tahun 2006 Pencatatan Kelahiranyang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat 1dilaksanakan berdacarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang , bahwa pasal angka 1 .U.U RI Nomor : 23 Tahun 2006, yangdimaksud Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertibandalam penertiban dukumen dan data Kependuduakn melalui Pendaftaran Penduduk.Pencatatan Sipil , pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaanhasilnya untuk pelayanan public

Indonesia (Persero) yang memiliki kode tertentu sebagaimanaditentukan dalam pasalpasal perjanjian yaitu mengangkut batubara dariTanjung Enim ke Pabrik Pemohon Banding di Baturaja dan mengangkutklinker/Terak/Material lainnya dari Pabrik Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali di Baturaja ke pabrik Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali di Kertapati yang merupakanjasa perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3dan tidak termasuk sebagai Jasa perkeretaapian umum (public

melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa yuridis fiskal yang telahdilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukumserta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruandalam menilai fakta dan penerapkan hukum, sehingga Majelis HakimAgung membatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo danmengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwasataspembayaran jasa kepada Banpu Public

DIMUKA UMUM.Menimbang, bahwa yang dimaksud di muka umum adalah tempatdimana public dapat melihat dan setiap orang dapat berada di tempattersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi danketerangan para terdakwa keributan dan pemukulan yang dilakukan paraterdakwa terjadi di Tempat Karaoke Diva ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah tempatKaraoke adalah adalah tempat dimana publik atau setiap orang dapatmendatanginya dan melihatnya, sehingga tempat ini adalah tempat umum.Menimbang

Bahwa Pasal 31 (1) UU No 24 / 2009 adalah Public Policy atauketentuan tentang ketertiban umum yang berlaku dan sifatnyamemaksa (hukum public).c. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum yaitu. karena tidak melaksanakanperaturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia yaituPasal 31(1) UndangUndang No.24/2009.4.

Bahwa salah satu) dari PUBLIC POLICY PEMERINTAHINDONESIA DEMI KETERTIBAN UMUM untuk menghormatikedaulatan NKRI jelas terlihat dari kutipan UU No.24 Tahun 2009tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,Serta LaguKebangsaan yang dikutip butir (a) Sampai (d) dari pertimbanganyasebagai berikut:"Menimbang:a. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagukebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu,identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbolkedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana

No. 117/ Pdt/2018/PT.DKIkepastian hukum dalam menginterpretasi perjanjian yangmengikat pihak subject Indonesia yang menggunakan bahasaIndonesia ini adalah tujuan UndangUndang Nomor 24 Tahun2009 dalam mengikuti asas public policy ketertiban umum.

No. 117/ Pdt/2018/PT.DKIdilakukan oleh Tergugat 1 telah merusak citra, nama baik danreputasi Penggugat, BUKAN HANYA di kalangan INVESTORPenggugat di Pasar Modal, tetapi juga di kalanganPROSPEKTIF INVESTOR yang akan investasi bukan hanya diPengugat, tetapi juga di affiliasiafiliasi Penggugat, mengingatPenggugat juga terafiliasi dengan beberapa perusahaan terbuka(go public) lainya YANG JUGA TERDAFTAR di Bursa EffekIndonesia dibawah bendera MNC Group.

Isuisu tidak benaryang beredar dikalangan public yang disebabkan oleh gugatanTergugat di forum arbitrase Singapura yang didasarkan padaPut and Call Option Agreement yang melawan hukum Indonesiatersebut, telah merusak citra Penggugat dan juga perusahaanperusahaan terbuka lainya yang terafiliasi dengan Pengugat diBursa Efek Indonesia, yang menyebabkan goyangnya hargasaham perusahaanperusahaan yang terafiliasi denganPenggugat tersebut;13. PERMOHONAN PROVISI13.1.

