Ditemukan 5370 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-06-2013 — Upload : 11-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — SURYA HASAN, SH vs. MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS, DK
456339 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara,advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yangoleh undangundang dilarang untuk dirangkap denganjabatan notaris;Bahwa Pasal 3 huruf g UndangUndang Jabatan Notaris diatas mengatur salah satu syarat seseorang untuk menjadinotaris yaitu orang yang bersangkutan bukan pegawai negeridan juga bukan pejabat negara, yang artinya seorang notarisbukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka terbuktibahwa
    Putusan Nomor 51 PK/TUN/2013a.Pasal 3 huruf g UU Jabatan Notaris (vide BuktiT.II.Int2) berbunyi:Syarat untuk dapat diangkat menjadi notarissebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:emo aon pTidak berstatus sebagai pegawai negeri,pejabat negara, advokat, atau tidak sedangmemangku jabatan lain yang oleh undangundang dilarang untuk dirangkap denganjabatan Notaris;Oleh karena syarat seseorang untuk menjadiNotaris sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 3 huruf g UndangUndang Jabatan Notarisdi atas adalah
    orang yang bersangkutan bukanpegawai negeri dan juga bukan pejabat negara,maka jelas dapat disimpulkan bahwa NotarisBukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Dalam sejarah Peradilan Tata Usaha Negarabelum pernah notaris digugat di Pengadilan TataUsaha Negara sebagai Pejabat Negara dansemua pembatalan akta atau surat yang dibuatoleh Notaris selalu melalui Peradilan Umum;Berdasarkan buktibukti tersebut di atas, maka terbuktibahwa Hakim Pemeriksa dan Pemutus di MPPN(Majelis Pengawas Pusat Notaris)
Register : 24-11-2020 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 39/PID.SUS/2020/PT TTE
Tanggal 27 Nopember 2020 — BAMBANG UMAFAGUR, S.Sos
13751
  • SALEHMARASABESSY (FAMSAH) berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atasUndang Undang Nomor i tahun 2015 Tentang penetapan peraturanpemerintah pengganti Undang undang nomor 1 tahun 2014 Tentangpemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yaitu Pejabat negara,pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI,dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuatkeputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikansalah satu pasangan
Register : 15-12-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 105/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 25 Januari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
11374
  • Bahwa alasan Penggugat menuntut sita jaminan atas asset pribadiTergugat II tidak berdasarkan hukum, terlebih lagi gugatan Penggugatditujukan kepada Tergugat dalam kapasitas sebagai Pejabat Negara, bukanatas nama pribadi;17.
    negara, bukan mewakili negara sebagaiindividu/pribadi.
    Semua keputusan yang dikeluarkan pada proses inimerupakan keputusan pejabat negara atau publik; Hukum Perdata, mengatur hubungan hukum antara pengguna denganpenyedia yang terjadi pada saat proses penandatanganan kontrakpengadaan barang dan jasa sampai dengan proses berakhirnyakontrak.Bahwa gugatan Para Penggugat, meliputi rangkaian pelaksanaanpengadaan barang dan jasa yang terjadi mulai dari proses persiapanpengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyediabarang dan jasa instansi
    pemerintah;Bahwa proses tersebut telah sesuai dengan Pasal 50 Peraturan PresidenRepublik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah dan merupakan hubungan hukum administrasi negara atau tatausaha Negara.Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK)(Tergugat II) bertindak sebagai pejabat negara atau bukan mewakili negarasebagai individu atau pribadi.
    Sehingga semua keputusan yang dikeluarkanpada proses a quo merupakan keputusan pejabat negara atau publik;Bahwa dengan tidak adanya suatu perikatan secara perdata antara ParaPenggugat dengan Tergugat Il, dan tindakan dari Tergugat dan II dalampengadaan barang dan jasa paket pekerjaan Pembangunan Asrama SantriPutri Dayah Perbatasan Manarul Islam Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 0201/06BAHP/POKJAXIV/I/2020, TA 2020 atas nama Pejabat Negara, makasegala tindakan atau keputusan pejabat negara atau publik
Register : 06-06-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN PARE PARE Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pre
Tanggal 2 Juli 2018 — Dr. H. Muhammad Taufan Pawe S.H.,M.H. Bin Pawe Basri
697129
  • Yang termasuk pejabat Negara menurut undangundang No.5tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara. Adalah : 1. Presiden dan WakilPresiden; 2. Ketua, wakil ketua dan anggota majelis permusyawaratanrakyat; 3. Ketua , wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat; 4.Ketua , wakil ketua dan anggota dewan perwakilan daerah; 5. Ketua , wakilketua , Ketua muda dan hakim agung pada Mahakama agung serta ketua,wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim adhoc;6.
