Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1741 K/Pdt/2015 Tanggal 26 Nopember 2015 — 1. I NYOMAN KARSA,2. I WAYAN SUDIRTA,3. Nl NYOMAN SUNI vs 1. I WAYAN MUNUT,2. RIYANTI SOFYAN,3. KETUT ALIT NARIASIH DADU, S.H., dan KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
(BPN), KABUPATEN GIANYAR
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tapi setelahlaporan dicabut ternyata penyelesaian dan semua janjijanjinya tidak adarealisasinya, sehingga gugatan ini diajukan kepada Lembaga Peradilanuntuk mohon keadilan;Bahwa untuk menghindari berlarutlarutnya pelaksanaan isi putusan ini,maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang kami mulyakan agarmemberikan sangsi berupa uang paksa (dwangsoom) kepada Tergugat dan Tergugat Il atas keterlambatannya melaksanakan is putusan inisebesar Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah) untuk setiap hariketerlambatannya
Register : 14-07-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN SALATIGA Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Slt Tanggal 14 Juli 2021 — Perdata
Siti Mutiah Sebagai Penggugat
melawan
Darius Limantara, Dk Sebagai Para Tergugat
85 — 34
85 — 34
Somasi adalah teguran keras secara tertulisdari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dandisertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atauditerapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perbuatan Tergugat Il telan memenuhi kriteria wanprestasi atau tidak;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebutberkaitan dengan posita gugatan Penggugat angka 1
Register : 17-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MALILI Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Mll Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ANDI IRMA PURNAMA SARI, SH
Terdakwa:
AKSA KADIR, S.Pd BIN ABD. KADIR
151 — 113
ANDI IRMA PURNAMA SARI, SH
Terdakwa:
AKSA KADIR, S.Pd BIN ABD. KADIR
151 — 113
Bahwa sebelum Saksi masuk sekolah di SMKN 1 Luwu Timur, Saksi pernahmendengar isuisu mengenai Terdakwa yang suka memegang kemaluan muridmuridnya dari kakak kelas Saksi yang telah tamat dari SMKN 1 Luwu Timur; Bahwa atas kejadian pelecahan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksikemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada teman Saksi lalu reaksitemanteman Saksi mengajak untuk memukul Terdakwa; Bahwa Terdakwa sering menghukum Saksi karena sering kedapatan membolos,dan biasanya Saksi diberi sangsi
sebagai anak didik dariterdakwa dimana terdakwa sebagai kepala sekolah, sehingga secara psikologisadanya ketakutan dari para anak korban jika tidak mau menuruti Kemauan terdakwa; Bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim menilai terdakwa telah memanfaatkankeadaan/menyalahgunakan keadaan yang ada pada para anak korban, karenaberdasarkan fakta hukum, mayoritas anak korban ada bermasalah denganpendidikanya sehinga jika tidak menuruti kehendak terdakwa maka ada ketakutanpada diri anak korban akan mendapatkan sangsi
Register : 15-05-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 1291/Pdt.G/2020/PA.Slw Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
241 — 148
241 — 148
Menyatakan AKAD MURABAHAH yang digunakan oleh TERGUGAT(Idinyatakan Tidak sesuai aturan dalam FATWA DEWAN SYARIAHNASIONAL NO: 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH atauBATAL DEMI HUKUM.Be Memerintahkan Kepada TERGUGAT.II untuk memeriksa kembalimengenai perbuatan TERGUGAT.I dalam mencari CALON ANGGOTAbukan berdasarkan Permohonan PINJAMAN dan memberi sangsi kepadaTERGUGAT I sesuai Jenis Pelanggaranya.6.
,M.H. maka atas kenyataan tersebut APHTtersebut dapat dikatakan BATAL DEMI HUKUM selain ituNOOTARIS dapat dikenakan sangsi Pidana.Atas Kenyataan yang terjadi maka menurut hemat Kami selakuPENGGUGAT perlu kami smpaikan kepada TERGUGAT.Iuntuk berpikir ulang dan dipertimbangkan baik buruknyaperkara aquo bila dilanjut terlepas dari siapa yang menang dansiapa yang salah maka kami selaku Pengawas barang dan jasaberhak melanjutkan tindakan tersebut melalui jalur hukumsesuai pasal 45 ayat (3) Penyelesaian
Register : 07-11-2019 — Putus : 29-11-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN PASURUAN Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Psr Tanggal 29 Nopember 2019 — Terdakwa
126 — 16
126 — 16
ketentuansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) Pasal 55Ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Anakmenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta baik Anak maupun PenasihatHukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakanLaporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang pada pokoknya diakhir laporannya menyarankan agar klien diberi sangsi
Register : 12-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 9/P/FP/2020/PTUN.PL Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. Bumi Persada Surya Pratama
Termohon:
Gubernur Sulteng
237 — 148
PT. Bumi Persada Surya Pratama
Termohon:
Gubernur Sulteng
237 — 148
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;20. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwaPejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:a). Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b). Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yangberlaku;21.