penduduk / penghunirumah yang sangat berdekatan/berhimpitan dengantempat rencana pendirian bangunan Rumah SakitAkademik Universitas Brawijaya Malang a quo makaPara Penggugat sangat keberatan atas rencana14pendirian bangunan tersebut di atas, dimana ParaPenggugat merasa sangat diabaikan dan terinjakhak hak asasinya sebagai Warga Negara Indonesiayang dilindungi oleh Hukum dan Undang Undangsalah satunya adalah hak berpartisipasi dan bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup, hilangnya hakmenikmati akses public

Mangga Dua Nomor Rek : 003 100 9006 atas namaPenggugat;bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2004 dan 2005 diaudit oleh AkuntanPublik Kanakan Puradiredja dan Rekan, Registered Public Accountant;KORONOLOGIS MASALAHBahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN179/ WPJ.21/KP.0307/2005 tanggal 06 Desember 2005 Tergugat melakukan pemeriksaan ataskelebihan pembayaran pajak dalam rangka ekspor untuk PPN masa Januari Maret2005.

Pelindo Ill (Persero) CabangSurabaya dalam mengeluarkan obyek sengketa merupakantindakan hukum di bidang hukum public;Landasan Yuridis dikeluarkannya obyek sengketa adalah UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah No. 61Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Peraturan MenteriPerhubungan No.

Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2015, atas namaHATINA;d) Foto copy Surat Penyampaian Berita Acara dari Sekretariat PengadaanTanah Kantor Pertanahan Kabupaten Maros Nomor : 147/73.09/P2T/XII/2018tertanggal 21 Desember 2018 mengenai bidang tanah yang masihdisengketakan kepemilikannya;e) Foto copy Surat dari penilai atau penilai public perihal nilai ganti Kerugian;Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Mrsf) Foto copy Berita Acara kesepakatan Nomor: 149/73.09

PUTUSANNomor 2117/Pdt.G/2014/PA.BjnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara perceraian yang diajukanoleh:Nur Indah Puspitasari Binti Bambang Suryono, umur 22 tahun, agama Islam,pekerjaan Public Area Hotel Nirwana, tempat kediaman di BanjarejoRT.17 RW. 03 Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro KabupatenBojonegoro, selanjutnya disebut sebagai" Penggugat ";MelawanMucammad

bangunan yangHalaman 4 dari 42 Putusan No 11/Pid.Pra/2016/PN.Dpsperuntukannya untuk Spa, dan oleh karena RUDY MARCIOMEETRA sangat pasif dan tidak bisa mengusahakan permodalanlewat lembaga keuangan dalam hal ini Bank, PEMOHONdiperkenalkan kepada JEREMY THOMAS. oleh Maratul Habibah,melalu RUDY MARCIO MEETRA yang tidak lain adalahteman dari Maratul Habibah (Istri JEREMY THOMAS); Bahwa, dalam pertemuan dengan PEMOHON, JEREMYTHOMAS mengaku memiliki Perusahaan dan sebagai konsultankeuangan dan juga sebagai public

hukumberupa perjanjian atau hubungan hutang piutang yangdilakukan antara dua orang misalnya, ketika realisasi dariperjanjian atau hubungan hukum hutang piutang tersebut tidakHalaman 12 dari 42 Putusan No 11/Pid.Pra/2016/PN.Dpssesuai rencana semula atau terjadi pengkhianatan di antaramereka, seringkali berubah menjadi kasuskasus pidanasebagai penipuan, penggelapan; Bahwa terlapor (JEREMY THOMAS) dalam pertemuandengan PEMOHON mengaku memiliki Perusahaan dan sebagaikonsultan keuangan dan juga sebagai public

Cara yang dilakukan terlapor(JEREMY THOMAS) dengan mengaku memiliki Perusahaan dansebagai konsultan keuangan dan juga sebagai public figure yangbias mengusahakan permodalan untuk pengembangan Vila Kiranalewat Bank atau perorangan; 20 n no nee nnn10.

