Ditemukan 3456 data
140 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 761/B/PK/PJK/2011Banding) tidak emmberikan bukti pendukung atas biayaadministrasi bank tersebut;6.10 Bahwa oleh karena tidak diberikan dokumendokumen di atasbaik pada pemeriksaan, proses keberatan dan sidang banding,maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidakdapat melakukan uji arus uang maupun arus barang.
Terbanding/Penggugat : LASIMIN
57 — 30
KetuaKelompok Tani ( KT ) Swadaya Makmur untuk mencari dan menemukanlokasi tanah Para Pemberi Kuasa yang sesuai dengan surat tanah ParaPemberi Kuasa, namun perbuatan Tergugat tidak sesuai denganmaksud Surat Kuasa, bukan untuk kepentingan Pemberi Kuasa, tetapiuntuk kepentingan diri sendiri dengan cara menduduki tanah Penggugatyang letaknya berbeda dengan tanah SAIFUL ANWAR dan IDUP S.apabila mencermati batas batas tanah sebagaimana tersebut di atas; Halaman 4 dari 37 halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT.SMR.6.10
Terbanding/Penggugat : LUPUK PANGIHUTAN NAPITUPULU
51 — 41
Halaman 40 dari 76 halaman Perkara Nomor 255/Pdt/2020/PT MDN.6.10.Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2012 sampai sekarangPembanding/Penggugat Rekonvensi menempati rumah dan perawatanjustru dilakukan oleh keluarga dari Pembanding/Penggugat Rekonvensi,hal ini dikarenakan orangtua Terbanding/Tergugat Rekonvensi mengakuidan menyadari bahwa yang berhak atas Objek Sengketa adalahorangtua Pembanding / Penggugat Rekonvensi.Bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi senantiasa merawat danmerenovasi rumah tersebut
jawaban yang pernah disampaikan oleh Pembandingdahulu Tergugat sewaktu perkara a quo di periksa oleh Majelis Hakim JudexFacti Pengadilan Negeri Medan;Bahwa seluruh uraian memori banding Pembanding dahulu Tergugat telahdiuji kebenarannya oleh Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Medandan juga telah dihnubungkan dengan buktibukti baik bukti Suratsurat maupunsaksisaksi, sehingga sampai pada putusan yang sudah benar danbedasarkan hukum;Halaman 44 dari 76 halaman Perkara Nomor 255/Pdt/2020/PT MDN.6.10
1218 — 1229 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa kenyataannya Tergugat tidak memenuhi/melaksanakankewajiban undangundang tersebut sebagaimana yang dibuktikan dariLaporan Verifikasi Tim Lapangan pada tanggal 2 6 Mei 2012 (Bukti P34), dimana Tim Lapangan menemukan:(1) Tidak dilakukan penyiapan alat tanggap darurat dan alat pemadamkebakaran;(2) Tidak dilakukan pengawasan dan patroli seputar areal kebun;(3) Tidak ada Standar Operasi Prosedur (SOP) penanggulangankebakaran;6.10
Gugatan Penggugatmenyatakan:Kondisi lahan bekas terbakar tepatnya di Blok A4 dipenuhi denganlog kayu bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit, padakoordinat N 03.84498 E 096.5394 dengan luas 29.5 (dua puluhsembilan koma lima) hektar;Kemudian pada butir 6.10 Gugatan Penggugat menyatakan:pahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturutturut salah satunya diafdeling Blok A4...dst danMeee Bahwa luas areal terbakar pada blok A4 itu saja seluas
95 — 22
Berdasarkan hal tersebut Ahli waris Bajtok BinMadi als Petaning mengajukan permohonan sertifikat kembali dan oleh Tergugat IIIditerbitkanlah Sertifikat Nomor : 2119/ Batulayang atas nama Ahli Waris Batjok BinMadi als Petaning dan selanjutnya dijual kepada Penggugat.6.10.Bahwa akibat diterbitkannya sertifikat Nomor 2119/ Batu layang, maka padaTahun 2003 Tergugat I mengajukan gugatan terhadap Tergugat III kePengadilan Tata Usaha Negara, dalam perkara tersebut Tergugat III dikalahkanbaik dari Tingkat
77 — 37
gudang. 75,000.0Pemasangan 0bowplank. 27,170,845.00Pembersihan lokasi PD 500,000. 9,399,765.001. pekerjaan. 6.10 335.00 00 641,900.000.00PPL m*Pekerjaan penutup 6.56 335.00 2,500,00lantai Is m?
Terbanding/Penuntut Umum : INDAH KUMALA DEWI, SH
202 — 113
PerkaraPDM98/L.6.10/Euh.2/08/2019 tanggal 23 Desember 2019 Penuntut Umummenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan:1.Menyatakan Terdakwa Nazirwan Delamat bersalah melakukantindakpidana Perbankan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal49 ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal
16 — 5
motor yang sah dengan istri mengembalikan kepadasuami sebesar Rp. 1.000.000, untuk kebutuhan anak;Almari 2 buah, 1 buah kulkas, 1 vcd player dan perabotan rumahtangga yang merupakan bawaan istri Sebelum menikahdisepakati untuk diambil oleh istriUntuk nafkah Iddah istri telah disepakati sebesar Rp. 600.000,selama 3 bulan;Untuk nafkah Mut ah tuntutan istri sebesar Rp. 10.000.000, tapikesanggupan saya Rp. 500.000, karena belum ada kesepakatanmaka kepada Majelis untuk menetapkan biaya Mutah kepadaistri;6.10
61 — 21
dengan aslinya Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bantul Nomor : 570/1353/BPN/2008 tanggal 27 Nopember 2008Perihal Pembatalan Penerbitan Sertipikat;: Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan iuran Pembangunan DaerahTahun 1985 atas nama wajib pajak Sdr Roesman ;Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan iuran Pembangunan DaerahTahun 1991 atas nama wajib pajak Sdr Roesman ; ;Hal 45 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK10.11.12.13.14.15.16.17.18.19..P 63P 6.4P 65P 6.6P 6.7P 68P 6.9P 6.10
32 — 12
Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan NomorPRINT730,731,732,733,734,735/N.6.10/Epp.2/09/2014, tanggal 6Oktober 2014, sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal25 Oktober 2014;4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1437/Pid.Sus/2014/PN Plg tanggal 16 Oktober 2014, sejak tanggal 16Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014 ;5.
52 — 6
Maka pada tnggal 10Desember 2004 PENGGUGAT I,II,III,V menebus kembalisertifikat No. 162 serta melunasi semua pinjaman hutangkepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) / bank Kaltim;6.10.Bahwa kemudian PENGGUGAT I,II,III,IV (para Penggugat)mendapat informasi dari ketua RT setempat, bahwa tanahtersebut di akui pula oleh Terggugat sebagai miliknya;Bahwa PENGGUGAT Ill kemudian sekitar buan November2012 ~=berinisiatif untuk menemui TERGUGAT gunaMenanyakan alas hak apa yang dimiliki oleh TERGUGAT sehingga mengakui
224 — 185
Secara khusus butir 6.10 Lampiran PP 127/2015 mengatur:Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asingwajib membuat prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh (unrulypassenger) dan/atau penumpang yang berpotensi mengganggu (disruptivepassenger).Untuk memenuhi ketentuan ini, TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGATREKONVENSI memiliki aturan internal untuk menangani penumpang tidakpatuh dan berpotensi menganggu (unruly / disruptive passenger).
32 — 27
No 0517/Pdt.G/2017/PA.Wsp.6.10.Bahwa apa yang kami uraikan di atas menegaskan bahwaHj. Bondeng maupun Hj.
