hukum (afwijzigheid vanalle materiele wederrechtelijkheid);Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asasculpabilitas serta asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum secara terpaduharus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanyamempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang padaasas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek nonyuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheidvan alle schuld

Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas makadapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapatdipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjausebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwamemiliki/menguasai narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum,melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diriterdakwa dengan bersandar pada asas tiada pidana tanpa kesalahan(afwijzigheid van alle schuld

) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum(afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dandengan cara apa narkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwasebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur tanpa hak atau melawanhukum;Menimbang, bahwa tentang ajaran kesalahan (schuld) yang dikenaldalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (Schuld) terdiri atas kesengajaan(dolus/opzet) atau kealpaan (culpa), sedangkan yang dimaksud dengankesengajaan (dolus/

) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld).

(Vide: Leden Marpaung, AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Penerbit SinarGrafika;Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabilatidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalam halbagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan (baca :memiliki atau menguasai) Seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orangtersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotikawalaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas

oleh Terdakwa, hal tersebut tidakmemenuhi salah unsur syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal1320 KUHPerdata yaitu adanya kausa yang halal yaitu suatu perjanjianyang tidak memakai suatu sebab halal, atau dibuat dengan suatu sebabyang palsu (didahului oleh rangkaian kebohongan).Dalam arrestarrestnya masingmasing tanggal 28 November 1921, NJ1922 halaman 184, W 10847 dan tanggal 20 Januari 1913, NJ 1913halaman 504, W. 9453 antara lain telah memutuskan bahwa :Het bewegen tot aangaan van een schuld

No. 1150 K/Pid/2015untuk menggerakkan orang tersebut menyerahkan suatu benda,mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang,maka orang sudah dapat mengatakan bahwa orang tersebut terbukti"mempunyal maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawanhukum :HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 14 Januari 1981, NJ 1981halaman 200, W.10227 antara lain telah mengatakan bahwa :Het doet niet ter zake, of de aangegane schuld een geoorloofde oorzakheeft Voor de toepassing van Sr. 326 doet

de geldiggheid de schuld naarburgerlijk recht niet ter zake (CREMERS Wetboek van Strafrechthalaman 197).Artinya :Tidak menjadi soal apakah perikatan utang yang telah diadakan itumempunyai dasar yang dapat dibenarkan atau tidak.

Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor;Menimbang, bahwa undangundang sendiri tidak =memberikanpenjelasannya tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan schuld atauculpa. Namun Memorie van Toelichting telah menjelaskan : schuld atau culpaitu disatu pihak merupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan dilain pihak iamerupakan kebalikan dari kebetulan.

Dalam doktrin (pendapat Simons),seseorang itu dapat disebut mempunyai schuld (culpa) dalam melakukanperbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan kehatihatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat iaberikan.Selanjutnya menurut Simons pula, schuld atau culpa itu mempunyai dua unsur,yaitu : tidak adanya kehatihatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibatyang dapat timbul:;Menimbang, bahwa jadi yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaian menurut Ilmu Pengetahuan

Ketentuan ini mengandungsedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asaslegalitas atau asas tiada pidana tanpa aturan undangundang yang telah ada (vide:Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan(afwiyzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum(afwiyzigheid van alle materiele wederrechteliykheid).

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitasdan asas culpabilitas serta asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum secaraterpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanyamempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asaslegalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yangberlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld)dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle

Maka untukmenentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidakcukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedarmembuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkotika saja secara tanpa hak ataumelawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknyakesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawanhukum (afwijzigheid van alle materiele

wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dandengan cara apa narkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwasebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur tanpa hak atau melawan hukum.Adapun tentang ajaran kesalahan (schuld) yang dikenal dalam ilmu hukum pidanayaitu sebagaimana terurai di bawah ini.

