PUTUSANNOMOR 1734 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SRI SUSILAWATI alias SUSI binti YOHANES;Tempat Lahir : Plaju (Sumatera Selatan);Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/ 04 Juli 1964;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Padat Karya RT. 003, Kelurahan KarangAnyar, Kecamatan Argamakmur, KabupatenBengkulu

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus/tipikor/2014/PN.Bgl. tanggal 09 Januari2015yang dimintakan banding sepanjang mengenai pidana kurunganpengganti denda manakala pidana denda tidak dibayar pada dictum/amarputusan angka 4, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut : Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlahRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus/tipikor/2014/PN.Bgl. tanggal 09 Januari2015 untuk selain dan selebihnya;4. Membebankan biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);;Hal. 39 dari 43 hal. Put.

No. 1734 K/PID.SUS/2015Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwapada tanggal 06 April 2015, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 03 April 2015, untuk dan atas nama Terdakwa telahmengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;Memperhatikan Memori

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah Nomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU tanggal11 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dariJaksa Penuntut Umum tersebut; Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 26 September 2012

PENDAHULUANSebelum Terdakwa / Pemohon Kasasi mengemukakan kelemahankelemahan hukum berupa kesalahan / kekeliruan penafsiran dalam penerapanhukum terhadap putusan Judex Facti in casu Putusan Pengadilan TinggiSulawesi Tengah Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.PALU tanggal 11 Juni2013 dalam a quo, terlebin dahulu hendak dikedepankan ke hadapan yangMulia Majelis Hakim Kasasi berkenaan dengan realitas peradilan di tanah airIndonesia yang sama kita cintai ini, telah menjadi rahasia umum bahwa"praktek mafia

Kepastian hukum dankeadilan dapat dirasakan secara konkrit oleh para justisiabelen / semua orang;Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam a quo selaku pencari keadilanberkehendak untuk mengajukan kasasi ke hadapan Yang Mulia Hakim Agungyang Terdakwa yakini akan memeriksa, mengadili, dan menjatunkan putusanberbeda terhadap putusan hakim yang memeriksa dan mengadili a quo, yangdi dalam amar / diktum putusan a quo (amar Putusan Pengadilan Tinggi PaluNomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.Palu tanggal 11 Juni 2013

No. 73 K/PID.SUS/2015pidana yang lebih berat karena korupsi tidak hanya merugikan keuanganNegara akan tetapi juga merugikan hakhak ekonomi dan hak sosialmasyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU tanggal 11 Juni 2013 yangmengubah Putusan

No. 73 K/PID.SUS/2015Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU tanggal 11 Juni 2013 yang mengubah Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.PLtanggal 26 September 2012;MENGADILI SENDIRI1.

Uang sebesar Rp505.800,00, (lima ratus lima ribu delapan ratusrupiah);Dikembalikan kepada saksi Suardi Saari Nur bin Saari.Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu No.35/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL tanggal 15Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa H.

INDRAANTONI bin Bahadil Usman; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi PengadilanNegeri Bengkulu Nomor: 35/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL tanggal 15Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenairedaksi dari barang bukti poin 107.Menyatakan Terdakwa H.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 05 / Akta.Pid /Tipikor / 2013 / PN.BkI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaHal. 56 dari 74 hal.

Tipikor / 2013 / PT.BKLtanggal 07 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.35 / Pid.B / TIPIKOR / 2012 /PN.BKL tanggal 15 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenaitu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkaratersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi / Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebaniuntuk

Tipikor / 2013 / PT.BKL tanggal 07Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu No.35 / Pid.B / TIPIKOR / 2012 / PN.BKL tanggal15 Februari 2013;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa H. INDRA ANTONI bin USMAN (Alm). terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimanadakwaan Primair;2.

