Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-09-2011 — Putus : 09-02-2012 — Upload : 30-05-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 21/G/2011/PTUN.BJM Tanggal 9 Februari 2012 — H.ARIMA YANA YUSNI, WALIKOTA BANJARMASIN
130 — 65
130 — 65
ayat (2) dinyatakan Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untukbekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anakanaknya.Dalam Perkara ini Jelas bahwa Perceraian terjadi atas keinginan Penggugat, hal inidapat dilihat dengan adanya Permohonan Cerai yang diajukan oleh Penggugatkepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada tanggal 9 Nopember2009, dimana Penggugat mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 94
126 — 94
PLN adalah swasta bukan Pegawai negeri Sipilyang dikeluarkan oleh PJB Surabaya tanggal 17 Maret 2020, oleh KetuaMajelis ditandai dengan (P.4);Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat jugamenghadirkan dua orang saksi keluarga, masingmasing sebagai berikut :Saksi : SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaanwiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepansidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat
Register : 19-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn Tanggal 18 Januari 2021 — Penuntut Umum:
NOVI Y.A. SIMATUPANG,SH
Terdakwa:
HENDRI PURBA
89 — 15
NOVI Y.A. SIMATUPANG,SH
Terdakwa:
HENDRI PURBA
89 — 15
Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratyang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugasdalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 2 PeraturanPemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksuddengan Pegawai Negeri Sipil Pusat / Daerah adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-03-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 44/G/2012/PTUN.JKT Tanggal 30 Mei 2012 — Drs. Tri Witjaksono S, M.Si;Gubernur Provinsi DKI Jakarta
37 — 27
37 — 27
Apabila Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan,untuk diperiksa tanpa alasan yang sah maka dibuat panggilan kedua; Panggilan pertama dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, sedangpanggilan kedua harus dibuat secara tertulis. Dalam menentukan tanggalpemeriksaan berikutnya harus pula diperhatikan waktu yang diperlukanuntuk menyampaikan surat panggilan.
Register : 03-08-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN PEMALANG Nomor 179/Pid.B/2017/PN Pml Tanggal 5 Oktober 2017 — Pidana :
1. NUR AEDI als DIDI als JEBLENG Bin NASRULLAH.
2. WALIS ANGGA FIRERA als ANGGA Bin WALUYO AT.
188 — 47
188 — 47
Putusan No 179/Pid.B/2017/PNPmlmengakibatkan luka, juga dapat membahayakan keselamatan dan jiwa saksikorban ;Menimbang, bahwa sedangkan mengenai tuntutan pidana dari JaksaPenuntut umum pada pokoknya Majelis tidak sependapat terhadap lamanyapidana penjara yang dijatunkan karena Terdakwa Il selaku Pegawai Negeri Sipilyang dianggap tahu hukum yang selama ini telah mendedikasikan/mengabdikandirinya untuk kepentingan Negara sehingga pidana yang akan dijatuhkankepada para Terdakwa haruslah memenuhi rasa
Register : 11-02-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 31/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 1 Juli 2015 — PT. LUXINDO PUTRA MANDIRI;BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) Cq. POKJA ULP Pengadaan Barang
124 — 75
124 — 75
;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipilyang diperbantukan pada Kantor Badan Pengatur Hilir Minyakdan Gas Bumi (BPH Migas).
Register : 14-06-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 — WAHYUDIONO, S.STP VS BUPATI BANJARNEGARA;
81 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang menyatakan PemohonPeninjauan Kembali telah dipulihkan jelasjelas telah Khilaf dan kelirukarena tidak benar dan menyesatkan, karena rehabilitasi harusdinyatakan dalam surat secara tertulis, bukan asumsi yang mana olehMajelis Hakim Judex Facti telah dianggap benar;Berdasarkan alasan tersebut diatas Keputusan Termohon PeninjauanKembali a quo telah melanggar ketentuan pasal 30 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 51/G/2019/PTUN-JKT Tanggal 23 Juli 2019 — Ahmadi, SH. ; Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
387 — 312
387 — 312
Halaman 9 angka 2 huruf i Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan PejabatPembina Kepegawaian Pusat menetapkan pemberhentiandengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat pembina Tingkat golongan mang IV/bkebawah dilingkungan;.
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 67/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MULIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
53 — 37
MULIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
53 — 37
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.4.
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 11/G/2019/PTUN.JBI Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. RAMLAN KS
Tergugat:
Gubernur Jambi
392 — 1476
Drs. RAMLAN KS
Tergugat:
Gubernur Jambi
392 — 1476
Asas kepatutan dan keadilan ;Tergugat secara nyata telah mengabaikan asas kepatutandan keadilan, sebelum mengeluarkan Keputusan a quo,Tergugat semestinya mempertimbangkan apakahtindakpidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatan atautidak, faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan melakukan tindak pidana itu, serta beratringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan,sebagaimana terkandung sebagai kaedah hukum dalamPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 01K/TUN/2012tertanggal 22
Putus : 07-08-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 407/Pid.B/2015/PN.Blb Tanggal 7 Agustus 2015 — HERI HERDARSYAH Bin OMO
63 — 64
63 — 64
Memerintahkan barang bukti berupa :1(satu) lembar photo copy akta perkawinan No. 35/A/1992 atas nama HendryCandra, SH dengan Ratna Sugiarti yang dibuat oleh kepala kantor catatan sipilyang sudah disyahkan oleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) lembar photo copy KTP atas nama Hendry Candra, SH yang sudahdisyahkan oleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Ratna Sugiarti yang sudah disyahkanoleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) Exsemplar photo copy
Register : 13-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 122/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
EMRALD BALAPUTERA, S.T.,M.T.