Kesalahan (schuld) terdiri atas kesengajaan(dolus/opzet) atau kealpaan (culpa). Yang dimaksud dengan kesengajaan(dolus/opzet) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibatdari perbuatan itu.

kelalaiannyamengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lainmeninggal dunia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikankendaraan bermotor adalah seseorang mengendarai dan mengendalikanserta mengarahkan suatu moda kendaraan yang digerakkan oleh mesinmotor dan berjalan dengan menggunakan bantuan roda pada suatu bidangpermukaan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannyadalam unsur ini adalah terhadap meninggalnya seseorang haruslahterlebin dahulu terpenuhi unsur schuld

buku DelikDelik KhususKejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yangMembahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan karanganDrs.P.A.F.Lamintang, SH., halaman 178, Cetakan Pertama, Februari 1986,Penerbit Binacipta Bandung, seseorang itu dapat disebut mempunyalschuld jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan kehatihatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan (denodige en mogelijke voorzichtigheid en oplettenheid);Menimbang, bahwa oleh karenanya schuld

gemis aanvoorzichtigheid) dan b.kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapattimbul (het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg) yang kKemudiandijabarkan lebih lanjut dalam arrest hoge raad sebagaimana tercantumdalam buku DelikDelik KhususKejahatan terhadap Nyawa, Tubuh danKesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, danKesehatan karangan Drs.P.A.F Lamintang, SH., halaman 181, CetakanPertama, Februari 1986, Penerbit Binacipta Bandung, yang menyatakanbahwa dengan kata lain schuld

itu kurang lebih merupakan suatu sikapkurang berhatihati, Kurang perhatian dan kurang waspada atau suatukelalaian yang sifatnya berat atau menyolok;Menimbang, bahwa schuld dinyatakan terbukti bilamanakemungkinankemungkinan yang secara umum dapat menjadi penyebabterjadinya suatu kecelakaan tidak dibayangkan sebelumnya akan terjadioleh seseorang, sehingga orang tersebut tidak dengan segera melakukanHalaman 7 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pmntindakan pencegahan sedini mungkin agar kemungkinankemungkinansebagaimana

Ketentuan inimengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaanyaitu asas legalitas atau asas tiada pidana tanpa aturan undangundang yang telahada (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawanhukum (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid).

Maka untukmenentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidakcukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklan sekedarmembuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkotika saja secara tanpa hak ataumelawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahanpada diri terdakwa dengan bersandar pada asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawanhukum (afwijzigheid van alle materiele

Adapuntentang ajaran kesalahan (schuld) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitusebagaimana terurai di bawah ini. Kesalahan (schuld) terdiri atas kKesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa).

Yang dimaksud dengan kesengajaan (dolus/opzet) ialahperbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu.Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (culpa) adalah sikap tidak hatihati dalammelakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undangundang disamping dapat menduga akibat dari perobuatan itu adalah hal yang terlarang.Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak adabukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld

unsur Menista atau menista denganTulisan, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokokpokok pikiran sebagaiDerikUt n annem n nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn ne nnn nn nanan nna nn nana ncncac nceBahwa ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamentalsebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas tiada pidana tanpa aturanundangundang yang telah ada (dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitasYaitu...yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld

sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid).Bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas; asas culpabilitas; serta asas tiadapidana tanpa sifat melawan hokum secara terpadu harus menjadi sandaran dalamPutusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis(formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan haruspula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiadapidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld

justice) belaka ; += 200 20==Bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh kesimpulandimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkaraa quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklahsekedar membuktikan terdakwa memfitnah secara tanpa hak atau melawan hokum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diriterdakwa dengan bersandar pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheidvan alle schuld

kedua : Tentang Unsur Menista atau Menista dengan Tulisan.oon Bahwa untuk menentukan apakah unsur menista atau menista dengan tulisan,maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokokpokok pikiran sebagai berikut :Bahwa ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamentalsebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas tiada pidana tanpa aturanundangundang yang telah ada (dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitasyaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld

tanpa sifat melawan hukum (afwiyzigheid van allemateriele wederrechtelijkheid).Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitasserta asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum secaraterpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehinggaHakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formallegalistik) dengan berpegang pada asas legalitas sematamelainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridisyang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan(afwijzigheid van alle schuld

dapatdiperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwadapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukupdengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklahHalaman 19 dari 35 halaman putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PTMDNsekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkotikaSaja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan haruspula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diriterdakwa dengan bersandar pada asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld

) dan asas tiada pidanatanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apanarkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwasebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur tanpa hak ataumelawan hukum.Adapun tentang ajaran kesalahan (schuld) yang dikenal dalamiimu hukum pidana yaitu sebagaimana terurai di bawah ini.Kesalahan (schuld) terdiri atas kesengajaan (dolus/opzet) ataukealpaan (culpa).

Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld).2.

Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld)(Vide: Leden Marpaung, AsasTeoriPraktik Hukum Pidana,Penerbit Sinar Grafika).Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak adabukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalamhal bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalamkepemilikan (baca : memiliki atau menguasal) seseorang makaHalaman 20 dari 35 halaman putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PTMDNberdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapatdipersalahkan telah melakukan

mengendarai suatu moda kendaraan yang digerakkanoleh mesin motor dan berjalan dengan menggunakan bantuan rodapada suatu bidang permukaan yaitu mengendarai sepeda motor merkYamaha Mio BA 4110 QE menyusuri jalan umum PadangBukittinggitepatnya di depan Wisma Yorifa Korong Pasa Mudik, Nagari LubukAlung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karenakelalaiannya dalam unsur ini adalah terhadap meninggalnya seseorangharuslah terlebin dahulu terpenuhi unsur schuld

atau culpa pada diripelaku yang mana menurut Profesor SIMONS dalam buku DelikDelikKhusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan sertaKejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatankarangan Drs.P.A.F.Lamintang, SH., halaman 178, Cetakan Pertama,Februari 1986, Penerbit Binacipta Bandung, seseorang itu dapatdisebut mempunyai schuld jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpadisertai dengan kehatihatian dan perhatian yang perlu dan yangHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020

/PN Pmnmungkin dapat ia berikan (de nodige en mogelijke voorzichtigheid enoplettenheia);Menimbang, bahwa oleh karenanya schuld itu terdiri dari duaunsur masingmasing yaitu : a.tidak adanya kehatihatian (het gemisaan voorzichtigheid) dan b.kurangnya perhatian terhadap akibat yangdapat timbul (het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg) yangkemudian dijabarkan lebih lanjut dalam arrest hoge raad sebagaimanatercantum dalam buku DelikDelik KhususKejahatan terhadap Nyawa,Tubuh dan Kesehatan serta

,halaman 181, Cetakan Pertama, Februari 1986, Penerbit BinaciptaBandung, yang menyatakan bahwa dengan kata lain schuld itu kuranglebin merupakan suatu sikap kurang berhatihati, Kurang perhatian dankurang waspada atau suatu kelalaian yang sifatnya berat ataumenyolok;Menimbang, bahwa schuld dinyatakan terbukti bilamanakemungkinankemungkinan yang secara umum dapat menjadipenyebab terjadinya suatu kecelakaan tidak dibayangkan sebelumnyaakan terjadi olen seseorang, sehingga orang tersebut tidak dengansegera

kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sahmenurut UndangUndang. mendapat keyakinan bahwa seseorang yangdianggap dapat bertanggung jawab. telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya" Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga)asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitasatau asas "tiada pidana tanpa aturan UndangUndang yang telahada" (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas "tiadapidana tanpa kesalahan" (afwijzigheid van alle schuld

) dan asas "tiadapidana tanpa sifat melawan hukum" (afwijzigheid van alle matehelewederrechtelijkheid );Bahwa sedangkan merujuk pada ilmu hukum pidana, kesalahan (schuld)terdiri dari kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa).

Sedangkan"kealpaan" (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaandengan kesadaran (bewuste schuld) dan kealpaan tanpa kesadaran(onbewuste schuld).

;e Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkapsebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakimdalam putusannya, tidak terlihat adanya unsur kesalahanterhadap PEMOHON KASASI karena perbuatan tersebutterkualifikasi sebagai suatu kealpaan tanpa kesadaran(onbewuste schuld) dan tiada pemidanaan kecualiterpenuhinya asas culpabilitas yaitu asas "tiada pidana tanpakesalahan" (afwijzigheid van alle schuld) sebagaimana yangdiisyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman

Kerugian disebabkan kesalahan (schuld);b. Dasar hukum Yurisprudensi:Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2831 K/Pdt/1996tanggal 7 Juli 1996 menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikanadanya unsurunsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuanPasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:1. Adanya perbuatan melawan hukum (onrechmatigdaad);2. Adanya perbuatan Tergugat sampai dengan Tergugat Ill yangbersifat melawan hukum;3.

Wirjono Prodjodikoro, S.H. menyebutkan bahwa: Dalam halperbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannya harusmengutarakan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukumdan suatu kerugian melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari pihakTergugat;Unsur Kesalahan menurut J.

Satrio:... kesalahan / schuld disini adalah sesuatu yang tercela yang dapatdipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku, yaitukerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dankarenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku danakibat perilaku yang onrechmatig itu harus dapat dipersalahkan kepadasi pelaku;Doktrin: Unsur kerugian menurut Prof. Dr.

Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asashukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asastiada pidana tanpa aturan undangundang yang telah ada (vide: Pasal 1 ayat (1)KUHP), asas culpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheidvan alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheidvan alle materiele wederrechtelijkheid).

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas danasas Culpabilitas serta asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum secaraterpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidakhanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegangpada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek nonyuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheidvan alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheidvan alle

Adapun tentangajaran kesalahan (schuld) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitusebagaimana terurai di bawah ini. Kesalahan (schuld) terdiri atas kesengajaan(dolus/opzet) atau kealpaan (culpa). Yang dimaksud dengan kesengajaan (dolus/opzet) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dariperbuatan itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (culpa) adalah sikaptidak hatihati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibatyang dilarang oleh undangundang disamping dapat menduga akibat dariperbuatan itu adalah hal yang terlarang.Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabilatidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalam halbagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan (baca :memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan

., Asasasas Hukum Pidana di Indonesia, edisi kedua cet.Ketujuh, 2002), kelalaian/kealpaan (Culpa) ialah kesalahan yang agak berat(kesalahan kasar/grove schula), meskipun ukuran grove schuld/kesalahankasar ini belum tegas seperti pada delik kesengajaan/do/us namun untukKelalaian/kealpaan (Culpa) harus diambil sebagai ukuran bagaimanakebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang inconcreto terjadi.

Culpa levissima atau lichtste schuld, artinya adalah kealpaan yangringan, sedangkan culpa lata atau merkelijke schuld, grove schuld artinyaadalah kealpaan berat. Tentang adanya culpa levissima para ahlimenyatakan dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yangringan, akan tetapi dapat di dalam hal pelanggaran dari buku II KUHPidana,sebaliknya ada pandangan bahwa culpa levissima oleh UndangUndangtidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana.

Kealpaan yang disadari (bewuste schuld) menjelaskan bahwa pelaku dapatmenyadari apa yang dilakukan beserta akibatnya akan tetapi ia perdaya danmengharapkan bahwa akibatnya tidak akan terjadi ;b.

Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) dalam hal ini sipelakumelakukan sesuatu yang tidak menyadari kKemungkinan akan timbul suatuakibat padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya ;Menimbang, bahwa mengenai kealpaan (schuld/culpa), Undangundang tidak memberikan definisi ataupun pengertiannya.

Di dalam Memorievan Toelichting hanya disebutkan bahwa schuld/culpa itu disatu pihak iamerupakan kebalikan yang murni dari opzet dan dilain pihak ia merupakankebalikan dari kebetulan (lihat : Drs. PAF. Lamintang, SH : Delikdelik KhususKejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yangmembahayakan bagi nyawa, tubuh, kesehatan, halaman : 178). KemudianProf.

Van Bemmelen menegaskan bahwa telah berulang kali Hoge Raadmemutuskan bahwa kata schuld dalam rumusan pasal 359 dan pasal 360KUHP itu harus diartikan sebagai suatu sikap kurang berhatihati, Kurangperhatian atau kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok (Ibid, halaman :181). Sedang Mr. D. Hazewinkel Suringa dalam bukunya Inleiding tot destudie van het Nederlands Strafrecht menerangkan bahwa untuk adanyakealpaan diperlukan adanya 2 syarat yaitu :a.

bahwa Terdakwa karena kelalaiannya mengendaraikendaraan bermotor Mobil Pick Up Suzuki Futura warna hitam Nomor Polisi BG8897 EH dan menabrak pengendara sepeda motor jenis Sepeda MotorYamaha Xeon warna merah Nomor Polisi B 4990 NCZ yang dikendarai saksiBAINUDIN bin MAULANA dari arah berlawanan mengakibatkan korbanmenderita patah tulang dan dikaitkan dengan teori kealpaan jelas TerdakwaHalaman 20 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mnadikategorikan sebagai Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld

Satochid Kartenegara sehubungandengan pengertian delik ini sendiri menyebutkan, unsur delikterdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif, dimana unsurobyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu :Suatu tindakan Suatu akibat, dan keeadaan (omstandigheid)Dimana kesemuanya itu dilarang dan diancam denganhukuman oleh undangundang.Sedangkan unsur subyektif adalah unsurunsur dari perbuatanyang dapat berupa : Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (toerekenings vatbaarheid) Kesalahan (schuld

harus ada unsurdapat dipertanggung jawabkan secara pidana yang dapatdimintakan ataupun dijatuhkan kepadanya sesuai denganunsurunsur perobuatan sebagaimana ditegaskan dalam suatupertauran perundangundangan yang berlaku.Herman Kontorowich, yang ajarannya diperkenalkan ProfMoeljatno menyebutkan :Untuk adanya suatu penjatuhanpidana terhadap pembuat (strafvorrassetzungen) diperlukanlebih dahulu) pembuktian adanya perbuatan pidana(strafoarehandlung), lalu sesudah itu diikuti dengandibuktikannya adanya schuld

Schuld baru ada sesudah ada unrecht atau sifatmelawan hukum suatu perbuatan. Pertanggung jawabanpidana sendiri lahir dengan diteruskannya celaan(verwijtbaarheid) yang obyektif terhadap perbuatan yangdinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidanayang berlaku, dan diteruskannya celaan yang subyektif kepadaseseorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana karenaperobuatannya.

Bahwa rumusan delik dalam Pasal 351 ayat 1KUHP, pembuktiannya tidak hanya sekedar melihatpertanggungjawaban pidana berdasarkan materiele feitsebagai delik campuran saja, tetapi tetap harus berpegangpada asas pertanggung jawaban pidana yang berlaku secarauniversal yang dikenal dengan istilah Geen Straf ZonderSchuld (tiada pidana tanpa kesalahan), apakah schuld(kesalahan) tersebut berupa opzet (kesengajaan) maupunberupa culpa (kelalaian) dengan mengaitkan adanya suatuprinsip formeele wedderechtelijkheid

Hal ini perlu kami sampaikan, karenaselaku Penasihat Hukum Terdakwa melihat bahwa unsurdengan melawan hukum tidaklah terbukti secara syah danmenyakinkan dilakukan oleh TerdakwaTidak terbuktinya unsur melawan hukum karena pada diriTerdakwa tidak terdapat sama sekali kesalahan (schuld) dalamperbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban baik yangdilakukan dengan kesengajaan ataupun kelalaian.

No. 1541 K/PID.SUS/20151.2.akan dihubungi apabila Terdakwa sudah berada di Makassar, dengandemikian perbuatan tersebut menurut Judex Facti termasuk kedalambentuk Kealfaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) dalam bentukketidaktahuan Terdakwa atas barang yang dibawanya tersebut,sehingga Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan secarapidana;Bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Judex Factiterdapat pendapat yang berbeda (Disenting Opinion) dalam penilaianterhadap fakta hukum hanya

No. 1541 K/PID.SUS/2015Terdakwa tersebut Majelis Hakim Judex Facti menilai bahwa tidakadanya unsur Kesalahan berupa kesengajaan dari diri Terdakwa danperbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam bentuk Kealfaan yangtidak disadari (onbewuste schuld) dalam bentuk ketidaktahuanTerdakwa, yang menyebabkan unsur "Tanpa hak memasukkan keIndonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkanatau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaipersediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti terhadap pendapat yang berbeda(disenting opinion) menyatakan perbuatan Terdakwa tersebuttermasuk dalam kealfaan yang tidak disadari (onbewuste schuld),karena kealfaan yang tidak disadari biasanya terjadi karenaketololan, ketidaktahuan, terkejut, kKecapaian atau keadaan pikirandan / atau jiwa seseorang sehingga tidak dapat menguasai tingkahlakunya secara normal dan sama sekali tidak dapat memperkirakanakibat dari tindakannya itu, oleh karenanya pelaku tidak dapatdituntut

Bahwa dari pendapat hukum para ahli hukum tersebut diatas dapatditarik kesimpulan bahwa perbuatan kealfaan yang tidak disadariOnbewuste Schuld termasuk dalam Delik Materiil yakni perbuatanTerdakwa tersebut akan menimbulkan sesuatu akibat ataupunHal. 11 dari 18 hal. Put.

