Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Perumnas Waiheru Blok Il Desa Waiheru,Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Karyawan Swasta ;Terdakwa pernah berada dalam tahanan ;1) Penahanan oleh Penyidik berupa Tahanan Rutan Ambon sejak tanggal09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 ;2) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember2011 sampai dengan 06 Februari 2012 ;3) Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Ambonsejak tanggal 06 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 ;4) Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Ambonsejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan 04 April 2012 ;5) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berupa Tahanan RutanAmbon sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 ;6) Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 06 April 2012sampai dengan tanggal 24 April 2012 ;7) Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri

Tipikor/2012/PN.AB, tanggal 27OKtober 2014,yang dimohonkan banding tersebut;MENGADILISENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, SH. bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama dan berlanjut;2.

Tipikor/2014/PT.AMB jo.

Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus/2012/PN.AB dan membebaskan Terdakwadari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapatdibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Factitelah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsurunsurpidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap di

Nomor 2921 K/PID.SUS/2015serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasankorupsi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan kasasi daripemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agungberpendapat:1.Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidaksependapat dengan putusan Judex Facti yang menerapkan ketentuanPasal 3 UU Tipikor. Menurut Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quoseharusnya Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor.

Alasan keberatan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapatdibenarkan;Bahwa Ketua Majelis sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum bahwaseharusnya perkara Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Tipikor dengan alasan;Bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3UndangUndang Tipikor, terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian /makna kata setiap orang adalah orang perorangan atau termasukkorporasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3)UndangUndang Tipikor

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahananKota di Jayapura sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengantanggal 12 April 2017;Terdakwa di persidangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertamadidampingi Penasihat Hukum ; LOURENE YUNITA, S.H., M.H, WISNUWIGIASWARA PUTRA. SH.MH Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hykumserta asisten pada kantor pengacara dan konsultan hukum LOURENE YUNITA,44S.H., M.H.& REKAN yang berkantor di JL.

CENDERAWASIH BLOK 1/38,YABANSAI, HERAM, JAYAPURA berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09Mei 2017; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding di Jayapura Nomor : 18/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT JAP,tentangpenunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal15 Agustus 2017; Telah membaca surat penugasan Panitera Pengadilan Tinggi JayapuraNomor. 18/Pan/Pid/Pid.SusTPK/2017/PT JAP tanggal 15 Agustus 2017tentang penugasan Panitera

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Ketua Majelis,Supriyono, SH. Mhum. Hakim Tinggi Tipikor dan Dr. Josner Simanjuntak,SH. MHum.

Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai anggota,putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum padahari Jumat, tanggal 6 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdidampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Chimson Loinenak,sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum danTerdakwa;264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264Hakim Anggota, Hakim Ketua,ttd ttd1.SUPRIYONO, SH.MHum MADE SURAATMAJA, SH.

., Panitera Muda Khusus Tipikor Pengadilan NegeriDenpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukandengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22Oktober 2021 berdasarkan Pengumuman Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor 09/Pdt.G/2021/PN.

Redaksi : Rp 5.000,00Jumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah).Nomor : W1.U1/ /HK.O02/IV/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Siti Sarah (Pemohon).Banda Aceh, 15 April 2019PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM.SHNIP. 196107121982031004Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Bna

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriManado sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019di Rutan Klas Jakarta Timur Cabang KPK di POMDAM Jaya Guntur;4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriManado sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus2019 di Rutan Klas Jakarta Timur Cabang KPK di POMDAM JayaGuntur.5.

Dugaan Tipikor Tdw Benhur.Dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uangpengganti di atas;Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya daripidana penjara yang dijatuhkan;Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan agar barang bukti nomor urut 1 (Satu) samapai dengannomor urut 116 (Seratus enambelas) yaitu: a URAIAN BARANG BUKTI1 21 (satu) buah kartu atm Bank BNI Platinum Debit nomor kartu 5198 9306 3013I 0176. 2 1 (satu) buah kartu Privilege Card Platinum Plaza

Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwaitertanggal 14 Januari2020, diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 14 Januari 2020 dan salinannya telah diberitahukan kepadaPenuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2020;Hal 32 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI.7. Penuntut Umum sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim TingkatBanding tidak mengajukan kontra memori banding;8.

