Ditemukan 1746 data
34 — 8
dengan3memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ,atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengancara :Pada tanggal 24 Januari 2012, saksi Seno Prayetno bertemu dengan terdakwa danSUGIONO alias ATENG di sebuah rumah makan di kelurahan Hinai Kiri KecamatanSecangcang dan ditempat tersebut terdakwa mengatakan ada lowongan honorer doDinas Pendapatan Daerah (Dispenda
Langkat dan menawarkan kepada saksiSENO PRAYETNO untuk menjadi tenaga honorer di Dispenda Kab.
Langkat akantetapi saksi SENO PRAYETNO harus menyediakan uang sebesar Rp. 23.000.000,(dua puluh tiga juta rupiah) dan setelah pembicaraan itu selanjutnya keesokan harinyaterdakwa datang ke ruamh saksi SENO PRAYETNO dan di rumah saksi SENOPRAYETNO tersebut terdakwa mengatakan kembali kepada saksi SENO PRAYETNOdan orang tua saksi SENO PRAYETNO yaitu saksi KUSNUN bahwa terdakwa sanggupmeloloskan saksi SENO PRAYETNO menjadi tenaga honorer pada Dispenda Kab.Langkat dan apabila tidak berhasil maka terdakwa
Langkat dan te rnyata di Dispenda Langkatpun tidak ada lowongan untuk tenaga honorer dan uang saksi SENO PRAYETNO tidakdikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi SENO PRAYETNO dirugikan sebesar Rp.21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan Penasehat Hukummaupun terdakwa tidak mengajukan mengajukan
Saksi KUSNUN :e Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 sekira pukul 14.00Wib di rumah saksi korban di Lingkungan V Kel Hinai kiri KecamatanSicanggang telah terjadi penipuan terhadap saksi yang dilakukanterdakwa Als Hendra;Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa berjanjidan mengaku bisa memasukkan dan meloloskan saksi Seno Prayetnountuk bekerja sebagai tenaga Honorer pada Dispenda KabupatenLangkat dengan cara memberikan uang sejumlah Rp.21.000.000,( Dua puluh satu juta rupiah
26 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2534 K/Pid.Sus/2011Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kepentingan pribadi, atau orang lain ,atausetidaktidaknya bukan untuk kepentingan kegiatan rutin dan operasionalKantor Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara; perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersamasamadengan saksi saksi MARJUDIN MALIK S.Sos, dan saksl H.
SULTAN RAMLI, SH selaku Kepala Dispenda Provinsi sulawesiTenggara dan saksi H. SUMARDI, SE selaku Bendahara PengeluaranKantor Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara seakanakan uang tersebutdigunakan untuk biaya rutin dan operasional kantor Dispenda ProvinsiSulawesi Tenggara dan selanjutnya bukti kas tersebut diajukan kepadaKepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yangterakhir di jabat oleh Saksi Drs. M. ALI NUR, Msi., namun tidak diterima;Hal. 11 dari 34 hal. Put.
M.Jusuf Ponea, M.Si. sebagai Kepala Dispenda Sultra saat itu KasDispenda kosong, dana APBD untuk tahun anggaran 2008 belumditetapkan, di sisi lain kegiatan Kantor Dispenda tidak boleh vakumsehingga Terdakwa demi memenuhi target PAD sebagai manainstruksi Gubernur saat itu Ali Mazi, SH sehingga terpaksa Terdakwamelakukan pinjaman sementara pada bendahara penerima dan kasirHal. 24 dari 34 hal. Put.
Bahwa dengan adanya pinjaman sementara yang dikelola bendaharapengeluaran Dispenda Sultta mendapat keuntungan denganmemungut pajak kurang lebih Rp. 20.000.000.000; dalam wakiu 5bulan Terdakwa menjabat kepala Dispenda Sultra. Hal ini bersesuaiandengan saksi Marjuddin Malik, S.Sos dan Saksi H. Sumardi, SE;e. Bahwa pada bulan Februari 2008 Terdakwa diganti menjadi KepalaDinas Pendapatan Propinsi Sulawesi Tenggara oleh Drs. M.
Ali Nur,M.Si dan dana APBD saat itu belum cair sampai akhir tahun 2008Kepala Dinas pengganti Terdakwa belum juga melakukanpengembalian pinjaman Dispenda sehingga secara ex ofifcio yangakan melanjutkan pengembalian pinjaman dan administrasipertanggungjawaban adalah pejabat pengganti.
