Jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf cUndangUndang Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yangmenyatakan :Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" dan "pejabat negaraadalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dan "pejabat negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokpokokKepegawaian;Sehingga saudari Kuasa Hukum Penggugatyang bekerja sebagaiPegawai Tidak Tetap

pada Kantor Dinas Pendidikan KabupatenBerau bukanlah suatu yang dilarang sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenatidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara,dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat Mensommer KuasaHukum Tergugat untuk membuktikannya;3.

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian;Bahwa apabila dilihnat dari Pasal 3 Ayat (1) Huruf c UndangUndangNo. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbuny!

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;Bukan terletak hanya di huruf c Pasal 3 ayat (1) UndangUndangNo.18 tahun 2003 sebagai syarat Advokat tapi titik utamanya atauroh dari UndangUndang Advokat No. 18 Tahun 2003 terletakpada:Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentangAdvokat yang berbunyi :(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebasdan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturanperundang undangan;Bahwa advokat itu dijamin oleh undangundang;Halaman 51 dari

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;4. Berusia sekurangkurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;7. Magang sekurangkurangnya 2 (dua) tahun teruS menerus padakantor Advokat;8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatanyang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;9.

Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan;kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing sertaLembaga Internasional yang menjadi tamu negara;kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, TNI danPOLRI;kendaraan Atlit dan Official yang bertanda khusus(stiker) Asian Games:kendaraan Pemadam Kebakaran dan Ambulans;kendaraan untuk memberikan pertolongan padakecelakaan lalu lintas:kendaraan angkutan umum (plat kuning);kendaraan angkutan barang Bahan Bakar Minyak danBahan

dan pengguna kendaraan pribadiroda 4 semuanya mempunyail kewajiban yang sama yaitusamasama wajib membayar pajak kendaraan dan tidak satupunmendapat keringanan, atau singkatnya, kewajiban dibebankansecara sama dan setara (proporsional) sedangkan pemberianhaknya berbedabeda / diskriminatif.Bahwa jika mau ada pembedaan perlakuan pada dasarnya haltersebut dapat dimengerti Pemohon, namun dalam hal pemberianhak istimewa tiaptiap subjek hukum telah mendapat keistimewaannya masingmasing, sebagai contoh, pejabat

negara asing, danpejabat tinggi Indonesia berhak atas pengawalan dari kepolisian,begitu juga petugas TNI, Polri dan kendaraan orang sakit, sudahdiatur oleh masingmasing norma undangundang yang tidakbertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan masih berlaku,namun keistimewaan yang diperoleh subjek hukum disebut di atastetap tidak mengurangi hak bagi warga negara lain untuk melintasidan bebas bergerak di ruasruas jalan dalam wilayah NKRI, hanyasaja dalam teknisnya pengendara sipil lain harus memberi

Bahwa jika memang Termohon pada dasarnya ingin memastikanbahwa baik pejabat negara, pejabat pengguna kendaraan dinas,pejabat TNI / Polri, dan kendaraan membawa orang sakitmendapat kekhususan pada saat melintasi ruasruas jalanibukota, hal tersebut tidak dengan cara menerbitkan Pergub,karena masingmasing subjek hukum yang disebut tersebuttelah mempunyai hak untuk menggunakan sirene sebagaimanaPasal 5 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan;e.

SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada pejabat negara bukan kesalahankami, masakan akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki.Yang kami persoalkan yaitu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahterjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang?

