pemeriksaanlaboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1687/NNF/IV/2019 tanggal 18 April2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal beningdengan berat netto 0,1903 gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening denganberat netto 0,1130 gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto0,0592 gram, 1 (satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1653gram, pireks kaca yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0491gram, mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

laboratoris kriminalistik Nomor Lab :1687/NNF/IV/2019 tanggal 18 April 2019 dengan kesimpulan barang bukti1 (satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1903 gram, 1 (satu)sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1130 gram, 1 (satu) sachetKristal bening dengan berat netto 0,0592 gram, 1 (Satu) sachet Kristalbening dengan berat netto 0,1653 gram, pireks kaca yang berisikan kristalbening dengan berat netto 0,0491 gram, mengandung metamfetaminaterdaftar dalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

LAB. : 1687 / NNF / IV / 2019,tanggal 18 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut : barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto0,1903 gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1130gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,0592 gram, 1(satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1653 gram, pireks kacayang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0491 gram,mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

2019diperoleh hasil sebagai berikut :( barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto0,1903 gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1130gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,0592 gram, 1(satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1653 gram, pireks kacayang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0491 gram,mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN MIILampiran Peraturan Menkes

LAB. : 1687 / NNF / IV / 2019, TANGGAL18 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut:( barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto0,1903 gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1130gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,0592 gram, 1(satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1653 gram, pireks kacayang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0491 gram,mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

dioeriksa oleh Dr Drs TEGUH PRIHMONO, MH,IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERRY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.Tdan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI,S.Si, M.Si dengan kesimpulan :Setelan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanBB3610/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 118 dan mengandung senyawa 5FPB22 terdaftar dalam golongan Nomor urut 137 dalan Peraturan Menkes

oleh DrDrs TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERRYPRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T dan mengetahui KepalaBidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Sidengan kesimpulan :e Bahwa setelan dilakukan pemeriksaan secaralaboratoriskriminalistik disimpulkan BB3610/2020/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 118 danmengandung senyawa 5FPB22 terdaftar dalam golongan Nomorurut 137 dalan Peraturan Menkes

FERRYPRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T dan mengetahui KepalaBidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Sidengan kesimpulan :e Bahwa setelan dilakukan pemeriksaan secaralaboratoriskriminalistik disimpulkan BB3610/2020/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 118 danHalaman 19 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Unrmengandung senyawa 5FPB22 terdaftar dalam golongan Nomorurut 137 dalan Peraturan Menkes

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Kami Majelis Hakimberkeyakinan bahwasanya unsur "barang siapa* telah terbukti secarasah dan meyakinkan ;Unsur "Tanpoa hak ataumelawan hukum menjadi perantaradalamjual beli Narkotika Golongan Bahwa pengertian Narkotika gol bukan tanaman sebagaimanadalam perkara ini adalah adalah senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan nomor urut 118 dan mengandungsenyawa sintetis 5FPB22 dalam gol nomor urut 137 dalamPeraturan Menteri Kesehatan RI dalam Peraturan Menkes

dioeriksa olehDr Drs TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, S.T, EKOFERRY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T dan mengetahuiKepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si,M.Si dengan kesimpulan :Bahwa setelan dilakukan pemeriksaan secaralaboratoriskriminalistik disimpulkan BB3610/2020/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut118 dan mengandung senyawa 5FPB22 terdaftar dalamgolongan Nomor urut 137 dalan Peraturan Menkes

Padahalseharusnya dilakukan sosialisasi agar diketahui apa pentingnya dan manfaatimunisasi, bagaimana pelaksanaannya, apa dampak negatif yang mungkintimbul pasca imunisasi dan tata cara mengatasinya sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 559);Bahwa keharusan adanya sosialisasi tersebut juga ditegaskan dalam SURATEDARAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMORHK.02.01/MENKES

Dalil gugatan Penggugat angka 11 menyatakan, bahwa keharusan adanyasosialisasi tersebut juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/444/2018 TentangPelaksanaan Kampanye Imunisasi Measles Rubella Fase 2 tertanggal 6Agustus 2018.Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 10 dan angka 11 dalam gugatannyatersebut, Tergugat berpendapat sangatlah mustahil apabila Tergugat tidakmelakukan sosialisasi dalam pelaksanaan program imunisasi nasional diIndonesia, termasuk

