Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 661/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
24 — 5
  • perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang2020Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 16-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 439/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
17 — 4
  • berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan PA METRO Perdata Agama
Register : 09-10-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA METRO Nomor 0644/Pdt.G/2020/PA.Mt
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 3
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak yang bernama ANAK, LakiLaki, Umur 1 Tahun;5.
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 23-10-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan PA MAROS Nomor 109/Pdt.P/2018/PA.Mrs
Tanggal 12 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
13 — 17
  • anakPemohon dengan lelaki bernama XXX tidak ada halangan perkawinan baikkarena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinanlainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Pengadilan PN MALILI Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 16-05-2016 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN MALILI Nomor 31/Pid.B/2016/PN.MLI.
Tanggal 16 Mei 2016 — Hj. NURLAELAH
28 — 24
  • DenganSengaja Melakukan Penganiayaan adalah dengan sengaja memberikan penderitaanbadan pada orang, lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain.Selanjutnya dalam KUHP adanya penekanan tentang adanya Unsur Dengan Sengajayang dimana dalam tindak pidana imi mensyaratkan pelaku menyadari akan akibatperbuatan atau setidaktidaknya pelaku dapat menduga akibat perbuatnnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganbahwa peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi korban
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 24-08-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 03-01-2019
Putusan PA MAROS Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Mrs
Tanggal 17 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
13 — 8
  • .::::::00 tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halanganperkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dan pencegahan
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama Perceraian
Register : 03-09-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 31-03-2016
Putusan PA MAROS Nomor 429/Pdt.P/2015/PA Mrs.
Tanggal 28 September 2015 — Pemohon
15 — 14
  • Pemohondengan wanita bernama ...... tidak ada halangan perkawinan baik karenanasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnyamenurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 19-10-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 487/Pdt.P/2017/PA.Skg
Tanggal 15 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
18 — 8
  • karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 754/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
24 — 5
  • berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 10-04-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA MAROS Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mrs
Tanggal 24 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 9
  • No. 39/Pdt.P/2019 /PA Mrs.bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yangmenguasai anakanak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaksebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidanganMajelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untukmelakukan eksploitasi seksual
Pengadilan PA BINJAI Perdata Agama
Register : 03-11-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA BINJAI Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Bji
Tanggal 28 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 4
  • perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PA METRO Perdata Agama
Register : 09-11-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA METRO Nomor 0739/Pdt.G/2020/PA.Mt
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 2
  • Bahwa pernikahan ini didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya pakasaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Duda dan Termohon berstatus janda;3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Kota Metro, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hiduprukun sebagai layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;5.
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama Perceraian
Register : 28-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 27-04-2015
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 20/Pdt.P/2015/MS-LSK
Tanggal 16 Februari 2015 — Penggugat-Tergugat
24 — 7
  • Pemohon II yang dilakukan tanggal 5 Februari 1995 di Kantor KUAKecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan mereka dilangsungkansetelah berlakunya UndangUndang Nomor tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwaPasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama Dispensasi Nikah
Register : 10-10-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan PA MAROS Nomor 84/Pdt.P/2016/PA.Mrs
Tanggal 25 Oktober 2016 — perdata - pemohon
61 — 15
  • Sudarmantidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dansesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukumIslam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung Jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 664/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
38 — 5
  • berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 04-05-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 30-06-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 181/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 2 Juni 2016 — Pemohon melawan Termohon
21 — 10
  • PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 1975 di Gampong Meucat KecamatanSyamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 24-08-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 631/Pdt.P/2016/PA.Skg
Tanggal 6 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 13
  • karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 755/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 5
  • perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang2020Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan PA RANGKAS BITUNG Perdata Agama
Register : 09-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 112/Pdt.P/2018/PA.Rks
Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
17 — 8
  • Januari2000 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-04-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 949/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 April 2019 — PT SUPRA MATRA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 33
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akanhakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalammenggalakan fungsi penerimaan