    PejabatNegara lainnya yang ditentukan oleh undangundang.Yang dimaksud dengan pejabat Negara dan aparatur sipil Negara yangdimaksud dalam pasal tersebut pasal 188 RI No.1 tahun 2015 tentangpenetapan peraturan pengganti undang undang No.1 tahun 2014 tentangpemilinan gubernur, bupati dan wailkota menjadi undangundang yangtelah diubah dengan undangundang no. 10 tahun 2016 tentangperubahan kedua atas undangundang no. 1 tahun 2015 adalah semuayang disebutkan dalam undangundang no. 5 tahun 2014 tentang
    Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dankepala desa atau sebutan lain lurah ;2. Menggunakan kewenangan, program, kegiatan dalam waktu 6 (enam)bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai pasangancalon terpilih;3. Menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun di daerah lain;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 90 dari 103 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN PreAd.1.
    Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negaradan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah ;Menimbang, bahwa yang berdasarkan Undangundang No 5 tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara pasal 122, Aparatur Sipil Negara yang menjadiPejabat Negara yaitu :a) Presiden dan Wakil Presiden;b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;Ccde) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah)) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;) Ketua, wakil ketua,
    Gubernur dan wakil gubernur;m) Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dann) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh UndangUndangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara dalamperkara aquo Walikota yang dalam hal ini adalah Walikota Parepare ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah TerdakwaDr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H.,M.H.
Register : 27-04-2016 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 17/Pdt.P/2016/PN Gst
Tanggal 9 Mei 2016 — Memory Putra R. Halawa
426
  • Belum Sekolah menjadi 04 Januari 1996 dan Pendidikan SLTA (Sederajat)serta penegasan bahwa khususnya tahun dan pendidikan Pemohon yang benar dan salahadalah 04 Januari 1996 dan Pendidikan SLTA (Sederajat), hal ini menurut Hukum tidakbisa dikabulkan dikarenakan Permohonan Pemohon agar diubah Tahun lahir maupunketerangan Pendidikan dalam Kart Keluarga atas nama Kepala Keluarga NURUATIHALAWA merupakan dokumen Negara, maka yang boleh mengubah data dalam KartuKeluarga (Dokumen Negara) harus dilakukan Pejabat
    Negara yang berwenang untuk ituiatu.
Register : 18-02-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 07-10-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 851/Pdt.G/2016/PA.Clp
Tanggal 6 Oktober 2016 — penggugat vs tergugat
101
  • formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 3UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Kuasa Hukum Penggugatyang berprofesi ganda yakni sebagai PNS dan Advokat, hal mana termasuktindakan pelanggaran hukum karena menyalahi Ketentuan UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 3 ayat (1) huruf 3 yangmenyatakan untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhipersyaratan yang salah satunya tidak berstatus sebagai Pegawai negeri Sipil atau Pejabat
    Negara;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Kuasa Penggugat aquotidak memenuhi syarat sebagai Advokat, karena tidak memenuhi syarat formilsebagaimana yang ditentukan oleh pasal 3 ayat (1) huruf 3 UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Pemohon aquotidak dibenarkan mewakili kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cilacap;Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat formil sebagaiAdvokat / Kuasa Hukum, maka Surat Kuasa Khusus
Register : 10-01-2013 — Putus : 15-05-2013 — Upload : 27-08-2013
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 2/G/2013/PTUN.JPR
Tanggal 15 Mei 2013 — 1. Dr. JANNES JOHAN KARUBABA, M.Sc.; 2. WILLY BRADUS MAGAI, S.Sos.; VS 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA; (TERGUGAT) 2. LUKAS ENEMBE, S.IP., M.H. dan KLEMEN TINAL, S.E., M.M. (TERGUGAT II INTERVENSI)
11839
  • Penggugat tidaktercantum sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Papua karena dianggap tidak memenuhi = syaratsebagaimana disebutkan pada Obyek Sengketa tersebut di atas ;Selanjutnya dari alasan dan dasar pengambilan keputusan Tergugatsebagaimana Obyek Sengketa, Para Penggugat menyampaiakanuraian yang terkait dengan pelanggaran peraturan perundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik, knususnyaAsas Tidak Boleh Bertindak Sewenangwenang (Principle ofWillikeur), yakni Pejabat
    Negara/Badan Tata Usaha Negara tidakboleh bertindak sewenangwenang dalam mengeluarkan suatukeputusan, juga pelanggaran terhadap Asas Kecermatan (Principle ofCarefulnis), yakni Pejabat/Badan Tata Usaha Negara harus terlebihdahulu meneliti keputusankeputusan apa yang perlu dikeluarkanuntuk mengatasi suatu keadaan.