Hakim tingkat banding terlebih dahulumempertimbangkan keberatan Pembanding terhadap keberadaan kuasahukum yang mewakili Turut Terbanding yang mana di dalam persidanganperkara ini Turut Terbanding telah menunjuk kuasanya kepada salah satustaf pegawainya, Oleh karena hal tersebut bertentangan denganketentuan HIR serta UndangUndang Nomor 18 tahun 2003 tentangADVOKAT, Oleh Majelis Hakim tingkat banding bahwa sesuai denganpenjelasan Pasal 3 ayat (1) hurup C yang dimaksud dengan pegawainegeri sipil dan pejabat

Negara adalah pegawai negeri sebagaimanadimaksud pada Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 43 tahun 1999tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 8 tahun 1974 tentangpokokpokok kepegawaian yang dalam hal ini tidak termasuk staf pegawaidari Turut Terbanding sebagai kuasanya, dengan demikian keberatanPembanding dikesampingkan;DALAM KONVENSIDalam Provisi;Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan Provisimengenai penangguhan seluruh proses eksekusi lelang baik yang akanataupun yang sudah dilaksanakan

Yang termasuk pejabat Negara menurut undangundang No.5tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara. Adalah : 1. Presiden dan WakilPresiden; 2. Ketua, wakil ketua dan anggota majelis permusyawaratanrakyat; 3. Ketua , wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat; 4.Ketua , wakil ketua dan anggota dewan perwakilan daerah; 5. Ketua , wakilketua , Ketua muda dan hakim agung pada Mahakama agung serta ketua,wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim adhoc;6.

PejabatNegara lainnya yang ditentukan oleh undangundang.Yang dimaksud dengan pejabat Negara dan aparatur sipil Negara yangdimaksud dalam pasal tersebut pasal 188 RI No.1 tahun 2015 tentangpenetapan peraturan pengganti undang undang No.1 tahun 2014 tentangpemilinan gubernur, bupati dan wailkota menjadi undangundang yangtelah diubah dengan undangundang no. 10 tahun 2016 tentangperubahan kedua atas undangundang no. 1 tahun 2015 adalah semuayang disebutkan dalam undangundang no. 5 tahun 2014 tentang

Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dankepala desa atau sebutan lain lurah ;2. Menggunakan kewenangan, program, kegiatan dalam waktu 6 (enam)bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai pasangancalon terpilih;3. Menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun di daerah lain;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 90 dari 103 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN PreAd.1.

Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negaradan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah ;Menimbang, bahwa yang berdasarkan Undangundang No 5 tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara pasal 122, Aparatur Sipil Negara yang menjadiPejabat Negara yaitu :a) Presiden dan Wakil Presiden;b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;Ccde) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah)) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;) Ketua, wakil ketua,

Gubernur dan wakil gubernur;m) Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dann) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh UndangUndangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara dalamperkara aquo Walikota yang dalam hal ini adalah Walikota Parepare ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah TerdakwaDr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H.,M.H.

untukbertidak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidakmempunyai wali ;Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islamdinyatakan : Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harusdipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yangmenjadi wali nikah pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahanadalah Wali nikahdimana kedudukan Wali nikahbukanlah sebagai WaliHakim atau penguasa dalam hal ini Pejabat

Negara yang bertugasmengurusi pernikahan dalam hal mempelai wanita yang tidak mempunyaiwali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon dan Pemohon IIyang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2012 di Sungai Raya, KabupatenHalaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.P/2018/MSLsmAceh Timur tidak memenuhi rukun nikah sebagai mana yang diatur dalamPeraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005,Tentang Wali Hakim

SUHARYO Alias HARYO BinSUPRIYO, bersalah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatansetiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desaatau sebutan lain/Lurah yang dengan dengan sengaja melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undangundang Nomor

SUHARYO AlsHARYO Bin SUPRIYO bersalah melakukan tindak pidana Mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, danKepala Desa atau sebutan lain / Lurah yang dengan dengan sengajamelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 yaituPejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, AnggotaTNI / POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarangmembuat keputusan dan / atau tindakan

Watang Sawitto Kab.Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum PengadilanNegeri Pinrang, selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah yangdengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan dengan cara antaralain sebagai berikut : Bermula terdakwa selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara merupakan PNS(Pegawai Negeri Sipil) atau

Unsur selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;3. Unsur membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1.

Unsurselaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah:Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaituPejabat Negara, Pejabat Daerah, Anggota TNI/ Polri, PejabatAparatur Sipil Negara, Kepala Desa, atau sebutan lain /Lurah danHalaman 16 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Pinsub unsur tersebut bersifat alternative artinya jika salah satu subunsur terpenuhi maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang

korek api, 2 buah alat isap shabu, 1 buahpipet warna putih, 1 buah gunting dan 1 kotak rokok Sampoernakosong yang saat itu berada di depan mereka kemudian saat itujuga Saksi bersama dengan petugas lainnya langsung membawaTerdakwa, Saksi HERWANTO dan Saksi RIKI, beserta barangbukti tersebut ke Polsek Kapuas untuk proses lebih lanjut.eBahwa sSaksi menjelaskan jika ada menemukan beberapa paketshabu dari celana yang Terdakwa kenakan.eBahwa Terdakwa, Saksi HERWANTO dan Saksi RIKI tidakmemiliki ijin dari pejabat

Negara atau Instansi Negara yangberwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan sertamenyediakan Narkotika Golongan berupa 6 (enam) paket kecilPlastik bening berklip.e Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Bahwa 6 (enam) paket kecilNarkotika jenis Shabu didalam plastic bening berclip yang diakuimilik Terdakwa tersebut adalah sisa dari narkotika jenis sabu yangtelah digunakan oleh Terdakwa , Saksi Herwanto dan Riki, dan 1bundel kecil plastic bening berclip tersebut adalah kantong milikSaksi Herwanto yang

korek api, 2 buah alat isap shabu, 1 buahpipet warna putih, 1 buah gunting dan 1 kotak rokok Sampoernakosong yang saat itu berada di depan mereka kemudian saat itujuga Saksi bersama dengan petugas lainnya langsung membawaTerdakwa, Saksi HERWANTO dan Saksi RIKI, beserta barangbukti tersebut ke Polsek Kapuas untuk proses lebih lanjut.eBahwa Saksi menjelaskan jika ada menemukan beberapa paketshabu dari celana yang Terdakwa kenakan.eBahwa Terdakwa, Saksi HERWANTO dan Saksi RIKI tidakmemiliki ijin dari pejabat

Negara atau Instansi Negara yangberwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan sertamenyediakan Narkotika Golongan berupa 6 (enam) paket kecilPlastik bening berklip.e Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Bahwa 6 (enam) paket kecilNarkotika jenis Shabu didalam plastic bening berclip yang diakuimilik Terdakwa tersebut adalah sisa dari narkotika jenis sabu yangtelah digunakan oleh Terdakwa , Saksi HERWANTO dan SaksiRIKI, dan 1 bundel kecil plastic bening berclip tersebut adalahkantong milik Saksi HERWANTO

*Bahwa Terdakwa, Saksi HERWANTO dan Saksi RIKI tidakmemiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yangberwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan sertamenyediakan Narkotika Golongan berupa 6 (enam) paket kecilPlastik bening berklip.=(00UBahwa Saksi menjelaskan bahwa Bahwa 6 (enam) paket kecilNarkotika jenis Shabu didalam plastic bening berclip yang diakuimilik Terdakwa tersebut adalah sisa dari narkotika jenis sabu yangtelah digunakan oleh Terdakwa , Saksi HERWANTO dan SaksiRIKI,

Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi danberdaya saing kuat;b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;Pasal 4 ayat (1) UU No.19/2003 mengatur:(1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negarayang dipisahkan;Pasal 11 UU Nomor 48 Tahun 1999 tentang PokokPokokKepegawaian menyatakan bahwa pejabat negara terdiri atas :a. Presiden dan Wakil Presiden;b. Ketua Wakil Ketua dan Anggota MPR;c. Ketua Wakil Ketua dan Anggota DPR ;d.

Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh UndangUndang;Berdasarkan Pasal 11 huruf UU 43/1999, pejabat negara selainyang telah disebutkan dari huruf a sampai dengan huruf k akanditentukan oleh UndangUndang.

