3 ayat (1) UU Tipikor sudah masukke perbuatan, jadi jika dikaitkan dengan pasal 55 ayat (1) keleKUHP, maka pasal 55 ayat (1) kele KUHP nyaharusterpenuhi;Bahwa, pasal 3 ayat (1) UU Tipikor penyelahgunaan wewenangkarena jabatan, tidak perlu dicaricari dan dibuktikan karenamenyalahgunakan wewenang itu adalah perbuatan melawanhukum, dan masalah perbuatan melawan hukum bisadisubsidairkan ;Bahwa, pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) keleKUHP sudah terbukti salam perkara yang lainnya, apakah

diajuga bisa dikenakan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat(1) kele KUHP ?

, menurut pendapat saksi kalau pasal 2 ayat (1)UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP bisa disubsiderkandengan pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) keleKUHP, tapi kalau pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1)kele KUHP tidak bisa disubsiderkan ke pasal 2 ayat (1) UUTipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP ;Bahwa, jika sipat melawan hukum tidak terbukti di pasal 3 ayat(1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP, tapi terbuktinyadi pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat

, menurut pendapat saksi karena dipasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHPmelawan hukumnya itu terhadap apa dulu dan harus dibuktikan,tapi kalau di pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1)ke1le KUHP jelas penyalahgunaan wewenang ;Bahwa, untuk pasal 55 ayat (1) kele KUHP tidak kenal ituapakah harus bertemu ?

Pihak yang membujuk melakukan perbuatanBahwa, jika turut sertanya terpisah dimana yang 2 orangterbukti dipasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) keleKUHP, apakah yang 1 orang lagi itu harus sama dipasal 3 ayat(1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP juga ?

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24Oktober 2013 sampai dengan 22 Nopember 2013 ; 4. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tantggal 31Oktober 2013 sampai dengan 29 Nopember 2013 ; 5.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang No. 367/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg tertanggal 25Nopember 2013, sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal28 Januari 2014 ; Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang didampingi oleh Team Penasehat Hukumnya H. ArifN.S, SH, MH Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Advokat/Pengacara H.

Tipikor. Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY BINTI SUDARSONO tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat(1) jo.

Smg jo Nomor : 39/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, danpernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2013 ;Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkasperkara masingmasing tertanggal 13 Nopember 2013, sehingga dengandemikian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatanuntuk membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakanbanding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang dalam tenggang waktu 7

DJAMIAN, SH.MH.CN sebagai HakimAd Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal18 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi olehhal 56 dari 57 hal Put.No.89/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgPara Hakim Anggota serta dibantu oleh MUSTOFA, SH.

MENGADILI : - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Herman Sasawe, S.Sos alias Herman dan Penuntut Umum tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 4 September 2014 pada amar putusan Nomor 2 sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa I.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu Il, sejak tanggal 19 Agustus2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 (Tahanan Kota) ;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 4 September 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut UmumNo. Reg.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL.tanggal 4 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa I. HERMAN SASAWE S.Sos Alias HERMAN danterdakwa Il.

Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PLtanggal 4 September 2014, Terdakwa Herman Sasawe, S.Sos alias Hermanmelalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapanPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu padatanggal 8 September 2014, sesuai Akta Permintaan

Banding No.26/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN Pal dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2014sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No.26/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN Pal sedangkan Terdakwa Il tidak mengajukan banding dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bandingterhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriHalaman 46 dari 60 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2015/PT PALPalu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor

September 2014;Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnyamengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsitingkat pertama tersebut belum menyentuh rasa keadilan masyarakat karenapara Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara selama prosespersidangan;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari denganseksama putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor

memeriksa dan mengadili PerkaraPerkaraPerdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkaraantara : ZULHAIDI : Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Toko Mahligai jalan RayaAbepura Kota Jayapura Propinsi Papua dalam hal ini memberikankuasa kepada James Simanjuntak,SH.MH,Advokat/Pengacaraberkantor di Jaya Asri Blok AC No 25 Entrop Jayapura Selatan KotaJayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ TIPIKOR

Advokat/ Pengacara danKonsultan Hukum berkantor di Komp KPR Reremi Permai Lt 2 No 8Manokwari Propinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri/TIPIKOR/PHI Klas IA Jayapura Nomor W30U1/HK.02.04/2017tanggal 30 januari 2017;Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING/ semula PENGGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/PDT/2017/PT JAP,tanggal 07 juni 2017 tentang