Register : 25-06-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 13/PID.SUS-TPK/2013/PT YYK
Tanggal 30 Juli 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Nurul F Damayanti, SH
Terbanding/Terdakwa : Dra. Rinta Sadarsih, MPet
12037
  • Negara, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap, namun dalam pelaksanaannya saksi Bachtiar oo...15Bachtiar Efendi Marpaung telah menyetujui pembayaran biayaperjalanan dinas yang meliputi biaya transport penginapan danmakan, angkutan setempat dan uang saku, ternyata saksiBachtiar Efendi Marpaung juga telah menyetujui pembayaranbiaya operasional kepada para pegawai pelaksana kegiatantersebut bersama dengan Terdakwa selaku PPK.
    negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.46pasal 22 (3) selama pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belumditetapkan, perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara ,pegawai negeri dan pegawai tidak tetap dapat dilaksanakan denganperpedoman pada Keputusan Menteri keuangan nomor : 7/KMK.02/2003 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabatnegara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetapKeputusan Menteri Keuangan Nomor : 7 /KMK.02/2003 tentangperjalanan dinas dalam negeri
    bagi pejabat negara, pegawai negerisipil dan pegawai tidak tetap; Pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilarangmemberikan biaya perjalanan dinas rangkap (2 kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama pasal 23 (3)Pejabat yang berwenang, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetapyang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya ataskerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan,kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan
    Bahwa saksi Bachtiar Efendi Marpaung selaku Kuasa PenggunaAnggaran pada saat menandatangani SPM untuk pembayarankegiatan tersebut diatas kepada Pegawai Pelaksana seharusnyamendasarkan kepada keputusan Menteri Keuangan RI NO.7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang PerjalananDinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap, namun dalam pelaksanaannya saksiBachtiar Efendi Marpaung telah menyetujui pembayaran biayaperjalanan dinas yang meliputi biaya transport
    Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwaLumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Lampiran 4 KeputusanMenteri Keuangan yang menyebutkan bahwa uangharianperjalanan dinas dalam negeriterdiri dari penginapan dan makan,angkutan setempat dan uang saku.3.
Register : 16-11-2016 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks
Tanggal 4 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
IRMA ARIANI, SH
Terdakwa:
Dra. Hj. BUNSUHARI BASO TIKA Binti BASO TIKA
14818
  • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2.
    Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Halaman 80 dari 110 Putusan Nomor 90/Pid.Sus.TPK/2016/PN.MksMenteri;Gubernur;Hakim;Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, danPejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, menurut Pasal 1 angka 4 Undangundang Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974Tentang PokokPokok
    Kepegawaian, Pejabat Negara adalah pimpinan dananggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh undangundang;Menimbang, Pasal 11 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 TentangPokokPokok Kepegawaian, menentukan Pejabat Negara terdiri atas:a.Presiden dan Wakil Presiden;Ketua Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;Ketua, Wakil Ketua dan
    Negara lainnya yang ditentukan oleh undangundang;Halaman 81 dari 110 Putusan Nomor 90/Pid.Sus.TPK/2016/PN.MksMenimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penyelenggara negara meliputi:1.
    Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;5. Hakim;6. Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan7.
Register : 20-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — USMAN EFFENDI, HM.,SE.,MM VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
92823 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Landasan Sosiologis1)Bahwa bertolak belakang dengan semangat dan tujuanPancasila dan UUD 1945 serta tuntutan reformasisebagaimana digambarkan dalam landasan filosofis huruf a,pada kenyataannya telah terjadi dalam penyelenggaraannegara, praktikpraktik usaha yang lebin menguntungkansekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dannepotisme, yang melibatkan para pejabat negara sehinggamerusak sendisendi penyelenggaraan negara dalam berbagaiaspek kehidupan nasional;Halaman 30 dari 57 halaman.
    mengapa bahwa persyaratan sebagaiseorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden berlakubagi Siapapun warga negara Indonesia namun dibatasi dandikecualikan bagi mereka yang secara sifat dandampaknya pernah melakukan tindakantindakan atauperbuatanperbuatan sebagaimana dimaksud dalamrumusan Pasal 169 huruf d UU Pemilu di atas;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang BersihDan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme,Penyelenggara Negara meliputi:a) Pejabat
    Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;c) Menteri:Halaman 35 dari 57 halaman.
    Putusan Nomor 51 P/HUM/2018d) Gubernur;e) Hakim;f) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; dang) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negara sesualdengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan sebagaimanaangka 7, maka yang dimaksud dengan PenyelenggaraNegara termasuk di dalamnya pejabat negara padalembaga tinggi negara yang antara lain saat ini terdiri dariPresiden
Register : 03-07-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PA JEMBER Nomor 679/Pdt.P/2018/PA.Jr
Tanggal 17 Juli 2018 — Pemohon
163
  • Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat
    Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk keperluan mengurus Administrasi Pembuatan AktaKelahiran anak dan ljazah anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan baik administratifmaupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Pemohon patutdikabulkan
Register : 12-03-2020 — Putus : 27-03-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 42/PID.SUS/2020/PT PTK
Tanggal 27 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KASIANUS ITAS Alias LEBEK Anak dari YAKOBUS UDIN Alm
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : JULIANI BARASILA HUTABARAT, S.H.
6017
  • Terdakwagunakan, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan kePolres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis Methamfetamin (shabu) hanyakepada orangorang yang Terdakwa kenal saja dan hasil keuntungan darimenjual narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan lagi untukmembeli narkotika jenis shabu dan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat
    negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 3(tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis Methamfetamin (shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.19.107.99.20.05.0822.K tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plh.
    ditemukan di lantaikamar tidur, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia 216 warna hitam ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000, (SatuJuta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana pendekyang Terdakwa KASIANUS ITAS als LEBEK gunakan, setelah ditanyakanTerdakwa mengakui memiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnyaTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proseslebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat
    negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 3 (tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.19.107.99.20.05.0822.K tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plh.
Register : 24-04-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 28-09-2015
Putusan PA CILACAP Nomor 1601/Pdt.G/2012/PA.Clp
Tanggal 11 Juni 2012 — PEMOHON vs TERMOHON
133
  • Hukum Pemohon sampai saat ini mengakumasih aktif sebagai PNS di BAPERMAS PP PA KB KABUPATEN CILACAP danmasih menjalankan profesinya sebagai PNS serta masih terima gaji sebagaiMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Kuasa HukumPemohon untuk bersikap Profesional, karena berdasarkan pasal 3 ayat (1)huruf 3 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa untukdapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi pernyaratan yang salahsatunya tidak berstatus sebagai Pegawai negeri Sipil atau Pejabat
    Negara,namun Kuasa Hukum tetap bermohon untuk dapat diterima beracara danRAGLANUIKAN PST Keay sseenseennemce sss nmr nemmemenneernnemeeR RMR RnRRRS ERE RH RSS RMMRMenimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjukhalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yanguntuk seperlunya harus dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagianyang tak terpisalhikan atas PULUSAN INI ~~~===nnn nen nnn annemMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagalinana
Register : 13-12-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 8 Januari 2019 — Pemohon:
MUHAMMAD YUSROH HASIBUAN
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN R.I Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMUT
9438
  • Mengutuk tindakanrefresif Oknum Polri, Copot Kapoldasu yang dikirim oleh Pemohon.Bahwa saksi keberatan atas tindakan Pemohon tersebut mengirimkanberita tersebut yaitu dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap pribadi,kelompok, organisasi dan pejabat negara yang sah, dapat memprovokasimassa yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkankekacauan kamtibmas di wilayah Polda Sumut, merendahkan harkat danmartabat saksi selaku pribadi maka pada tanggal 6 Nopember 2018mengadukannya secara tertulis
    Perbuatan pengiriman kalimattersebut adalah merupakan pendistribusian dan/ ataumentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnyainformasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yangbermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baikorang lain; Bahwa dengan alasan juridis tersebut diatas maka unsur initerpenuhi adanya menurut hukum.e Unsur pejabat pada waktu menjalankan tugasnya yang sahYang dimaksud dengan pejabat atau pejabat negara adalahgpejabat yang dilingkunagan kerjanya berada pada lembagaHalaman
    Mengutuk tindakanrefresif Oknum polri.Copot Kapoldasu dapat menimbulkan rasa kebencianterhadap pribadi, kelompok, organisasi dan pejabat negara yang sah, dandapat juga memprovokasi massa yang tidak bertanggung jawab dan dapatmenimbulkan kekacauan kamtibmas di wilayah Polda Sumut, juga telahmenurunkan Harkat dan Martabat saya secara pribadi, T.I, II5;6. Fhotocopy Surat Pengaduan tanggal 6 Nopember 2018 kepadaDirreskrimsus Polda Sumut Irjed Pol Drs., Agus Andrianto,S.H.
    Mengutuktindakan refresif Oknum polri.Copot Kapoldasu dapat menimbulkan rasakebencian terhadap pribadi, kelompok, organisasi dan pejabat negara yangsah, dan dapat juga memprovokasi massa yang tidak bertanggung jawab dandapat menimbulkan kekacauan kamtiobmas di wilayah Polda Sumut, jugatelah menurunkan Harkat dan Martabat saya secara pribadi, T.1, Il6;7. Fhotocopy Surat Kuasa tanggal 6 Nopember 2018 dari Irjed Pol Drs., AgusAndrianto,S.H.
    Copot Kapoldasu, menimbang perbuatan Muhammad YusroHasibuan dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap peribadi, kelompok,organisasi dan pejabat negara yang sah dan dapat juga memprovokasi massayang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan kekacauan kamtibmasPolda Sumut dan tulisan saudara Muhammad Yusro Hasibuan tersebut jugatelah menurunkan harkat dan martabat saya secara peribadi. Termohon menyatakan pengaduan tertanggal 6 Nopember 2018.
Register : 16-05-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 29-09-2017
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY
Tanggal 2 Juni 2016 — 1. C H A N A N, DKK MELAWAN KEPALA DESA AMBENG-AMBENG WATANGREJO, KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN, KABUPATEN GRESIK
13961
  • Bahwa dengan tidak dikeluarkan keputusan mengenai permohonan yangdiajukan Pemohon oleh Kepala Desa AmbengAmbeng Watangrejo, Kec.Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, selaku Termohon, maka berdasarkanhal tesebut Termohon selaku Pejabat Negara tidak melaksanakan asasasasPutusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 6 dari 24 Halamanumum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 point 17UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999, yang menegaskan sebagai berikut :a.