41 — 9
ditahandalam rumah tahanan Negara, masing masingoleh :1.Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahan Nomor : SP.Han/02/X/2016/Satgassustanggal 08 Oktober 2016, sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan 27 Oktober 2016;Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah PenahananNomor :597/E.4/Euh.1/10/2016 tanggal 21 Oktober 2016, sejak tanggal 28 Oktober2016sampai dengan tanggal 06 Desember 2016 ;Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT1158/N.6.10
85 — 20
Bag.6.10.Bahwa oleh karena TERGUGAT dan TERGUGAT Il telah melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT sebelum memperolehpenetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialsebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 151 ayat (3) maka mengacu padaketentuan pasal 155 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT harus dinyatakan bataldemi hukum, oleh karenanya hubungan kerja antara PENGGUGAT denganTERGUGAT dan TERGUGAT II harus
H. MOH. DAWAM, SH
Termohon:
1.KASAT RESKRIM POLRESTABES SURABAYA
2.Polda Jawa Timur Cq Wassidik Ditreskrimum Polda Jatim
74 — 29
DHOFIR menemui Pelapor danbermaksud meminjam sertifikat atas obyek untuk dilakukan balik namadengan menunjukan surat pernyataan jual beli tanggal 28 Desember2005.Halaman 19 Putusan No.45/Praper/2019/PN.Sby.6.10.Karena tidak pernah merasa menjual/ mengalinkan obyek kepadaSiapapun dan pelapor juga tidak pernah merasa melakukan tandatanganpada surat pernyataan jual beli tersebut, pelapor tidak menyerahkanSHM No. 536/Kel. Benowo atas nama H.
307 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terkait Proses Pembebasan Bersyarat Pollycarpus Budihari Priyanto:6.10.Bahwa berdasarkan data Tergugat yang terangkum dalam MajalahTempo Edisi Knusus "Fakta Baru Pembunuhan Munir tanggal 814Desember 2014, Pollycarpus telah menerima Remisi atauPengurangan Masa Hukuman dengan total 51 Bulan 80 hari atausetara dengan kurang lebih 4 Tahun 6 Bulan;Bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Jawa Barat menerangkan, sebagaimana dikutip dalampemberitaan redaksi Kompas tanggal 1 Desember
46 — 34
Rajawali Veneerindo di KabupatenDonggala Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 17 Juni2011, hingga saat ini masih berlaku dan akan dilakukanperubahan sesuai dengan Perda Provinsi SulawesiTengah ( Bukti P10);6.10. Keputusan Bupati Donggala, Nomor 647 619d/DBMSDA IMB/X/10 Tentang Izin Mendirikan Bangunan,tanggal 04 Oktober 2010 (Bukti PIl);6.11. Surat Izin UndangUndang Gangguan (HO) dari BupatiDonggala, Nomor 013/022/DPPKAD/SIG/DGL/iy2011,tanggal 24 Januari 2011 (Bukti P12).6.12.
55 — 19
Penyebabnya adalah karena Tergugatterlalu boros dan menghamburhamburkan uang hasil jerih payahPenggugat dan tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan yangtelah dipergunakannya ;Bahwa selama tiga tahun terakhir ini saja, Tergugat telah menghabiskan uang tabunganyang Penggugat siapkan untuk hari tua dan masa depan anak, sekitar empat milyar rupiah ;6.10.Disamping itu, Tergugat terlalu sibuk dengan urusannya sendiri yangtidak produktif, sehingga sangat kurang memperhatikanperkembangan mental dan pendidikan
150 — 864
Indofood Sukses Makmur Tbk Cabang Cibitungmaka Pemutusan Hubungan Kerja yang demikian haruslah dinyatakan BatalDemi Hukum;6.10.. Bahwa karena Surat Keputusan Skorsing yang dibuat Penggugattertanggal 13 Desember 2010 tidak disertai dasar dan alasan hukum yangmenyebabkan Tergugat diberikan sanksi Skorsing, berdasarkan azas legalitasmaka sangat berdasar hukum apabila Surat Keputusan Skorsing yang dibuatPenggugat tertanggal 13 Desember 2010 dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;7.