Register : 03-11-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 04-02-2022
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 5705/Pdt.G/2021/PA.Tgrs Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
179 — 89
179 — 89
Danatas pertanyaan majlis hakim bahwa pemohon pekerjaan wiraswasta sebagaibengkel dengan penghasilan ratarata Rp. 20.000.000, (dua puluh juta ) setiapbulannya;Bahwa oleh karena termohon seorang Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) ,telah membuat surat pernyataan pada tanggal 24 Nopember 2021, bahwasebagai pihak termohon siap menerima sangsi dari atasannya, sehubunganadanya surat permohonan cerai dari pemohon ( suaminya).
Putus : 08-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN MADIUN Nomor 161/Pid.Sus/2015/PN Mad Tanggal 8 Desember 2015 — - NURMUJITO bin KAMIDI
162 — 43
162 — 43
berbahaya, yang dalamkonsentrasi kecilpun dapat bersifat racun, pemakaian merkuri (Hg) dapatmenimbulkan berbagai hal mulai dari pperubahan warna kulit yangakhirnya dapat menyebabkan bintikbintik hitam pada kulit, alergi, iritasikulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, otak, ginjal dangangguan perkembangan janin, bahkan paparan jangka pendek dalamdosis tinggi dapat menyebabkan muntahmuntah, diare, dan kerusakanginjal serta merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker) padamanusia ;Bahwa ada sangsi
Register : 16-11-2016 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw Tanggal 20 Maret 2017 — YOGI ANDRIYAS, S.Kel Bin MASCIK
138 — 59
138 — 59
pengumpulan fee tidak diperbolehkan dan hal tersebuttercantum dalam aturan internal PT Bank Syariah Mandiri;Bahwa kantor pusat tidak akan mengetahui proses pembukaanrekening karena dijalankan oleh cabang, sedangkan untuk namanasabah tersebut, pasti tercatat dalam system, namun tidak mungkinkantor pusat meneliti satu persatu nama nasabah dari ribuan nasabah;Bahwa terkait dengan pelanggaran seperti halnya yang dilakukanTerdakwa, apabila pelanggaran oleh pegawai, maka secara internalakan diberikan sangsi
Putus : 21-04-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 638 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 21 April 2015 — dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes
55 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
, M.Kes memberikan sanksi dendaapabila barang dikirim setelah batas waktu penyerahan barang, dan penyediadikenakan denda 1/1000 perhari selama 50 hari, dan sebelum tutup tahunanggaran harus diputus kontrak, selain itu seharusnya sesuai dengan Peraturanpresiden Nomor : 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) pembayaran termin untukpekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang bukanmembayarkannya terlebih dahulu secara melawan hukum dengan merekayasaberita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi
, M.Kes memberikan sanksi dendaapabila barang dikirim setelah batas waktu penyerahan barang, dan penyediadikenakan denda 1/1000 perhari selama 50 hari, dan sebelum tutup tahunanggaran harus diputus kontrak, selain itu seharusnya sesuai dengan Peraturanpresiden Nomor : 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat (4) pembayaran termin untukpekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang bukanmembayarkannya terlebih dahulu secara melawan hukum dengan merekayasaberita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi
Putus : 21-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 03/ Pid.Sus./Tipikor/2014/ PN.Bjm. Tanggal 21 Mei 2014 — Drs. ABDUL MUIS BIN ASNAWI.
35 — 7
35 — 7
ABDUL MUIS BIN ASNAWI tersebut adalah bertentangan denganPasal 8 huruf g Permenkop Nomor:02/PER/M.KUKMII/ 2011 tanggal 10 Februari2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuan Pengembangan Koperasimenyatakan bahwa Koperasi peserta program: Berfanggung jawab secara penuhterhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikandalam tahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan termasuk siapmenerima sangsi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan
ABDUL MUIS BIN ASNAWI tersebut adalah bertentangan denganPasal 8 huruf g Permenkop Nomor:02/PER/M.KUKMI// 2011 tanggal 10 Februari2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuan Pengembangan Koperasimenyatakan bahwa Koperasi peserta program: Berfanggung jawab secara penuhterhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikandalam tahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan termasuk siapmenerima sangsi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan
ABDUL MUIS BIN ASNAWI tersebut adalah bertentangan denganPasal 8 huruf g Permenkop Nomor:02/PER/M.KUKMIII/ 2011 tanggal 10 Februari2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuan Pengembangan Koperasimenyatakan bahwa Koperasi peserta program: Berfanggung jawab secara penuhterhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikandalam tahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan termasuk siapmenerima sangsi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan
Putus : 09-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616 K/Pid/2012 Tanggal 9 April 2013 — DAHIM
53 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam prakteknya pengelola sertifikat pada KantorPertanahan Kabupaten/Kota menyerahkan blanko sertifikat dimaksudkepada petugas berdasarkan permintaan dengan dilampirkan berkaspermohonan sertifikat oleh masyarakat yang siap untuk dicetak, dankemudian dalam serah terimanya dicatat dalam buku registermengenai nomor berkas permohonan sertifikat, nama namapemohon, jenis pekerjaan, jumlah blanko, nomor seri blanko, nomorseri blanko sertifikat serta nama dan tandatangan petugas yangmenerima blanko;e Sangsi
Register : 01-04-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan PN BAUBAU Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.BAU Tanggal 10 Nopember 2014 — PENGGUGAT :
- LA YAI POASA,
- HAJI LA IBU,
- LA TAHIRI,
- LA NANI TOMBI, ;
- MARUF,
- I PTU HASANUDIN AMBO,
- WA ANDI
TERGUGAT :
- LA IMUNA,
- SYAMSUDIN,
- RAMIA.