Register : 20-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 13/PDT/2021/PT TJK
Tanggal 28 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat I : HERMAN Diwakili Oleh : HERMAN
Pembanding/Penggugat II : CHANDRA SETIAWAN Diwakili Oleh : HERMAN
Pembanding/Penggugat III : KOT KRISTIANTO SENTOSA Diwakili Oleh : HERMAN
Terbanding/Tergugat : Hi. Nuryadin, SH
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
20478
  • Nuryadin (tergugat) surat Ukur 3121/1977 tanggal 07Februari 1977 milik Tergugat yang di terbitkan oleh Kantor PertanahanLampung Selatan jelasjelas merupakan suatu kebijakan dan berakibathukum dikemudian hari berdasarkan kewenangannya Pejabat Negara(BPN Lampung Selatan) yang diatur oleh Peraturan Perundangundangan yang berlaku, kKemudian inilah yang menjadi hal mendasarPenggugat melakukan gugatannya pada Perkara aquo, olehkarenanya seharusrnya Penggugat menarik Pihak BPN LampungSelatan sebagai salah
    Nuryadin(tergugat) surat Ukur 3121/1977 tanggal 07 Februari 1977 patut didugaadalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, kemudianPenggugat memohonkan didalam Petitumnya agar sertipikat milikTerggugat dinyatakan tidak sah, secara Normatif Gugatan PerbuatanHalaman 9 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt/2021/PT KDIMelawan Hukum yakni atas dasar yang timbul atas Perbuatan Orang(Vide Pasal 1365 KUHPerdata) sedangkan Tentang Terbitnya Sertipikatyang merupakan Keputusan Pejabat Negara, Penggugat berpandanganmenurut
    hukum yang dapat menyatakan sah atau tidaknya suatu ProdukHukum yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 PTUN dan undangundang Nomor 9 tahun2004 tentang perubahan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 PTUN,atas dasar tersebut maka Tergugat berpandangan bahwa Penggugatseharusnya mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung sebagai dasar gugatan untuk menyatakan bahwa suatuProduk Hukum berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213 dh 1117/KD atasnama
    Nuryadin (tergugat) surat Ukur 3121/1977 tanggal 07 Februari1977 patut diduga adalah tidak sah yang pada akhirnya dapat merubahkebijakan Pejabat Negara dimaksud (BPN Lampung Selatan) atasKeputusannya menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas, sepertiuraian diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada yang MuliaMajelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quountuk menolak Gugatan Penggugat Nomor Register: 28/Pdt.G/2020/PNKla;2.
Register : 25-05-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN TONDANO Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Tnn
Tanggal 28 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.TIRA AGUSTINA , SH, MH
2.JOICE AMELIA USSU,SH
3.FIIKI AMINULLAH,SH
Terdakwa:
Drs. HERSI TUUK
11343
  • Unsur setiap pejabat negara, pejabar aparatur sipil negara dan kepala desa atausebutan lain/lurah ;2. Unsur dengan sengaja membuat Keputusan / Tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu calon selama masa kampanye ;Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN TnnMenimbang. bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkanna sebagai berikut ;Ad.1.
    Unsur setiap pejabat negara, pejabar aparatur sipil negara dan kepala desaatausebutan lain/lurahMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara, PejabatAparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah atau Hukum Tuaadalah selaku subyek hukum yang berhubungan Pejabat Pemerintahan baik ditingkat Pusat maupun daerah ;Menimbang, bahwa Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah pejabat yangberprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjiankerja yang bekerja pada
Register : 24-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN Str
Tanggal 19 Desember 2016 — Terdakwa: KHALIDIN Bin USMAN RAHIM
7748
  • BenerMeriah, kKemudian saksi CANDRA RASISKA dan saksi RAUZI membawaTerdakwa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebihlanjut sesuai dengan pengakuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersamaHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN Strsama dengan saksi ARIYADI KOTO tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatanatau dari Pejabat Negara yang berwenang.Sesuai dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 10587 / NNF / 2016 tertanggal 23 September 2016
    BenerMeriah, selanjutnya saksi CANDRA RASISKA dan saksi RAUZI membawaTerdakwa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebihlanjut Sesuai dengan pengakuan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersamasamadengan saksi ARIYADI KOTO rencananya untuk mengunakan yang didugaNarkotika Gol bukan tanaman tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatan ataudari Pejabat Negara yang berwenang.Sesuai dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 10587 / NNF / 2016 tertanggal 23 September
Register : 16-12-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 37/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 2 Maret 2020 — Penggugat:
FRENGKY TENDEAN
Tergugat:
1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA
2.PENYIDIK POLDA SULAWESI UTARA
3.JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA
245175
  • perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauKeputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.Penjelasan Huruf dYang dimaksud dengan final dalam arti luas mencakup Keputusanyang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang.2.Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, BAB IlPENYELENGGARA NEGARA Pasal 2 Angka 7 Poin 5 dan 6:Penyelenggara Negara meliputi:1.Pejabat
    Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2.
    Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;5. Hakim;6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku; dan7.
    dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.(2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.(3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung danMenteri.Pasal 3(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratansebagai berikut :Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdoin awarga negara Republik Indonesia;bertempat tinggal di Indonesia;tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat
    negara;berusia sekurangkurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);6. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;7. magang sekurangkurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantorAdvokat;8. tidak pernahdipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yangdiancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;9. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyaiintegritas yang
Putus : 20-04-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MATARAM Nomor 4/G/2010/PTUN.MTR
Tanggal 20 April 2010 — AJIYONO; BUPATI SUMBAWA BARAT;
10866
  • Bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada point4,a,b,c dan d, adalah merupakan proses setelahdikeluarkan Surat keputusan Pejabat Negara No.630/21/DPU/XII/2009 Mengenai Penetapan Pemenang' Lelanguntuk Pekerjaan Pembangunan Sarana dan PrasaranaPemerintah Daerah (Fasilitas KTC) Multi Years 3,54 % xRp. 77.500.000.000, ) tanggal 28 desember 2009 adalahsangat keliru) dan tidak benar karena keputusan PejabatNegara yang bersifat EXNUNC yang tidak perludipertimbangkan lagi oleh hakim Tata Usaha Negara
    , karenayang menjadi pertimbangan putusan hakim Pengadilan TataUsaha Negara adalah prosedur yang dilakukan~ sebelumPenetapan Obyek sengketa yang dalam hal ini adalahsebelum Penetapan Surat Penetapan Pejabat Negara No.630/21/DPU/XII/2009 mengenai Penetapan Pemenang' Lelanguntuk Pekerjaan Pembangunan Sarana dan PrasaranaPemerintah Daerah (Fasilitas KTC) Multi Years 3,54 % xRp. 77.500.000.000 ) tanggal 28 Desember 2009; Bahwa apa yang telah dikatakan oleh Penggugatdalam point 4 tentang perwakilan Penggugat
    oleh Pejabat PembuatKomitmen maka implementasinya sama dengan jawabanBupati Sumbawa Barat dan surat Penggugat tersebutditerima pada tanggal 5 Januari 2010, jadi sangatwajar apabila surat Pejabat Pembuat Komitmen PerihalJawaban Sanggahan diterima oleh Penggugat pada tanggal11 Januari 2010 yang mana hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan pasal 27 ayat (2) Keppres No. 80Tahun2003; rere rr ree re ee ee ee eee eeeSehingga apa yang disanggah oleh Penggugat' terhadapPenetapan Pemenang Lelang Surat Pejabat
    Negara No.630/21/DPU/XI1/2009 mengenai Penetapan PemenangLelang untuk Pekerjaan Pembangunan Sarana danPrasarana Pemerintah Daerah (Fasilitas KTC) MultiYears 3,54 % x Rp. 77.500.000.000 ) ~~ tanggal 28Desember 2009 adalah sangat keliru karena keputusanPejabat Negara yang bersifat EXNUNC yang tidak perlu10.54dipertimbangkan lagi oleh Hakim Tata Usaha Negara,karena yang menjadi pertimbangan Putusan HakimPengadilan Tata Usaha Negara adalah prosedur yangdilakukan sebelum Penetapan obyek sengketa tersebut
    Tidak = cacat hukum karena tidak bertentangandengan Bab II pasal 17 Dokumen pelelangan karenapenetapan pemenang lelang pekerjaan pembangunansarana dan prasarana Pemerintah Daerah (FasilitasKTC) Multi Years 3,54 % Rp. 77.500.000.000) telahditetapkan oleh Bupati Sumbawa Barat tanggal 28Desember2009; Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat padapoin 13 Keputusan Pejabat negara yang dikeluarkanoleh tergugat adalah cacat hukum karena bertentanganPeraturan...............004 38)peraturan perundang undangan