Ditemukan 4979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sipenyang sikinyang sikilang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 60/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
SUBHAN, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
131 — 71
  • Bahwa kebijakan nasional terkaitdengan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipilyang telan dihukum pidana penjara karena melakukan tindakpidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut,tertuang dalam:a.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 63/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
H. M. NASIR B, Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
275 — 231
  • Bahwa terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat,didasarkan atas adanya usulan dari Sekretaris Daerah KabupatenLombok Timur selaku Pejabat Yang Berwenang (PyB) sesuai NotaDinas Nomor:800/1777/ KPSDM/2019, tanggal 26 April 2019,Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan;9.2.
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama Perceraian
Register : 03-08-2012 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PA GORONTALO Nomor 368/Pdt.G/2012/PA.Gtlo
Tanggal 4 Maret 2013 — PEMOHON lawan TERMOHON
422 — 414
  • Padahal Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang harus mempunyai izin untuk menceraikan Termohon sebagaiistrinya, sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990.Bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat buktiDaftar Gaji, dimana surat tersebut dipertanyakan keabsahannyamengingat Daftar Gaji tersebut tidak dikeluarkan melalui instansiyang berkompeten sehingga dikhawatirkan ada rekayasa atasjumlah
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 22-06-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 98/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
Drs., ARIEF BOEDIARTO, MSi
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
258 — 138
  • Pasal 33huruf b PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan : Pasal 32Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratifPasal 33 Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : Pejabat Pembina Kepegawaian untukjenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c. Tidak dapat diajukan upaya administratif.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Waris
Register : 20-12-2016 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 493/Pdt.G/2016/PN.Bdg.,
Tanggal 25 Juli 2017 — Ishak Iskandar, DKK LAWAN Djoko Tjahjono Iskandar
219 — 51
  • Yaitu. kerugian karena kehilangan waktu, tenaga dan pikiran sertamengganggu aktifitas kerja Penggugat DR sebagai Pegawai Negeri Sipilyang sekalipun tidak dapat dinilai dengan uang tetapi demi adanyakepastian hukum akan Penggugat DR tentukan nilainya sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) :Bahwa apabila Tergugat DR dan atau Para Tergugat DR lainnya lalai dalammelaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka beralasan dan berdasarkanhukum pula kiranya apabila Tergugat DR dan atau Para Tergugat
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 14-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 14 September 2020 — Pembanding/Penggugat : JOHANES PASARIBU Diwakili Oleh : FAISAL WAN, SH
Terbanding/Tergugat I : RINTO SIANTURI
Terbanding/Tergugat II : Notaris PPAT KHAIRUN NISYA, SH
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kota Tebing Tinggi
117 — 68
  • Bahwa secara khusus pengangkatan anak bagi Pegawai Negeri Sipilyang bertujuan untuk mendapatkan tunjangan anak diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan GajiPegawai Negeri Sipil yang menentukan bahwa pengangkatan anakharus dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri,sehingga fakta hukum pengangkatan anak adalah PentapanPengadilan Negeri.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 04-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 60/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
Dr Harun Daeru, SE, MH
Tergugat:
Walikota Baubau
234 — 132
  • ., NIP 19731231 199903 1 033 tertanggal 9November 2017 ; 222202 Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan KepalaBKN Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Nomor IdentitasPegawai Negeri Sipil, menetapkan bahwa :NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit, denganurutan sebagai berikut:Halaman 32 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenalyang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahirCalon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan, dengan ketentuan
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-04-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN MANADO Nomor 17/Pid.Sus/2014/PN.Mdo
Tanggal 7 Oktober 2014 — - Jeffry Arie Panambunan
123 — 33
  • ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :Hal hal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yangsedang gencargencarnya mencegah dan memberantas korupsi ;e Perbuatan terdakwa selaku Kepala Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencara Daerah(BPBD) Kota Manado .telah menciderai citra Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 460/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 6 Nopember 2017 — DJARUM WIBOWO CS >< PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI CQ DIRUT PERUSAHAAN UMUM DAMRI CS
59 — 37
  • Olehkarena Para Penggugat bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipilyang diperbantukan pada Tergugat dan Tergugat Il maka dalilpara Penggugattersebut diatas haruslah ditolak.26.Bahwa adalah dalil yang sangat mengadaada , bilamana ParaPenggugat mendalikan para Penggugat adalah Pegawai NegeriSipil dan mendalilkan perhitungan pensiun bagi para Penggugatdisesuaikan dengan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuanpasal Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 197927.Bahwa oleh karena dari awal Para Penggugat bukan
    PegawaiNegeri Sipil pada saat bekerja pada Tergugat dan Tergugat Il ,maka seluruh perhitungan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipilyang didalilkan oleh para Penggugat tidak perlu ditanggapi olehTergugat!
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Drs. Hamis Mahu
Tergugat:
Bupati Buru selatan
297 — 318
  • ketentuanperaturan perundangundangan sebagai Badan atau PejabatTata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerahdan/atau Bupati Buru Selatan;Berisi Tindakan HukumBahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usahanegara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi oranglain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Bupati BuruSelatan telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimanaPenggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 04-03-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
113 — 50
  • wajib memperoleh suratizin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari pejabat ;Menimbang, bahwa di dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olmayat (1) menjelaskan bahwa : Ketentuan ini berlaku bagi setiap PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 30-01-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Kln
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
Sapto Wahyono
Tergugat:
1.Mulyati atau Nyonya Cipta Mulyono
2.Siti Uminarni
53 — 5
  • belikantersebut yaitu tidak ada catatan dan bersih dari blokir;Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2018/PN KinMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, Majelisberkesimpulan bahwa Bukti Surat P1 tidak diketahui secara pasti apakah 'HIBAH"atau "WAKAF" serta tidak diketahui kapan bukti surat P1 tersebut dibuat danditandatangani karena bukti surat P1 tersebut tidak memiliki tanggal, bulan dantahun padahal yang membuat surat tersebut adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 05-07-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 10/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
ELCE KONDORURA, S.Kom
Tergugat:
BUPATI TELUK WONDAMA
120 — 63
  • S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. olehkarena itu masingmasing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;Halaman 54 dari 72 Putusan No. 10/G/2019/PTUN.JPRMenimbang, bahwa terkait dengan putusan pidana yang dijatuhkankepada Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 30Oktober 2019, dengan agenda pemeriksaan saksi Pengggat, Penggugat telahmengajukan 2 orang saksi bernama SERI PAGA DAN SEMUEL AYAMISEBA,saksisaksi mana yang diajukan tersebut adalah merupakan semulaPegawailNegeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-10-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1021 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Drs. RAMLI BAHAR bin BAHARUDDIN
77 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang rangkapjabatan yang berlaku adalah PP Nomor 29 Tahun 1997 tentang PegawaiNegeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap; Bahwa Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1997 menyebutkan:Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap;Sedangkan Pasal 2 Ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 1997 tersebutmenyebutkan:Dikecualikan dari ketentuan pelarangan untuk menduduki jabatanrangkap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipilyang diangkat dan ditugaskan
Pengadilan PA TEMBILAHAN Perdata Agama
Register : 16-07-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0555/Pdt.G/2020/PA.Tbh
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 26
  • ., dan permohonan ceraiyang diajukan oleh suami kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputitempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon sengaja meninggalkantempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon, Pengadilan Agama Tembilahansecara absolut dan relatif berewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya,sehingga dengan demikian Pemohon telah memenuhi
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 20-11-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 86/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 29 April 2015 — AHMAD HATIB, SH VS REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
89 — 72
  • Pengertian.Dalam keputusan ini dimaksud dengan : 1 Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipilyang gajinya dibebankan dengan pada anggaranpendapatan dan Belanja Negara dan bekerja padaDepartemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan LembagaKepresidenan, Kantor Negara Koordinator, KantorMenteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia.Lembaga Pemerintah NonDepartemen, KesekretariatanLembaga Tinggi/Tinggi Negara, Badan NarkotikaNasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpinoleh Pejabat
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 24-09-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5579/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 14
  • 45 Tahun 1990 dinyatakan:Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi Apabila perceraian terjadi ataskehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajidb meneyerahkansebagaian gajinya untuk kehidupan bekas istrinya dan anak anaknya;Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi "Pembagian gaji sebgaimana dimaksuddalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yangbersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anakatau anakanaknya;Pasal 8 ayat (7) yang berbunyi Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-06-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 11 Nopember 2014 — Drs. A. CHOLIL MANSYUR., MBA
108 — 17
  • Cholil Mansyur, MBA selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai Koordinator / Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati LahatNomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010, baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Abu Yazid Bustomi, SE, MM Bin Cik Dungselaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dalam Kegiatan Rehabilitasit dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pembuatan
    Cholil Mansyur, MBA selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai Koordinator / Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati LahatNomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010, baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Abu Yazid Bustomi, SE, MM Bin CikDung selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana PembuatanTembok
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-05-2016 — Putus : 10-06-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 10 Juni 2016 — JOKO PRIONO, ST.
208 — 104
  • Sipilyang terdiri dari kualitas aspal, tanah dan beton, Bandar udara,melakukan pengujian kekuatan atau daya dukung fasilitas sisi udara(Runway, Taxiway, dan Appron), kekesatan Runway, dan kerataanrunway, melakukan pengujian kualitas air, kualitas tanah, kualitas udaradan kebisingan di bandar udara; Bahwa pada tahun 2013, CV.
    Sipilyang terdiri dari kualitas aspal, tanah dan beton, Bandar udara,melakukan pengujian kekuatan atau daya dukung fasilitas sisi udara(Runway, Taxiway, dan Appron), kekesatan Runway, dan kerataanrunway, melakukan pengujian kualitas air, kualitas tanah, kualitas udara dan kebisingan di bandar udara; Bahwa pada tahun 2013, CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 07-08-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 23-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/TUN/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — KOMBES POL. Dr. Drs. SYAFIIN, SH.,MM.,MH VS MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI;
100 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 411 K/TUN/20171.2.1.3.Bahwa kenyataannya memang belum ada aturan hukumnya, karenabaru tanggal 30 Maret 2017 ini diterbitkannya Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur tentang mekanisme pengisian dan pemberhentianJabatan Pimpinan Tinggi Instansi Pemerintah.