surat Dispenda Nomor: DPD1550/A2/XII/2009 Perihal SuratTeguran Disiplin PNS;Surat Dispenda Nomor: DPD373/A2/III/2010 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS II;Surat Dispenda Nomor: DPD1546/A2/XII/2009 Perihal SuratTeguran Disiplin PNS Ke I;Surat Dispenda tgl 31 Desember 2009 mengenai Tanggapan Temuanatas pemeriksaan Tim BPK RI Perwakilan Kaltim;Tanda Terima Surat Keluar

Nomor: DPD52/D/II/2010 Perihal Temuan HasilPemeriksaan BPK RI;Surat Dispenda Nomor: DPD188/pbb/III/2010 Perihal NomorRekening Kas Daerah;Surat Dispenda Nomor: DPD1550/A2/XII/2009 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS;Surat Dispenda Nomor: DPD373/A2/III/2010 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS II;Surat Dispenda Nomor: DPD1546/A2/XII/2009 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS Ke I;Surat Dispenda tgl 31 Desember 2009 mengenai Tanggapan Temuanatas pemeriksaan Tim BPK RI Perwakilan Kaltim;Tanda Terima Surat Keluar

Bukti surat Pemohon Kasasi semula Pembanding/Turut Tergugat yang tidakdipertimbangakan oleh Majelis Hakim adalah:1) Foto copy Surat Ijin Mengerjakan (menggarap) Tanah Nomor:503/68/Dispenda, tanggal 17 Maret 2008 diberi tanda T.T2;2) Foto copy Surat Ijin Mengerjakan (menggarap) Tanah Nomor:503/366/Dispenda, tanggal 17 Maret 2013 diberi tanda T.T3;Dalam Surat Ijin Mengerjakan (menggarap) tanah Nomor:503/68/Dispenda maupun Nomor: 503/366/Dispenda tercantum CatuPekaseh yang menurut keterangan saksi Nyoman

KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48551/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1878/02/Dispenda

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46551/PP/M.XI11/04/2013, yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013;MENGADILI SENDIRIMembatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48551/PP/M.X11/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang menyatakan menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1878/02/Dispenda tanggal 03 Desember 2012, mengenaiPermohonan Keberatan atas Pengenaan PKB atas nama: PT NewmontNusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, Alamat

NGURAHPUDJADengan batasbatas :Sebelah Utara : Gusti Ngurah PudjaSebelah Timur : Gusti Ngurah PudjaSebelah Selatan : Gusti Ngurah PudjaSebelah Barat : ParitYang selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa 6Adalah Harta Peninggglan GUSTI NGURAH PUDJA (Almarhum), yangsampai Saat ini belum dibagi Waris.Pasal 2Bahwa Pihak Kedua mengakui tanahtanah sengketa dalam PerkaraNomor : 01/Pdt.G/2019/PN/Gin Peninggalan GUSTINGURAH PUDJA(Almarhum), Pihak Kedua telah mengajukan Permohonan ke Kantor DinasPendapatan Daerah (DISPENDA

GinPerdata Nomor : 01/Pdt.G/2019/PN Gin dengan jalan Perdamaian dan dibuatdalam bentuk Akta Perdamaian (Akta Van Dading).Pasal 4Bahwa Pihak Kedua akan mencabut dan / atau membatalkan SuratPermohonan Perubahan SPPT Tanggal : 25 Mei 2018, masing masing denganNomor Pelayanan : 2018.0014.200, 2018.0014.199, dan 2018 0015 001 atastanah sengketa 2, 5 dan 6 dari atas nama GUSTI NGURAH PUDJA(Almarhum) menjadi atas nama Pihak Kedua, yang telah diajukan oleh PihakKedua Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA

Bidang Tanah Pertama dengan batasbatas dan ukuran sebagai berikut :Timur berbatasan dengan tanah Kantor Koramil dahulu KecamatanKelapa Lima sekarang Kecamatan Kota Lama dan sebagian bangunanbaru Rumah Sakit (masih termasuk dalam bidang tanah sengketayang akan digugat kemudian) dengan ukuran 102,60 m;Barat berbatasan dengan tanah Kantor Dispenda, (masih termasukdalam bidang tanah sengketa yang akan digugat kemudian) denganukuran 102,60 m;Utara berbatasan dengan tanah kosong depan rumah sakit tipe

masih termasuk dalam bidang tanah sengketa yang akan digugatkemudian) dengan ukuran 85,60 m;Barat berbatasan dengan tanah Boborina bersambung dengan tanahFerdinan Kedu (masih termasuk dalam bidang tanah sengketa yangakan digugat kemudian) dengan ukuran 37 m yang sudah digusur jugaoleh Tergugat ;Utara berbatasan dengan tanah Kantor Koramil dengan ukuran 75 m(masih termasuk dalam bidang tanah sengketa yang akan digugatkemudian) dan tanh sengketa bidang pertama dengan ukuran 63 mdan bersambung tanah Dispenda

