KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN);;

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI., II. YAYASAN TRISAKTI;

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGGI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan diGedung II BBP Teknologi Lantai 1624, Jalan M.H.Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakilioleh Ardhien N.W. Siswojo, S.H., LLM., pekerjaanAparatur Sipil Negara, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 2910/A4.2/HK.03.01/2019,tanggal 26 September 2019;Termohon Peninjauan Kembali I;ll.

Nomor048/YTI/IX/2019, tanggal 11 September 2019;Termohon Peninjauan Kembali Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta untuk memberikan Putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:1.2,Mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanMenteri Riset

, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik IndonesiaNomor 458/M/KPT.KP/2017, tanggal 3 November 2017, tentangPemberhentian Wakil Rektor dan Pengangkatan Pelaksana Tugas WakilRektor Pada Universitas Trisakti dalam sengketa yang sedang berjalansampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 458/M/KPT.KP/2017,tanggal

3 November 2017, tentang Pemberhentian Wakil Rektor danPengangkatan Pelaksana Tugas Wakil Rektor Pada Universitas Trisakti;Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 458/M/KPT.KP/2017,tanggal 3 November 2017, tentang Pemberhentian Wakil Rektor danPengangkatan Pelaksana Tugas Wakil Rektor Pada Universitas Trisakti;Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat sertakedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Wakil Rektor

KETUA TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021 VS YUDHA AGUNG PRATAMA, M.Sc;;

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA., IV. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;;

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI., IV. H. UMAR FARUQ;

Putusan Nomor 577 K/TUN/2020berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020;KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGGI, tempat kedudukan di Gedung D, KomplekKemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu,Senayan Jakarta 10270:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Ardhien NissaWidhawati Siswojo, S.H., LL.M., dan kawankawan,semuanya pegawai pada Kementerian Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 1462/A4.2/HK.03.00/2019, tanggal 6September 2019:H.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI., II. KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (L2DIKTI) WILAYAH I SUMATERA UTARA;

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DANPENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Kantor Kementerian Ristekdikti,Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu,Senayan, DKI Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ani Nurdiani, S.H.,M.Si., Pegawai Negeri Sipil pada KementerianRistekdikti, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 1637/A4.2/HK.03.01/2019,tanggal 22 Mei 2019;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 389 K/TUN/2020ll.

KementerianRistekdikti, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor B/236/L1.2.1/KB.06.02/2019,tanggal 22 Mei 2019;Termohon Kasasi dan II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penetapan Perintah PenundaanMenetapkan dan memerintahkan penundaan atas : Surat KeputusanMenteri Riset

Putusan Nomor 389 K/TUN/20201) Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 392/M/KPT/2018 tanggal 21 Desember2018 tentang Pencabutan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Kelautandan Perikanan Indonesia di Kota Medan dan Izin PembukaanProgram Studi pada Sekolah Tinggi Kelautan dan PerikananIndonesia di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan BinaBahari Indonesia (YBBI) Sumatera Utara;2) Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Nomor 1/6/K.1.2/

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA VS 1. UNIVERSITAS FORT DE KOCK., 2. ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (APTISI)., 3. PERKUMPULAN PERGURUAN TINGGI SWASTA KESEHATAN INDONESIA;;

RIYANTO VS PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA

Penggugat:
1.CAREL TRIWIYONO HAMONANGAN
2.DESI HERYATI
3.ARGALIA SINTA NUGRAHINI
4.DWI OKTAVI ABDIYANA
5.MANTA APRIANA KARIANI
6.DWI HARYA GUSTINA
Tergugat:
1.Menteri Riset dan Teknologi cq Direktur Jenderal Riset
2.Menteri Riset dan Teknologi cq Direktur Jenderal Riset,
3.Menteri Riset dan Teknologi cq Direktur Jenderal Riset,
4.Menteri Riset dan Teknologi cq Direktur Jenderal Riset, Teknologi
5.Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesi

cq Direktur Jenderal Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6.Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia

PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA, DK

., DKK VS MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;2.

Terhadap Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, DanPendidikan (Permenristekdikti) Nomor 12 Tahun 2016;1.1.

Menteri Riset, Teknologi, DanPendidikan Nomor 12 Tahun 2016 menyebutkan:Halaman 63 dari 106 halaman.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;b. Kementerian Kesehatan;c. Perguruan Tinggi; dand.

Kesehatan kepada Menteri Riset Teknologidan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta yang ditembuskan berbagai pihak ditingkat Pusat.

PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA, DK

,dan kawankawan, Para Advokat pada kantor Lembaga BantuanHukum & Perlindungan Konsumen (LBHPK) Persada yangberkantor di Jalan Teladan Nomor 59 (Simpang Jalan Pelangi)Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2017;Para Pemohon Kasasi;1.Lawan:PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA, berkedudukan diJalan Salak Nomor 1A Babakan, Bogor Tengah, KotaBogor, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Dr. Ir. TeguhWahyudi, M.Eng., selaku Direktur Utama yangHalaman 1 dari 9 hal. Put.

SAMSUDIN, DK VS MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI (KEMENRISTEKDIKTI);

, Teknologi dan Pendidikan TinggiDirektorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor1104/B/LL/2015 mengenai Jawaban Pemberian ljazah Dokter (Bukti P 8);Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RINomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara pelaksanaan Uji KompetensiMahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi (Bukti P 9);10.

Fotokopi Surat Edaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiDirektorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor1053/B/DE/2015 tentang Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi dokteratau Dokter Gigi (Bukti P 10);Halaman 16 dari 31 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/201711.Fotokopi UndangUndang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasManusia (Bukti P 11);12.Fotokopi UndangUndang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi (Bukti P 12);13.

Fotokopi SKL/Yudisium Anggota PDMI (Pergerakan Dokter Muda Indonesia)(Bukti P 13);14.Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RINomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi(Bukti P 14);15.

Bahwa Objek Permohonan a quo, yaituPermendikbud Nomor 30/2014, telah dicabut dan dinyatakan tidakberlaku oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan PendidikanTinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter AtauDokter Gigi (selanjutnya disebut Permenristekdikti Nomor 18/2015).

(Bukti T3);Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara PelaksanaanUji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Atau Dokter Gigi. (BuktiT4);Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikandan Kebudayaan.

GUSTI HAFIZIANSYAH, M.Si ; MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

NAJAMUDDIN SIREGAR ; MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

PENGGUGAT ;MELAWAN:MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu,Senayan,Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikankUasa kepada : nn nn rene nn nnn connec nnn nee =1. Ani Nurdiani Azizah, S.H.,M.Si. ; 2. Polaris Siregar, S.H.,M.H. ; Halaman dari 31 halaman, Putusan Nomor : 127/G/2016/PTUNJKTRobertus Ulu Wardana, S.H.,LL.M.; Reno Ghanes Satria, S.H.; Rina Wirachmawati, S.H.; Yasirman Hassan, S.H.

.; Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawai NegeriSipil pada Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Republik Indonesia, beralamat di Gedung DLantai 8, Komplek Kementerian Pendidikan DanKebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu,Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:2222/A4/HK/2016, tanggal 20 Juli 2016, untuk selanjutnyadisebut S@DaQ@l ................ccceseeeeeeeerereeerereees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

NAJAMUDDIN SIREGAR VS MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI;

;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin),beralamat di Jalan Sentra Primer Baru, Pulogebang, JakartaTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret2017;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan JenderalSudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta Selatan;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Bukan sebaliknya, membuat surat keberatan tanggal 7Desember 2015 ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi (Kemenristek Dikti) mempersoalkan penerbitan Surat Keputusan MenteriPendidikan Nasional a quo, kemudian mengajukan gugatan ke Peradilan TataUsaha Negara dengan menggunakan formulasi gugatan fiktifnegatif;Halaman 13 dari 15 halaman.

NAJAMUDDIN SIREGAR;MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA;

vo MELAWAN: vr(MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIKa Spad INDONESIA, Berkedudakan di Jalan Jenderal SudirmanSe uggs > >y eyor oray Hal 1 dari 6 hal Put No.26/B/2017/PT.TUN.JKT>oeRobertus Ulu Wardana, S.H.

Ah; ee ee ee a ee eee eee eee eeon FP 7 FF BKesemuanya waanegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Saorpada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRepuiiik Indonesia, beralamat di Gedung D e ,Kore Kementerian Pendidikan Dan Kebudeyaan, Jalany Venderal Sudirman Pintu Satu, Senayai, Jakarta,ga berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 2222/A@HK/2016 tanggal 20 Juli 2016, untuk selanjutnya " disebut sebagaiOo TERGUGAT/TERBANDING : e weneaeenenenenenenennnnnnenenenens 26/B/2017/PT.TUN.JKT tertanggal 30

RISET PERKEBUNAN NUSANTARA

Riset Perkebunan Nusantara di SelPutih;Bahwa Penggugat dimutasikan di Sikijang atau di Riau tapi tidakdilaksanakan oleh Penggugat maka Penggugat diberhentikan dari PT.Riset Perkebunan Nusantara;Bahwa pekerjaan Penggugat di PT. Riset Perkebunan Nusantarasebelum diberhentikan dari kerjaannya bekerja sebagai pengurus rumahtangga dikantor PT. Riset Perkebunan Nusantara;Bahwa Penggugat bekerja di PT. Riset Perkebunan Nusantara sejaktahun 2000;Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT.