Namun tidak ada satupun pasal didalam UU No.19/2003 yang menyatakan bahwa Senior ManagerEmployee Services adalah Pejabat Negara;Berdasarkan halhal tersebut diatas, tidak dapat dibantahkebenarannya menurut hukum bahwa berdasarkan UU No.19/2003,UU 48/1999 dan UU No.40/2007 Tergugat bukanlah Pejabat TataUsaha Negara karena :a. Tergugat sama sekali tidak menjalankan urusan pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1.2 UU No.5/1986;b.

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk keperluan mengurus Administrasi Pembuatan AktaKelahiran anak dan ljazah anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan baik administratifmaupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Pemohon patutdikabulkan

formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 3UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Kuasa Hukum Penggugatyang berprofesi ganda yakni sebagai PNS dan Advokat, hal mana termasuktindakan pelanggaran hukum karena menyalahi Ketentuan UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 3 ayat (1) huruf 3 yangmenyatakan untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhipersyaratan yang salah satunya tidak berstatus sebagai Pegawai negeri Sipil atau Pejabat

Negara;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Kuasa Penggugat aquotidak memenuhi syarat sebagai Advokat, karena tidak memenuhi syarat formilsebagaimana yang ditentukan oleh pasal 3 ayat (1) huruf 3 UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Pemohon aquotidak dibenarkan mewakili kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cilacap;Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat formil sebagaiAdvokat / Kuasa Hukum, maka Surat Kuasa Khusus

Mengutuk tindakanrefresif Oknum Polri, Copot Kapoldasu yang dikirim oleh Pemohon.Bahwa saksi keberatan atas tindakan Pemohon tersebut mengirimkanberita tersebut yaitu dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap pribadi,kelompok, organisasi dan pejabat negara yang sah, dapat memprovokasimassa yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkankekacauan kamtibmas di wilayah Polda Sumut, merendahkan harkat danmartabat saksi selaku pribadi maka pada tanggal 6 Nopember 2018mengadukannya secara tertulis

Perbuatan pengiriman kalimattersebut adalah merupakan pendistribusian dan/ ataumentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnyainformasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yangbermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baikorang lain; Bahwa dengan alasan juridis tersebut diatas maka unsur initerpenuhi adanya menurut hukum.e Unsur pejabat pada waktu menjalankan tugasnya yang sahYang dimaksud dengan pejabat atau pejabat negara adalahgpejabat yang dilingkunagan kerjanya berada pada lembagaHalaman

Mengutuk tindakanrefresif Oknum polri.Copot Kapoldasu dapat menimbulkan rasa kebencianterhadap pribadi, kelompok, organisasi dan pejabat negara yang sah, dandapat juga memprovokasi massa yang tidak bertanggung jawab dan dapatmenimbulkan kekacauan kamtibmas di wilayah Polda Sumut, juga telahmenurunkan Harkat dan Martabat saya secara pribadi, T.I, II5;6. Fhotocopy Surat Pengaduan tanggal 6 Nopember 2018 kepadaDirreskrimsus Polda Sumut Irjed Pol Drs., Agus Andrianto,S.H.

Mengutuktindakan refresif Oknum polri.Copot Kapoldasu dapat menimbulkan rasakebencian terhadap pribadi, kelompok, organisasi dan pejabat negara yangsah, dan dapat juga memprovokasi massa yang tidak bertanggung jawab dandapat menimbulkan kekacauan kamtiobmas di wilayah Polda Sumut, jugatelah menurunkan Harkat dan Martabat saya secara pribadi, T.1, Il6;7. Fhotocopy Surat Kuasa tanggal 6 Nopember 2018 dari Irjed Pol Drs., AgusAndrianto,S.H.

Copot Kapoldasu, menimbang perbuatan Muhammad YusroHasibuan dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap peribadi, kelompok,organisasi dan pejabat negara yang sah dan dapat juga memprovokasi massayang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan kekacauan kamtibmasPolda Sumut dan tulisan saudara Muhammad Yusro Hasibuan tersebut jugatelah menurunkan harkat dan martabat saya secara peribadi. Termohon menyatakan pengaduan tertanggal 6 Nopember 2018.