Bidang Tanah Pertama:Bidang tanah sengketa pertama yang di kuasai Tergugat denganbatasbatas dan ukuran sebagai berikut :e Timur berbatasan dengan tanah Kantor Koramil dahulu KecamatanKelapa Lima sekarang Kecamatan Kota Lama dan sebagianbangunan baru Rumah Sakit (masih termasuk dalam bidang tanahsengketa yang akan digugat kemudian) dengan ukuran 102,60 m;e Barat berbatasan dengan tanah Kantor Dispenda (masih termasukdalam bidang tanah sengketa yang akan digugat kemudian) denganukuran 102,60 m;e Utara

Bidang Tanah PertamaBidang tanah sengketa pertama dikuasai oleh Tergugat dengan batasbatas dan ukuran sebagai berikut :e Timur berbatasan dengan tanah Kantor Koramil dahulu KecamatanKelapa Lima sekarang Kecamatan Kota Lama dan sebagian bangunanbaru Rumah Sakit dengan ukuran 102,60 m ;e Barat berbatasan dengan tanah Kantor Dispenda dengan ukuran102,60 m;e Utara berbatasan dengan tanah kosong depan rumah sakit denganukuran 63 m;e Selatan berbatasan dengan tanah sengketa bidang kedua denganukuran 63

Nomor 2822 K/Pdt/2013e Timur berbatasan dengan Jalan Inaboi, bersambung denganPolsekta dahulu Kecamatan kelapa Lima sekarang KecamatanKota Lama dengan ukuran 85,60 m;e Barat berbatasan dengan tanah Boborina bersambung dengantanah Ferdinan Kedu dengan ukuran 37 m;e Utara berbatasan dengan tanah Kantor Koramil dengan ukuran 75M dan tanah sengketa bidang tiga dengan ukuran 63 m danbersambung dengan tanah Dispenda dengan ukuran 19 m;e Selatan berbatasan dengan tanah Imanuel tabun dengan ukuran 4(empat

Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) PPJB dan Adendum pembelian tanah dari Notaris IRAWATI JALESPERDANI, SH ; 1 Bandel copy legalisir bukti penerimaan uang oleh Terdakwa NOORILAHI ; 1 (satu) lembar copy pembayaran BPHTB palsu ; 1 (satu) Bandel copy putusan PTUN ; Surat keterangan lurah Pondok Cabe Udik ; Surat Keterangan dari PTUN Serang ; Surat keterangan dari Dispenda Tangerang Selatan ;

Cabe Surat keterangan dari PTUN Serang Surat keterangan dari Dispenda Tangerang Selatan Surat keterangan dari Bank BJUB Cab.

dijatuhkan ;Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) PPJB dan Adendum pembelian tanah dari Notaris IRAWATIJALESPERDANI, SH ; 1 Bandel copy legalisir bukti penerimaan uang oleh TerdakwaNOORILAHI ; 1 (satu) lembar copy pembayaran BPHTB palsu ;Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 103/PID/2017/PT BTN 1(satu) Bandel copy putusan PTUN ; Surat keterangan lurah Pondok Cabe Udik ; Surat Keterangan dari PTUN Serang ; Surat keterangan dari Dispenda

Menetapkan agar barang bukti berupa :1 (satu) PPJB dan Adendum pembelian tanah dari NotarisIRAWATI JALESPERDANI, SH ;1 Bandel copy legalisir bukti penerimaan uang oleh TerdakwaNOORILAHI ; 1 (satu) lembar copy pembayaran BPHTB palsu ; 1 (satu) Bandel copy putusan PTUN ; Surat keterangan lurah Pondok Cabe Udik ; Surat Keterangan dari PTUN Serang ; Surat keterangan dari Dispenda Tangerang Selatan ; Surat keterangan dari Bank BJB Cab.