PUTUSANNo. 50 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : EDY MULAWARMAN' Bin ABDULMUFTY ;Tempat lahir : Sebulu, Kutai Kartanegara ;Umur /tanggal lahir : 32 tahun/O6 Oktober 1979;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kelurahan Bukit Biru RT.13, KecamatanTenggarong, Kabupaten KutaiKartanegara;Agama : Islam ;Pekerjaan

pemidanaan baikyang bersifat pencegahan khusus (special preventive) maupun pencegahanumum (generative preventive) ;Bahwa hukuman pidana badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa EDYMULAWARMAN Bin ABDUL MUFTI selama 4 (empat) tahun, tidakmencerminkan pemerataan dan kesetaraan memperoleh rasa keadilan,mengingat bahwa pada kasus yang sama dalam penyalahgunaan danaBansos Pemkab Kutai Kartanegara tahun 2006 terhadap Terdakwa lainyakni Terdakwa SETIA BUDI yang diajukan/disidangkan secara terpisah diPengadilan Tipikor

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yangmelawan hukum dalam kedudukan dan jabatan Terdakwa sebagai anggotaDPRD ketika perbuatan dilakukan, sehingga justru oleh karena unsurmelawan hukum dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor berlaku umum atauberlaku kepada siapa saja subjek hukum yang mampu bertanggungjawabtermasuk diri Terdakwa, tanopa harus membedakan kedudukan pegawainegeri atau penyelenggara negara dan pegawai

Abdul Latif, S.H., M.H., dan H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H. ttd./DR. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.ttd./ H.

Tipikor. Smg :tanggal 16 April 2013 , No. 46 / Pen. Pid/Sus/ 2013/PN. Tipikor Smg ,Sejak tanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;5. KPN Tipikor Smg tanggal 2 Mei 2013, No. 46 /V/Pen.K/2013/jo. No.45/Pid/Sus/2013 /PN.Tipikor .Smg, 16 Mei 2013 s/d 14 Juli 2013 ;6 Wakil Ketua PT Semarang : No. 182 /Pen.Pid/TPK/2013/PT.SmgSejak tanggal : 15Juli 2013 s/d 13 Agustus 20137. Wakil Ketua PT. Semarang ,No. 228 /Pen.pid/ TPK/2013/PT.

SH & REKAN Loram Wetan Rt 01 Rw 06 No. 932 AKecamatan Jati , Kabupaten Kudus , sesuai dengan surat kuasa khusus bertanggal 25 April2013 ;Pengadilan Tipikor tersebut ; Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tentang penunjukkanMajelis hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan. Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara ; Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum.

Tipikor. Smg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : KASMURI BIN ( alm ) KASNAWITempat lahir : DemakUmur / tanggal lahir : 54 tahun / 10 Februari 1954Jenis kelamin : lakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal: : Ds.

Tipikor. Smg :tanggal 16 April 2013 , No. 46 / Pen. Pid/Sus/ 2013/PN. Tipikor Smg ,Sejak tanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;KPN Tipikor Smgtanggal + 2 Mei 2013, No. 46 /V/Pen.K/2013/jo. No.45/Pid/Sus/2013 /PN.Tipikor .Smg, 16 Mei 2013 s/d 14 Juli 2013 ;6.Wakil Ketua PT Semarang : No. 182 /Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg7.Sejak tanggal : 15Juli 2013 s/d 13 Agustus 2013Wakil Ketua PT. Semarang ,No. 228 /Pen.pid/ TPK/2013/PT.

Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 25 Juni 2013, yang dibuat oleh Etmi Susilowati juru sitapengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut,Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima KepaniteraanPengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 14 Agustus 2013, yang isi pokoknya menolakmemori banding Penuntut Umum seluruhnya;Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding, baik yang diajukan olehPenuntut

Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 6 Februari 2013, yakni sebagai berikut:1. Bahwa Terdakwa David Effendi adalah Direktur PT Davindo Jaya Mandiri. Bahwa PTDavindo Jaya Mandiri didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 109 tanggal 17November 1997 oleh Notaris Achmad Dahlan, S.H.;2.

Bahwa meskipun terkait Perkara Tipikor No.21/Pid.Tipikor/PT.KT.Smda a.n. Terdakwa David Effendi telah ada sebelumnyaPerkara Perdata No.39/Pdt.G/2011/PN.Smda, yang telah di putustanggal 6 September 2012 jo. Putusan Pengadilan TinggiKalimantan Timur No. 124/Pdt/ 2011/PT KT Smda tanggal 5Januari 2012 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukumtetap, serta telah diselesaikan secara suka rela berdasarkan Berita46Acara Penyelesaian secara suka rela No.

E.092012, hal itu justrumembuktikan bahwa dalam perkara tipikor a quo sudah tidakada sengketa prajudisial (prejudicial genschil) yang menghalangipemeriksaan dan penjatuhan putusan Perkara Tipikor No.21/Pid. Tipikor/PT.KT.Smda;2. Bahwa ketentuan Pasal 81 KUH Pidana tentang prejudicialgenschil hanya berlaku terhadap tindak pidana umum, tetapitidak diperlakukan terhadap tindak pidana khusus in casu tindakpidana korupsi yang bersifat extra ordinary crime;3.

Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 6 Februari 2013, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaanprimair tidak dapat dipertahankan lagi.

MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehselaku Ketua Majelis, Hj. LELIWATI, SH. MH dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,SH masing masing sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkan surat PenetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 4 Maret 2016, Nomor:25/Pen.Pdt/2016/PT BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara iniditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidanghalaman 33 Perkara Perdata.

Nomor. 25/Pdt/2016/PTBNAyang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi HakimHakim anggota dan dibantu NURLELA KESUMA selaku Panitera PenggantiPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihakyang berperkara atau kuasa Hukumnya ;HakimHakim Anggota Ketua Majelisd.t.o d.t.o1. 1. Hj. LELIWATI, SH. MH Hj. NURLELA KATUN, SH. MHd.t.o2. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH Panitera Penggantid.t.oBiaya perkara banding :1.Meterai .........

Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 30/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn;a Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini baikyang timbul ditingkat pertama maupun di tingkat banding, yang untuk tingkatbanding sebanyak Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ; a DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hariKamis tanggal 05 Desember 2013, oleh Kami : SAUT H.PASARIBU,SH HakimTinggi Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,KAREL TUPPU,SH.MH, Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi MedanDR.

MANGASA MANURUNG,SH.M.Kn, ROSMALINA SITORUS,SH.MH,SAZILI,SH.MSi sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medanmasingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiMedan tanggal 13 Nopember 2013 Nomor : 57 /Pid.Sus.K/2013/PTMdn,putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :Selasa tanggal 10 Desember 2013, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 08 Agustus 2014 ;5. Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 04 Agustus 2014 s/d tanggal02 September 2014 ;6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 03 September 2014 s/d tanggal 01 Nopember 2014 ;7.

OSALINAN PUTUSANNomor: 60/PDT/2017/PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antaraMUSLIM, SH.I, umur 33 tahun, Pekerjaan Ustadz/Mubaligh, tempattinggal di Gampong Meunasah Mee, KecamatanJangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal inimemberikan kuasa kepada H. Basrun Yusuf, SH.

,M.H. masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat PenetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 60/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 21 Agustus 2017, putusan tersebut pada haridan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebutHalaman 23 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt/2017/PT BNAdibantu oleh Sulaiman Panitera Pengganti, tanpa dihadiri olen keduabelah pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,

KolakaProvinsi Sulawesi TenggaraAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa Petudua, periode 20102016Pendidikan : SLTA (Tamat);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 26 Januari2021; Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari,sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 20 Februari

Pembantaran oleh MajelisHakim selama 3 hari sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 27 Maret 2021; Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 20 Mei 2021;Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI didampingi oleh Penasihat Hukumnya,TAJUDIN SIDO, SH, M. YUSRI, SH, dan MUHAMMAD YUSRIANTO, SH ketiganyaadalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada kantor hukum M. YUSRI,SH & ASSOCIATES beralamat di JIn. Pemuda No. 05 Kel.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;3.

Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :Register Perkara: PDS02/RP9/Ft.1/01/2021 yang dibacakan pada tanggal 14 April2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri/Tipikor Kendari

Hukum Terdakwa danTerdakwa tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan Jawaban/Replik secara tertulisyang dibacakan pada tanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap sesuai denganamar tuntutan sebagaimana telah dibacakan pada persidangan sebelumnya danselanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukantanggapan/Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI diajukan ke depanpersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor

Penggugat juga memasukkanpemberitaan bermuaian fitnah dan pencemaran nama balk ke media yang bernamaTabloid Tipikor dalam 2 (dua) edisi berturutturut, yang mana sesungguhnya rencanaatau ancaman pemuatan pemberitaan tentang did Tergugat Il dan Bapak AbdulRahman sudah disampaikan beberapa kali oleh Penggugat kepada Bapak AbdulHal 29 dari 78 Put. No. 24 Pdt.G 2014 PN kdi.Rahman dan bu Andi Muiani. Kesaksian Bapak Abdul Rahman dan bu Andi Muianiakan Tergugat Il ajukan dalam pembuktian nant.

Bahwa atas pemberitaan di Tabloid Tipikor tersebut Tergugat ll dan Bapak AbdulRahman telah melaporkan ke Dewan Pers, dan telah selesai dengan balk dan damai,dimana Tabloid Tipikor sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Tergugat lldan Bapak Abdul Rahman.