Demikian pula Tergugat ll jugatidak pernah menginformasikan/memberitahukan kepada orang tua/wali muridadanya pelaksanaan Imunisasi oleh Tergugat.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat berpendapat,bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar dan mengadaada, karena sesuaiSurat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/444/2018 Tentang PelaksanaanImunisasi, paragraph kedua menyatakan kampanye Imunisasi MR Fase 1 danFase 2 merupakan pelaksanaan kewajiban Pemerintah bersama masyarakatuntuk melindungi

(Vide Bukti T06);Bahwa oleh karena, pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella (MR) merupakanprogram Imunisasi Nasional di Indonesia, maka sesuai Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 290/MENKES/PER/III/2008 TentangPersetujuan Tindakan Kedokteran, Bab IV Pasal 15 menyatakan Dalam haltindakan kedokteran harus dilaksanakan sesuai program Pemerintahdimana tindakan medik tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak,maka persetujuan tindakan kedokteran tidak diperlukan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor290/MENKES/PERIIII/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran MenteriKesehatan Republik Indonesia, tanggal 26 Maret 2008, bukti T.7;8. Brosur Imunisasi SD Negeri 30 Kalumata, bukti T.8;Keputusan Walikota Ternate Nomor 147/Il.2/KT2018 tentang PembentukanKelompok Kerja Daerah Eliminasi Campak Dan PengendalianRubela/Congental Rubela Syndrome, tanggal 6 Juli 2018, bukti T.9;10.

sebagian akan di jual untuk keperluanmembiayai hidupnya dan kakeknya yang sedang sakit dan sebagian akanTerdakwa pergunakan/konsumsi sendiri.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19Maret2021 disimpulkan bahwa barangbukti berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskanBUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85 Grammengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes

sebagian akan dijual untuk keperluan membiayai hidupnya dan kakeknya yang sedang sakitdan sebagian akan Terdakwa pergunakan/konsumsi sendiri.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkanbahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna hitambertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85Gram mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang dalam mengkonsumsi tembakau sintesis.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkanbahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna hitambertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85Gram mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun2021 tentang Perubahan

5264222070530167,8. 1 (Satu) buah timbangan digital kecil warna abuabu.Menimbang, bahwa disamping itu Penuntut Umum juga mengajukanNbukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang buktiberupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskanBUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85 Grammengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkanbahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip warna hitambertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85Gram mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURINo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Nomor 650 K/Pdt/2017berusaha untuk mengkaji, mendalami, memahami dan mengabaikan begitusaja pokok perkara serta faktafakta hukum dalam persidangan secara layakdan sepatutnya khususnya dalam memeriksa dan mempertimbangkanketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/2008tentang Rekam Medis;Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat keberatan denganpertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalamputusannya pada alinea 3 halaman 86 putusan banding yang menyatakan

/PER/III/2008 tentang RekamMedis sebagaimana dikutip:Pasal 5 ayat (5)Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekammedis dapat dilakukan pembetulan;Pasal 5 ayat (6)Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukandengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dandibubuhi paraf dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yangbersangkutan:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan MenteriKesehatan Nomor 269/MENKES/PER

Jakarta di dalammemeriksa dan memutus perkara a quo telah bertentangan denganketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, maka sudah sepatutnyaPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 280/PDT/2016/PT.DKItanggal 1 Agustus 2016 harus dibatalkan;Judex Facti Pada Tingkat Banding Di Dalam Perkara A Quo Telah MengabaikanFaktaFakta Hukum Dan Melanggar Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Dan (2)Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/

Wyasa SantosaKolopaking dan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor290/MENKES/PER/III/2008, Pasal 7 ayat (1) dan (2) isinya menyatakansebagai berikut:Halaman 29 dari 38 hal.Put.

Jakarta di dalammemeriksa dan memutus perkara a quo telah bertentangan denganketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/ PER/III/2008,Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang Rekam Medis, maka sudah sepatutnyaPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 280/PDT/ 2016/PT DKI.,tanggal 1 Agustus 2016 harus dibatalkan;Judex Facti Pada Tingkat Banding Di Dalam Perkara A Quo Telah MengabaikanFaktaFakta Hukum Dan Hanya Mengutip Sebagian (Partial) Keterangan AhliProf. Dr.

/ SK/V2012 tentang Alokasi Anggaran Dana DekonsentrasiDan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program PembangunanKesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor095/MENKES/SK/IV2012 untuk mendukung Program Pembinaan UpayaKesehatan di daerah Tahun 2012 disediakan dana dari MenteriHal. 4 dari 62 Hal.