golongan kosmetika yang tidak memiliki ijin edar dari BadanPOM;Ling Shi Day Cream = 12 pot, Ling Shi Night Cream = 5 lusin, Nightcream Lien Hua (Bunga Teratai) = 2 lusin, Day Cream LienHua (BungaTeratai) = 1 lusin, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014) disita, karena termasukgolongan kosmetika yang nomor ijin edarnya telah dibatalkan oleh BadanPOM RI karena positif mengandung Merkuri (Hg) berdasarkan hasil ujilaboratorium saksi ketahui berdasarkan public

warning dari Badan POMRI dan positif mengandung Merkuri (Hg) sejak tanggal 11 Juni 2009sesuai lampiran II Public Warning No.

ketidakhadiran Termohon dalampersidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalildalilpermohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, sertakualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon,Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untukmenghindari kebohongankebohongan dan kemungkinan terjadinyapersepakatan cerai (agreement to divorce) yang tidak dibenarkan peraturanperundangundangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertibanumum (public

Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Mksmenghindari kebohongankebohongan dan kemungkinan terjadinyapersepakatan cerai (agreement to divorce) yang tidak dibenarkan peraturanperundangundangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertibanumum (public order);Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohonmenyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwarumahtangganya dilanda perselisihan dan pertengkaransebagaimanatermuat dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon

lahir di Surabaya 14 November 2018 minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Putusan Nomor 478 K/TUN/201374,dae7.6.Bahwa telah bertentangan terhadap Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 106Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tanggal 6 Agustus2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dankompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau danberkualitas, sehingga akan berdampak peningkatan pelayanan public;Bahwa telah bertentangan terhadap Pasal 44 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 30 Tahun 2009, tanggal

to adecision), sebagaimana adanya hak atau kewenangan konstitusional Penggugatyang diberikan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,sebagai warga negara Indonesia yang dirugikan sebagai akibat keputusan TataUsaha Negara;Asas Transparansi sebagaimana asas yang mengatur tentang keterbukaan baikdalam standartdisasi Tender pekerjaan, standartdisasi upah paguh, standartrisasimanejemen standartdisasi berkontrak kerja, standartrisasi kompetensi, danstandartrisasi integeritas pelayanan public

to adecition, sebagaimana adanya hak atau kewenangan konstitusional Penggugat yangdiberikan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaiwarga negaraIndonesia yang dirugikan sebagai akibat keputusan Tata Usaha Negara;b Asas Transparansi sebagaimana asas yang mengatur tentang keterbukaan baikdalam standartdisasi Tender pekerjaan, standartdisasi upah paguh, standartrisasimanejemen standartdisasi berkontrak kerja, standartrisasi kompetensi, danstandartrisasi integeritas pelayanan public

informasielektronik) pada postingan akun twitter @Achmadyani.ay70 dengan URL> https://twitter.com/AchmadyaniAy70 tersebut yakni memberitahukankepada masyarakat luas yang memiliki simpanan pada BankBUKOPIN, BTN dan MAYAPADA agar segera mengambil uangnyakarena menurut informasi yang saya dapatkan Bank tersebut beberapakali kalah kliring ;Bahwa postingan katakata / kalimat / tulisan dan gambar tersebut yangada pada akun twitter @Achmadyani.ay7O dengan URLhttps://twitter.com/AchmadyaniAy70 milik saya bersifat public

twitter @Achmadyani.ay70 dengan URL :https://twitter.com/AchmadyaniAy70 tersebut yaitu. bahwa Terdakwamemberitahukan kepada masyarakat luas yang memiliki simpanan padabank BUKOPIN, BTN Dan MAYAPADA agarsegera mengambil uangnyakarena menurut informasi yang Terdakwa dapatkan Bank tersebut beberapakali kalah kliring ;Bahwa benar postingan katakata / kalimat / tulisan dan gambar tersebutyang ada pada akun twitter @Achmadyani.ay7O dengan URLhttps://twitter.com/AchmadyaniAy70 milik Terdakwa bersifat public

These expensesmust be audited by public accountant and approved by theDirector General of Taxes";Bahwa Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta&Harsonotelah menerbitkan audit report khusus~ atas preestablishment cost sebesar US$ 22,023,438.00 untukperiode 1 Oktober 1992 sampai dengan 28 April 1997.

Jaya kembali menghimbau agarmassa pengunjuk rasa, namun situasi mulai memanas dan para pengunjukrasa yang berada dibarisan depan melakukan kekerasan terhadap barangberupa menginjaknginjak Kawat Barrier yang dipasang pihak petugasKepolisian sebagai pengamanan Kantor Bawaslu dan tetap melakukanmelakukan pelemparan batu dan berbagai barang ke arah petugasKepolisian yang sedang berjaga, sehingga ada beberapa petugasKepolisian yang mengalami lukaluka dan kerusakan pada sebagaiangedung atau fasilitas public

Jaya kembali menghimbauagar massa pengunjuk rasa, namun situasi mulai memanas dan parapengunjuk rasa yang berada dibarisan depan melakukan kekerasanterhadap barang berupa menginjaknginjak Kawat Barrier yang dipasangpihak petugas Kepolisian sebagai pengamanan Kantor Bawaslu dan tetapmelakukan melakukan pelemparan batu dan berbagai barang ke arahpetugas Kepolisian yang sedang berjaga, sehingga ada beberapa petugasKepolisian yang mengalami lukaluka dan kerusakan pada sebagaiangedung atau fasilitas public

Bahwa unsurunsur pasal 170 Ayat (1) menjelaskan sebagai berikut :e Unsur Barang Siapa:Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 83/PID/2021/PT JAP13Unsur ini ditafsirkan sebagai orang, namun orang dalam jumlah yang besar,dan jumlah ini tidak ditentukan oleh KUHP berapa banyak, namun para ahlisependapat minimal dua orang atau lebih, secara bersamasama.e Unsur Dengan Terangterangan:Unsur ini artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yangtersembunyi tetapi public dapat mengakses tempat tersebut

R.Soesilo menyatakan ditepat umum diartikan sebagai suatutempat dimana public dapat melihat.Menurut P.A.F.Lamintang bahwa Tindak Pidana ini merupakan kekerasanyang dilakukan secara terbuka dan karenannya menyebabkanterganggunya ketertiban umume Unsur dengan tenaga bersama:Menurut J.M. van Bemmelen bahwa kita sudah berurusan dengan tenagabersama apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan, dengandemikian subyek ini Sudah memenuhi sayarat jika dua orang (atau lebih)e Unsur Terhadap Orang/barang

jenis tertentu (kerosene/minyaktanah, solar), konsumen tertentu dan harga tertentu, sedangkan BBM NonSubsidiadalah BBM yang dijual dengan harga pasar atau harga industri; Bahwa secara spesifikasi (mutu) tidak ada perbedaan antara BBM (bahan bakarminyak) yang bersubsidi denga nonsubsidi namun hanya dapat dibedakan darimanaBBM tersebut diperoleh, BBM yang bersubsidi dapat diperoleh melalui penyalur(SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, AMT) yang memiliki kontrak dengan badanusaha niaga yang mendapatkan PSO (public

jenisjenis BBM (bahan bakar minyak) tersebutadalah berupa AVGAS, AVTUR, PREMIUM (BENSIN/MT88), MINYAK DIESEL(SOLAR/HSD), MINYAK TANAH, MINYAK BAKAR, dan MERIENE FUEL OIL(MFO);Menimbang, bahwa yang di maksud dengan bahan bakar minyak yang disubsidiPemerintah adalah bahan bakar yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu,konsumen tertentu dan harga tertentu dan dapat diperoleh melalui penyalur (SPBU,SPBB, SPDN, APMS, AMT) yang memiliki kontrak denganbadan usaha niaga yang mendapatkan PSO (public