-
77 — 43
77 — 43
Oleh karena ita dalil paraPenggugat butin 16 haruslah ditolak.16.Bahwa uang ganti rugi yang diterima Tergugat dan para Penggugat adalahbentuk sangsi yang diberikan kepada LA NANJ TOMBI (Penggugat IV) ataspengrusakan 90 (Sembilan puluh) pohon Jambu Mente milik Tergugat diatastanah sengketa milik Tergugat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, jika tidakdibayar Tergugat tidak akan mencabut Laporannya di Polres Wakatobi.
Register : 24-07-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 252/Pid.B/2017/PN Skt Tanggal 5 September 2017 — Penuntut Umum:
YUNAIDA KISWANDARI MUSLIKAH, SH
Terdakwa:
SUTRIYADI Alias ADI Bin SUJIMAN SUJITO
76 — 19
YUNAIDA KISWANDARI MUSLIKAH, SH
Terdakwa:
SUTRIYADI Alias ADI Bin SUJIMAN SUJITO
76 — 19
Serengan, Kota Surakarta sejak tahun 1992 sampai dengansekarang sebagai HRD atau Personalia, adapun tugas dantanggung jawab saksi sebagai HRD atau Personalia adalahmenerima karyawan baru, membuat rincian gaji, memberikanpengarahan kepada karyawan dan memberikan sangsi kepadakaryawan yang bermasalah dan jika karyawan tidak melakukanperbaikan kemudian mengeluarkan karyawan ; Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebutyang saksi ketahui adalah setelah jatuh tempo pembayaranternyata pihak
Putus : 15-12-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 K/MIL/2015 Tanggal 15 Desember 2016 — BUDI SANTOSO, S.H.;
151 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mendapatkan sangsi sosial selama 3 tahun 6 bulan.16. Bahwa secara moral orang yang paling bertanggung jawab karena jabatannya(sebagai Komandan Satuan adalah Pemohon Kasasi) telah mengganti rugiterhadap senjata yang hilang tersebut sebesar Rp1.170.000,00 sesuaibesaran harga yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Paldam VI/MlwNomor Skep/35/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (bukti penyetoran uang tunaiterlampir).
Register : 08-08-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PA TAKALAR Nomor 130/Pdt.G/2016/PA Tkl. Tanggal 19 Juli 2017 — Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi VS Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi
115 — 65
115 — 65
Bahwa bahkan dari segi Hukum Pidana, tindakan Penggugat menjualmobil Toyota Rush dan motor Shogun sudah merupakan Tindak PidanaPenggelapan yang ada sangsi pidananya.
Register : 19-05-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Krs Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
169 — 41
169 — 41
Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atauwanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi,yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditur menghendakipembayaran seketika, atau dalam jangka waktu yang pendek, somasiadalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepadadebitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi ataudenda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabiladebitur wanprestasi atau lalai;Menimbang
Putus : 21-09-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1956 K/PID.SUS/2015 Tanggal 21 September 2015 — ANDI JOKO PRASETYO
65 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1956 K/Pid.Sus/2015Hal inilah yang seharusnya dijadikan dasar penjatuhan sangsi pidanapenjara dan denda terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa ANDI JOKOPRASETYO harus dinyatakan "Terbukti Secarah Sah dan MeyakinkanMelakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dakwaan Primeir Penuntut Umum"Dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sesuai yang dituntut oleh PenuntutUmum atau serendahrendahnya 1/3 (sepertiga) dari tuntutan Penuntut Umum,agar dapat memberikan efek jera bukan saja kepada Terdakwa tetapi
Register : 13-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 13/P/FP/2020/PTUN.PL Tanggal 12 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. BANGGAI MANDIRI PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
199 — 145
PT. BANGGAI MANDIRI PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
199 — 145
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;21. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwaPejabat Pemerintahan memiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;22.
Register : 23-10-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN RANAI Nomor 19/Pid/Prkn/2012/PN.RNi Tanggal 11 Desember 2012 — EDI GUSWANDI (Terdakwa 1)
SIPARMAN (Terdakwa 2)
AHYAR SAMSIRI (Terdakwa 3)
BAHTIAR (Terdakwa 4)
ABDUL SIRAT (Terdakwa 5)
RUDI HARTONO (Terdakwa 6)
SAPIANTO (Terdakwa 7)
ADYDTYA (Terdakwa 8)
83 — 52
83 — 52
menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri ParaTerdakwa ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf atau alasan penghapus pidana pada diri Para Terdakwa,maka menurut Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telahterbukti bersalah melanggar Pasal 84 ayat (2) UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terdapat sangsi