68 — 35
Perbuatan terdakwa, dilakukan dengan cara sebagai berikut :Pada hari minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 15.00 Wibterdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajamjenis pisau warna putih stanlis dengan gagang berwarna hitam panjang lebihkurang 30 cm kemudian terdakwa selipkan di belakang pinggang celananya,setelah itu terdakwa pergi menuju KM.26 perkantoran Muaro Jambi untukmenonton latihnan balapan disekitar perkantoran tersebut, setelah sampai didepan kantor Dispenda
hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat persentuhan dengan bendatajam, berupa luka robek di dada Kiri.e Luka tersebut menyebabkan terjadinya pendarahan rongga dada danrongga perut, sehingga mendatangkan bahaya maut.Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.SUBSIDAIR:Bahwa ia terdakwa ADE ANGGARA SAPUTRA Bin MAD RUS pada hariMinggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2015 bertempat didepan kantor Dispenda
Komplek Perkantoran Bupati Muaro Jambi Desa BukitBaling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriSengeti, dengan sengaja menghilangkan/merampas nyawa orang lain.Perbuatan terdakwa, dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa yang sedang berkumpul bersama temantemannya didepan kantor Dispenda Komplek Perkantoran Bupati Muaro Jambi, melihatseorang pemuda terjatuh dari sepeda motor, lalu terdakwa
Komplek Perkantoran Bupati Muaro Jambi Desa BukitBaling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriSengeti, dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkankematian.Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa yang sedang berkumpul bersama temantemannya didepan kantor Dispenda Komplek Perkantoran Bupati Muaro Jambi, melihatseorang pemuda terjatuh dari sepeda motor, lalu terdakwa
Muaro Jambi saksi sedang mengendaraisepeda motor bersama temanteman saksi yaitu Egi, Dalpin danTerdakwa di komplek perkantoran bupati muaro Jambi, tepatnya didepankantor Dispenda kab Ma Jambi melihat latihan gabungan club sepedamotor bebek di seputaran kompek perkantoran bupati muaro jambi;Bahwa sekira pukul 17.30 Wib setelah melihat pengendara sepeda motorterjatuh akibat saling bersenggolan, selanjutnya saksi melihat Terdakwamendatangi pemuda yang terjatuh tersebut dan melihat Terdakwaberbicang
Angar Mamai Sigai, SH
Terdakwa:
FERIYADI HALINS Bin ABDUL HASAN
119 — 29
Bahwa ketika sampai di Dispenda adapeyampaian dari Herl'is pegawai Dispenda bahwa PBB atas namasaksi telah dibayar;Bahwa saksi menyuruh Usman untuk meminta data buktipembayarannya dan oleh Dispenda diberikan foto copy suratpernyataan tertanggal 14 Juli 2014.Bahwa setelah saksi melihat copy surat keterangan tersebutternyata surat itu dan tanda tangannya dipalsukan.Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan surat keteranganHalaman 8 dari25 halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2016.
HASAN MBOU saksi tidak tahu saksi hanya diberitahupegawai Dispenda HERLIS bahwa yang mengajukan adalah daripihak ABD. HASAN MBOU, melalui anaknya terdakwa FERIYADIHALINS.saksi tidak mengetahui apa sebab bisa beralinnya PBB dari wajibpajak an. sdr. DJOENAED! LIMANO menjadi ABD HASAN MBOU.
Bppterdakwa hanya menyerahkan saja ke Kantor Dispenda KotaBalikpapan;4.MOCHAMMAD SOPYAN di bawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr.
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatbahwa bukan terdakwa yang membuat surat pernyataan tersebutterdakwa hanya menyerahkan saja ke Kantor Dispenda KotaBalikpapan;5. M.
BppMenimbang, bahwa dengan surat pernyataan tersebut terdakwamengajukan permohonan pembetulan / mutasi SPPT PBBP2 (suratpemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesan danperkotaan) ke atas nama Abdul Hasan Mbou kepada Dispenda KotaBalikpapan dan Dispenda Kota Balikpapan meerbitkan PBB atas namaAbdul Hasan Mbou alamat JI Toraja No. 2 Rt 025, sebagaimana copy buktipenerimaan surat tertanggal 17/07/2014 dan yang menerima SPPT PBB(pembetulan) tersebut adalah terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
)Kabupaten Sikka menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Sikka sekaligus memohonagar Dispenda Kabupaten Sikka dapat diberi pinjaman uang dari Kas Daerah KabupatenSikka sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) guna menutupikekurangan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2004.Bahwa atas dasar permohonan dari Drs.
THOMAS AQUINO PARERA memerintahkan TerdakwaTHOMAS AQUINAS, SE selaku Pemegang Kas Dispenda Kabupaten Sikka untukmembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp.150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa THOMAS AQUINAS, SEdengan disetujui oleh Drs.
THOMAS AQUINO PARERA memerintahkan TerdakwaTHOMAS AQUINAS, SE selaku Pemegang Kas Dispenda Kabupaten Sikka untukmembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima12puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa THOMAS AQUINAS, SEdengan disetujui oleh Drs.
Sikka Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Pokokpokok PengelolaanKeuangan Daerah ;Buku Kas Umum Bendahara Dispenda Kab.Sikka Periode Desember 2005 s/dDesember 2006, periode Januari 2007 s/d Mei 2007 ;Buku Kas Pembantu Bendahara Dispenda Kab. Sikka Periode Desember 2005 ;Rekening Koran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Bulan Desember 2005dan Januari 2006 ;Rekening Koran Bendahara Umum Daerah Setda Kab.
Sikka ;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Dispenda Kab. Sikka No. 045.2/318/PENDA/ 2004 tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp.150.000.000, ;Surat Perintah Membayar (SPMBT) No.
79 — 14
Tanda Bukti Penerimaan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor : 974/03/DISPENDA/2010 tanggal 8 April 2010 dengan nilai sebesar Rp.23.444.000,00.8.
Berdasarkan peraturan tersebutterdapat kelebihan pembayaran kepada Pejabat dan Pegawai Dispenda padabulan Januari sd Mei 2010 sebanyak 1, 7 %.Bahwa benar Dana insentif yang belum dicairkan yaitu bulan Juli sd September2010 dipotong dananya sejumlah kelebihan pembayaran yang telah diserahkankepada Pejabat dan pegawai Dispenda.
Risman Sesunantelah mengadakan rapat yang dipimpin terdakwa sendiri dan dihadiri olehpegawai Dispenda Provinsi Lampung lebih kurang sebanyak 100 orang di aulalantai 3 gedung Kantor Dispenda Provinsi Lampung, pada saat rapat tersebut,terdakwa Drs.
).Biaya penataan taman dan lampu taman kantor Dispenda Rp. 11.355.000,(sebelas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).Tambahan Biaya koordinasi dengan mitra kerja Dispenda dalam rangkapeningkatan pendapatan daerah untuk perubahan APBD tahun 2010 Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).Biaya jamuan makan dan minum tamutamu Kadis Pendapatan Rp. 30.000,000,(tiga puluh juta rupiah).89e Renovasi ruang rapat Dispenda Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah).e Penggantian Karpet rungan Kadis dam
ribu dua ratus rupiah).Biaya penataan taman dan lampu taman kantor Dispenda Rp. 11.355.000,(sebelas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).Tambahan Biaya koordinasi dengan mitra kerja Dispenda dalam rangkapeningkatan pendapatan daerah untuk perubahan APBD tahun 2010 Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).Biaya jamuan makan dan minum tamutamu Kadis Pendapatan Rp. 30.000,000,(tiga puluh juta rupiah).Renovasi ruang rapat Dispenda Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah).Penggantian Karpet
kepada pegawai Dispenda Prop.
79 — 13
.- Bukti pengeluaran/ Biaya Penataan Taman Dan Lampu Taman Kantor Dispenda Provinsi Lampung sebesar Rp. 11.355.000.- Bukti pengeluaran/ tambahan biaya koordinasi dengan Mitra Kerja Dispenda dalam rangka peningkatan pendapatan daerah untuk perubahan APBD Tahun 2010 sebesar Rp. 25.000.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya jamuan makan dan minum tamu-tamu Kadispenda Mitra Kerja, Tamu Pusat, Dan Tamu Sesama Kadispenda Propinsi lain selama periode Agustus S/D November 2010 sebesar Rp. 30.000.000.- Bukti
pengeluaran/ Biaya Renovasi Ruang Rapat Kantor Dispenda sebesar Rp. 12.000.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya penggantian Karpet Ruangan Kadis Dan Mushola sebesar Rp. 16.000.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya servis Neon Box Lambang Propinsi Lampung sebesar Rp. 4.450.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya pembelian seragam batik untuk pameran sebanyak 100 pcs sebesar Rp. 17.500.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya bantuan pembuatan Gapura Di Pkor Wayhalim sebesar Rp. 25.000.000.-- Bukti pengeluaran/ Biaya ucapan
Barang bukti uang tunai diatas dikembalikan ke kas Dispenda untuk diserahkan kepada pegawai Dispenda Prop. Lampung8 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)
Berdasarkan peraturan tersebutterdapat kelebihan pembayaran kepada Pejabat dan Pegawai Dispenda padabulan Januari sd Mei 2010 sebanyak 1, 7 %.Bahwa benar Dana insentif yang belum dicairkan yaitu bulan Juli sd September2010 dipotong dananya sejumlah kelebihan pembayaran yang telah diserahkankepada Pejabat dan pegawai Dispenda.
Risman Sesunantelah mengadakan rapat yang dipimpin terdakwa sendiri dan dihadiri olehpegawai Dispenda Provinsi Lampung lebih kurang sebanyak 100 orang di aulalantai 3 gedung Kantor Dispenda Provinsi Lampung, pada saat rapat tersebut,terdakwa Drs.
).Biaya penataan taman dan lampu taman kantor Dispenda Rp. 11.355.000,(sebelas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).Tambahan Biaya koordinasi dengan mitra kerja Dispenda dalam rangkapeningkatan pendapatan daerah untuk perubahan APBD tahun 2010 Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).Biaya jamuan makan dan minum tamutamu Kadis Pendapatan Rp. 30.000,000,(tiga puluh juta rupiah).Renovasi ruang rapat Dispenda Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah).Penggantian Karpet rungan Kadis dam Mushola
empat ribu dua ratus rupiah).101e Biaya penataan taman dan lampu taman kantor Dispenda Rp. 11.355.000,(sebelas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).e Tambahan Biaya koordinasi dengan mitra kerja Dispenda dalam rangkapeningkatan pendapatan daerah untuk perubahan APBD tahun 2010 Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).e Biaya jamuan makan dan minum tamutamu Kadis Pendapatan Rp. 30.000,000,(tiga puluh juta rupiah).e Renovasi ruang rapat Dispenda Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah).e
kepada pegawai Dispenda Prop.
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
sisa persediaan(leges yang belum laku terjual) kepada Kadis Dispenda melalui Kabid Pembukuandan pelaporan An.