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara,advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yangoleh undangundang dilarang untuk dirangkap denganjabatan notaris;Bahwa Pasal 3 huruf g UndangUndang Jabatan Notaris diatas mengatur salah satu syarat seseorang untuk menjadinotaris yaitu orang yang bersangkutan bukan pegawai negeridan juga bukan pejabat negara, yang artinya seorang notarisbukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka terbuktibahwa

Putusan Nomor 51 PK/TUN/2013a.Pasal 3 huruf g UU Jabatan Notaris (vide BuktiT.II.Int2) berbunyi:Syarat untuk dapat diangkat menjadi notarissebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:emo aon pTidak berstatus sebagai pegawai negeri,pejabat negara, advokat, atau tidak sedangmemangku jabatan lain yang oleh undangundang dilarang untuk dirangkap denganjabatan Notaris;Oleh karena syarat seseorang untuk menjadiNotaris sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 3 huruf g UndangUndang Jabatan Notarisdi atas adalah

orang yang bersangkutan bukanpegawai negeri dan juga bukan pejabat negara,maka jelas dapat disimpulkan bahwa NotarisBukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Dalam sejarah Peradilan Tata Usaha Negarabelum pernah notaris digugat di Pengadilan TataUsaha Negara sebagai Pejabat Negara dansemua pembatalan akta atau surat yang dibuatoleh Notaris selalu melalui Peradilan Umum;Berdasarkan buktibukti tersebut di atas, maka terbuktibahwa Hakim Pemeriksa dan Pemutus di MPPN(Majelis Pengawas Pusat Notaris)

Bahwa alasan Penggugat menuntut sita jaminan atas asset pribadiTergugat II tidak berdasarkan hukum, terlebih lagi gugatan Penggugatditujukan kepada Tergugat dalam kapasitas sebagai Pejabat Negara, bukanatas nama pribadi;17.

negara, bukan mewakili negara sebagaiindividu/pribadi.

Semua keputusan yang dikeluarkan pada proses inimerupakan keputusan pejabat negara atau publik; Hukum Perdata, mengatur hubungan hukum antara pengguna denganpenyedia yang terjadi pada saat proses penandatanganan kontrakpengadaan barang dan jasa sampai dengan proses berakhirnyakontrak.Bahwa gugatan Para Penggugat, meliputi rangkaian pelaksanaanpengadaan barang dan jasa yang terjadi mulai dari proses persiapanpengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyediabarang dan jasa instansi

pemerintah;Bahwa proses tersebut telah sesuai dengan Pasal 50 Peraturan PresidenRepublik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah dan merupakan hubungan hukum administrasi negara atau tatausaha Negara.Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK)(Tergugat II) bertindak sebagai pejabat negara atau bukan mewakili negarasebagai individu atau pribadi.

Sehingga semua keputusan yang dikeluarkanpada proses a quo merupakan keputusan pejabat negara atau publik;Bahwa dengan tidak adanya suatu perikatan secara perdata antara ParaPenggugat dengan Tergugat Il, dan tindakan dari Tergugat dan II dalampengadaan barang dan jasa paket pekerjaan Pembangunan Asrama SantriPutri Dayah Perbatasan Manarul Islam Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 0201/06BAHP/POKJAXIV/I/2020, TA 2020 atas nama Pejabat Negara, makasegala tindakan atau keputusan pejabat negara atau publik

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus administrasi umum para Pemohon; Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan

BenerMeriah, kKemudian saksi CANDRA RASISKA dan saksi RAUZI membawaTerdakwa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebihlanjut sesuai dengan pengakuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersamaHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN Strsama dengan saksi ARIYADI KOTO tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatanatau dari Pejabat Negara yang berwenang.Sesuai dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 10587 / NNF / 2016 tertanggal 23 September 2016

BenerMeriah, selanjutnya saksi CANDRA RASISKA dan saksi RAUZI membawaTerdakwa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebihlanjut Sesuai dengan pengakuan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersamasamadengan saksi ARIYADI KOTO rencananya untuk mengunakan yang didugaNarkotika Gol bukan tanaman tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatan ataudari Pejabat Negara yang berwenang.Sesuai dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 10587 / NNF / 2016 tertanggal 23 September