Namun selesainya permasalahan dengan Tabloid Tipikortidak berarti selesai permasalahan dengan Penggugat sebagai sumber pemberitaan.Bahwa untuk perouatan pidana dugaan fitnah dan pencemaran nama balk yangdiduga dilakukan oleh Penggugat sehuoungan dengan pemuatan pemberitaan diTabloid Tipikor tersebut di atas, Bapak Abdul Rahman telah melaporkannya ke pihakKepolisian di Jakarta, dan saat ini prosesnya masih tetap berlangsungiberproses.Informasi yang diperoleh, pihak Kepolisian Polres Jakarta Timur

Foto Copy sesuai aslinya Bliyet Goro Bank Negara No.GF 556884 senilaiRp.650.000.000,(Enam ratus lima puluh juta rupiah) telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.Il 6;7.Foto Copy sesuai aslinya Bukti Slip Setoran/Transfer uang senilaiRp.650.000.000, (Enam ratus limapuluh juta rupiah) telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.Il 7;8.Foto Copy dari Foto Copy Tabloid Tipikor Edisi 115 Juni 2013 telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.l1 8;9.

Foto Copy dari foto copy Tabloid Tipikor Edisi 115 Juli 2013 telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.Il 9;10.Foto Copy sesuai aslinya Surat tanda bukti Lapor Nomor:TBL/2462/V1V2013/PMJ/Dit.Reskrimum telah bermeterai secukupnya dan telahdiberi tanda T.Il 10;11. Foto Copy dan Foto Copy Surat Pengaduan Pemberitaan No.009/ISR/DPTVVIV2013 tanggal 24 Juli 2013 telah bermeterai secukupnya dan telahdiberi tanda T.lIl 11;12.

Tipikor/2016/PN.Amb, dan permintaan Banding Penasehat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 30 Agustus 2016, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaanbanding Nomor 19/Akta.Pid.

Tipikor/2016/PN.Amb.Halaman 57 dari 61 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SusTPK/2016/PT AMBMenimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Jaksa PenuntutUmum telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 29 Agustus 2016,berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 19 / Akta.Pid.Tipikor /2016/PN.Amb. Memori Banding mana telah diberitahukan kepada PenasehatHukum Terdakwa tanggal 30 Agustus 2016, berdasarkan Warta PemberitahuanDan Penyerahan Memori Banding Nomor 19/Akta Pid.

Tipikor/2016/PN.Amb.Menimbang bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum,Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan Kontra memori Banding padatanggal 4 Nopember 2016, sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima KontraMemori Banding Nomor 19/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb, Kontra MemoriBanding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa PenuntutUmum tanggal 7 Nopember 2016, Nomor 19/Akta.Pid.

Atau mengadili sendiri dengan menjatuhnkan hukuman yang seringanringannya.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat HukumTerdakwa telah diberitahukan, untuk mempelajari berkas perkara (inzage)sesuai surat Panitera Muda Pidana Tipikor Pengadilan Negeri Ambon masingmasing Nomor : W27Ul/ 1235/HK.O7/IX/2014, dan Nomor W27UI/1236/Hk.07/IX/2014, tanggal 10 Oktober 2016.Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

MH,Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagai HakimHakim Anggota,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 7NOPEMBER 2016, Nomor: 22/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB, untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIStanggal 9 NOPEMBER 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadiri HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DANIEL.N.MORIOLKOSSU, SH, MH.

Putusan 31/PID TIPIKOR/2012/PTBNA;C. Putusan 2476 K/Pid.Sus/2013(fotokopi Sesuai dengan salinan);3. BuktiT3 : Berita Acara No.800/1563 tanggal 12 Maret 2019, (fotokopisesuai dengan aslinya);4. BuktiT4 : Telaah Staf dari Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber daya Manusia kabupaten Aceh Timurtanggal 20 maret 2019 No. TS/BPKSDMIKA/03/2019. Hal.Usulan PTDH an Zulfakhri, ZA, S.Pi Nip196105231982021001, (fotokopi sesuai dengan aslinya);5.

