Ditemukan 4979 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-09-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 126/G/2018/PTUN.MDN Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
SALAM SYAHPUTRA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Langkat
101 — 39
SALAM SYAHPUTRA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Langkat
101 — 39
ditemukanadanya dalil yang mempermasalahkan tentang prosedur penerbitan SuratKeputusan objek sengketa oleh Tergugat, namun Majelis Hakim akan tetapmemberikan penilaian mengenai proses penerbitan objek sengketa;Menimbang, bahwa dalam ketentuan prosedur pemberhentian tidakdengan hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 Tata Cara PemberhentianHalaman 33 Put.126/G/2018/PTUNMdnkarena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 141/PDT/2017/PT KPG Tanggal 19 Desember 2017 — - JHON MANILANI vs - Negara Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Alor
88 — 53
88 — 53
Juliver Girsang, SH yang padapokoknya menerangkan bahwa syarat ljasah ditanda sahkan harusdicantumkan dalam syarat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, namunsesuai pembuktian Tergugat tidak terdapat pencantuman syarat tanda sahljasah bagi ljasah Lokal, hal tersebut adalah kekurangan ketelitian dariPanitia penyelenggara dalam seleksiCalon Pegawai Negeri Sipul tingkatdaerah tidak dapat serta merta menjadi kekurang telitian dari bawahanTergugat sebab Pantia penyelenggara seleksi Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 11-05-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 12/G/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 11 Mei 2015 — PARNINGOTAN HAMONANGAN PANGARIBUAN, S.H; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
115 — 66
115 — 66
ParningotanHamonangan Pangaribuan S.H; KEDUA : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalamKeputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.01/UP.92/2010tanggal 23 Februari 2010 berupa Pemberhentian dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhkan kepada Sdr.
Register : 16-03-2012 — Putus : 18-04-2012 — Upload : 23-04-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 56-K/PM.I-01/AD/III/2012, 18-04-2012 Tanggal 18 April 2012 — KAPTEN INF YOYOK WAHYUDI
132 — 53
132 — 53
Guntur Dahwan bersama 4 orang sipilyang namanya tidak saya ketahui melihat seekor gajah, kemudian ditembak sampai mati dangadingnya diambil oleh orang sipil yang saat itu berburu dengan Sertu T. Guntur Dahwan, tidaklama kemudian datang Petugas dari Polsek Indra Makmur, Koramil Indra Makmur danMasyarakat sekitar lalu Sertu T. Guntur Dahwan dan barang bukti beserta empat orang sipiltersebut diamankan dengan cara dibawa ke Polsek Indra Makmur sedangkan Sertu T.
Sopyan di Desa Landing Kec. yang kebetulan kenal dekat denganKapolres Aceh Timur dengan maksud untuk koordinasi lebih lanjut mengenai tiga orang sipilyang ditahan di Polres Aceh Timur.36 Bahwa sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Lhoksukonmenuju ke Pos A 13, Terdakwa mendapat telephone dari Danyonif 113/JS yang menanyakanlagi tentang kronologis kejadian penembakan gajah dan senjata yang digunakan ada berapapucuk, kemudian Danyonif 113/JS juga menyampaikan ingin bicara
Register : 05-08-2016 — Putus : 10-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.TPI Tanggal 10 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 1
17 — 1
DALAM EKSEPSI;Pengadilan Agama Tanjungpinang belum memiliki kewenanganmengadili/ premature;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang wajiob tunduk dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor : 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil Knhususnya Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 TentangPerubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun1983;Menimbang, bahwa yang mana Pemohon hingga saat ini belummemiliki Izin Perceraian dari
Register : 14-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 67/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
TIURMAIDA SITUMEANG, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA MEDAN
72 — 42
TIURMAIDA SITUMEANG, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA MEDAN
72 — 42
Sekolah yang berbunyi Kepala Sekolah dapatHalaman 12 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUNMdn36.37.38.39.40.diberhentikan dari penugasan karena:....f. hasil penilaian prestasi kerjatidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik ;Bahwa hasil Penilai Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dilakukanoleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan Jangka Waktu Januaris/d Desember 2018 kepada Penggugat diperoleh Nilai Capaian SKP84.01 (BAIK) ;Bahwa berdasarkan hasil Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 23-07-2014 — Upload : 24-07-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 171-K/PM II-08/AD/VII/2014 Tanggal 23 Juli 2014 — HERI ANDRIANSYAH, PRATU
32 — 27
32 — 27
Saksi tidak mengetahui mengenai penggunaan narkotika oleh Terdakwa, baik mengenai tempat, waktudan caracaranya, namun dari keterangan Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh pimpinan,Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika bersama temantemannya dari sipilyang dilakukan di tempat hiburan malam.8.