SUARDI, AM mengajukan banding diPengadilan Tinggi Padang namun Pengadilan Tinggi Padang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan nomor putusan03/TIPIKOR/2011/PT.PDG tanggal 28 Juni 2011 dan dikuatkan denganPutusan Mahkamah Agung nomor putusan 777/K/PID.SUS/2012 tanggal 24Juli 2012.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3)Hal. 9 dari 73 hal. Put.

danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalamrangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaanpenyimpangan/penyalahgunaan dana kegiatan pengadaan tanah untukbangunan kantor Pengadilan Agama Maninjau Kecamatan TanjungRaya Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2007 Nomor LAP058/PW03/5/2010 tanggal 20 April 2010 dan sesuai dengan Putusan PengadilanNegeri Lubuk Basung Nomor 112/Pid.B/2011/PN.LB.BS tanggal 12 April2011 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor03/TIPIKOR

No. 2109 K/Pid.Sus/2016objektif tentang tujuan penegakan hukum dari dimensi yang beragam sekaligussebagaimana yang diungkapkan oleh Gustave Radbruch, bahwa tujuan hukumitu bukan hanya sematamata untuk mencari dan mewujudkan kepastianhukum, tetapi juga untuk keadilan dan kemanfaatan.Alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi Il/Terdakwa :1.Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang Nomor 3/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 23 Mei 2016 telahdiberitahukan kepada Pemohon tanggal

, dan kepada Terdakwa harusdijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, makadakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi l/Jaksa/Penuntut Umum dapatdikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwadinyatakan ditolak, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR

SYAMRI ADNAN, S.H., M.HI. tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG diMANINJAU tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR/2016/PT.PDG. tanggal 23 Mei2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg tanggal 15Maret 2016 ;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.M.

mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 10 Oktober 2014 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonankasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Majelis Hakim putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

SYAFRUDDIN ADAM, SH HakimTinggi pada Pengadilan Tinggi BandaAceh sebagaiKetua Majelis,s EDDY RISDIANTO, SH.MH dan AMSARYOENAGA, SH masing masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Acehsebagai HakimHakim Anggota, yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili sertamemutuskan,.............8memutuskan perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Acah tanggal 10 Juli 2012, No. 54/Pdt/2012/PTBNA, danpada hari itu) juga di ucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yangterbuka

::cceeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseaeees Rp. 6.000,00JUMMAN 0.2... ecccccccceccceceeeeeeeeeeeeeeecaeeeeeeeseeseeaeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Muhammad Aidil Muzar (Pemohon).Banda Aceh, 3 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,Drs. EFENDI, S.H.NIP. 19661226199003 1 003 Halaman 7 dari 7 hal.

Akhmad, S.H.Perincian biaya :Pendaftaran Rp. 30.000.00Pemberkasan/ATK Rp. 75.000,00PNBP Relas Panggilan Rp. 10.000,00Sumpah Rp. 20.000,00Redaksi Rp. 10.000.00Meterai Rp. 6.000,00 Jumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);Salinan Penahanan ini sesuai dengan aslinyaPANITERA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR MANOKWARIFRANDS, S.H. Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Mnk

karenanya mohondibatalkan atau dikesampingkan;Ad.4.Unsurunsur dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomianNegara;Dalam putusan pada halaman 266 dari 267 Putusan Nomor 56/PID.SUSTPK/2016/PN.Srg., Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Serang, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (22)UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Hal. 173 dari 233 hal.

Volkan diTurki sebesar 485.000 Euro;Dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atassependapat dengan saya selaku Pemohon Kasasi/Terdakwa;Dalam putusan pada halaman 234 dari 267 putusan Nomor 56/PID.SUSTPK/2016/PN.Srg., Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Serang;Menimbang bahwa meskipun saksi Andrian Roesly telah membayarsejumlah 485.000 Euro kepada PT.

Dengan demikian tidak ada dasar hukum untuk menyatakan sayaselaku Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menerima/menikmatikeuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di atas,baik dari saksi Adrian Roesly maupun dari saksi Asepto Wulung;Pada putusan halaman 172 dari 204 putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2016/PT.BIN., Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada pengadilanTinggi Banten menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim padaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banten mempelajari denganseksama

Pasal 65 Ayat (1) KUHP;Dari uraian pertimbangan Majelis Hakim Tipikor sebagaimana tersebutdi atas saya selaku Terdakwa juga sangat keberatan dan tidaksependapat dengan alasanalasan yang akan diungkapkan pada setiapunsurunsur dari pasal tersebut di atas;Pada putusan halaman 173 dari 204 putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2016/PT.BIN., Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada pengadilanTinggi Banten menimbang, bahwa rumusan Pasal 5 Ayat (2) (dua) jo.Pasal 5 Ayat (1) (satu) a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang

Gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan;Akan tetapi sebelum mengungkapkan alasanalasan yang akandiungkapkan pada setiap unsur terlebin dahulu saya selaku Terdakwamengungkapkan kata sependapat/tidak keberatan dengan MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banten yang mengesampingkandakwaan ke 1 primair dakwaan ke 2 subsidair pada putusan halaman172 dari 204 putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2016/PT.BTN., MajelisHakim pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 24Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016.4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejaktanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016.5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT.Banjarmasinsejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember 2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : DR (cand) DIAN KORONARIADISH.,MH., AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., SAMSUL BAHRI,SHI.,MH.

,dan RUNIK ERWANTO,SH., semua dari LKBH KORPRI Kabupaten Banjar yangberalamat di Jalan Ahmad Yani Km.40 no.2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasintanggal 05 September 2016.Putusan Nomor 31/Pid.Sus/ Tipikor/2016/PN.Bjm Hal1dari106Pengadilan Tipikor tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan denganperkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2016

Membebankan biaya perkara kepada Negara; atauApabila Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalamperkara a quo berpendapat lain, mohon sudi kiranya menjatuhkan putusanterhadap Terdakwa dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 15 Nopember2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semua argumentasi yangdikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana NotaPembelaan

Tidak benar menggunakan nilai kerugian Negara :Halaman 100 dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang a quoMajelis Hakim menyatakan bahwa :Menurut perhitungan BPKP Perwakilan Jawa Tengah justru Negara/Daerah dalam hal ini Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang telahmengalami kerugian sebesar Rp.3.181.550.000, (total loss) yaitu nilaipembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa dikurangi pajakpajak ;Saya menolak nilai kerugian ini karena :1.

Halaman 65putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang ;2. Bahwa Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tidak merencanakanpekerjaan ini dengan baik dengan tidak ada Konsultan Perencanatetapi menggunakan Konsultan Pengawas ;3. Hartana mengundurkan diri bukan karena tidak setuju digantinyaPerusahaan Pabrikan Pendukung tetapi bahwa mengundurkan dirikarena beban pekerjaan.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebutkepada saksisaksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telahmembenarkannya ;Kami nyatakan bahwa Pernyataan tersebut tidak benar karena MajelisHakim Pengadilan Negeri Tipikor untuk Pengadilan Tingkat Pertama danPengadilan Banding tidak sama sekali menghadirkan dalam persidanganbarangbarang :1. Mobil Pompa Sedot Lumpur ;2. Uang sitaan senilai total Rp.23.500.000. ;3. Toyota Hardtop milik Pengguna Anggaran Ir.

Tidak memperhatikan kesalahan pencairan dana dan pembayarandana proyek ;Menunjuk keputusan Pengadilan Negeri Tipikor halaman 107 yangmenyatakan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :Menimbang, bahwa rapat pada tanggal 17 Desember 2010 di RuangKerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tersebut diikutioleh Ir. FAUZI, MT., HENING SWASKITO, SH., MARYONO, SH.,INDRIANA PUSPITA W, ST., MT., MUDASIR, ST dan SARTANA., PPKIr. GATOT SUHENDRO, MM., PPTK SUTRISNO, SH., KonsultanPengawas Ir.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.ttd./MS. Lumme, SH.Panitera Pengganti :tid./Emilia Djajasubagia, SH., MH.