Tindakantersebut sebagai bentuk kesemenamenaan dan kesewenangwenangan dari Terdakwa kepada seorang isteri.Bahwa tindakan Terdakwa begitu mudah menceraikanSaksi1 dengan menggunakan syariat islam dijadikan sebagaialat mempermudah melakukan perceraian yang dilakukansecara sepihak untuk kepentingan pribadi Terdakwa padahalmenurut agama islam untuk bisa perceraian harus ada alasandan dasar yang kuat serta pertimbangan yang bisadipertanggungjawabkan dan itu harus dilakukan dihadapanpejabat agama dan dihadapan pejabat

negara yang berwenang(pengadilan agama).Bahwa dengan cara menceraikan yang demikian ituTerdakwa menganggap seakan dibenarkan dan dibolehkanuntuk tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batinkepada Saksi1 dan beranggapan bisa menggugurkankewajiban hukum bagi terhadap Saksi1 karena Terdakwamerasa telah menceraikan Saksi1, yaitu. kewajiban tidakmemberikan perhatian berupa kasih sayang layaknya hubungansuami isteri maupun hak perlindungan, pengayoman,penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada

PMT.III/BDG/AD/V/20 17Menimbangdengan Saksi1 diantaranya harus ada ijin tertulis dari satuan(Ankum) dan harus dilakukan di hadapan pejabat agama danpejabat negara yang berwenang tetapi yang dilakukan olehTerdakwa pada saat menceraikan Saksi1 justeru sebaliknyayaitu hanya tindakan sepihak dari Terdakwa yang denganbegitu mudah Terdakwa menyatakan cerai terhadap Saksi1tanpa ada alasan dan dasar yang kuat serta pertimbangan yangbisa dipertanggungjawabkan yang dilakukan tidak di hadapanpejabat agama dan pejabat

negara yang berwenang(pengadilan agama).

Negara, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap, namun dalam pelaksanaannya saksi Bachtiar oo...15Bachtiar Efendi Marpaung telah menyetujui pembayaran biayaperjalanan dinas yang meliputi biaya transport penginapan danmakan, angkutan setempat dan uang saku, ternyata saksiBachtiar Efendi Marpaung juga telah menyetujui pembayaranbiaya operasional kepada para pegawai pelaksana kegiatantersebut bersama dengan Terdakwa selaku PPK.

negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.46pasal 22 (3) selama pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belumditetapkan, perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara ,pegawai negeri dan pegawai tidak tetap dapat dilaksanakan denganperpedoman pada Keputusan Menteri keuangan nomor : 7/KMK.02/2003 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabatnegara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetapKeputusan Menteri Keuangan Nomor : 7 /KMK.02/2003 tentangperjalanan dinas dalam negeri

bagi pejabat negara, pegawai negerisipil dan pegawai tidak tetap; Pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilarangmemberikan biaya perjalanan dinas rangkap (2 kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama pasal 23 (3)Pejabat yang berwenang, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetapyang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya ataskerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan,kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan

Bahwa saksi Bachtiar Efendi Marpaung selaku Kuasa PenggunaAnggaran pada saat menandatangani SPM untuk pembayarankegiatan tersebut diatas kepada Pegawai Pelaksana seharusnyamendasarkan kepada keputusan Menteri Keuangan RI NO.7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang PerjalananDinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap, namun dalam pelaksanaannya saksiBachtiar Efendi Marpaung telah menyetujui pembayaran biayaperjalanan dinas yang meliputi biaya transport

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwaLumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Lampiran 4 KeputusanMenteri Keuangan yang menyebutkan bahwa uangharianperjalanan dinas dalam negeriterdiri dari penginapan dan makan,angkutan setempat dan uang saku.3.

Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk keperluan mengurus Administrasi Pembuatan Aktakelahiran anaka Para Pemohon dan administrasi unum Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan baikadministratif maupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga