karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

;2 Bahwa pada tahun 2004 Penggugat diberi pinjaman oleh Tergugat sebesarRp49.133.500,00 (empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu limaratus rupiah), dengan perjanjian pembayaran dilakukan dengan angsuran;3 Bahwa sebelum pinjaman itu ditandatangani, dikatakan oleh Tergugat,Penggugat ada mempunyai hutang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas jutarupiah) kepada Tergugat, hal tersebut terjadi katanya ketika ada hubungan kerjadengan Tergugat, ketika itu dengan bujuk rayu dan sekaligus penekanan

dan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukanpada tanggal tanggal 19 Juli 1954 artinya perkawinan mereka dilangsungkansebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan

berupa pemecatan dariDinas Militer dengan alasan Terdakwa telah berterus terang dan sangatmenyesali perbuatannya tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti sudahtepat dan benar dalam pertimbangannya;In casu kepada Terdakwa dan Prajurit TNI telah diberikan penjelasan danarahanarahan oleh pimpinan Kesatuannya baik melalui jam Komandanmaupun melalui penyuluhan hukum agar seluruh Prajurit TNI menjauhipenyalahgunaan Narkotika, bahkan Panglima TNI telah berulang kali dansecara terus menerus memberikan penekanan

Orang menurut Yurisprudensi MahkamahAgung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama denganterminology kata "Barang Siapa, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan

PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2002 di Gampong Tanjong PutohKecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan

Selanjutnya dengan cara paksa danpenuh penekanan.

UndangUndang perkawinan menganut prinsipbahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapatmelangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkanketurunan yang baik dan sehat;Menimbang berdasarkan ketentuan perundangundangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masihberstatus anak (belum dewasa) yang hakhaknya masih harus dipenuhi olehorang tuanya sesuai kemampuannya, sehingga perlu penekanan

Penuntut Umum ternyata telah cocok denganidentitas masingmasing Terdakwa di persidangan, kemudiansepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satu pun petunjukbahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindakHalaman 7 dari 11Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2017/PN DglAd. 2.pidana yang sedang diperiksa dalam perkarainidan atas tindak pidanayang diduga dilakukan oleh orang tersebut serta secara jasmanimaupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab, sehingga dengandemikian penekanan

berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Nomor 1 Tahun1974, dan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukanpada tahun 1965 artinya perkawinan mereka dilangsungkan sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan

No. 35/Pdt.P/2018/PA Mrs.orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap

berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Dengan Maksud Untuk memiliki Dengan Melawan Hak; Menimbang, bahwa yang dimaksud : Untuk dimiliki dengan melawan hakadalah bertindak sebagai orang yang punya padahal ia tidak mempunyai hak ataubertentangan dengan hak orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dariorang yang memiliki hak;Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dari unsur keempat ini Majelismemberi penekanan pada beberapa hal sehingga dapat tampak jelas adanya unsur inipada diri Terdakwa yaitu :Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah

Namun keberatan/sanggahan tersebut dicabut kembalioleh Tergugat III melalui Suratnya Nomor : 824/2004/1999tertanggal 31 Maret 1999 yang sepengetahuan Penggugatberdasarkan informasi tergugat III sendiri dilakukan olehTergugat III akibat penekanan (pengancaman) yang dilakukanoleh pihak keluarga Tergugat I ;Bahwa pada tanggal 24 April 1999, Tergugat II telahmembukukan kepemilikan tanah yang dimohonkan oleh TergugatI serta telah menerbitkan bukti Hak Milik Nomor : 330tertanggal 26 April 1999 kepada tergugat

Bahwa, tidak benar tergugat I telah melakukan penekanan danancaman terhadap diri Tergugat sebagaimana disebutkan olehPenggugat dalam gugatan poin 12, dengan harapan TergugatIII melakukan pencabutan atas sanggahan terhadap permohonansertifikat hak = milik atas tanah objek sengketa, haltersebut sangatlah aneh dan tidak masuk akal, karenaTergugat I warga masyarakat biasa dan berjenis kelaminperempuan serta berusia lebih kurang 60 tahun sementaraTergugat III seorang Keuchik Gampong, berjenis kelaminlaki

sertifikattersebut, walaupun atas dikeluarkan pengumuman data ffisik danYuridis tersebut Tergugat III pernah mengajukan ~ keberatansebagaimana Surat Nomor : 778/2004/1999 tanggal 28 januari 1999dengan alasan menyatakan tanah yang diumumkan tersebut perludiukur kembali karena batas batas tanahnya tidak benar dan tidaksesuai dengan fakta, namum keberatan tersebut oleh Tergugat IIIdengan suratnya Nomor : 824/2004/1999 tanggal 31 Maret 1999telah membatalkan keberatannya tersebut, dan menurut Penggugatkarena adanya penekanan

Serbajadi Kab.Aceh Timur yang sering menawari Terdakwa untuk mengisap ganja(cimeng).Bahwa Terdakwa selama berdinas di kesatuan Yonif Raider 111/KB seringmendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan pada saatpenyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai BahayaPenyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI dan Terdakwajuga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencargencarnyamemberantas peredaran Narkotika.Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarangyang

Bahwa benar Terdakwa selama berdinas di kesatuan Yonif Raider 111/KBsering mendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan padasaat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai BahayaPenyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TN! dan Terdakwajuga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencargencarnyamemberantas peredaran Narkotika.22.

Bahwa benar Terdakwa selama berdinas di kesatuan Yonif Raider 111/KBsering mendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan padasaat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai BahayaPenyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TN dan Terdakwajuga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencargencarnyamemberantas peredaran Narkotika.20.

Wayat anak dari Manyan, saksi Kartikaanak dari Kereta, saksi Suparto alias Pak Mus bin Basirun).Bahwa keterangan saksi Dati anak dari Teh, masih diragukan karena keterangannyahanya sebagaimana tersebut dalam BAP hanya dibacakan dan tidak dapat dihadirkandalam persidangan ini, apalagi saksi tersebut fakta adalah istri dari Terdakwa yangketerangannya sangat penting untuk memberikan pembuktian yang lebihmeyakinkan.Bahwa BAP yang telah dibuat oleh Penyidik juga telah dibantah oleh Terdakwakarena adanya penekanan

keluarga dengan terdakwa;Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Minggutanggal 09 Pebruari 2014 dan pada hari Jum at tanggal 28 Maret 2014;Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui telahmelakukan persetubuhan dengan saksi MERI PENSCILA dan saksi PINA MIRNAWATI;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengerti Bahasa Indonesia/dapatberkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia;Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi tidak melakukan penekanan

anak dari Manyan, saksi Kartikaanak dari Kereta, saksi Suparto alias Pak Mus bin Basirun).d Bahwa keterangan saksi Dati anak dari Teh, masih diragukan karena keterangannyahanya sebagaimana tersebut dalam BAP hanya dibacakan dan tidak dapat dihadirkandalam persidangan ini, apalagi saksi tersebut fakta adalah istri dari Terdakwa yangketerangannya sangat penting untuk memberikan pembuktian yang lebihmeyakinkan.e Bahwa BAP yang telah dibuat oleh Penyidik juga telah dibantah oleh Terdakwakarena adanya penekanan

Bahwa akibat dari Bisnis Jual Beli Sapi yang tidak Transfaransi tersebutantara Tergugat dengan Penggugat dalam penjumlahannya baikjumlah Sapi maupun Jumlah setoran uang yang tidak sesuai denganyang sebenarnya, Tergugat merasa berkeberatan atas JumlahHutang yang dibebankan kepada Tergugat sebanyak Rp273.000.000,(Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) sehinggaterjadi adanya penekanan yang dipaksa oleh Penggugat menjadisebanyak jumlah tersebut diatas.

pembayaran sisa Pembelian Sapi Penggugatdikarenakan jumlah Uang Sapi belum jelas jumlah Total sebenarnya.Penggugat melakukan penagihan secara paksa dengan membawaPreman untuk menghardik menakutnakuti Tergugat.Bahwa Penggugat melakukan Penagihan Hutang pada Tergugat secarapaksa dan untuk mendapatkannya, Penggugat melakukan Penekananterhadap Tergugat dengan ketentuan harus menyerahkan Jaminanberupa surat berharga kepada Penggugat.Bahwa Dikarenakan Tergugat Dipaksa oleh Penggugat denganberbagai macam Penekanan

Antara Tergugat dengan Penggugat secaraTransfaran.Bahwa Tergugat tidak pernah merasa mernbodohi Penggugat, malahsebaliknya Tergugatlah yang telah dibodohi oleh Penggugat denganmemainkan segala cara Monuverya melakukan Penekanan yang sangatpatal terhadap Tergugat yang mengakibatkan Tergugat dan ParaTergugat Il banyak kehilangan Haknya, baik Moril maupun Materilnya.KERUGIAN MORIL :Kerugian Moril Tergugat IdanParaTergugat II sebagai berikut :1.Dengan adanya Monuver Tekanantekanan yang bertubitubi termasuk

dan mensomir untuk membutikan 1 Yang TERGUGAT cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT13dasar hak yang sah dan diakui oleh Hukum, jika PENGGUGAT berwenangmelakukan penuntutan atau penagihan,KABUR MENGENAI POSITA DAN PETITUM GUGATAN PENGGUGATTIDAK SESUAI/TERDAPAT PERBEDAANBahwa setetelah Tergugat dan Tergugat Il mempelajari dan menelitiGugata a quo Penggugat terdapat perbedaan antara Posita dan PetitumGugatan a quo;Bahwa perbedaan antara Posita dan Petitum Gugatan a quo Penggugatdapat dilihat dalam

Bahwadengan mengacu pada ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata/ BW,bilamana nantinya terbukti sebaliknya bahwa adanya suatu kecacatandalam Aktaakta baik karena bentuknya dan karena tidak memenuhisyarat dari unsure objektif Pasal 1320 BW angka 3 dan 4, maka Aktaatau Perjanjian yang demikian itu TIDAK DAPAT DIPERLAKUKANSEBAGAI AKTAOTENTIKDAN DAPAT PULA HILANG KEKUATANKEBERLKUANNYA DIANTARA PARA PIHAK YANG MEMBUATNYA. 2 Yang TERGUGAT cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT21F.

gugatan ini di Pengadilan NegeriJombang, dibetulkan menjadi.................ditambah kerugian setiap bulan sebesarRp. 20.20.461.400, terhitung sejak 2 September 2014 sampai putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim adalah perubahan untukmemperjelas bahwa kerugian dimaksud adalah tiap bulan terhitung sejak tanggal2 September 2014 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap sedangkanmengenai penyebutan angka menjadi Rp.20.20.461.400, adalah merupakankesalahan pengetikan karena penekanan

perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;2020Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan