paten Lombok Timur,berdasarkan surat kuasa khusus WNomor:67.PBHDIN.X.2016 tertanggal O7 Oktober 2016 yang telahterdaptar di Kepanitraan Pengadilan Agama SelongNomor : W22A4/282/SK/HK.05/X/2016.Tertanggal 10Oktober 2016, telah memberikan kuasa Khususkepada;MUHIDDIN,SH: Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum AdvokatIndonesia (POSBAKUMADIN PA BIMA) Badan HukumNomor : AHU5026.AH.01.04.Tahun 2011 jo.UndangUndang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011jo.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 joPeraturan Menter

SuratFotokopi Kartu Keluarga, nomor 1102132102120001, tanggal 12 Juli 2018, atasnama kepala keluarga Muslim Dahir yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Kabupaten Aceh Tenggara yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menter!Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/MS.KCKeuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan oleh Hakim ternyatasesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.;B. Saksi1.

No. 812 K/Pid/1984,maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Manadotersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi ;Butir 19 Keputusan Menter i Kehakiman Rl NomorM.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyebutkanbahwa terhadap putusan bebas tidak dapatdimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dankondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadapputusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal inididasarkan pada yurisprudensi ;Putusan Mahkamah Agung

Sbr hal 8 dari 11berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untukdikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dantujuan dari Permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menter!

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan' sertipikatin litis maka terlebih dahulu Tergugatmelakukan penelitian menyangkut data fisik dandata yuridis alas hak yang dijadikan dasarpermohonannya dan setelah semua alas haktersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugatmenerbitkan sertipikat sertipikat in litis,sebagaimana yang dimaksud Peraturan PemerintahNomor 24 tahun 1997 juncto Peraturan Menter!

TJK.5produksi di Baturaja Provinsi Sumatera Selatan, namun atas permohonantersebut saksi Muhammad Yani selaku PLH Kepala Kantor Bea CukalBandar Lampung menolak untuk memberikan izin pengiriman stock clinkerke Baturaja karena sebelumnya pada tanggal 07 April 2014 saat PT.Semen Baturaja melalui saksi Sastra Sepri Jayadi mengajukanpengurusan dokumen di Bea cukai Bandar Lampung terkena Rejectkarena tidak adanya Laporan Surveyor sesuai dengan Peraturan Menter!

Semen Baturaja yang berada di pusatproduksi di Baturaja Provinsi Sumatera Selatan, namun atas permohonantersebut saksi Muhammad Yani selaku PLH Kepala Kantor Bea CukalBandar Lampung menolak untuk memberikan izin pengiriman stock clinkerke Baturaja karena sebelumnya pada tanggal 07 April 2014 saat PT.Semen Baturaja melalui saksi Sastra Sepri Jayadi mengajukanpengurusan dokumen di Bea cukai Bandar Lampung terkena Rejectkarena tidak adanya Laporan Surveyor sesuai dengan Peraturan Menter!

Pasal 116 huruf (a), huruf (6) danhuruf (f)Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan bacaPeraturan Menter!Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinyaperselisihan terusmenerus antara suami istri berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung RI.

Meskipun pengertian Penganiayaantidak ada dimuat dalam KUHP, pengertiannya menurut pendapat sarjana, doktrin,dan Penjelasan Menter! Kehakiman, sebagai berikut: Menurut Mr. M.H. TIRTAAMIDJAJA: Menganiaya adalah dengan sengajamenyebabkan sakit atau luka pada orang lain.

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!

PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 sebagai perubahan dari PeraturanMenteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menter!Agama Nomor 19 Tahun 2018 disebutkan bahwa perkawinan antara seoranglakilaki dengan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam AktaPerkawinan, hal ini terjadi karena tahapan sebagaimana disebutkan pada Pasal3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!

permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P1 sampai dengan P.8, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin Tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dari menter!kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotikajenis Shabushabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan = ilmupengetahuan dan teknologi.

saksiSyaiful Rengur dan saksi Abu Taher Taharob Alias Sardi dan pada saatpertengkaran tersebut Terdakwa memukul saksi Abu Taher Taharob Alias Sardisebanyak 1 (satu) kali, melihat peristiwa tersebut, orangorang yang beradaditempat kejadian melerai pertengkaran yang terjadi;Bahwa kemudian, Terdakwa dan saksi Syaiful Rengur kembali ke Posko PKSDesa Dullah Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, tidak lama kemudian datangsaksi Riski Taharob Alias Iki (Korban) dengan membawa sepotong besiberukuran + 1 (Satu) menter

saksiSyaiful Rengur dan saksi Abu Taher Taharob Alias Sardi dan pada saatpertengkaran tersebut Terdakwa memukul saksi Abu Taher Taharob Alias Sardisebanyak 1 (satu) kali, melinat peristiwa tersebut, orangorang yang beradaditempat kejadian melerai pertengkaran yang terjadi;Bahwa kemudian, Terdakwa dan saksi Syaiful Rengur kembali ke Posko PKSDesa Dullah Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, tidak lama kemudian datangsaksi Riski Taharob Alias Iki (Korban) dengan membawa sepotong besiberukuran + 1 (Satu) menter

Selaku Kepala Bagian TataUsaha Kantor Distrik Navigasi Kelas Dumai Sesuai dengan Keputusan Menter!

selaku Kepala Bagian TataUsaha Kantor Distrik Navigasi Kelas Dumai Sesuai dengan Keputusan Menter!

I selaku Kepala Bagian TataUsaha Kantor Distrik Navigasi Kelas Dumai Sesuai dengan Keputusan Menter!

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

Ahli menerangkan Sesuai Peraturan Menter!Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMENKP/2020, pasal 23 ayat (4)berbunyi : cantrang merupakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif,dioperasikan dengan menggunakan :a.

Ahli menerangkan Sesuai Peraturan Menter!Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMENKP/2020, pasal 23 ayat (4)berbunyi : cantrang merupakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif,dioperasikan dengan menggunakan :C.

Ahli menerangkan Sesuai Peraturan Menter!Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMENKP/2020, jaring pada kantongharus berukuran lebih besar atau sama dengan 2 inchi. Sehingga ukuranmata jaring kantong KM.

demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal2 angka 1 UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang mengatur bahwa keputusan TUN yang merupakan perbuatanhukum perdata tidak termasuk pengertian keputusan TUN menurut UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwaobyek gugatan a quo yaitu Surat Menter

Surveyor Indonesia (Persero)maka Menteri BUMN terikat dengan ketentuan tersebut termasuk Pasal21 ayat (1) Peraturan Meneg BUMN Nomor PER01/MBU/2012 yangberbunyi Menter! mengambil keputusan ... guna menetapkan 171 (satu)Calon Terpilih untuk masingmasing jabatan Anggota Direksi.7.

Termohon Kasasi/Tergugat bersumber darikeuangan negara atau APBN yang terikat dan berlaku ketentuanhukum publik.tidak mempertimbangkan status Menter BUMN yang dalammelakukan urusan pemerintahan mengelola BUMN cq.

Peraturan Menter iKomunikasi dan Informatika Nomor7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan PenggunaanPita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk PenyelenggaraanJaringan Bergerak Seluler yang dinyatakan sebagaiperaturan yang cacat hukum dan bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan yang Baik (lihat dalilnomor 18 halaman 11 gugatan a quo) ;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada angka 7 diatas, Penggugat mengakui dengan tegas bahwapersengketaan ini pada dasarnya adalah mengenaipenerapan Peraturan Menteri

Peraturan Menter iKomunikasi dan Informatika Nomor7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang KetentuanPenggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untukPenyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler danPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentangTarif gatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakyang Berlaku pada Departemen Komunikasi danInformatika serta UndangUndang Nomor 20. Tahun1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

danInformatika Nomor: 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Pasal19 ayat (1), maka BHP Pita Frekuensi Radio yangharus dibayarkan oleh Penggugat adalah sebagaiberikuthalaman 55 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN JKTPAGEuntuk biaya nilai awal (up front fee) adalahsebesar 2 x nilai penawaran terendah pemenanglelang;untuk BHP Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunanadalah sebesar nilai penawaran terendah pemenanglelang dengan skema pembayaran untuk jangkawaktu. 10 tahun sebagaimana tercantum dalamLampiran Peraturan Menter

9 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010tentang Perubahan atas Perubahan PemerintahNomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Departemen Komunikasi danInformatika (PP 76/2010) ; (Fotocopy darifoto copy) ;Bukti T10 : Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan PitaFrekuensi Radio 2.1 GHz untuk PenyelenggaraanJaringan Bergerak Seluler IMT2000 (Permen01/2006) ; (Sesuai dengan asli) ;Peraturan Menter

i Komunikasi danInformatika Nomor : 7/PER/M.KOMINFO/2/2006tentang Penggunaan Pita Frekuensi 2.1 GHzuntuk Penyelenggaraan Jaringan BergerakSeluler (Permen 7/2006) ; (Sesuai denganasli) ;Bukti T12 : Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor42/PER/M.KOMINFO/12/2006 tentang PerubahanAtas Peraturan Menter i Komunikasi danInformatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/1/2006tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak7613.14.

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!