Darussalam No. 60 Desa HaguSelatan, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, untukselanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING , semulaTERGUGAT.1;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 85/Pen.Pdt/ 2017/PT BNA tentangpenunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Nomor: 43/Pdt/.G/2016/PNLsm dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara Tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat

Biaya proses...... .Rp. 139.000,Jumlah,.......... ...Rp. 150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNip.19612131 198503 1009Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 85/PDT/2017/PT BNA

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanNegeri Manokwari masingmasing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Ketuadengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olen Jotam Rahajaan, S.H.,Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManokwari, serta dihadiri oleh Anggih Niastuti, S.H.,M.H., dan DecyanaCaprina,S.H.

,M.H.Panitera Penggant,Ttd.Jotam Rahajaan,S.H.Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN MnkUNTUK SALINAN YANG SAH.Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR ManokwariFRANDS, S.HNIP. 19670709 199303 1 004Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk

Pekerjaan : PNS (Ketua STIKIP Nuuwar Fakfak);Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan NomorSPKap/48/X1I/2017/Reskrim tertanggal 6 Desember 2017, terhitung sejaktanggal 6 Desember 2017 sampai dengan 7 Desember 2017;1.Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (TingkatPenuntutan) Nomor PRINT72/T.1.14/Ft.1/02/2018 tanggal 15 Februari2018 terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 6 MaretMajelis Hakim Pengadilan Tipikor

Manokwari pada Pengadilan NegeriManokwari berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk.tanggal 15 Februari 2108 terhitung terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018sampai dengan 16 Maret 2018;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk tanggal 14 Maret 2018 terhitung sejak tanggal 17 Maret2018 dengan tanggal 15 Mei 2018;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada PengadilanTinggi Jayapura

PUTUSANNOMOR : 1048/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.PengadilanNegeri/HAM/TIPIKOR/NIAGA/Hub.Industrial Jakarta Pusat yangmemeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa yang identitasnyasebagai berikut :1.Nama lengkap: AGUS WALUYO alias BEDULTempat lahir : TegalUmur/tanggal lahir : 15 Juli 1987Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Karet Pedurenan

RUSLI SIBUA,M.Si menyampaikan Permohonan PenundaanPemeriksaan dalam rangka penyidikan terhadap klienkami sebagai tersangka dalam dugaan Tindak PidanaSuap terkait pemenangan sengketa Pemilihan KepalaDaerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi(MK), sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tipikor juncto 55 ayat 1 ke1 KUHP,sampai dengan adanya Putusan Praperadilanberkekuatan hukum tetap.

Bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah diperiksaoleh Komisi Pemberantasan Korupsi, akan tetapilangsung ditetapbkan sebagai tersangka dalam dugaanTindak Pidana Suap terkait pemenangan sengketaPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 diMahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksuddalam pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tipikor juncto 55 ayat 1 ke1KUHP. Untuk itu.

/Prap./2015/PN Jkt.Sel.sengketa Pemilinan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksuddalam pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tipikor juncto 55 ayat 1 ke1KUHP.

Panitera Muda Tipikor pada hari Rabu,tanggal 12 Pebruari 2014, sedangkan pemeriksaan praperadilanbelum selesai, maka Hakim Pengadilan Negeri Luwukberpendapat permohonan pemohon harus dinyatakangugur;10) Selanjutnya menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H. yangdihadirkan sebagai ahli dalam persidangan perkara Praperadilan yangdiajukan oleh Ir.

T2, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No.76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tertanggal 30 Juli 2015 mengenai hari sidang;. 13, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 76/ Pid.Sus/ TPK/ 2015/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 Juli 2015;. 14, Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Pemeriksaan Biasatanggal 28 Juli 2015 dari Rusli SibuaT5, Putusan praperadilan Nomor: 16/Pid/Pra/2015/PN.Jkt.Sel a.n.Drs. Ir. H.

R@dAaKSI oo... cece ccceeeeee eee eee eee eees Rp. 10.000,Jumlah Rp. 206.000,(dua ratus enam riburupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ V /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dariNarusllah (Pemohon).Banda Aceh, 09 Mei 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 94/Padt.P/2019/PN Bna.

Panitera, PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikutiHalaman 3 dari 7 hal. Put.

Penuntut Umumberpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggarPasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor juncto Pasal 64ayat (1) KUHPIdana;2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karena putusan judex facti tidak salah menerapkan hukum;Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 2896 K/Pid. Sus/20183.

Hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP PerwakilanPropinsi Jawa Timur menemukan ada penyimpangan dalam penggunaandana komite sekolah, Block Grant Kota Mediun mengakibatkanterjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp749.138.655,32 (tujuhratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribuenam ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh dua sen):Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, judex facti tidaksalah dalam menerapkan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor

:::ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeees Rp. 6.000,00JUMAN 2.2... ececccceccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Koksal Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,Drs. EFENDI, S.H.NIP. 19661226199003 1 003 Halaman 7 dari 7 hal.

Menghukum Tergugat dengan pasal Tipikor, sesuai Undang UndangNomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Non Pajak;Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yangseadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa terhadap gugatan' tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:12.. Tentang kompetensi relatif:Penggugat secara sengaja mencampuradukkan perkara wanprestasidengan perkara perbuatan melawan;.

:::ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeees Rp. 6.000,00JUMAN 2.2... ececccceccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Koksal Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,Drs. EFENDI, S.H.NIP. 19661226199003 1 003 Halaman 7 dari 7 hal.

.: Rp. 150. 000,Untuk salinan yang sama bunyinya olehPengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPaniteraH. SAID SALEM, SH.,MH.NIP. 19620616 198503 1 006.Halaman 8 dari 8 halaman putusan perk No. 10/PDT/2017/PT.BNAHalaman 9 dari 8 halaman putusan perk No. 10/PDT/2017/PT.BNA

Bahwa Majelis Hakimtelah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam mengadili perkaraterdakwa yaitu Majelis hakim hanya mempertimbangkan fakta perbuatanterdakwa yang menggunakan sabu/ narkotika bagi diri sendiri semata,sedangkan fakta persidangan perbuatan terdakwa yang menguasai danmemiliki narkotika / sabu tidak dipertimbangkan sama sekali oleh MajelisHakim.Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim PengadilanTinggi / Tipikor Banda Aceh menerima permohonan banding dari JaksaPenuntut

Pasal55 yat (1) Ke1 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwasebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakanpada tanggal 02 Oktober 2019, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adilnya.Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tersebut di atas, TerdakwaMUNIER MUKHTAR bin MUHTAR tidak memberikan jawaban / tanggapansebagai kontra memori banding

Pemohon Kasasi dengan Perkara No. 23/TIPIKOR/2011/PT.PDG Tanggal 24 Januari 2012, sebagaimana telahPemohon Kasasi uraikan didalam Memori Banding ini.eKemanfaatan Hukum.Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa faktor kemanfaatan initerutama berbentuk terlindungnya satu pihak dari perlakuan tidak adil.

Judex Facti Tingkat Kedua Perkara No. 23/TIPIKOR/2011/PT.PDG Tanggal 24 Januari 2012 tidak mencerminkan rasakeadilan masyarakat karena tidak melindungi hakhak Pemohon Kasasi pihak/orang yang telah melaporkan hilang/terjadinya selisih Pelumas di Gudangdengan buku Stock yang ada kepada atasan Pemohon Kasasi jadi dalam perkaraaquo, Majelis Hakim Judex Facti tidak mengkongkretisasi keadilan masyarakatHal. 111 dari 146 hal.

Tanggal 23 November 2011 Juncto Putusan Judex FactiTingkat Kedua Perkara No. 23/Tipikor/2011/Pt.Pdg Tanggal 24 Januari 2012;3 Menyatakan Para Terdakwa Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan TelahMelakukan Perbuatan Yang Didakwakan ;4 Membebaskan Para Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum;5 Mengembalikan Nama Baik, Harkat Dan Martabat Para Terdakwa KepadaKeadaan Semula;6 Menyatakan Barang Bukti Berupa : 1 S/D 540 Sebagaimana Terlampir DalamDaftar Barang Bukti:Kesemuanya Dikembalikan Kepada Pt.

M Atel A lus eee ee ee ee settee eee Rp 6. 000,JUMI AN)... cece eeee ees Rp 216. 000,(dua ratus enam belas ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/ IV /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari AZHARI (Pemohon).Banda Aceh, April 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 6 dari 6 halaman penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 7 dari 6 halaman penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Bna

(seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinya sebanyak 7(tujuh) lembarDiberikan untuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlt. Panitera,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 28/Pat.P/2018/PN Bgl