K/KR/1965.tanggal 8 Juni 1966).Bahwa dari Fakta fakta yang terungkap di Persidangan uangretribusi karcis tidak pernah berada di tangan Terdakwa karena olehKepala UPTD langsung disetor Ke Dispenda dan yang bertugasmenagih uang retribusi dari sopir ada petugas khusus di lapanganselanjutnya menyetor ke Dispenda bukan oleh Terdakwa, tapidilakukan oleh petugas yang berwenang untuk itu, sehingga tidak adaperobuatan Terdakwa yang melawan hukum, dalam arti bertentangandengan UU atau bertentangan dengan kepatutan

Persidangan tidaksatupun bukti yang sah menurut hukum bahwa Terdakwa adamendapat untung dengan menggunakan uang sebesar Rp.551.501.000, dan tidak ada pula menguntungkan orang lain atausuatu koorporasi, kapan, dimana serta bagaimana cara Terdakwamelakukannya tidak pernah terungkap di Persidangan dansebagaimana keterangan semua saksi di Persidanganmenerangkan uang retribusi karcis yang didapat baik dari Posmaupun dari terminal tidak pernah diserahkan atau diterimaTerdakwa tapi langsung disetor ke Dispenda

harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyaikesengajaan (opzet) untuk melakukan perbuatan penyalahgunaanwewenang tersebut dan apakah memang Terdakwa menghendakidan mengetahui (met wille en wetens) bahwa perbuatan itudilarang tetapi tetap dilakukan.Bertitik tolak dari teori teori dan ketentuan hukum diatas danberdasarkan dari fakta fakta yang terungkap di Persidanganbahwa kewenangan untuk membagikan karcis dan menagih uangretribusi kepada para sopir kendaraan, Bus, Tronton, Truk, dllserta menyetor ke Dispenda

bukanlah wewenang Terdakwa tetapikewenangan Komandan regu/ Kepala Kelompok sertakewenangan Kepala UPTD (Rusli Lazim) untuk menyetorkan uangke Dispenda, sehingga tidak ada perbuatan penyalah gunaanwewenang yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menyebabkanNegara dirugikan.

tersebut adalah terdakwa.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui sejak tanggal 08 Juli 2013 yaitusetelah dilakukan audit oleh internal PT.Capella Medan dan dari hasil auditditemukan bahwa dana yang dikeluarkan dari Bilyet Giro untuk pembayaranpengurusan STNK tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh terdakwa, makasejak itulah diketahui bahwa terdakwa sengaja membuat laporan berupa nilaikasbon palsu dan data data mobil palsu dengan cara merubahnya, sehinggaanggaran biaya untuk pengurusan STNK ke Dispenda

Yang manatanggal 22 April 2013 saksi Ramlan menandtangani senilai Rp.453.449.400, dankasbon tertanggal 25 April 2013 saksi menandatangani senilai Rp.274.038.100,dan setelah itu saksi Kohan membuka bilyet giro yang telah ditandatanganiDirektur Pusat PT.Capella (bapak Sudjono Karim) untuk pembayaran pengurusanSTNK ke Dispenda padang sesuai dengan jumlah kasbon yang KOHAN buattersebut, maka saat itulah semua berkas transaksi diberikan kepada terdakwa,sedangkan selembar bilyet Giro tersebut dibaa KOHAN

ke bank BPD Padanguntuk dikliring ke rekening Dispenda Padang yaitu untuk pembayaran baiaypengurusan STNK unit unit tersebut.

Yang mana tanggal 22 April 2013 saksi Ramlan menandtangani senilaiRp.453.449.400, dan kasbon tertanggal 25 April 2013 saksi menandatangani senilaiRp.274.038.100, dan setelah itu saksi Kohan membuka bilyet giro yang telahditandatangani Direktur Pusat PT.Capella (bapak Sudjono Karim) untuk pembayaranpengurusan STNK ke Dispenda padang sesuai dengan jumlah kasbon yang KOHANbuat tersebut, maka saat itulah semua berkas transaksi diberikan kepada terdakwa,25sedangkan selembar bilyet Giro tersebut dibaa

KOHAN ke bank BPD Padang untukdikliring ke rekening Dispenda Padang yaitu untuk pembayaran baiay pengurusanSTNK unit unit tersebut.

Bahwa dengan tidak diumumkan lewat Koran Nasional pelaksanaan Lelangtersebut dan dengan Nilai Limit yang sangat rendah yang jauh dar Nilai JualObyek Pajak secara Pasar umum yang ditetapbkan DISPENDA KabupatenBojonegoro adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yangsangat merugikan PENGGUGAT ~ sehingga segala suratsurat/ risalahlelang maupun surat dalam bentuk apapun juga yang dikeluarkan olehTERGUGAT Ill adalah tidak sah dan cacat Hukum;.

