Ditemukan 2150 data
R. WAHYU JATI KUSUMA
68 — 24
Penetapan Nomor 70/Pat.P/2018/PN TjgMenimbang, bahwa ketentuan mengenai penambahan gelarkebangsawanan didalam Kutipan Akta Kelahiran tidak diatur secara jelas didalamUndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan JoUndangUndang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PeraturanPemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, namun diatur didalam Surat Menter
9 — 9
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
URSULA DEWI, SH, MH
Terdakwa:
DAHRUL BIN RUSLAN
30 — 5
setelan mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan.Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangandengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 danPasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlahterbatas Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter
PT. Buana Cipta Propertindo
Termohon:
Roberto Agus Harjono
88 — 183
No. 43, tertanggal 11 April2003, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menter!Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C19322HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 Agustus 2003 Tentang Pengesahan BadanHal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 694/Padt.P/2020/PN. Btm.Hukum Perseroan, dan berdasarkan Akta RUPS Perubahan Perseroan PT.BUANA CIPTA PROPERTINDO, yang dibuat oleh Pejabat Notaris di KotaBatam RUDI PURBA, SH, M.Kn,.
14 — 3
(sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menter!
9 — 3
hukum, oleh karena itupermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan denganmenetapkan wali nikah Pemohon adalah adhal ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan wali adhaltersebut, maka berdasarkan alat bukti P1 dan P2 tentang SuratPenolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama dan untuk efektifitassuatu penetapan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk melaksanakanperkawinan Pemohon tersebut (Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menter
23 — 8
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
12 — 6
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatanpernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminyadapat dilangsungkan ;Hal 10 dari 12 hal, Pen.
28 — 2
diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikahn antara ParaPemohon, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suami istriharus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter
10 — 3
Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Bantuan Hukumkepada LBH PANGLIMA TASIKMALAYA sebagai Lembaga/OrganisasiBantuan Hukum yang TERAKREDITASI berdasarkan Keputusan Menter!Hukum dan HAM RI No. M.HH01.HN.02.07. tahun 2018 tentangLembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditas!sebagai PEMBERI BANTUAN HUKUM untuk orang atau kelompok orangmiskin, sebagaimana persyaratan terlampir;a.
76 — 35
Dengan ditetapkannyaKeputusan Menter i Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 13018/A4.6/KP/ 2008 tanggal 17Maret 2008 tidak mengakibatkan kepentingan Penggugatdirugikan, karena keputusan itu) hanya membebaskanPenggugat dari jabatan struktural eselon III (KepalaBagian Keuangan pada Sekretariat Direktorat JenderalPendidikan Nonformal dan Informal DepartemenPendidikan Nasional) danitidak mengurangi hakPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
23 — 3
diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah Pemohon denganPemohon Il, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suamiistri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter
12 — 2
antara Tergugat dengan Penggugatsudah tidak ada hubungan baik selayaknya suami isteri;Bahwa, pada persidangan lanjutan dengan agenda kesimpulan KuasaPenggugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat meninggaldunia karena sakit sebagaimana foto copy surat kematian nomor474.3/15/X1V2016 tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Benar, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen yang menerangkanbahwa Agus Paiman Wanto meninggal dunia pada hari Sabtu Legi tanggal 17Desember 2016 di Menter
7 — 5
tidakmemperdulikan Penggugat sejak Januari 2018 sampai perkara ini diajukanpada bulan Juli 2019;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dantelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelisberpendapat bahwa Pengugat telah menunjukkan sikap tidak rela atastindakan Tergugat terhadap dirinya;Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl( pengganti ) berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menter
10 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
13 — 3
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
10 — 8
Bahwa, permohonan penetapan perbaikan biodata ( perbaikannama ) ini mengacu pada ketentuan pasal 34 ayat ( 2 ) Peraturan Menter!
11 — 6
yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter!
33 — 3
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois acs JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
14 — 1
Halaman 9 dari 11 halamanMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!