Parzian, S.Pd menjabat selaku KepalaSeksi Pelaporan pada kantor Dispenda Kabupaten Seluma menyerahkan seluruhjumlah persediaan Retribusi Leges kepada Terdakwa sebanyak 33.510 (tiga puluhtiga ribu lima ratus sepuluh) lembar mulai dari leges yang memiliki nilai nominal3000, 5000, 6000, 7000, 7500, 8000, 8500, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 50.000,100.000, 200.000, 250.000, 300.000, 500.000 dan 1.000.000, sesuai dengan BeritaAcara Serah Barang Leges DISPENDA Kabupaten Seluma Tahun 2009 dengannomor
Parzian, S.Pd menjabat selaku KepalaSeksi Pelaporan pada kantor Dispenda Kabupaten Seluma menyerahkan seluruhjumlah persediaan Retribusi Leges kepada Tersangka sebanyak 33.510 (tiga puluhtiga ribu lima ratus sepuluh) lembar mulai dari leges yang memiliki nilai nominal3000, 5000, 6000, 7000, 7500, 8000, 8500, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 50.000,100.000, 200.000, 250.000, 300.000, 500.000 dan 1.000.000, sesuai dengan BeritaAcara Serah Barang Leges DISPENDA Kabupaten Seluma Tahun 2009 dengannomor
228 — 220
Pembukuan Dispenda Kota Palembang adalahSurat Keputusan Wali Kota Palembang Nomor821.3/064/BKD/2008 tanggal 11 Desember 2008 yangditandatangani oleh Walikota Palembang H.
Menyampaikan asli ketetapan pajak kepada wajib pajakmelalui petugas Dispenda/UPTD wajib pajak masingmasing.
Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 sebagai KepalaUPTD Dispenda Kec. Kemuning Palembang.c. Tahun 2009 sampai dengan Desember 2011 KasiPengolahan Data (Kasi Pendataan).d.
Tahun 2010 sampai dengan Oktober 2012 sebagai KepalaUPTD Kecamatan Sematang Borang di Dispenda KotaPalembang.c. Oktober 2012 sampai dengan April 2013 sebagai KasiPenetapan Dispenda Kota Palembang.d.
Kota Palembang;Bahwa jabatan terdakwa di Dispenda Kota Palembang adalahKasi Pemeriksaan;Bahwa tugas pokok terdakwa selaku Kasi Pemeriksaan yaitumelakukan pemeriksaan kepatuhan pembayaran pajak oleh wajibpajak terkait laporan omset yang disampaikan ke Dispenda;Bahwa saksi di Dispenda menjabatsebagai Kasi PengolahanData (Kasi Pendataan)sejak Oktober tahun 2012 sampai denganSeptember 2013;Bahwa selaku Kasi Pendataan saksi bertugas menginput omsetwajib pajak atau hotel;Bahwa saksi tidak pernah mengisi
73 — 15
Kaltim Nunukan di Nunukan juga bertugas sebagai PelaksanaTugas ( Plt ) Kepala UPT Dispenda Prov.
Pipit Nusa Raya mengurus PKB/BBNKB diUPT Dispenda Kabupaten Nunukan dan pengurusan tersebut seluruhnyamelalui Plt. Kepala UPT Dispenda Kabupaten Nunukan pada saat itudijabat oleh Terdakwa (Drs.M.
Dispenda Propinsi KalimantanTimur wilayah kerja Nunukan yaitu Terdakwa (Drs.H. M.
Dispenda Propinsi Kalimantan TimurWilayah Kerja Nunukan di kantor PT.
Propinsi Kaltim WilayahNunukan ke Dispenda Propinsi Kaltim diketahui bahwa PT.
47 — 6
YaniKm. 5,5 (Kantor Dispenda Pemprov Kalsel) Kelurahan Pemurus Dalam KecamantanBanjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barangyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan
Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 15Januari 2015 sekira jam 13.00 Wita di Jalan A.Yani Km. 5,5 (KantorDispenda Pemprov Kalsel) Kelurahan Pemurus Dalam KecamantanBanjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu)Laptop merk Lenovo Think pad Edge E440 PF00LFS714/02 wama hitambeserta Chargernya mili kantor Dispenda kalimantan Selatan, 1 (satu) BuahHT Merk VEV warna Hitam milk Kantor Dispenda Kalimantan Selatan
barang tersebut ditaruh dibawah meja kerja milik saksi.Salsi menerangkan bahwa tidak ada orang yang dicurigai saat itu.Salsi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut Kantor DispendaKalimantan Selatan dan Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH BinSULAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 32.700.000, (tiga puluh duajuta tujuh ratus ribu rupiah)Saksi menerangkan barang yang diperlihatkan tersebut yaitu 1 (satu) Laptopmerk Lenovo Think pad Edge E440 PFOOLFS714/02 warna hitam besertaChargernya adalah benar milk Dispenda
Terdakwa menerangkan bahwa barang yang telah diambil tersebut saat ituletaknya dibawah meja kerja saat terdakwa mencari rekannya yang bernamaRUSDI yang bekerja pada kantor Dispenda Saat itu dan tidak ada orang IJalumelihat Isi tersebut lalu dibuka dan berisi laptop dan langsung diambil danmeninggalkan kantor tersebut dengan sepeda motor yang terdakwa pakai jenisHonda DA 2283 VH.