Bahwa oleh karena Perbuatan PARA TERGUGAT sangat merugikanPENGGUGAT dan melanggar hak subyektif PENGGUGAT, maka sudahpatut dan sepantasnya bahwa PARA TERGUGAT untuk dihukummengembalikan Obyek Hak Tanggungan Kepada PENGGUGAT atausetidak tidaknya TERGUGAT membayar kekuangan Nilai Jual Obyek PajakHalaman 5 dari 14 Perkara Nomor 08/PDT/2018/PT SBY9.10.11.Secara Pasar yang ditetapbkan oleh DISPENDA Kabupaten Bojonegorokepada PENGGUGAT, yaitu sebesar Rp.300.000.000, ( Tiga Ratus jutarupiah ) kepada PENGGUGAT

LimitYang sangat Rendah adalah merugikan PENGGUGAT adalah perbuatanmelawan hukum;Menyatakan Meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek Hak TanggunganSertipikat Hak Milik No.394 / Kelurahan Ngrowo, seluas 53 M2 berikutBangunan ruko yang berdiri diatasnya yang tercatat atas nama PANNAYKUSTIAWAN yang terletak di Kelurahan Ngrowo Kecamatan BojonegoroKabupaten Bojonegoro yang telah dibeli oleh TERGUGAT ;Menghukum TERGUGAT untuk membayar kekuangan Nilai Jual ObyekPajak Secara Pasar yang ditetapbkan oleh DISPENDA

PUTUS ANNomor 0194/Pdt.G/2013/PA AGMBISMILLAHIRRAHM ANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah memutusperkara cerai gugat yang diajukan oleh : PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil di Dispenda Kabupaten Mukomuko,bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO,selanjutnya disebut Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 29

Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidangyang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor0194/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 16 Mei 2013 ternyata Tergugat telah dipanggildengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan olehsesuatu halangan yang sah menurut hukum;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dispenda

tangan dalam Surat Jual Beli tersebut ;Bahwa untuk Saudara Mat Toekiran sendiri, posisinya dipermasalahanini sebagai pembeli akhirnya menguasai tanah tersebut dan ditanamaibeberapa pohon ditanah tersebut ;Bahwa sebenarnya kemarin sudah ada saling proses melaporkan,tetapi di Saudara Mat Toekiran diwakili oleh anaknya Sumardi karenaSaudara Mat Toekiran sakit, setiap ada urusan ditolak oleh Polisikarena tidak membawa bukti apaapa yang dibawa hanya SPPT, yangsebenarnya ketika diurus oleh Pemohon ke Dispenda

dan saksi waktuHalaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Maditu juga ikut mengantar Pemohon ke Dispenda, SPPT tersebut bukanSPPT tanah tersebut dan yang satunya lagi Letter C yang digunakanjuga bulan Letter C tanah tersebut, dan sepengetahuan saksi waktu itukarena saksi juga sering ketemu, yang dibeli oleh Saudara MatToekiran tersebut sudah dijual ke pengembang, yang dijual kepengembang oleh Saudara Mat Toekiran tersebut adalah tanahSaudara Mat Toekiran sendiri bukan tanah yang disengketakan

ini,kebetulan Bapak Pemohon mendapat warisan selalu dibagi 4 (empat)dan yang kosong selalu bagian Bapaknya Pemohon karena BapaknyaPemohon sudah meninggal, kKemarin sudah saksi bantu saksi pernahmengurus ke Dispenda bahwa tanah tersebut belum ada pajaknya jadimasih kosong;Bahwa yang menguasai tanah dari Bapaknya Pemohon tersebutsaudara Mat Toekiran tapi karena tidak mempunyai bukti apaapa,kami coba untuk membantu mengurus tetapi dari desa sampalkabupaten, kami selalu tidak mendapatkan bantuan apaapa

, selaludihalanghalangi, Kepala Desa bilang nanti diurus tetapi hanya molormolor saja, Sampai akhir tahun ini saksi juga membantu untukmengurus hak tanah tersebut, karena Saudara Mat Toekiran tidakmempunyai bukti apaapa, SPPTnya juga bukan tanah tersebut danketika saksi mengurus mengantar ke Dispenda juga atas perintahKepala Desa yang sekarang, bahwa untuk mengurus, SPPT supayadilihat dulu di Dispenda dan ternyata tanah tersebut belum adaSPPTnya dan sekarang ditanah tersebut oleh Sumardi anak SaudaraMat

Efan Limantika kemudian menunggu di PalangPengawasan DISPENDA yang berada di Dusun Anamina, DesaHalaman 2 dari 19 halaman Put No. 45/PID/2015/PT.MTRBanggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, selanjutnyasekitar pukul 13.00 Wita dari kejaunhan Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. EfanLimantika melihat mobil dengan ciriciri yang dimaksud hendakmelintas, kKemudian Sdr. Putra Jayadi dan Sdr.

Efan Limantika kemudian menunggu di PalangPengawasan DISPENDA yang berada di Dusun Anamina, DesaBanggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, selanjutnyasekitar pukul 13.00 Wita dari kejauhan Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. EfanLimantika melihat mobil dengan ciriciri yang dimaksud hendakmelintas, kKemudian Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika memintabantuan kepada 2 (dua) orang anggota Satpol PP yang sedang beradadi tempat tersebut yaitu Sdr. Usman dan Sdr.

Efan Limantika kemudian menunggu di PalangHalaman 7 dari 19 halaman Put No. 45/PID/2015/PT.MTRPengawasan DISPENDA yang berada di Dusun Anamina, DesaBanggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, selanjutnyasekitar pukul 13.00 Wita dari kejauhan Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. EfanLimantika melihat mobil dengan ciriciri yang dimaksud hendakmelintas, kKemudian Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika memintabantuan kepada 2 (dua) orang anggota Satpol PP yang sedang beradadi tempat tersebut yaitu Sdr.

PENETAPANNomor: 128/Pdt.G/2011/MS Lsm.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah = Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa danmengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalampersidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaiberikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan olehPEMOHON umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Dispenda, beralamat di xxxxKecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,selanjutnya disebut Pemohon

1.100.000,00Pajak GU 2.500.000,00Koran 7.030.000,00Direktur 15.000.000,00Bendahara Penerimaan 670.650,00Jumlah 113.756.750,00Vil 111.884.725,00 PLN 18.965.100,00Direktur 30.000.000,00Hutang Alat Kebersihan 3.200.000,00SPPD 32.494.250,00Honor Tim Pengadaan 5.400.000,00ATK 2.300.000,00Pajak GANTI UANG (GU)VI 1.700.000,00Duan 1.000.000,00Edi 500.000,00Staf Dispenda 1.100.000,00Alat Listrik 77.000,00Obat/BHP 4.112.000,00Bendahara Penerimaan 11.036.375,00Jumlah 111.884.725,00Vill 113.958.700,00 Direktur

70 Perkara Nomor 71/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn EdiDispendaPajak GUATKHutang ObatDaniHutang BengkelBangunan ParkirBon FakturObat Untuk Pasien MilanoAdiMinyak AmbulanceWak GunturHutang Toko MujurDirekturBendahara Penerimaan500.000,001.100.000,002.500.000,004.695.800,0012.725.000,002.000.000,005.790.000,005.726.000,00100.000,00162.000,002.500.000,001.000.000,005.000.000,0010.000.000,005.000.000,004.159.900,00 113.958.700,00 IX 108.045.594,00 ATK 41.750.000,00Pajak 3.800.000,00Dispenda 1.100.000,00Pajak Dispenda

Besaran UP Rincian Pembayaran Jumlah(Rp)1 114.063.000,00 Dispenda 1.100.000,002 Bendahara Pengeluaran 1.000.000,003 Edi Feriansyah 500.000,004 Hutang pengeluaran tgl.2 Jan 14.618.912,00s/d 16 Mar 20145 Direktur RSUD 90.000.000,006 Koran bin 1,2,3 4.920.000,007 Wifi bin 3 373.500,008 Bendahara Penerimaan 1.550.588,00Jumlah 114.063.000,00 Bahwa terhadap penggunaan dana operasional sebesar Rp.1.650.177.806,00, (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta SeratusTujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah

Besaran UP Rincian Pembayaran Jumlah(Rp)1 114.063.000,00 Dispenda 1.100.000,002 Bendahara Pengeluaran 1.000.000,003 Edi Feriansyah 500.000,004 Hutang pengeluaran tgl.2 Jan 14.618.912,00s/d 16 Mar 20145 Direktur RSUD 90.000.000,006 Koran bin 1,2,3 4.920.000,007 Wifi bin 3 373.500,008 Bendahara Penerimaan 1.550.588,00Jumlah 114.063.000,00 Halaman 38 dari 70 Perkara Nomor 71/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBahwa terhadap penggunaan dana operasional sebesar Rp.1.650.177.806,00, (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh

KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48557/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1884/02/Dispenda

Membatalkan selurunh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46557/PP/M.XI11/04/2013, yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013;MENGADILI SENDIRIMembatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48557/PP/M.X11/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang menyatakan menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1884/02/Dispenda tanggal 03 Desember 2012, mengenaiPermohonan Keberatan atas Pengenaan PKB atas nama PT NewmontNusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000, Alamat