095/MENKES/SK/I/2012 untuk mendukung Program PembinaanUpaya Kesehatan di daerah Tahun 2012 disediakan dana dari MenteriKesehatan dari dana APBNP untuk tugas pembantuan yang dapatdigunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi bagikesinambungan program antara pusat dengan daerah dan peningkatankualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit /laboratorium kesehatan didaerah untuk tahun anggaran 2012;Bahwa berdasarkan hal tersebut untuk mendapatkan Alokasidana pengadaan barang/jasa tersebut terdakwa dr

Putusan No. 09/PID.SUSTPK/201 4/PT.PLK Bahwa setelah RKAKL disetujui berdasarkan Surat JendralKementerian Kesehatan RI Nomor : TU.01.02//1385/2012 tanggal 10Agustus 2012, Hal : Penyampaian Surat Keputusan Menteri KesehatanRI Nomor 271/Menkes/SK/VIIV2012 tentang Perubahan Kedua AtasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/Menkesa/SK/l/2012 tentangAlokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi danKabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal

Menetapkan agar alat bukti/oarang bukti;Diajukan oleh Penuntut Umum berupa;1.1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : TU.01.02//1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :271/Menkes/SK/VII/2012 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/V/2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun

MurjaniSampit dimulai dari adanya program Pemerintah Khususnya MenteriKesehatan Republik Indonesia untuk pengadaan Barang/JasaPemerintah Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor: 008/MENKES/SK/V2012 tentang Alokasi AnggaranDana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota TahunAnggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 095/MENKES/SK/I/2012 untuk mendukung ProgramPembinaan Upaya

. :949 / Menkes / Per / VI /2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyiRegistrasi obat jadi produksi dalam negeri hanya dilakukan olehindustri farmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya jijinprinsip dan sesuai dengan Permenkes RI No: 949/Menkes/Per/V1/2000, pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yangdiberikan oleh KOMNASPOJ, Panitia Penilai KhasiatKeamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi, Penandaan danKerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderal memberikankeputusan berupa ijin edar dengan menggunakan

LAB : 6200 / NOF / 2013 tanggal27 September 2013 yang menerangkan bahwa tablet LLtersebut mengandung Trihensifenidil HCL dan klorfeniraminayang tergolong obat keras dengan prosedur pembelian dankepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yang tertulispada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obatkeras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugasdan fungsi apotek ;Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkanmenurut Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal

pemerintah sesuai dengan perundangundangan yangberlaku ;Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijinedar ;Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkasiat obat ;Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

setidaktidaknya menyadari atau mengetahui telah memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, akandipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak bersifat komulatifsehingga salah satu unsur saja yang terpenuhi maka cukup sebagai syaratterpenuhinya unsur secara keseluruhan ;Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Permenkes RI Nomor : 949 /Menkes

LL dan setelah terdakwa menyatakanmempunyai barang, kemudian saksi WISEN datang ke rumah terdakwaberalamat di Dusun Singgahan, RT. 07, RW. 03, Desa Sawahan, KecamatanWatulimo, Kabupaten Trenggalek untuk melakukan transaksi / mengambil pil LLdari terdakwa sebanyak 1 (Satu) bok atau sebanyak 100 (seratus) butir pil LLdengan harga Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah), maka menurut MajelisHakim adalah merupakan perbuatan pemindahtangan seperti yang dimaksuddan diatur dalam Permenkes RI No.949/Menkes

Pasal 5, Pasal22, Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 1999 jo.Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor:722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan, sehingga SuratEdaran tersebut telah menyesatkan/merugikan konsumen pemakainya;Adapun isi pasalpasal dari peraturan perundangundangan tersebut di atasadalah sebagai berikut :* UndangUndang Nomor: 7 Tahun 1996;Pasal 33 ayat (1) :"Setiap label dan atau iklan tentang pangan yangdiperdagangkan harus

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 :Pasal 15 ayat (1) :ayat (2) :"Makanan yang mengandung bahan tambahanmakanan, pada labelnya harus dicantumkan namagolongan bahan tambahan makanan.Selain yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, labelmakanan yang mengandung bahan tambahan makanangolongan antioksidan, pemanis buatan, pengawet,pewarna dan penguat rasa harus dicantumkan pulaHal. 4 dari 12 hal. Put.

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 722/ Menkes/Per/IX/88;. Bahwa keberadaan Surat Edaran tersebut dapat dijadikan alasan untukmenghindar dari konsekwensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan olehprodusen/importir/distributor terhadap peraturan perundangundangan diatas;.

Daftar obat keras adalah berisi obatobatan yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan tubuhmanusia baik dalam bungkusan maupun tidak; Bahwa Obat Keras yang termasuk dalam Daftar G tidak boleh dijual ditokoatau kios rumahan atau toko kelontong, karena berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002perihal obat yang boleh dijual oleh toko obat berijin obat yang boleh dijualditoko obat berijin hanyalah obat yang bungkus luar dan

Perdagangan Besar Farmasi : Dasar Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1191/MENKES/SK/IX/2002 tanggal 24September 2002; = 2 =n wn nn nnn nn nn nn nn naed. Apotik : Dasar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002; e.

Toko Obat : Dasar Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, khususuntuk toko..../1414Putusan No. 102/Pid.Sus./2013/PN.TG. untuk toko obat hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebasterbatas; 2a nnn nao nan nan tn nn en nn een nnn nee one nee nnn Bahwa menurut pendapat Ahli (Saksi) bahwa obat keras daftar G yang disitaperlu dilakukan pengujian karena meskipun obat tersebut sudah jelas tampakdari luar adalah obat keras daftar G sesuai dengan

Dasar hukum dari jawaban Ahlitersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.Bahwa Ahli jelaskan bahwaSiapa Saja diperbolehkan menjual kosmetik kepada masyarakat asalkanproduk yang dijual sudah terdaftar dan memiliki nomor notifikasi.Bahwa Ahli jelaskan bahwatidak ada persyaratan khusus bagi setiap orang apabila akanmemperdagangkan / mengedarkan suatu produk kosmetik asalkan produkyang diedarkan sudah terdaftar dan memiliki

Halini sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) Permenkes RI Nomor :1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.Bahwa Ahli jelaskanKosmetika dapat diperjualbelikan/diedarkan jika kosmetika tersebut baiklokal maupun impor sudah memiliki izin edar/terdaftar pada Badan POM RIsesuai pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ,bahwa semua jenis sediaan Farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetika) hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan ijin edar.Bahwa Ahli jelaskan

Dalam halini untuk kosmetika berupa notifikasi, sesuai pasal 3 ayat (1) dan (2) sertapasal 4 ayat (1) + #4=Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2019/PN PtkBahwa Ahli jelaskan izin edarkosmetika dalam hal ini nomor notifikasi terdiri dari dua huruf dan diikuti 11digit angka.

orangyang dengan sengaja mengedarkan kosmetika yang tidak memiliki ijin edardapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dandenda paling banyak 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).Dasar hukum jawaban tersebut adalah Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan.Bahwa Ahli jelaskan bahwayang berhak mengeluarkan izin edar / nomor notifikasi terhadap sediaanfarmasi (kosmetika) adalah Kepala BPOM RI, dasar hukum jawaban tersebutadalah Permenkes RI Nomor : 1176/Menkes

Tidak ada satu Saksi pun yang menerangkanmelihat, mendengar langsung Terdakwa mengkonsumsi sabu, makasesuai Pasal 1 Angka 28 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer menyebutkan bahwa keterangan Saksi sebagai alat buktimengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia linat sendiri dan iaalami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;Bahwa barang bukti yang dijadikan bukti surat yaitu Surat Keteranganmenunjuk Keputusan Menteri Kesehatan No.194/Menkes/SK/V1I/2012tentang

Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika dan Keputusan Menteri Kesehatan No.923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika Pro Justisia, maka surat tersebut tidak dapat dijadikan alatbukti karena untuk menentukan Golongan Narkotika sesuai UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Keputusan Menteri Kesehatantersebut harus dalam rangka penyidikan Narkotika sedangkan surat yangdikeluarkan hanya keterangan legalitas.

halangan yang Sah:Menimbang, bahwa Majelis berusaha menasehati Penggugat namuntidak berhasil ; 222 oe neon nen n nnn nn een nn enna nn enna nn senanneesMenimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebutyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilmenyatakan bahwa dia telah memperoleh izin dari atasannya untukmelakukan perceraian dan telah menyampaikan surat izin ceralsebagaimana surat keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 039/MENKES

untuk mempersingkat uraian putusan ini, makaditunjuklah halhal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkaraTEINS DU tj nenecesese neces ees mec niTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilmenyatakan bahwa dia telah memperoleh izin dari atasannya untukmelakukan perceraian dan telah menyampaikan surat izin ceralsebagaimana surat Keputusan Pemberian Izin perceraian Nomor : 039/MENKES