Tergugat:
WALIKOTA BENGKULU
239 — 75
EMRALD BALAPUTERA, S.T.,M.T.
Tergugat:
WALIKOTA BENGKULU
239 — 75
Negaradan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 18/6597/SJ, Nomor : 15Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 Tentang Penegakan HukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap;Bahwa tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 18/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor :153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 15-01-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 152/Pdt.G/2015/PA.JS Tanggal 10 Juni 2015 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
24 — 5
24 — 5
,dengan penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2015/PA JS, telah menyampaikanhasil laporannya tangggal 10 Maret 2015 mediasi gagal/tidak berhasil ;Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terkait dengan Disiplin Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 jo.
Register : 30-05-2013 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 23-08-2013
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 80/Pid.B/2013/PN-LSM Tanggal 20 Juni 2013 — Bahtiar,ST Bin Ismail
36 — 13
36 — 13
Uang sejumlah Rp. 2.000.000,(dua jutarupiah).Dirampas untuk negara. 1 (Satu) lembar fhoto Copy surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: Peg.82.12/090/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang pengangkatan pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir. 1 (satu) lembar fhoto Copy surat keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 02Tahun 2013 tanggal 08 Januari 2013 tentang penunjukan penyimpanan/pengurusbarang dan atasan langsung pembantu penyimpan/pengurus barang pada setiapSKPD dilingkungan pemerintah kota Lhokseumawe
Register : 23-11-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PA BUNGKU Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Buk Tanggal 22 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 31
77 — 31
ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 82 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 143ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pasal 154 ayat 1 RBg serta PermaNomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalamperkara ini;Menimbang bahwa, oleh karena Termohon hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-09-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 09-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 67/G/2012/PTUN.SMG Tanggal 19 Desember 2012 — MUHAMMAD ABDUL SYUKUR, S.Pd Melawan KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
120 — 79
120 — 79
Bahwa telah diundangkannya Peraturan bersama menteripendidikan nasional, menteri negara pendayagunaan aparaturnegara dan reformasi birokrasi, menteri dalam negeri, menterikeuangan, dan menteri agama Nomor:05/x/pb/201 1 ,spb/03/m.panro/10/2011,48tahun 2011,158/omk.01/ 2011,11 tahun 2011 tahun2011 tentang penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipilyang merupakan implementasi dari amanat Undangundang Nomor14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan PemerintahNomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
Register : 17-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 13-05-2019
Putusan PA SORONG Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Srog Tanggal 7 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 24
27 — 24
Termohon tidak mengerti kalau di tempat kerja pemohon tidak ada yangnamanya anak atau keluarga masuk daftar gaji seperti pegawai negeri sipilyang ada tunjangan keluarga.3. Bahwa termohon meminta biaya mutah sebesar Rp.500.000.000 ( LimaRatus Juta Rupiah) itu adalah angka yang tidak masuk akal, karenapemohon tidak pernah mempunyai uang sebesar itu.Halaman 11 dari 46 halaman,Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA. Srog4.
Register : 22-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 11/G/2019/PTUN.GTO Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat:
HERIYANTO PALILATI, SKM., M.KES.
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
100 — 59
HERIYANTO PALILATI, SKM., M.KES.
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
100 — 59
berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Regional XI BadanKepegawaian Negara Nomor 411/KR.XI/KK/XII/2017 tanggal 6Desember 2017 Perihal PNS yang dipidana karena melakukan tindakpidana korupsi;Bahwa berdasarkan data pada Sistim Aplikasi PelayananKepegawaian (SAPK) BKN bahwa terdapat Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 06-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 92/G/2016/PTUN-BDG Tanggal 16 Februari 2017 — Dr. Drs. Yan Pieter Rumbiak, M.Si VS Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
133 — 59
133 — 59
Setelah BKN memberikan persetujuannya, barulah Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan sudah bisa mutasi ke tempat yang baru sebagaiPegawai Negeri Sipil IPDN dan berhak menduduki jabatan di lingkungan2 ee wa eene ccc enneecnn can B.
Putus : 31-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1210 K/Pdt/2017 Tanggal 31 Juli 2017 — Hj. ENI FUANA VS H. ISNADI DKK
73 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat bukanseorang Tentara Nasional Indonesia maupun Pegawai Negeri Sipilyang karena pekerjaannya untuk sementara waktu atau diharuskanberada di Dusun Bugangan RT 005 RW 003 , Desa Taman Gede,Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;Halaman 20 dari 46 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt/20171.2.Bahwa Tergugat sebagai pembeli lelang terhadap tanah pertanianberupa sawah melalui Tergugat Il sudah merupakan tindakan atauperbuatan hukum yaitu pemindahan hak.