Selatan danSakst MUHAMMAD RIDUANSYAH Bin SULAIMAN, dan terdakwa dari faktayang terungkap dipersidangan, tidak sedikitpun mempunyai hak atasnya.Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil terdakwatersebutadalah milk Kantor Dispenda Kalimantan Selatan dan Saksi MUHAMMADRIDUANSYAH Bin SULAIMAN, dan terdakwa tidak sedikitpun mempunyai hak9atasnya maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga yang sama sekali termasukkepunyaan orang lain menjadi terpenuhi pula menurut hukum.Ad. 4.
40 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
FATCHURROCHIM,MSi pada saat menjabat sebagai Kepala Dispenda Kabupaten Lumajang (yangpenuntutannya dilakukan tersendiri) pada Tahun 2006 sampai dengan bulanJuni 2008 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2006 sampaidengan Tahun 2008 bertempat di Desa Madurejo tempat penimbangan pasirmilik PT.
tersebut tentang Pengukuhan Terdakwa selaku wajib pungutpajak pasir bahan galian golongan C tersebut tidak merupakan perbuatanmelanggar UndangUndang atau bertentangan dengan peraturan hukum yangberlaku ;Bahwa SK Kepala Dispenda Kabupaten Lumajang tersebut tidak pernahdicabut atau dibatalkan oleh Bupati apabila bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi setelah terlebih dahulu dalam waktupaling lambat 15 hari setelah ditetapbkan SK Kepala Dispenda tersebutdisampaikan kepada
wewenang tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud pemberianwewenang sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan olehKepala Dispenda Kabupaten Lumajang ;Hal. 27 dari 29 hal.
No. 300 K/Pid.Sus/2013Bahwa Kepala Dispenda sebelum mengeluarkan SK pengukuhan danpenunjukkan wajib pungut pajak kepada Terdakwa Nyoto Sugiharto, telahmengadakan rapat dengan seluruh Staf Dispenda dan berdasarkan hasilLaporan Tim Kerja berkaitan adanya kesulitan melakukan pungutan pasir galiangolongan C karena supir truk pengangkut pasir tidak mau membayar pajaksehingga dikhawatirkan target PAD Rp.400.000.000, pertahun tidak tercapai ;Bahwa sesuai fakta persidangan bahwa Surat Ketetapan SetoranBulanan
69 — 25
Seluma An.lIriansyah sebagai bendahara pemegang leges sejak bulan Januari 2009 s/d bulanDesember 2009, dan selanjutnya pada bulan Januari 2010 Dinas Dispenda telahMERGER (tidak ada lagi) sehingga Terdakwa dipindah tugaskan (mutasi) keKantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kab.
Parzian, S.Pd menjabat selakuKepala Seksi Pelaporan pada kantor Dispenda Kab. Seluma menyerahkan seluruhjumlah persediaan Retribusi Leges kepada Terdakwa sebanyak 33.510 (Tiga puluhtiga ribu lima ratus sepuluh) lembar mulai dari leges yang memiliki nilai nominal3000, 5000, 6000, 7000, 7500, 8000, 8500, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000,50.000, 100.000, 200.000, 250.000, 300.000, 500.000 dan 1.000.000, sesuaidengan Berita Acara Serah Barang Leges DISPENDA Kab.
Seluma An.lIriansyah sebagai bendahara pemegang leges sejak bulan Januari 2009 s/d bulanDesember 2009, dan selanjutnya pada bulan Januari 2010 Dinas Dispenda telahMARGER (tidak ada lagi) sehingga Terdakwa dipindah tugaskan (mutasi) keKantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kab.
Parzian, S.Pd menjabat selakuKepala Seksi Pelaporan pada kantor Dispenda Kab. Seluma menyerahkan seluruhjumlah persediaan Retrebusi Leges kepada Tersangka sebanyak 33.510 (Tigapuluh tiga ribu lima ratus sepuluh) lembar mulai dari leges yang memiliki nilainominal 3000, 5000, 6000, 7000, 7500, 8000, 8500, 10.000, 15.000, 20.000,25.000, 50.000, 100.000, 200.000, 250.000, 300.000, 500.000 dan 1.000.000,sesual dengan Berita Acara Serah Barang Leges Dispenda Kab.
Parzian, S.Pd menjabat selakuKepala Seksi Pelaporan pada kantor Dispenda Kab. Seluma menyerahkan seluruh13jumlah persediaan Retrebusi Leges kepada Tersangka sebanyak 33.510 (Tigapuluh tiga ribu lima ratus sepuluh) lembar mulai dari leges yang memiliki nilainominal 3000, 5000, 6000, 7000, 7500, 8000, 8500, 10.000, 15.000, 20.000,25.000, 50.000, 100.000, 200.000, 250.000, 300.000, 500.000 dan 1.000.000,sesual dengan Berita Acara Serah Barang Leges Dispenda Kab.
58 — 19
ILHAMUDDIN, S.Sos. bahwa lokasi tidak dalam sengketa;e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Bontoa No. 528/XIV/IB/2016, tanggal 11 Mei 2016;f. 2 (dua) lembar Blangko Dispenda Kab. Maros Permohonan Penerbitan SPPT PBB atas nama wajib pajak CV. KASPAM K.R.I atas lokasi di Lingkungan Tete Batu Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros seluas 140.000 M tertangga; 11 Mei 2016;g. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru An. H.
