Penetapan Nomor : 275/Pdt.P/2012/PA.Kab.Kdre Bahwa calon suami Pemohon pernah melamar melalui Wali Pemohon tetapiditolak karenaKarena Calon suami pemohon bukan Pegawai nengeri Sipilyang diharapkan oleh ibu Pemohon;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta tersebut Majlis berpendapatpermohonan Pemohon sudah mempunyai alasan hukum yang cukup, sedangkankeengganan wali Pemohon untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohondengan calon suaminya tidak mempunyai landasan hukum, baik menurut peraturanperundangundangan

dilakukanolehPejabatPencatatanSipilsesuaidengankewenangannya.Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengan demikian telahbenar Permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan guna perbaikan AkteKelahiran anak Pemohon No: 1904LT130920120002 atasnama SITI AISAHterdapatkesalahanmenulistanggaldantahunkelahirandimanatertulistanggal 25Desember 2011 yang seharusnyaadalah 24 Desember 2010 ;Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggiran atas namaPemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 8470/ 1987 yang telahditerbitkan pada tanggal 20 Mei 1987 serta pada Buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan ;4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.116.000.,(Seratus enam belas ribu rupiah) ;Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal : 21 Oktober 2020,oleh kami : DEDE SURYAMAN, SH.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipilyang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan DanPencatatan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan palingHal 5 dari 6. Pen.No.1008/Pdt.P/2018/PN.

Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggaranomor:00002/21104/AZ/01/20 tentang pemberian kenaikan pangkatpengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas usia Pensiun, tanggal 7 Januari 2020, yangdikeluarkan oleh Bupati Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah dinazegeling dan diberi tanda bukti (P.14);Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Aceh atas nama Sarudin Nomor07402230000548, Tanggal 14 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh BankHal. 6 dari 15 Hal.

dan keterangan yang ada dalam surat tersebut relevan dengan perkara ini, olehkarena itu meskipun alat bukti tersebut tidak memiliki kKekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat, namun dapat memberi petunjuk kepada Majelis Hakimbahwa Para Pemohon memiliki hubungan kewarisan dengan XXXXXX;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang berupa Surat KeputusanBupati Aceh Tenggara nomor:00002/21104/AZ/01/20 tentang pemberian kenaikanpangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipilyang

setelahmemeriksa buktibukti surat yang para pemohon ajukan berkenan pula memberikanpenetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;2 Menyatakan bahwa di BELINYU, pada tanggal 01 Juli 2005 telah dilahirkanseorang anak jenis kelamin lakilaki yang diberi nama FARUP adalah anakdari pasangan suami istri yang bernama PERI IRAWAN dan RUMIA ;3 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk mencatat tentangkelahiran anak Para Pemohon tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang

Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur di Cianjuruntuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebutdengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran AnakPemohon No: 38535/IST/2011 serta pada Buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan;4.

Alasan alasan yang dikemukakan oleh Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan sebagai tersebut dalam surat permintaan izinperceraian dan lampiran lampirannya.2. Pertimbangan yang diberikan oleh atasan Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan.3.

Dalam point 9 "sebelum mengambil keputusan,Pejabatberusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebutdengan cara memanggil mereka,baik bersama sama maupunsendiri sendiri untuk diberi nasehat " Point 10 "apabila usaha untukmerukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan tidakberhasil,maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan izinperceraian itu dengan mempertimbangkan dengan seksama : Alasan alasan yang dikemukakan oleh Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan sebagai tersebut dalam

Pertimbangan yang diberikan oleh atasan Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan. Keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaansuami istri yang mengajukan permintaan ijin perceraian tersebutapabila ada.Maka tepatlah tindakan yang dilakukan oleh tergugat yangmengeluarkan Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian DiPengadilan Agama Nomor :7251/In.I2/PW.01/12/2018 tanggal 04Desember 2018.3.

kiranya Hakimpada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa permohonan ini mengabulkanpermohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:1.3.A.Menetapkan bahwa di Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir KotaBitung pada tanggal 10 September 2009 telah meninngal dunia seorangperempuan bernama LEDYA DEMO KARENA SAKIT Asma dan dikebumikan di Pekuburan Umun Wangurer Utara.Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kota bitung untukmencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang

Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenSumbawa Besar untuk mencatat tentang penggantian tahun lahir anak pemohontersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan akta kelahiran anakpemohon nomor 5204LT210920160057 serta pada buku Register catatan sipilyang bersangkutan ;4.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapanin) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTemanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebutpada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang bersangkutan; 02"4.

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk mencatattentang kelahiran anak Pemohon tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedangberjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta kelahiran anak Pemohondimaksud;4.

Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil,Sumpah/Janji Jabatan Negeri dan PeraturanDisiplin Pegawai Negeri Sipil wajibditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyatamelanggar sumpah/janji atau melanggarPeraturan Disipilin Pegawai Negeri Sipilyang berat dan menurut pertimbangan atasanyang berwenang tidak dapat diperbaikilagi, dapat diberhentikan sebagai PegawaiNegeri Sipil ; b.

= (empat)tahun atau diancamdengan........dengan ancaman hukuman yang lebih beratadalah merupakan tindakan pidana kejahatanyang berat, meskipun maksimum ancamanhukuman terhadap sesuatu tindak pidana telahditetapkan, namun hukuman yangdijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadapjenis tindak pidana itu) dapat berbeda bedasehubungan dengan berat ringannya tindakpidana yang dilakukan dan atau besarkecilnya akibat yang ditimbulkannya.Berhubung dengan itu, maka dalammempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Pemohon wajid melaporkan Penetapan ini kepada PetugasPencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah KotaSurabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan Penetapan ini diterimaolehnya, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipilyang

sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undangundang;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnyaadalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yangbertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam Permohonan penerbitan AktaKelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebutterlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undangundang, Aquo dinaskependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipilyang

sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkanUndangundang;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnyaadalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yangbertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam Permohonan penerbitan AktaKelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebutterlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undangundang, Aquo dinaskependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipilyang

Bitdiberhentikan dan diperiksa oleh Polair Polda Sulut, terdakwa mengakubernama RONI MORALES berasal dari Philipina) dan KTP Indonesiadidapatkan dengan cara membeli;7 Bahwa terdakwa mengurus KTP Indonesia tidak sesuai ketentuan danbertentangan dengan ke Imigrasian dan Undangundang Kependudukan olehkarena KTP yang terdakwa miliki tidak terdaftar pada Kantor Catatan Sipilyang berwenang menerbitkan KTP;' Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa Negara dirugikan karena denganmemanipulasi atau dipalsukannya

RAFAEL 02 pada posisi 125802 N 12510623 E terdakwadiberhentikan dan diperiksa oleh Polair Polda Sulut, terdakwa mengakubernama RONI MORALES berasal dari Philipina dan KTP Indonesiadidapatkan dengan cara membeli;Bahwa terdakwa mengurus KTP Indonesia tidak sesuai ketentuan danbertentangan dengan ke Imigrasian dan Undangundang Kependudukan olehkarena KTP yang terdakwa miliki tidak terdaftar pada Kantor Catatan Sipilyang berwenang menerbitkan KTP;Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa Negara dirugikan

NABU (Pegawai Negeri Sipilyang menguasai objek sengketa);Tergugat V, W.

SOEKARJONO (Pegawai negeri Sipilyang menguasai tanah sengketa);Tergugat VI, SAWARDI, B.A;Tergugat VII, SAAD NAYU (dalam perkarasekarang ini sebagai salah satu11Penggugat) ;Dengan amar putusan tertanggal 3 Juni 1986:Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;e Putusan Pengadilan Tinggi Palu (BuktiT.2):Dalam Putusannya tertanggal 10 Desember 1987Nomor: 27/Pdt/1987/PT.Palu yaitu: MenguatkanPutusan pengadilan Negeri Poso Nomor:3/Pdt.G/1985/PN.Pso tertanggal 3 Juni 1986;e Putusan Mahkamah Agung (Bukti T.3):

SOEKARJONO (Pegawai Negeri Sipilyang menguasai tanah sengketa);Di mana setelah dilakukan 3 (tiga) kali sidang,Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan16kemudian gugatan' ditarik sebelum para Tergugatmemberikan jawabannya;B. Gugatan Kedua;Nomor Perkara: 3/Pdt.G/1985/PN.Pso (bukti T.1);Penggugat: ISMAIL NAYU yang diwakili kuasanya ILHAMNORMAN dan MUH. SALEH ISMAIL;Tergugat:Tergugat Il, Bupati Kepala Daerah Tingkat IIPoso,Cq.

SUKARJONO (Pegawai Negeri Sipilyang menguasali tanah obyeksengketa) ;Di mana perkara ini telah diputus oleh PengadilanNegeri Poso tanggal 16 Desember 1993 dengan amarputusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapatditerima dan Putusan ini telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Palu tanggal 31 Mei 1994 Nomor:15/Pdt/1994/PT.Palu) dan Putusan ini dikuatkan puladi tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agungtanggal 29 September 1997 Reg.

SUKARJONO (Pegawai Negeri Sipilyang menguasai tanah sengketa);Di mana perkara ini telah diputus oleh PengadilanNegeri Poso tanggal 8 Januari 1999 dengan amarputusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidakdapat diterima. Sehingga dengan demikian olehkarena tidak ada upaya banding oleh Penggugat, makaputusan ini telah berkekuatan hukum tetap(Inkracht );.

,(Hakim Pengadilan Agama Buol) sebagai mediator, danproses mediasi yang dilakukan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon danTermohon sebagaimana laporan mediator tertanggal 22 Agustus 2011;Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian tanpa melampirkan surat izin dan surat keterangan dariPejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim memberikan petunjuk danmemerintahkan Pemohon dan Termohon untuk masingmasing mengurus surat izin dansurat

tuntutan Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon; Bahwa Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi(Pemohon Konvensi) telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NamaAnak I, sekarang berusia 3 bulan dan saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;Bahwa selaku ayah kandung, maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensibertanggung jawab memenuhi biaya pemeliharaan anak tersebut hingga dewasa/ mandiri;Bahwa dengan status Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

pengadilan negeri tempat pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal pemohon berada di wilayahhukum Pengadilan Negeri Surabaya beralasan hukum Pengadilan Negeri Surabayaberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 52 ayat (2)Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka pencatatan perubahannama Pemohon wajib dilaporkan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan catatan sipilyang