Riset Perkebunan Nusantara di SeiPutih;Bahwa Penggugat dimutasikan di Sikijang atau di Riau tapi tidakdilaksanakan oleh Penggugat maka Penggugat diberhentikan dari PT.Riset Perkebunan Nusantara;Bahwa pekerjaan Penggugat di PT. Riset Perkebunan Nusantarasebelum diberhentikan dari kerjaannya bekerja sebagai pengurus rumahtangga dikantor PT. Riset Perkebunan Nusantara;Bahwa Penggugat bekerja di PT. Riset Perkebunan Nusantara sejaktahun 2000;Bahwa saksi mengetahui bahwa PT.

Riset PerkebunanNusantara sejak tahun 2011; Bahwa pekerjaan Penggugat adalah penyadap pohon karet di SungaiPutin Tanjung Morawa dan saksi juga sebagai karyawan diperusahaantersebut; Bahwa PT. Riset Perkebunan Nusantara di Sikijang merupakanPerkebunan Percobaan dan bagian dari PT. Riset Perkebunan Nusantara; Bahwa fasilitas yang diterima oleh Penggugat di PT. Riset PerkebunanNusantara uang saku, biaya perobatan, uang pindah dan rumah dinas; Bahwa setiap bulannya Penggugat menerima gaji dari PT.

Riset Perkebunan Nusantara; BahwaPenggugat sebagai karyawan tetap di PT. Riset PerkebunanNusantara sejak tahun 2011; Bahwa pekerjaan Penggugat adalah penyadap pohon karet di SungaiPutin Tanjung Morawa dan saksi juga sebagai karyawan diperusahaantersebut; Bahwa PT. Riset Perkebunan Nusantara di Sikijang merupakanPerkebunan Percobaan dan bagian dari PT.

Riset Perkebunan Nusantara; Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyadap pohon karet mulai bekerjapukul 06.00 wib sampai pukul 12.30 wib; Bahwa saksi bekerja di PT.

FRENADIN ADEGUSTARA, DKK VS MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI;

Tugastersebut adalah sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan PresidenNomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi (Lampiran T3);Bahwa Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentangKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, mengatur fungsiKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yakni fungsiperumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembagapenelitian, Sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset danteknologi

, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi,penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi,perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, percepatan penguasaan,pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi.

Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan TunjanganKehormatan Profesor (Lampiran T1);4. Fotokopi Peraturan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di LingkunganKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lampiran T2);5.

Tugastersebut adalah sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan PresidenNomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi (Lampiran T3);Bahwa Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentangKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, mengatur fungsiKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yakni fungsiperumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembagapenelitian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset danteknologi

., M.Ap; MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI;

., pekerjaan snag Sipil Negara (ASN), NIP= =* 19790716 20081 142 001, kewarganegaraan Indonesia, soe beralamat a Beipon Green Park 2 Blok G No.5 eo ss RT.2/16 ater Tangerang Selatan; syv = == =or oy =Ss SKY ayS oOG >Ss SsS MELAWAN S& &MENTE RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,o berkedudukan di Jalan leodgegr Susi, Pintu Satu,S Senayan, Jakarta 10270cpSam hal ini memberi kuasa1. Ani NurdianisAzizah, S.H., M.Si, 222o2eeeeeeeeS 2.

Mangere keputusan Tata Usaha Negara, berupa : ms sence nee nen nen ne neeAda SSurat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, gan Pendidikan TinggiYr Nomor 010/F/Kp/V/2017 tentang Pemberhniian dari Jabatan KepalaLY Sub Direktorat Bahan Baku dan far Maju pada Direktorat 4Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Direktorat Jenderalvya Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan wSs Ss Tinggi tanggal 22 Mei 2017;Sub Divktorat Bahan Baku dan Material Maju pada Direktorat, sPtuisahaan Pemula

Berbasis Teknologi, Ditbktorat JenderalKS Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Tekg@logi, dan PendidikanRey Tinggi tanggal 22 Mei 2017; af Penna ncn cn cnc nec cscs ccc cenceeeb.

Surat Keputusan Menteri Riset, Tknologi dan Pendidikan TinggiNomor 012/F/Kp/V/2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan KepalaLO aSSub Bagian Layanan Informasi pada Bagian Hukum, Kerjasama, dan paticuoaiPembanding dalam jabatan semula & yang setingkatoF wo5, Menghukum Tergugat/Terbanding ron biaya perkara pada ke duatingkat peradilan, yang untuk iakat banding ditetapkan sebesar yyRp.250.000, (dua ratus lima pu ribu rupiah) ; Oi vY +wy Hilm.12 dari 13 him.