Register : 20-08-2015 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 19-05-2020
Putusan PA KENDARI Nomor 0424/Pdt.G/2015/PA.Kdi Tanggal 4 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 21
29 — 21
DALAM EKSEPSI Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syaratformal yuridis atau permohonan Pemohon kabur (ObscureLibel); Bahwa Pemohon sebagai karyawan pada PT Antam TbkKolaka Sultra merupakan perusahaan Badan Usaha MilikNegara yang sudah tentu sama dengan Pegawai Negeri Sipilyang mana jika ingin bercerai terlebin dahulu harus mendapatHal. 4 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdiiin dari atasan, oleh karena Pemohon sampai saat ini belummendapat ijin cerai dari atasan maka permohonan Pemohontidak
Register : 31-10-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2672/Pdt.G/2019/PA.Mks Tanggal 20 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 14
30 — 14
Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis lebihdahulu dari Pejabat.14..3. Surat Edaran Kepala BKN Nomor: 48/SE/1990 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi PNS, BAB II Nomor: 1. PegawaiHal. 4 dari 35 Hal.
Putus : 25-01-2007 — Upload : 02-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1K/PID.HAM.AD.HOC/2006 Tanggal 25 Januari 2007 — Jaksa / Penuntut Umum Ad Hoc pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia BRIGJEN POL. Drs. JOHNY WAINAL USMAN
995 — 3870 — Berkekuatan Hukum Tetap
995 — 3870 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempunyaikekuasaan untuk mengendalikan kawahannya secara efektif, namun dalampelaksanaan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orangorang yangdiduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura, Terdakwa tidakmelakukan pengendalian terhadap bawahannya, yaitu Anggota Satuan BrimobPolda Irian Jaya / Papua yang dipimpin oleh Bripbka Hans Fairnap, Bripka ZawalHalim, lptu Suryo Sudarmadi dan Brigpol John Fredrik Kamodi, sehingga terjadipenganiayaan terhadap beberapa kelompok atau perkumpulan penduduk sipilyang
Register : 18-02-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.Kag Tanggal 15 Juni 2015 — Penggugat vs Tergugat
31 — 30
31 — 30
Hendaklah dia ridha dengan sedikit (nafkah), khususnya jikasuami berada dalam kesusahan dan kemiskinan.Menimbang, bahwa untuk dapat menilai kKemampuan Tergugatuntuk memberikan nafkah sewajarnya, majelis hakim menilai berdasarkankemampuan finansial Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai staf di kantor Camat Pemulutan Selatan, denganpenghasilan gaji bruto perbulan sebesar Rp. 2.490.300, (vide bukti PR.3),dan dari pendapatan tersebut Tergugat memiliki
Pada gilirannyadiharapkan bahwa pembebanan demikian akan memberi kemanfaatanbesar bagi jaminan perlindungan hakhak anak yang secara faktualseringkali menjadi korban dari disharmoni rumah tangga ayah dan ibunya.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menilai kemampuanTergugat untuk memberikan nafkah sewajarnya, majelis hakim menilaiberdasarkan kemampuan finansial Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai staf di kantor Camat Pemulutan Selatan, denganpenghasilan
liar) tanpa izinTergugat sebagai isteri sebagaimana petunjuk Pasal tersebut, danTergugat dalam duplik rekonvensinya menyatakan bahwa ia telahmendapatkan surat izin perceraian dari Bupati Ogan Ilir, majelis hakimmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk meningkatkan kinerja PNS, Pemerintahtelah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan PemerintahNomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 25-01-2007 — Upload : 27-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01K/Pid.HAM.Adhoc/2006 Tanggal 25 Januari 2007 — Brigadir Jenderal Polisi Drs. Johny Wainal Usman ; Jaksa Penuntut Umum
933 — 855 — Berkekuatan Hukum Tetap
933 — 855 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempunyaikekuasaan untuk mengendalikan kawahannya secara efektif, namun dalampelaksanaan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orangorang yangdiduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura, Terdakwa tidakmelakukan pengendalian terhadap bawahannya, yaitu Anggota Satuan BrimobPolda Irian Jaya / Papua yang dipimpin oleh Bripbka Hans Fairnap, Bripka ZawalHalim, lptu Suryo Sudarmadi dan Brigpol John Fredrik Kamodi, sehingga terjadipenganiayaan terhadap beberapa kelompok atau perkumpulan penduduk sipilyang
Register : 21-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Gst Tanggal 8 Juni 2018 — Pemohon:
Boiolifu Gowasa
Termohon:
Pemerintah RI Cq.Kapolri, Kapda Sumut, Kapolres Nisel
42 — 11
Boiolifu Gowasa
Termohon:
Pemerintah RI Cq.Kapolri, Kapda Sumut, Kapolres Nisel
42 — 11
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipilyang dalam ini memberi kuasa kepada Aldika Wau, S.H., M.H. advokat/pengacara / legal konsultan di kantor hokum ATJ Law & Associates, beralamatdi JI Jend Sudirman Kelurahan Pasar Teluk Dalam berdasarkan surat kuasakhusus Nomor 028/SK/KHATJ LAW/V/2018 tanggal 04 Mei 2018. Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;MELAWANPemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq.