Asli Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 357/ MENKES/SK/R/III1/2010 tentangIzin untuk beristri lebih dari seorang, kemudian olehKetua Majelis diberi kode ( P.2);Hal 11 dari 37 hal Put. No.1152/Pdt.G/2010/PAJT. Foto copy lIdentitas Pasien Rawat Inap dari RSCMberserta lampirannya, atas nama Ny. Erna Zulkifli,telah diberi meterai cukup, stempel pos dan telahdilegalisir oleh Panitera. Setelah dicocokan denganaslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode( P.3);.

diterima adalah dengan pertimbanganhukum karena Pemohon dalam mengajukan permohonan izinpoligami belum ada izin untuk berpoligami dari atasan yangberwenang Pemohon ( izin atasan masih dalam proses ),sehingga Majelis Hakim berpendapat putusan verzet belum /tidak menyangkut pokok perkara; Menimbang, bahwa dalam pengajuan perkara izin poligamiyang kedua dengan nomor : 1152 / Pdt.G / 2010 / PAJJT,Pemohon telah melampirkan izin atasan berupa SuratKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 357/ MENKES

/ SK / R/ III /2010 sebagaimana bukti P.2;Menimbang, bahwa karena putusan verzet nomor : 0284 /Pdt.G / 2008 / PA.JT tanggal 31 Desember 2008 belum / tidakmenyangkut pokok perkara dan dalam pengajuan perkara izinpoligami yang kedua dengan nomor : 1152 / Pdt.G / 2010 /PA.JT, Pemohon telah melampirkan izin atasan berupa SuratKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 357/ MENKES / SK / R/ Ill /2010, maka Majelis berpendapatpermohonan izin poligami Pemohon yang kedua dengan nomor1152 / Pdt.G

autentik yang telah memenuhi syarat formildan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnadan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, maka harus' dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon = telahterikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Februari1980 sampai sekarang dan belum pernah ceral.Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil,Pemohon telah melampirkan surat izin atasan untuk melakukanpoligami berupa Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 357 / MENKES

Richard Budiman,SpKj. dengan diagnosa peyakitnya memang menahun(schizophrenia Khronik); Menimbang, bahwa bukti P3 telah pula diperkuat olehP2 berupa asli Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 357 / MENKES / SK / R/ Ill / 2010tentang Izin untuk beristri lebih dari seorang, yang dalamkonsideran nomor : 2 menyatakan Termohon (Ny. ErnaZulkifli) telah dirawat di Departemen Psikiatri RSCM olehProf. Dr. W. Edith WHumris, SpKJ dan Dr.

THAMRIN PODUNGGE, M.Sc. sebagai KepalaDinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang juga bertindak selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005 tanggal 25 April 2005tentang Penetapan Pejabat KPA, Pejabat yang diberi wewenang untukmelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja(Pembuat Komitmen), Pejabat Pengujian dan perintah pembayaran, danbendahara pengeluaran satuan kerja sementara peningkatan pelayanankesehatan

merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut: Bahwa pada tahun 2005 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo terdapat danaSisa Hasil Tender (SHT) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara TahunAnggaran 2005 sebesar Rp3.022.414.700,00 (tiga miliar dua puluh dua jutaempat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah); Bahwa pada tanggal 25 April 2005 Menteri Kesehatan Republik Indonesiadengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor637/MENKES

Karena yang mengusulkan pengadaantersebut adalah Gubernur dengan menunjuk panitia yang dibentuk untukpengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2005 serta SK MenteriKesehatan Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005 yang tertuang dalamPEMBELAAN ATAS SURAT TUNTUTAN NOMOR REG.PERK : PDS01/GORONTALO/12/2011 (DALAM LAMPIRAN), " tidak lagi membentukpanitia knusus" Cukup Jelas bahwa SK Panitia Berlaku untuk satu Tahunpada Tahun Anggaran berjalan.

"Kecakapan untuk membuat suatu perikatan" dalam hal ini kecakapanpara pihak di dalam perjanjian telah memenuhi syarat sah karena PejabatPembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo merupakaninstansi pemerintah yang disahkan berdasarkan SK Menteri KesehatanNomor 637/MENKES/SK/IV/2005 dan Direktur CV Daya Prima telahmemenuhi syarat cakap menurut undangundang yang berlaku;3.

Thamrin Podungge, M.Sc.) sesuai dengan lampiran SKMenteri Kesehatan Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005;Dan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo hanyasebagai bawahan Gubernur melakukan perintah dengan menindak lanjutiSurat Usulan tersebut. Sedangkan secara teknis yang mengurus proyekpengadaan tersebut adalah Hj. Suwarti Ismail, S.Pd. selaku PejabatPembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Pihak I).

IV Polda Kalbar ataspermintaan Penyidik PomAU Lanud Supadio dengan hasiltest urine negatif () mengandung zat AmphetamineBahwa jika apabila dikaitkan dengan Kep Menkes Nomor522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentangpenunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika danPsikotropika yang merupakan pencabutan dari Kep Menkesnomor 1175/Menkes/SK/X/1998 dan Kep. Menkes nomor1352/Menkes/SK/XII/2004 khusus untuk wilayah Kalbarpemeriksaan spesimen Psikotropika dan Narkotika sesuaidengan lampiran Kep.

Menkes nomor522/Menkes/SK/V1I/2008 pada angka romawi II nomor urut15 adalah pada Unit Laboratorium Kesehatan PropensiKalimantan Barat di jalan Dr.

No. 145 K/MIL/2008ilmu pengetahuan yang penggunaannya atas perizinan Menkes cq pejabat yangberwenang sesuai ketentuan tentang Psikotropika.Subsidair :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan ditempattempat sebagaimanatersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal Delapan bulan Januaritahun Dua ribu Delapan, setidaktidaknya suatu hari dalam tahun 2008bertempat di Ma Denpom II/4 Palembang atau setidaktidaknya ditempat yangtermasuk wewenang Pengadilan Militer 04 Palembang telah melakukan tindakpidana

Bahwa Terdakwa mengetahui ada larangan penyalahgunaan Psikotropikakarena hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan/dan atau IlmuPengetahuan dan Psikotropika Golongan hanya dapat digunakan untuk tujuanilmu pengetahuan yang penggunaannya atas perizinan Menkes cq pejabat yangberwenang sesuai ketentuan tentang Psikotropika.Lebih Subsidair :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan ditempattempat sebagaimanatersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal Delapan bulan Januaritahun Dua Ribu Delapan,

Bahwa Terdakwa mengetahui ada larangan penyalahgunaan Psikotropikakarena hanya dapat digunakan untuk pelahanan kesehatan/dan atau IlmuPengetahuan dan Psikotropika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuanilmu pengetahuan yang penggunaannya atas perizinan Menkes cq pejabat yangberwenang sesuai ketentuan tentang Psikotropika.Berpendapat:Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur tindakpidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantumdalam Pasal :Kesatu : Pasal

Trihexipenydil merupakan golongan obat keras ( lingkaranmerah ) dimana perbuatan terdakwa melanggar pasal 197 dan jugapasal 196 UU RI No 36 tahun 2009 ; Bahwa Obat Trihexypenidyl adalah obat penenang masuk dalamgolongan obat keras (lingkaran merah) harus ada ijin edar dan beredardipasaran harus ada surat ijin edar yang dikeluarkan oleh BadanHalaman 7 dari 16 putusan Nomor 61 /Pid.Sus/2018/PN PblPengawas Obat dan Makanan (BPOM) sedangkan distribusinya Sesuaidengan dasar hukumnya yaitu Kepmenkes No.1331/Menkes

/SK/X/2002,tentang tata cara pedagang eceran obat, KepmenkesNo.1191/Menkes/SK/IX/2002, tentang pedagang besar farmasi danKepmenkes 1332/Menkes/SK/X/2002, tentang Ijin Apotek ;Bahwa menurut saksi terdakwa menjual atau mengedarkan pilTRihexipenydil secara bebas melanggar pasal 196 UU RI No 36 Tahun2009 tentang kesehatan karena bisa membahayakan konsumen ;Menimbang bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula

maupun untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian sudahselayaknya barang bukti tersebut dinyatakan secara tegas dirampas untukdimusnahkan karena negara tidak lagi memerlukan barang bukti Narkotikadalam perkara aquo;Bahwa jikalau Negara (Pemerintah) memerlukan suatu barang buktiNarkotika yang akan dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan IImuPengetahuan atau demi kesehatan, maka Negara dalam hal ini pemerintahberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1332/MENKES