Surat Bupati Aceh Timur No.800/4953 Perihal Penjelasanterhadap pengajuan keberatan sdr.Zulfakhri ZA, S.Pi atasPTDH sebagai PNS, (fotokopi sesuai dengan aslinya);10.Bukti T10 : Surat Gubernur Aceh No.800/24172 Perihal PNS yang terlibattindak pidana umum dan Tipikor, (fotokopi sesuai denganfotokopi);11.Bukti T11 : Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (fotokopisesuai dengan fotokopi);12.Bukti T12 : Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah

badan peradilan, harus disebutkan perintah secara jelasdalam pertimbangan hukum ataupun amar Putusan suatu badan peradilan tersebutmengenai perintah penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk menindaklanjuti Putusan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut jika dicermati kembaliputusanputusan Tindak Pidana Korupsi yang telah dijatuhkan kepada Penggugatyaitu Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 249/Pid.B/2011/PNIDI tanggal 7Agustus 2012 (Bukti T2 A), Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Bahwa telah ada Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 249/Pid.B/2011/PNIDItanggal 7 Agustus 2012, Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor:31/PIDTIPIKOR/2012/PTBNA tanggal 26 November 2012 dan Putusan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2467 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19Agustus 2014 yang pada salah satu amar masingmasing putusan tersebutmenyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama (Bukti P4=Bukti T2 C,Bukti

April 2019 (Bukti P1 = Bukti T1);Menimbang, berdasarkan faktafakta hukum di atas, Majelis Hakim telahmenemukan fakta hukum bahwa objek sengketa aquo merupakan pemberhentiantidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat diterbitkankarena Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Idi Nomor : 249/Pid.B/2011/PNIDI tanggal 7 Agustus 2012,Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengantanggal 16 November 2011 ;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 17 Nopember 2011sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 ;4, Perpanjangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 16 Januari 2012sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2012 ;5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 01Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 01 Maret 2012 ;6.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejaktanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 ;Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;PENGADILAN TINGGI tersebut :Setelah membaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Pebruari 2012No.21/PID.Sus/2012/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ; Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tipikor

Sukabumi.Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Nagrak Jaya.Pendidikan : SLTA.Terdakwa tersebut ditahan oleh : Penyidik : Sejak tgl 22012017 s/d tgl 10022017 ; Penuntut Umum : Sejak tgl 07022017 s/d tgl 26022017 ; Diperpanjang Ketua PN Cibadak : Sejak tgl 27022017 s/d tgl 28032017 ; Hakim Tipikor : Sejak tgl 13032017 s/d tgl 11042017; Diperpanjang KPN Bdg : Sejak tgl 12042017 s/d tgl 10062017; Perpanjangan WKPTJawa Barat: Sejak tgl 11062017 s/d tgl 10072017 ; Perpanjangan Il WKPT Jawa Barat: Sejak tgl 11072017

s/d tgl 09082017;Halaman 1 dari 82 Putusan No. 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Badg.Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Bandung, tentang Penetapan Hari Sidang; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir padaberkas perkara ini

pengajuan maupun prosedur/ mekanisme pencairan danaBantuan Gubernur tersebut ;Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pembelianbatu yang diperuntukan bagi pekerjaan pengerasan jalan, namunpara saksi tidak mengetahui sumber dana pembelian tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksiverbalisan SIGIT ARIYANTO WALIDJO, SE, di bawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi selaku Anggota Kepolisian Resor KabupatenSukabumi pada unit tipikor

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal10 Juli 2017, oleh Dr.LONGSER SORMIN, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Hj.SUKMAWATI, SH. MH., dan Dr. H. MARSIDIN NAWAWI, SH.

MH., Panitera Pengganti padaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa ; Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Tid TtdHj. SUKMAWATI, SH. MH. Dr. LONGSER SORMIN, SH. MH.TtdDr. H. MARSIDIN NAWAWLSH. MH.Panitera Pengganti,TtdANANG SUDARSO, SH. MH.Halaman 82 dari 82 Putusan No. 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdg.

No. 1860 K/PID.SUS/201553. 1 (satu) rangkap foto copy (dilegalisir) Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) SekretarisDaerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalamperkara lain.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012yang

WanitaProvinsi Sulawesi Tengah Tahap II;53. 1 (satu) rangkap foto copy (dilegalisir) Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) SekretarisDaerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalamperkara lain;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor: 13/PID.SUS/TIPIKOR

2012tanggal 2 Maret 2012 sebesar Rp654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empatjuta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang signifikanmemperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, sehingga perbuatanTerdakwa memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor:13/PID.SUS/TIPIKOR

/2014/PT.PALU tanggal 30 April 2014 yang memperbaikiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012 harusdiperbaiki sekedar mengenai dasar hukum pemidanaan dan dasar hukumputusan serta pidana yang dijatuhkan;Hal. 63 dari 72 hal.

JAURYOKTAVIANUS SAKKUNG, MT tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor: 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU tanggal 30 April 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012 sekedar mengenai dasar hukum pemidanaandan dasar hukum putusan serta pidana yang dijatuhkan, sehingga amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut:1.