Register : 09-01-2012 — Putus : 20-02-2012 — Upload : 07-04-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 02/G/2012/PTUN.Mdo Tanggal 20 Februari 2012 — Penggugat:
MARLIN S. LAMATO
Tergugat:
BUPATI BOALEMO
127 — 56
MARLIN S. LAMATO
Tergugat:
BUPATI BOALEMO
127 — 56
berselingkuh dan menjadi istri kedua, sehingga melanggar Peraturan17Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan pasal 6 ayat 4 hurufd peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri sipil.Menimbang, bahwa didalam peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangperaturan disiplin Pegawai Negeri pada pasal 23 ayat ( 1 ) menyatakan Pegawai negeri Sipilyang
Register : 26-10-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 249/Pdt.G/2018/PA.Lbh Tanggal 24 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 13
29 — 13
Nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : "Pegawai negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin terlebih dahulu daripejabat, dan ternyata Penggugat telah nyata memperoleh surat izin dari pejabatyang berwenang, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon dapatditerima;Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PA.Lbh.Halaman 20 dari 37 halamanMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon selaku PegawalNegeri Sipil telah memperoleh
Register : 13-11-2017 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PA UNAAHA Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA.Una Tanggal 3 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 21
19 — 21
hakimmempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa terhadap surat Izin untuk melakukan Perceraian yang didalilkan olehTermohon diajukan dan Pemohon dan dipandang cacat juridis karena tidakmemiliki nomor majelis mempertimbangkan pengajuan izin tanpa nomor olehPemohon adalah saat permohonan didaftarkan dan kemudian dalampersidangan Pemohon telah mengajukan asli surat izin dimaksud dengannomor tanggal yang oleh majelis hakim dipandang telahmemenuhi syarat administrasi pengajuan cerai bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-01-2012 — Putus : 20-02-2012 — Upload : 21-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 02/AC/G.TUN/2012/PTUN.MDO Tanggal 20 Februari 2012 — Penggugat: Marlin S Lamato.
Tergugat: Bupati Boalemo.
111 — 60
111 — 60
alasan berselingkuh dan menjadi istri kedua, sehingga melanggar PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan pasal 6 ayat 4 hurufd peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri sipil.Menimbang, bahwa didalam peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangperaturan disiplin Pegawai Negeri pada pasal 23 ayat ( 1 ) menyatakan Pegawai negeri Sipilyang
Register : 29-08-2014 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 01-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 179/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 26 Nopember 2014 — SAMUEL PURBA, S.H.,M.Hum;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
71 — 175
71 — 175
yang disampaikan kepada Penggugatuntuk diperiksa dan/atau dimintai keterangan sehubungan dengandiperolehnya data baru terkait membagikan uang pungutan sisa kegiatanorientasi CPNS dan terbukti telah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) namun dikembalikan setelah hal tersebut diketahuiWakil Menteri Hukum dan HAM sehingga penjatuhan hukuman disiplinterhadap Penggugat telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 19-02-2009 — Putus : 15-06-2009 — Upload : 19-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 27/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 15 Juni 2009 — Andi Ghallicha Rossa Makkawaru;Menteri Dalam Negeri RI
63 — 99
63 — 99
Berdasarkanketentuan tersebut dapat dikemukakan bahwa dalampenjatuhan disiplin terhadap setiap Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan' pelanggaran disiplin, wajibdilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pejabat yangberwenang menghukum sebelum kepada Pegawai Negeri Sipiltersebut dijatuhkan hukuman. Adanya kata wajib, berartiapabila seorang Pegawai Negeri Sipil yang disangkamelakukan pelanggaran disiplin, harus diperiksa dahulubaru dapat dijatuhi hukuman disiplin.
Putus : 25-04-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/TUN/2013 Tanggal 25 April 2013 — WALIKOTA SURABAYA
VS
SISMINARDI, S.H, DK
139 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
namun hukuman yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakim terhadapjenis tindak pidana itu dapat dibedabeda sehubungan dengan berat ringannyatindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan.Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai NegeriSipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atautidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat,haruslah dipertimbangkan factorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang