Pemohon ;2 Menyatakan bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama ANINGRUM,lahir pada hari Jumat Pahing, tanggal 03 Maret 1980, di Desa Purwasana,Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, anak perempuan dari suamiisteri sah bernama MARGOWINOTO~ dengan SADEM ;3.Memerintahkan .................... 3 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon,setelah Pemohon menunjukkan Penetapan ini kedalam daftar pencatatan sipilyang

sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undangundang;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnyaadalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yangbertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam Permohonan penerbitan AktaKelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebutterlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undangundang, Aquo dinaskependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipilyang

hukum mengenai perubahan nama AnakPemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 93 ayat 1 dan ayat 3 huruf b PerpresHal. 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN SdkNo.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untukmelapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipilyang

Bangka;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengan demikian telahbenar Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkan aktaKelahiran anak pemohon yang bernama ANGGA SAPUTRA yang telah melampaui 1(satu) tahun sejak kelahirannya diajukan di Pengadilan Negeri Sungailiat yangmerupakan wilayah hukum dimana Pemohon tinggal;Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang merupakan

Pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan PemerintahRI No.37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UndangUndang Republik IndonesiaNo. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapanperubahan nama ini yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dikirimkanoleh Panitera Pengadilan Negeri Manado kepada Kantor Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam buku daftar Catatan Sipilyang berlaku untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkansedangkan perkara

dengandemikian dari fakta dipersidangan sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Rembangmenyatakan menurut hukum pada hari Jumat Legi tanggal 09 Maret 1960, telah lahiranak perempuan yang bernama JULAIKAH (Pemohon) yang lahir di Desa GlebegRT.03 RW.02, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, dari seorang ayah yangbernama M DJAMAL (Alm) dan seorang ibu yang bernama DJAMI;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

ini;Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung olehbukti Suratsurat dan keterangan saksisaksi tersebut diatas;Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangandengan ketentuan UndangUndang, oleh karena itu cukup beralasan untukmengabulkan permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UndangUndang No. 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama tersebut wajibdidaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipilyang

Nur belum tercatat secararesmi di KUA setempat, sebab Petugas P3N waktu itu tidak ternyatamemberikan buku nikah padahal pernikahan tersebut dihadirinya, makanyaHalaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0399/Pat.G/2015/PA.SkyPemohon mengajukan Istbat Nikah guna memperoleh buku nikah sebagaibukti pernikahan mereka dan untuk mengurus tunjungan pensiun janda;Bahwa benar suami Pemohon dulunya adalah Guru Pegawai Negeri sipilyang telah pensiun, dan kini suami Pemohon telah meninggal dunia sejakApril 2015

Nur belum tercatat secararesmi di KUA setempat, sebab Petugas P3N waktu itu tidak ternyatamemberikan buku nikah padahal pernikahan tersebut dihadirinya, makanyaPemohon mengajukan Istbat Nikah guna memperoleh buku nikah sebagaibukti pernikahan mereka dan untuk mengurus tunjungan pensiun janda;e Bahwa benar suami Pemohon dulunya adalah Guru Pegawai Negeri sipilyang telah pensiun, dan kini suami Pemohon telah meninggal dunia sejakApril 2015 lalu;Bahwa, selain alatalat bukti tersebut, Pemohon menyatakan

ditetapkan,Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yangsah menurut hukum;Halaman 3 dari 16 halaman Putusan.Nomor 0330/Pdt.G/2020/PA.Pkp.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat harus tetapmembuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta penjelasannya, yakni harusmendapat Surat Keterangan dari Pejabat.Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat

adanya suatu ketentuanyang mensyaratkan penetapan Pengadilan terhadap permohonan untukmerubah nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta KelahiranPemohon, namun demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonanPemohon tersebut lahir dari suatu peristiwa penting yakni kejadian yangdialami oleh seseorang yang salah satunya meliputi kelahiran, yang kemudianpencatatan kelahiran tersebut dilakukan dalam sebuah register kependudukansehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipilyang

angka ke3 yang dimintaoleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusirketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, yang mana terhadap perubahan nama dan/atau pencatatanperistiwa penting perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang

dapatmemberikan penetapan sebagai berikut :Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PN BitMenetapkan bahwa di Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir, KotaBitung pada tanggal 23 April 2009 telah meninggal dunia seorang lakilakibernama Waldus Bawengan pada umur 68 tahun karena sakit.Dikebumikan di tanah pemakaman Wangurer Utara;Memerintah kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untukmencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang

1974 ;Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Pemohonberkenaan dengan pencatatan perkawinan yang belum dilakukan oleh Pemohonmaupun oleh suami Pemohon saat masih hidup, maka dipandang perlu untukkmempertimbangkan permohonan dimaksud ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Undang Undang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangHalaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 130/Pdt.P/2014/PN.YykAdministrasi Kepndudukan, disebutkan bahwa penerbitan akta pencatatan sipilyang

yangbenar yaitu nama : BERNADETTE SARAH REGANIT ;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap padapermohonannya ;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yangtertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuandari penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon ialah agar Pengadilan NegeriJember memberikan penetapan dengan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipilyang

1) Peraturan Presiden Nomor25 Tahun 2008 menyebutkan Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan olehpejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksanayang menerbitkan akta pencatatan sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil ataudiminta oleh penduduk;Menimbang bahwa sesuai pasal tersebut diatas agar perbaikan nama anakPemohon tersebut juga diakui secara administratif oleh Negara maka selanjutnyaperbaikan nama anak Pemohon tersebut harus dicatat oleh Kantor Catatan Sipilyang

Smg.10.Bahwa untuk melengkapi diri masingmasing anak telah diupayakandimintakan Akta Kelahirannya dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang tercantum nama orang tua hanya tercantum nama ibu kandung yaituPEMOHON.Bahwa oleh karena itu, untuk lebin sempurna bunyi di dalam AktaKelahiran ketiga anak tersebut, berdasarkan pernikahan resmisebagaimana telah dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2015 di KantorKUA Kecamatan Tembalang, Kota Semarang seperti tersebut di atas punt.No. 5 dengan ini kami mengajukan

bagi anak Pemohon untukmengurus segala kepentingan administrasinya;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan puladengan fakta hukum yang telah diuraikan oleh Hakim diatas dan pembuktianyang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Pemohondapat membuktikan seluruh dalil dalil permohonannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon dapatmembuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebuttermasuk ke dalam permohonan mengenai perbaikan akta pencatatan sipilyang

sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkanUndangundang;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnyaadalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yangbertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam Permohonan penerbitan AktaKelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebutterlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undangundang, Aquo dinaskependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipilyang

Yos Sudarso Ujung Kota Palangka Raya atausetidaktidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum PengadilanNegeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,perbuatan para terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa PO telahmelakukan perkawinan dengan saksi korban pada tanggal 14Maret 2015 di Palangka Raya sesuai dengan Surat Pencatatan Sipilyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil danKeluarga Berencana Kota Palangka Raya pada tanggal 30 Maret2005

tidakmenerima gaji sejak tanggal 1 Maret 2011.Begitu pula dengan Diktum KEDUA yang menyatakan"Keputusan Gubernur ini mulai' berlaku = padatanggal ditetapkan yakni tanggal 11 Januari2011 sedangkan Penggugat diberhentikan sebagaiPegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 31Oktober 2009 sehingga Diktumdiktum tersebutjelas bertentangan dan kontradiktif denganK@T@NTUSN;+ 24+ = 24+ = see = sme s Shee See Sees ce Se"Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

Republik Indonesia Nomor 4Tahun 1966 tentang Pemberhentian/PemberhentianSementara Pegawai Negeri, yaitu : "untukkepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yangdidakwa telah melakukan suatukejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungandengan itu) oleh pihak yang berwajib dikenakantahanan sementara, mulai saat penahanannya harusdikenakan pemberhentian sementara", dan jugaPasal 24 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 jo.Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian, yaitu : "Pegawai Negeri Sipilyang

Menetapkan bahwa tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam dokumenBiodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nik.7604093112500020tanggal 3108 2015 dan Kartu Keluarga No.7604090807150001 tanggal08072015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang tertulis dan terbaca tanggal 31121950 di ubah menjadi tertulis danterbaca tanggal 31121930 sesuai Piagam Tanda Kehormatan MenteriPertahanan Republik Indonesia No. 71240 V.A pada tanggal 27 September2017;3.