melakukaneksekusinya dengan mengingat amar tersebut yang kurang tepat atau tidaktegas karena jika barang bukti dinyatakan DIRAMPAS oleh Jaksa PenuntutUmum maka barang bukti tersebut tidaklah dapat dimusnahkan oleh JaksaPenuntut Umum mengingat amarnya DIRAMPAS UNTUK NEGARA bukanDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN atau jikalau barang bukti tersebutdiserahkan kepada laboratorium pemerintah atau lembaga lain yang ditetapkanoleh Pemerintah maka hal tersebut bertentangan dengan Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor: 1332/MENKES

/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002,karena sebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dariMenteri untuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikian barang buktitersebut tidak dapat DIRAMPAS UNTUK NEGARA secara nyata;Dengan kekeliruan Putusan Judex Facti (terutama Pengadilan Tinggi),maka sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkanPutusan tersebut kemudian mengambil alih dengan cara mengadili sendiriperkara ini dan memutus sesuai pertimbanganpertimbangan berdasarkanhukum

Laboratorium penguji sampel Narkoba danpsikotropika yang ditujukan sesuai dengan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 1173/Menkes/SK/1998 antara lain Lab. BNN,Lab. BPOM, Labkesda dan Laboratorium Polri.

tiga) bulan setelahpemeriksaan tes urine dilakukan di aula Makodim 0315/Bintan kalaudikaitkan dengan UndangUndang Narkotika seharusnya dalam jangkawaktu 3 X 24 jam pemeriksaan terhadap diri Pemohon Kasasi harussudah dilimpahkan kepada Penyidik dan untuk kepentingan Proyustisiaurine Pemohon Kasasi dalam jangka 3 X 24 Jam harus sudah diperiksadi Laboratorium Terakreditasi sesuai dengan petunjuk UndangUndang.Bahwa ditegaskan juga melalui Surat Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 522/Menkes

penyidikan sampai persidangantampak sudah diatur termasuk pemeriksaan urine Pemohon Kasasi, halini sudah mengindikasikan ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum.Bahwa selain itu patut diduga mengenai tes urine, dimana pelaksanaantes urine tidak berpedoman kepada aturan hukum yangberlaku,khususnya mengenai penggunaan sampel urine Pemohon Kasasi.Dimana sampel urine yang digunakan adalah sebanyak 25 MI, aturanhukum yang Pemohon Kasasi maksud adalah Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes

pengambilan sampel urine yang dilakukan terhadapPemohon Kasasi adalah sebesar 25 ml.Dan sangat ironis bahwa Judex Facti mengabaikan dan tidakmenganggap mengenai jumlah sampel tes urine tersebut, berarti dalamhal ini sama saja Majelis Hakim mengabaikan "aturan hukum" yangmengatur tentang pengambilan sampel urine atau dengan kata lain "tidakmau tahu" mengenai bagaimana tata cara pengambilan urine tersebut,aturan hukum yang Pemohon Kasasi maksud adalah Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes

Dan Judex Factimenganggap hal ini tidak penting.Padahal Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dijadikan dasar bagisemua Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika termasukPuslabfor Polri Cabang Medan bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN)dalam melaksanakan tes urine.

dan BerdasarkanhasilPemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (SesuaiBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1107/NNF/2021,tanggal 19 April 2021), telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu)bungkus plastik warna merah berisi irisan daun yang disita dari terdakwa AMARROMZI KHADAFI Bin BECHIT adalah benar POSITIF mengandung senyawasintetis MDMB4enPINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan (Satu) Nomorurut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes

danBerdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri PoldaJawa Tengah (Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik,Nomor : 1107/NNF/2021, tanggal 19 April 2021), telah melakukanpemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi irisandaun yang disita dari terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHITadalah benar POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB4enPINACAterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor urut 182 (Seratusdelapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes

danBerdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri PoldaJawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik,Nomor : 1107/NNF/2021, tanggal 19 April 2021), telah melakukanpemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi irisandaun yang disita dari terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHITadalah benar POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB4enPINACAterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor urut 182 (sSeratusdelapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes

daun yang disita dari terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHITadalah benar POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB4enPINACAterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor urut 182 (Seratusdelapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangandiatas dimana terdakwa memesan tembakau gorilla untuk dikonsumsi