Zaenur kundji sejumlah Rp.10.000.000,00& W PDBahwa berdasarkan pengakuan bendahara (Mukmin Marjun,A.Md) uang titipanPerkara Tipikor sudah dicairkan sebesar Rp.444.000.000,00 (empat ratusempat puluh empat juta rupiah), tidak disetorkan ke Kas Negara ataudieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ,akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Mukmin Marjun,A.Md selaku BendaharaPengeluaran Kajaksaan Marisa ;Bahwa uang titipan Perkara Tipikor dicairkan sebanyak 4 (empat) kali olehMukmin

ditandatangani, namun MUKMIN MARDJUN tidak menerangkan cektersebut adalah rekening titipan perkara Tipikor.

Program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus,HAM Berat dan Tipikor sekitar Rp.580.000.000,00 ;Putusan Nomor 6/Pid. Sus. TPK/2018 Him. 151 3217.

TPK/2018 Him. 189 321serta Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Kejaksaan Negeri Marisabulan Juni 2016, dipertanggung jawabkan sebagai berikut :1.10.11.12.13.14.15.16.4 (empat) SPTUJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanpenyelidikan (LID) dugaan Tipikor (521211) dengan anggarankeseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,2 (dua) SPTJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanprapenuntutan (PRATUT) perkara Tipikor an. YUSRI A.

ZAINAB G.HEMUTO, S.Pdi (521211) dengan anggaran keseluruhan sebesarRp. 3.444.000,,2. 4 (empat) SPTJB tertanggal 30 September 2016 untuk belanja 1(satu) kegiatan penuntutan (TUT) perkara Tipikor an. YUSRI A. IKO,(521211) dengan anggaran keseluruhan Rp. 76.973.000,3.

Kabupaten Sumba Timur ;Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : Ketua Komite Sekolah/ PNS ;Pendidikan : S.1;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan:1 Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013;2 Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu selaku Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;3 Penuntut Umum, Sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan 02 Januari 2014;4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;5 Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 Januari 2014sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014 ;6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan NegeriKupang, sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampaidengan tanggal 16 April 2014 ;7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tingi Kupang sejaktanggal 17 April 2014 s/d 16 Mei 2014

Halaman dari 57810Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tingi Kupang sejaktanggal 17 Mei 2014 s/d 15 Juni 2014;Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 10 Juni 2014 sd tanggal 09 Juli2014 ;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 10 Juli 2014 sdtanggal 07 September 2014 ;Terdakwa di persidangan

M ATCL Q hicccssscccescccceeceseeesee tessa eeeeees Rp 6. 000,JUMI AD)... eee eeeeeeeeeeees Rp 186. 000,(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/VIII/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dariIRMA FARVINNA (Pemohon).Banda Aceh, 28 Agustus 2019PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 8 dari 6 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 9

PT.SBYtanggal 15 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1 Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 Nopember 2014No.495/Pid.B/2014/PN.Mlg. yang dimintakan banding tersebut.3 Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan ;4 Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.Rp.5.000, (lima riburupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 495/Pid.B/TIPIKOR

5.000,00RECAKSI........0..cccccccceeccceuccesuececeecceeuueeeeueeseueeeeaeesaeeueess Rp. 5.000,00MISTS Yl scscsenemevan mensen cunnees caxmomexemnmaten sen Kany soweemeuenen xa & Rp. 6.000,00JUMMAN 20.2... cccceccceccecececeeeeeceeeceeeeeceaeeeeeeeseesaeaeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Mutia Farasa Nia Sari (Pemohon).Banda Aceh, 28 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Umum harus dibaca upaya hukum bandingterhadap putusan perkara Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb yang dalamperadilan tingkat banding akan diperiksa dan diadili dalam perkara bandingNomor 12/PID.SUSTPK/2020/PT AMB, sehingga perkara banding Nomor13/PID.SUSTPK/2020/PT AMB, Nomor 15/PID.SUSTPK/2020/PT AMB danNomor 17/PID.SUSTPK/2020/PT AMB dinyatakan gugur;Menimbang bahwa oleh karena perkara atas nama Terdakwa SORAYAPELU Alias OLA Alias IBU AYA dinyatakan gugur maka perkaranyadikembalikan ke Pengadilan Tipikor

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 15/TIPIKOR/2018/PT BDGtanggal 20 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Juni 2018Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg yang dimintakan bandingtersebut;3.

tingkatPeradilan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838 K/Pid.Sus/2018tanggal 8 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi /TerdakwaGEORGE GUNAWAN, B.Sc., S.H., tersebut;Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor15/TIPIKOR

2016/PT.PBR Mantan Anggota DPRD Kabupaten BengkalisPeriode tahun 20092014 dan Badan AnggaranDPRD Kabupaten Bengkalis Priode tahun 2012;Pendidikan : S1 Pendidikan;Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah Penetapan/Penahanan oleh :1.10.11.Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal22 Desember 2015;Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2015sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal1 Pebruari 2016;Perpanjangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Perkanbaru, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal2 Maret 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal1 Mei 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggji/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 2 Mei

2016 sampai dengan tanggal 31 Mei2016;Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal30 Juni 2016;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;Pepanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal3 September 2016;Perpanjangan Mahkamah Agung RI I, sejak tanggal

,MH Hakim AdHocTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai HakimAnggota II, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru Nomor: 38/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR tanggal 22Agustus 2016, Putusan mana pada hari dan tanggal itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dandidampingi oleh HakimHakim Anggota, dibantu YUSNIDAR, S.H selakuPanitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh

Kasubdit Evaluasidan Pengendalian, Pangkat Eselon V.b, terhitung sejak tanggal 01Januari 1992, melalui surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor :UP.26/5/PT1991, tanggal 23 Desember 1991, dan terakhir sebelumtersangkut masalah hukum (Tipikor) pada Tahun 2015, menjabatsebagai Pj. Kepala Bidang Peternakan dengan Pangkat.Ill.b,terhitung sejak tanggal 01 Februari 2011 melalui Surat KeputusanBupati Tanah Datar Nomor : 820.21/19/BKD DAN DIKLAT2011,tertanggal 29 Januari 2011;3.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Padang Nomor43/Pid.SusTPK/2014/PN.PDG tanggal 10 Maret 2015 jo.

Bukti P.7 : Fotokopi Putusan Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2015tanggal 10 Juni 2015 (fotokopi sesuai salinan resmiPengadilan);Bukti P.7.a : Fotokopi Putusan No: 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg,tanggal 22 Oktober 2014 (fotokopi sesuai salinanResmi Pengadilan);Bukti P.7.b : Fotokopi Putusan No: 19/TIPIKOR/2014/PT.PDG,tanggal 30 Desember 2014 (fotokopi Sesuai fotokopi) ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugattelah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan dicap

Dimana saksi tersebut telah memberikan keterangandibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;1.Keterangan saksi Suhermen pada pokoknya:Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas BKPSDM KabupatenTanah Datar sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai sekarang ;Bahwa saksi menerangkan dihadirkan pada sidang hari ini, yaituberkaitan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang telahinckraht terhadap kasus Tipikor saudara Syafri tanggal 10 Juli 2015 ;Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Surat Keputusan

Surat tersebut ditindak lanjuti dandilaporkan bahwa memang ada PNS yang tersangkut kasus Tipikor, lalusaksi meminta pendapat kepada BKN~ untuk mendapatkanpetunjuk/saran apa yang harus dilakukan, dan hasil rekomendasi dariKanreg BKN Pekanbaru menyatakan bahwa sesuai ketentuan yangbersangkutan harus diberhentikan dengan tidak hormat, kemudian saksimelapor kepada Bupati atas kegiatan konsultasi yang telah saksi lakukandengan BKN Pekanbaru) dan pimpinan = menyetujui untukmembicarakannya dengan MPP (