Nurwati, S.Sos dan setelahtiba di Dispenda Kabupaten Maros saksi langsung ke bagian pelayananuntuk meminta tolong di cek dasar penertiban SPPT PBB73.08.010.002.0011001.0 atas nama wajib Pajak Sdr. H. llhamuddin,S.Sos, kemudian saksi diarahka ke bagian penertiban SPPT PBB danpihak Dispenda Kabupaten Maros kemudian memperlihatkan dasarpenertiban SPPT PBB, yaitu :1. Fotocpy KTP an. H. Ilhamuddin,S.Sos.2. Fotocopy NPWP :74.340.126.7809.000 an, CV KASPAM K.R.L3. Surat pernyataan saudara H.
Bahwa setahu saksi tentang SPPT PBB NOP 73.08.010.002.0011001.0tersebut merupkan terbitan Dispenda Kabupaten Maros yang saya tandatangani pada saat saya menjabat sebagai Kepala Dinas DispendaKabupaten Maros.
SPPT PBB oleh KepalaDinas selanjutnya Dispenda Kabupaten Maros menyerahkan ke masingmasing Desa atau Kelurahan.Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN MrsBahwa penertiban SPPT PBB 73.08.010.002.0011001.0 telah sesuaidengan prosedur yang berlaku di Dispenda Kabupaten Maros.Bahwa Dispenda kabupaten Maros tidak membenarkan dan tidakmemperbolehkan terbitnya dua SPPT PBB dilokasi yang sama.
ILhamuddin, S.Sos selaku yang dikuasakan.Bahwa pihak Dispenda Kabupaten Maros tidak membenarkan terbitnyadua SPPT PBB dengan NOP yang sama.Bahwa dari kedua SPPT PBB , SPPT PBB yang terdaftar di Register DaftarHimpunan Ketetapan Pajak (DHKP) di Dispenda kabupaten Maros adalahatas nama wajib Pajak CV KASPAMK.R.I.Bahwa yang bertugas menerima, melakukan verifikasi dan melakukanpencetakan SPPT PBB terhadap berkas permohonan SPPT PBB NOP73.08.010.002.0011001.0 adalah tanggung jawab saksi atas bidang ataubagianbagian
;Bahwa sebelumnya saya tidak kenal fotocopy SPPT NOP73.08.010.002.0011001.0 tersebut, saya pernah diperlihatkan pada saat diperiksa di Kepolisian .Bahwa saya kenal fotocopy SPPT NOP 73.08.010.002.0011001.0 tersebutyang diterbitkan oleh Dispenda Kabupaten Maros berdasarkan pengajuanCV Kaspam KRI atas Kuasa dari H.
99 — 36
Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 September 2014, Nomor: 15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps, untuk selebihnya ; --------------------------------- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -------------------------------------------- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -------------------- Menetapkan barang bukti berupa : Dokumen Surat Perjanjian kerja sama antara BPD Bali dengan Dispenda
Provinsi Bali Nomor : 075/17/PKS/B.PEM/VIII/2011 0120.107.110.2011.2 tanggal 1 -8- 2011 ;------------------------------------ 1 (satu) buku Hasil pemeriksaan khusus SKAI dan anti Fraud BPD Bali Lembar Notice PKB untuk 57 Transaksi yang dibatalkan ; ----------------- Data / Print Out transaksi kasir pada tanggal tanggal adanya pembatalan ; Bukti Setor / transfer dari Rekening BPD Bali ke rekening Dispenda (samsat) pada tanggal
adanya pembatalan ; ------------------------------------ Dokumen Konsiliasi atau pencocokan pada setiap akhir hari (tutup kas) ; Data jumlah penetapan PKB dari samsat pada tanggal tanggal adanya pembatalan ; ------------------------------------------------------------------------ Surat Pengakuan dari Ni Made Vina Handayani,SE selaku Kasir/Teller ; SOP dan uraian tugas Kasir online dari BPD Bali atau Dispenda (Samsat) SOP Pembayaran dan penyetoran PKB online
dari BPD Bali atau Dispenda (samsat) ; --------------------------------------------------------------- Bukti Setor dari BPD Bali ke Kas Pemda Provinsi Bali dalam hal ini Dispenda Provinsi Bali ; ---------------------------------------------------------- Dokumen pengangkatan dan penempatan serta pemberhentian Ni Made Vina Handayani,SE. ; ------------------------------------------------------------- Dikembalikan kepada PT.
telah didakwa sebagai berikut ; = Primair :Bahwa ia terdakwa NI MADE VINA HANDAYANI, SE sebagai petugaskasir/teller PT.Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan beberapaperbuatan yang berhubungan sedemikian rupa s ehingga harus dipandang sebagaiperbuatan berlanjut, pada harihari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sejaktanggal 7 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012, atau setidaktidaknya pada suatu hari termasuk dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempatKantor Bersama Samsat Dispenda
BankPembangunan Daerah Bali dengan status sebagai Karyawan Kontrak WaktuTertentu (KKWT) Pelaksana Pemasar Dana dan ditempatkan sebagaikasir/teller di UPT Samsat Renon pada Kas Dispenda Provinsi Bali karenasaat itu UPT. Samsat Renon masih berada dibawah Divisi PelaksanaPemasar Modal PT.
Sedangkan untuksamsat rutin tahunan pendaftaran langsung ke bagian pendaftaran Dispendauntuk mendapatkan data pajak/lembar putih dan setelah ada lembar putihselanjutnya diserahkan ke Kasir BPD, kemudian kasir mencocokan dengandata pajak yang diterbitkan oleh Dispenda bila sudah sesuai selanjutnyakasir memanggil wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya dansetelah dibayar selanjutnya kasir mengentry data dan keluar Notis SKPDyang disahkan oleh petugas, kemudian Notis SKPD dibawa ke bagianCetak
Bank PembangunanDaerah Bali dan tetap bertugas sebagai kasir/teller di UPT Samsat Renonpada Kas Dispenda Provinsi Bali.Bahwa sebagai karyawan PT.
Konsiliasi atau pencocokan pada setiap akhir hari (tutup kas) ;e Data jumlah penetapan PKB dari samsat pada tanggal tanggal adanya pembatalan ;e Surat Pengakuan dari Ni Made Vina Handayani,SE selaku Kasir/Teller ;e SOP dan uraian tugas Kasir online dari BPD Bali atau Dispenda (Samsat)e SOP Pembayaran dan penyetoran PKB online dari BPD Bali atauDispenda (samsat) ;e Bukti Setor dari BPD Bali ke Kas Pemda Provinsi Bali dalam hal ini Dispenda Provinsi Bali ; e Dokumen pengangkatan dan penempatan serta
95 — 14
, kemudian berdasarkan notice pajak dan rekapanpenerimaan harian kasir Dispenda, dan selama ini Jasa Raharja menerimadana SWDKLLJ dari Dispenda melalui Notice Pajak dan setelah diterimadalam perharinya langsung disetorkan ke Bank BRI dengan nomorRekening : 006001000721309 milik PT.
KabupatenDonggala (Mantan KUPTD Dispenda Kabupaten Morowali), Pendidikanterakhir: S1, Alamat : Jin.
Dispenda Provinsi Sulawesi berdasarkan PenetapanNip 570025893, atas nama Sdr.
H.MOH.TASMAN HAMRUL,MSi (Inspektorat);e Anggota :RUKUWAT,SE (Inspektorat);e Anggota :SYAMSUALAM,ST (Inspektorat) ;e Anggota :DAHRILK.MOHAMMAD,SE (Dispenda Provinsi);e Anggota :ARYADIN,S.Sos (Dispenda Propinsi);e Anggota :NUARDIN (Dispenda Provinsi);> Bahwa berdasarkan pengaduan awal / hasil pengawasan dan pembinaaninternal Dispenda Provinsi menyatakan adanya temuan awalpenyalahgunaan pajak PKB BBNKB dan Jasa Raharja senilai Rp.223.877.600 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh PuluhTujuh
HARIS MUCHTAR, bahwa dana kurang.Sehingga tim pengawasan dan pembinaan dari Dispenda Provinsi datangke Samsat /UPTD wilayah IV Kab.
36 — 3
.- Bukti pengeluaran/ Biaya Penataan Taman Dan Lampu Taman Kantor Dispenda Provinsi Lampung sebesar Rp. 11.355.000.- Bukti pengeluaran/ tambahan biaya koordinasi dengan Mitra Kerja Dispenda dalam rangka peningkatan pendapatan daerah untuk perubahan APBD Tahun 2010 sebesar Rp. 25.000.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya jamuan makan dan minum tamu-tamu Kadispenda Mitra Kerja, Tamu Pusat, Dan Tamu Sesama Kadispenda Propinsi lain selama periode Agustus S/D November 2010 sebesar Rp. 30.000.000.- Bukti
pengeluaran/ Biaya Renovasi Ruang Rapat Kantor Dispenda sebesar Rp. 12.000.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya penggantian Karpet Ruangan Kadis Dan Mushola sebesar Rp. 16.000.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya servis Neon Box Lambang Propinsi Lampung sebesar Rp. 4.450.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya pembelian seragam batik untuk pameran sebanyak 100 pcs sebesar Rp. 17.500.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya bantuan pembuatan Gapura Di Pkor Wayhalim sebesar Rp. 25.000.000.-- Bukti pengeluaran/ Biaya ucapan
Barang bukti uang tunai diatas dikembalikan ke kas Dispenda untuk diserahkan kepada pegawai Dispenda Prop. Lampung8 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)
Berdasarkan peraturan tersebutterdapat kelebihan pembayaran kepada Pejabat dan Pegawai Dispenda padabulan Januari sd Mei 2010 sebanyak 1, 7 %.Bahwa benar Dana insentif yang belum dicairkan yaitu bulan Juli sd September2010 dipotong dananya sejumlah kelebihan pembayaran yang telah diserahkankepada Pejabat dan pegawai Dispenda.
Risman Sesunantelah mengadakan rapat yang dipimpin terdakwa sendiri dan dihadiri olehpegawai Dispenda Provinsi Lampung lebih kurang sebanyak 100 orang di aulalantai 3 gedung Kantor Dispenda Provinsi Lampung, pada saat rapat tersebut,terdakwa Drs.
).Biaya penataan taman dan lampu taman kantor Dispenda Rp. 11.355.000,(sebelas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).Tambahan Biaya koordinasi dengan mitra kerja Dispenda dalam rangkapeningkatan pendapatan daerah untuk perubahan APBD tahun 2010 Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).Biaya jamuan makan dan minum tamutamu Kadis Pendapatan Rp. 30.000,000,(tiga puluh juta rupiah).89e Renovasi ruang rapat Dispenda Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah).e Penggantian Karpet rungan Kadis dam
ribu dua ratus rupiah).Biaya penataan taman dan lampu taman kantor Dispenda Rp. 11.355.000,(sebelas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).Tambahan Biaya koordinasi dengan mitra kerja Dispenda dalam rangkapeningkatan pendapatan daerah untuk perubahan APBD tahun 2010 Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).Biaya jamuan makan dan minum tamutamu Kadis Pendapatan Rp. 30.000,000,(tiga puluh juta rupiah).Renovasi ruang rapat Dispenda Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah).Penggantian Karpet
kepada pegawai Dispenda Prop.
50 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 4092/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1713/Dispenda, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1713/Dispenda tersebut:;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79863/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79863P/IM.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan
hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/323/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015, tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia AtasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor973/1713/Dispenda tanggal 3 Agustus 2015 untuk Bagian Bulan Juni 2015,atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamatdi Jalan HR.
HARDIMAN W. PUTRA, SH., MH.
Terdakwa:
ARIFUDDIN, S.Sos.
110 — 51
Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan Kadidi;
- 1 (satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan Maccorawalie;
- 1 (satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan Rappang;
- 1 (
satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan Lalebata;
- 1 (satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Desa Bulo;
- 1 (satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2014 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Pedesaan Desa Bulo Wattang;
- 1 (satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Pedesaan Desa Cipotakari;
- 1 (satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Pedesaan Desa
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan Rappang;
- 1 (satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan Lalebata;
- 1 (satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 pada UPT Dispenda
Tahun 2016 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan Maccorawalie;
- 1 (satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan Rappang;
- 1 (satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan
; Bahwa pada tahun 2014 bendahara penerimaandi UPT Kecamatan Panca Rijang dijabat oleh Santy kemudian tahun 2015sampai tahun 2016 di jabat olen Ferawati Syahruddin; Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa telahmeminta kepada Bendahara penerima Santy untuk menyetorkan setoran PBByang diterima dari wajib pajak di Kecamtan Panca Rijang ke Kantor DispendaKabupaten Sidenreng Rappang melalui Terdakwa padahal seharusnya yangmenyetorkan adalah Santy selaku Bendahara; Bahwa Terdakwa melakukan penyetoran keKantor Dispenda
1.SUGIARTO
2.YENNI RUSPA, SH
Tergugat:
1.SYAHRUL
2.Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Padang
Turut Tergugat:
LAURENSIA SITI NYOMAN, SH
138 — 76
Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah Perumahan seluas +220 m2 beserta bangunan rumah diatasnya yang diperdapat dengan caradi beli pada tahun 1996, terletak di komplek Perumahan Dispenda BlokB/31, RT 002/RW 001, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah,Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat , yang mana sejak Penggugat bellitahun 1996 sampai saat sekarang Penggugat yang menguasai ..
sekarang sertifikat tanahnya atas nama Penggugat belum ditanda tangani oleh Tergugat IIkarena pada saat proses balik nama dari Sertifikat Hak Milik No. .524/Kel.Bungo Pasang, Gambar Situasi No.406, Tanggal 13 Februari 1986, seluas +220 m2, atas nama SYAHRUL keatas nama SUGIARTO ( Penggugat ), Pegawai Badan Pertanahan Kota Padang memberitahukan ada permasalahan terhadap tanah dilingkungan tempat lokasi tanah Penggugat ( komplekDispenda ) sehingga sertifikat tanah yang berada dilingkungan komplek Dispenda
Bahwa karena adanya permasalahan yang terjadi terhadap tanahtanah yang berada dikomplek Dispenda maka Penggugat mencari tahu permasalahannya ternyata tanah Sertifikat Hak Milik No. 524/Kel.
Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 terjadi perdamaian dari pihak pihak yangberperkara Perdata no. 65/Pdt.G/1990 /PN.Padang Jo PT No.72/PdtBTH/1991 dan putusan Makamah Agung No.2950 K/pdt/1992 antara ahliwaris Sanah (almh) dan khatab Cs berdasarkan Akta Perjanjian PerdamaianNo.26 tanggal 21 Juli 2017, yang dibuat dikantor Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah JAAFAR ,SH sehingga selesai Permasalahan tanah tanah di KoHalaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PNPdgmplek DisPenda tersebut
termasuk juga tanah yang Penggugat beli kepadaSyahrul sehinggu sudah bisa dibuka pemblokiran sertifikat atas tanah di komplek Dispenda . maka pada tanggal 26 Oktober 2017 Murnis Munir mewakili dari pembeli tanah Sanah (almh) dikenal dengan tanah komplek Dispenda TK Sumatera Barat mengajukan pembukaan pemblokiran sertifikat tanahsehingga sertifikat tanah lingkungan tanah komplek Dispenda TK Sumatera Barat sudah dapat dilaksanakan proses balik nama atau penerbitan sertifikat baru..