No. 1541 K/PID.SUS/2015mengetahui isi barang yang dititipkan kepadanya sehingga tidak adaunsur kesalahan berupa kesengajaan dari diri Terdakwa danperbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam kealfaan yang tidakdisadari (onbewuste schuld) dalam bentuk ketidaktahuan;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang dikemukakan oleh PenuntutUmum tersebut diatas, apabila Majelis Hakim Judex Facti memasukkan ataumemuat secara benar faktafakta dan keadaan beserta alat pembuktian yangdiperoleh dari pemeriksaan di

No. 612 K/Pid.Sus/2011fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atauasas "tiada pidana tanpa aturan undangundang yang telah ada"(vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas "tiadapidana tanpa kesalahan" (afwijzigheid van alle schuld) dan asas "tiadapidana tanpa sifat melawan hukum" (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid) ;Bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitasserta asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" secara terpaduharus

;Bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas maka dapatdiperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah Terdakwadapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup denganhanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedarmembuktikan Terdakwa memiliki/menguasai narkotika saja secaratanopa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupipembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa denganbersandar pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (afwijzigheid vanalle schuld

) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum"(afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam halbagaimana dan dengan cara apa narkotika itu berada di dalampemilikan/penguasaan Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atautidaknya unsur "tanoa hak atau melawan hukum" ;Bahwa adapun tentang ajaran "kesalahan" (schuld) yang dikenaldalam ilmu hukum pidana yaitu kesalahan (schuld) terdiri ataskesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa).

) dan kealpaantanpa kesadaran (onbewuste schuld).

(vide: Leden Marpaung, "AsasTeoriPraktik Hukum Pidana", Penerbit Sinar Grafika) ;Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada buktiyang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalam halbagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalamkepemilikan (dengan jalan memiliki atau menguasai) seseorang makaberdasarkan asas cCulpabilitas, orang tersebut tidak dapatdipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotika walaupunsecara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas

hukum (afwijzigheid vanalle materiele wederrechtelijkheid);Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asasculpabilitas serta asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum secara terpaduharus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanyamempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang padaasas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek nonyuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheidvan alle schuld

Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas makadapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapatdipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjausebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwamemiliki/menguasai narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum,melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diriterdakwa dengan bersandar pada asas tiada pidana tanpa kesalahan(afwijzigheid van alle schuld

) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum(afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dandengan cara apa narkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwasebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur tanpa hak atau melawanhukum;Menimbang, bahwa tentang ajaran kesalahan (schuld) yang dikenaldalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (Schuld) terdiri atas kesengajaan(dolus/opzet) atau kealpaan (culpa), sedangkan yang dimaksud dengankesengajaan (dolus/

) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld).

(Vide: Leden Marpaung, AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Penerbit SinarGrafika;Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabilatidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalam halbagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan (baca :memiliki atau menguasai) Seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orangtersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotikaHalaman 20 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN.Smp.walaupun

Namun menurut doktrin ilmupidana kelalaian ion bisa dimasukkan sebagai schuld atau culpa. DimanaMemorie van Toelichting telah menjelaskan : schuld atau culpa itu disatu pihakmerupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan dilain pihak ia merupakankebalikan dari kebetulan.

Dalam doktrin (pendapat Simons), seseorang itudapat disebut mempunyai schuld (culpa) dalam melakukan perbuatannya, jikaperbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan kehatihatian dan perhatianyang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan.

Selanjutnya menurut Simonspula, schuld atau culpa itu mempunyai dua unsur, yaitu : tidak adanya kehatihatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang dibenarkandan tidak disanggah oleh terdakwa ,dihubungkan dengan keterangan terdakwadan barang bukti yang diajukan di persidangan ,maka diperoleh suatu rangkaianfakta hukum Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 seikra pukul 20.00wib terdakwa sepulang dari warung kopi dekat

Ketentuanini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasarpemidanaan yaitu asas legalitas atau asas tiada pidana tanpa aturan undangundang yang telah ada (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaituasas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asastiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid).

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asasculpabilitas serta asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum secaraterpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak19hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegangpada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspeknon yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifatmelawan hukum (afwijzigheid van alle

Makauntuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkaraa quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atautidaklah sekedar membuktikan Terdakwa memiliki/menguasai narkotika sajasecara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupipembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa dengan bersandarpada asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld) danasas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid

Adapun tentang ajarankesalahan (schuld) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu sebagaimanaterurai di bawah ini. Kesalahan (schuld) terdiri atas Kesengajaan (dolus/opzet)atau kealpaan (culpa). Yang dimaksud dengan kesengajaan (dolus/opzet)ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dariperbuatan itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (culpa) adalahsikap tidak hatihati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkanakibat yang dilarang oleh undangundang disamping dapat menduga akibat dariperbuatan itu adalah hal yang terlarang.Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabilatidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalam halbagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan (baca :memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan