Ditemukan 19192 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
merupakan
Register : 28-02-2012 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2012/PT BDG Tanggal 11 April 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Hedi Muchwanto
Terbanding/Terdakwa : Drs Ayung Sardi Dauly
79 — 100
Terbanding/Terdakwa : Drs Ayung Sardi Dauly
79 — 100
keuangan negara atauperekonomian negara, dengan cara: 1.
keuangan Negara Cq.
keuangan negara atau perekonomiannegara, yang dilakukan dengan cara :1.
Akibat perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara Cq.
Menyatakan Terdakwa DRS AYUNG SARDI DAULY bin NAZARUDDIN telahterbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barang siapadengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telahmenyalah gunakan kewenangan / kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Putus : 04-10-2006 — Upload : 27-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1230K/PID/2005 Tanggal 4 Oktober 2006 — JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Manado ; Drs. JANSEN MUAJA
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
keuangan negara sebesar Rp. 2.329.182.822(Dua milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribudelapan ratus dua puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah itu ;Perbuatan Terdakwa Harold Unsulangi dan Terdakwa II Drs.
keuangan negara sebesar Rp.2.329.182.822 (Dua milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus delapanpuluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah itu ;Perbuatan Terdakwa Harold Unsulangi dan Terdakwa II Drs.
Bahwa Majelis Hakim salah menafsirkan sebutan unsur Dengan tujuanmenguntungan diri sendiri, atau orang lain, atau surat badan, unsurMenyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan, dan unsur secara langsung atautidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara yang dimuat dalam dakwaan primair, yaitu :a.
Perbuatan Terdakwa II sudah merugikan keuangan negara ;2 Perbuatan Terdakwa II telah menggagalkan usaha pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan khususnya masyarakat petani ;3.
Putus : 18-05-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN PALU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal Tanggal 18 Mei 2015 — MOH. GHAZALI SIP Alias MAMAT
42 — 25
42 — 25
keuangan Negara Cq.
Barda Nawawi dalam bukunya Penegakan Hukum danKebjyakan Penanggulangan Kejahatan, mengatakan bahwa dengan dicantumkannya kata dapat didepan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil.
Register : 13-01-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna Tanggal 21 Mei 2015 — Perwari, S.P Binti Adam
47 — 73
47 — 73
Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara;Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui, bahwatindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidakperlu sudah terjadi.
Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negaraadalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yangdipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segalabagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena :Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat, Lembaga negara, baik ditingkat pusat
Sehingga menurut Majelisadanya pemotongan sebesar +10% atau sejumlah Rp.255.475.000, tersebut akan mengakibatkan tidak tercapainyamaksud dan tujuan dari negara dalam memberikan bantuantersebut, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara karenaanggaran yang telah dikeluarkan tersebut menjadi siasia.
Putus : 30-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447 K/Pdt/2011 Tanggal 30 Oktober 2013 — KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA vs LISTYO BUDI bin NARPOYO HARI SUNARYO
275 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
275 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan NegeriSalatiga pada pokoknya atas dalildalil:1 Bahwa Tergugat (Listyo Budi bin Narpoyo Hari Sunaryo) pada antara bulan Agustus2000 sampai dengan tanggal 26 Desember 2001 di kantor PT Bank Central Asia(BCA) Cabang Salatiga Jalan Jendral Sudirman Nomor E9 Salatiga, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yangdapat merugikan
keuangan negara, yaitu Terdakwa tidak melakukan kewajiban tugasdengan benar dalam mengelola, mengisi uang tunai Bank pada operasi pelayanantransaksi untuk kepentingan Bank dan nasabah di dalam cartridgecartridge fasilitasAutomatic Teller Machine (ATM), yang seharusnya mengisinya penuh tanpaHal. 1 dari 14 hal.
No. 1447 K/Pdt/2011kemudian dikurangi jumlahnya, namun kenyataannya Terdakwa mengurangijumlahnya tidak untuk kepentingan Bank, akan tetapi uang diambilnya dari dalamcartridgecartridge tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiriyang dapat merugikan Keuangan Negara cq.
PT Bank BCA Cabang Salatiga lebihkurang berjumlah Rp533.600.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus riburupiah);Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Salatiga NomorPerk.PDM01/Salti/04/2002, tanggal 14 Agustus 2002 adalah sebagai berikut:menyatakan Terdakwa Listyo Budi bin Narpoyo Hari Sunaryo bersalah melakukanperbuatan pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, secara berlanjut,melanggar Pasal
keuangan negara sebagai perbuatanberlanjut;e Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;e Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;e Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;e Memidana Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah), subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan;e Memidana Terdakwa dengan pidana tambahan berupa membayar uangpengganti kepada negara sebesar
Putus : 09-08-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 12/PID.SUS-TPK/2016/PT.DPS Tanggal 9 Agustus 2016 — I KOMANG GDE MERTA
78 — 24
78 — 24
Perbuatan Terdakwa KOMANG GDE MERTA yang dilakukan bersamasama dengan HARIANTO tersebut telah menguntungkan Terdakwa KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah)serta menguntungkan HARIANTO sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.50.000.000, (limaPIU jut MUA); Has seseesee same tee eee ee eee ecco neeeemenwnnnnn == Perbuatan Terdakwa KOMANG GDE MERTA tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.
Jembrana atau setidaktidaknya disuatu tempat lainnya dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,perbuatan Terdakwa
sebanyak 50 ekor dengan total hargaRp.50.000.000, padahal uang tersebut tidak dibelikan kambing melainkandigunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa KOMANG GDE MERTAdan HARIANTO); 22277 222 non nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee en cnn nee eee nee Perbuatan Terdakwa KOMANG GDE MERTA yang dilakukan bersamasama dengan HARIANTO tersebut telah menguntungkan Terdakwa KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah)serta menguntungkan HARIANTO sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) dan merugikan
keuangan Negara sebesar Rp.50.000.000, (limaBUIUA jl TUBIAN); n nnn nnn nnn nnn nnn nmin nannnenannnanmmminnnPerbuatan Terdakwa KOMANG GDE MERTA tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Menyatakan terdakwa KOMANG GDE MERTA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana korupsi yaitu turut sertamelakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan yangdapat merugikan keuangan Negara yang melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 jo Pasal 55
Putus : 02-10-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 727 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 2 Oktober 2013 — SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt
57 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapatditentukan lagi dalam bulan Juni sampai dengan November 2009 bertempat diKantor Dinas Kesehatan Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi atau setidaktidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tebing Tinggi Deli, sebagai orang yang melakukan atau turut sertamelakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi dengan melakukan pembayaran melebihi nilai barang yangditerima, yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara,perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut:e Bahwa pada tahun anggaran 2009 Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggimemiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA SKPD) Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan pengadaan alat medis /non medis sebesar Rp 1.912.250.000, (satu milyar sembilan ratus dua belasjuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah tersebut alokasi anggaranuntuk Pengadaan Meubelair penunjang pelayanan
Putus : 17-04-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2516 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 17 April 2012 — WASTA alias SATRI
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dapat Merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara ;Ad.I.
Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.Bahwa berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil, berdasarkan PutusanMahkamah Agung No. 42.K/Kr/1965, tertanggal 8 Januari 1966, maka sifatmelawan hukum dapat hilang oleh karena halhal sebagai berikut :1.
Tetapi sebaliknya Terdakwa harusS menanggung sendirituduhan pidana yang tidak mendasar sedang dialaminya hingga Terdakwadiberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Cangkoak yang manaputusan pengadilannya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kami berpendapatbahwa Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negaratidak terpenuhi oleh Terdakwa dan perbuatannya ;Seperti yang telah dipahami bersama, bahwa unsur Menyalahgunakankewenangan
Keuangan Negara atau Perekonomian Negaratidak terpenuhi oleh Terdakwa dan perbuatannya ;Bahwa dari faktafakta yang didapat selama dalam pemeriksaan perkara ini dimuka Judex Facti, terbukti halhal sebagai berikut :Bahwa Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon padatahun 2007 mendapat bantuan Raksa Desa yang seluruhnya berjumlah Rp104.000.000, (Seratus empat juta rupiah).Bahwa Terdakwa selaku Kuwu Desa Cangkoak, ditunjuk sebagai Ketua SatlakDesa Cangkoak, berdasarkan Keputusan Camat
keuangan Negara atauperekonomian Negara, harus dinyatakan tidak terpenunhi.Bahwa dari uraian tersebut di atas, ternyata unsur dalam Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidakterpenuhi, maka Dakwaan Lebih Subsidair harus dinyatakan tidak terbukti.Bahwa dari keberatankeberatan sebagaimana diuraikan di atas, maka telahterbukti bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 253
Putus : 21-03-2012 — Upload : 28-08-2012
Putusan PT PALU Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU Tanggal 21 Maret 2012 — ROY MELKI GOSTAF
75 — 22
75 — 22
AGRO NUSA ABADI desa Molino, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Poso, Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauPerekonomian Negara sebesar Rp 67.295.000, (Enam puluh tujuh juta dua ratusSembilan puluh lima ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.
keuangan negara seluruhnyasebesar Rp 67.295.000, (Enam puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluhlima ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;won nnnnn ee Perbuatan Terdakwa ROY MELKI GOSTAF tersebut melanggar ketentuansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.
AGRO NUSAABADI desa Molino, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp67.295.000, (Enam puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah itu.
keuangan negara seluruhnyasebesar Rp 67.295.000, (Enam puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluhlima ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah ituwonnne Perbuatan Terdakwa ROY MELKI GOSTAF tersebut melanggar ketentuansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, tentangperubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak
Menyatakan terdakwa ROY MELKI GOSTAF telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiriHalaman 15 dari 21 halaman.165.16atau. orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukansecara bersamasama sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan subsidair; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana
Putus : 10-10-2006 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 899 / Pid.B / 2006 / PN.Jkt.Ut. Tanggal 10 Oktober 2006 — SUMANTRI dkk
209 — 84
209 — 84
ATHAN CARINA secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah menyalah gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUMANTRI dan terdakwa II. ATHAN CARINA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun ; 5.
keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 21 Januari 2003 ditanda tangani Memorandum ofUnderstanding (MOU) antara Vietnam Southern Food Corporation (VSFC) denganINKUD yang pada pokoknya berisi kesediaan pihak VSFC menjual beras kepadaINKUD sejumlah 500.000 MT dalam jangka waktu tahun 2003.Bahwa untuk menindaklanjuti kontrak pembelian tersebut, maka INKUDmelakukan kerjasama dengan PT.
keuangan negara ;Ad.
keuangan negara atau perekonomian negara ;Ad.1.
Unsur dapat merugikan keuangan negara atas perekonomian Negara ;Bahwa, didalam unsur ini terdapat tiga sub unsur yag harus dibuktikan yaitu :dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.
ATHANCARINA secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah menyalah gunakanwewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUMANTRI dan terdakwa Il.
Register : 25-01-2023 — Putus : 12-06-2023 — Upload : 24-10-2023
Putusan PN BANDUNG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg Tanggal 12 Juni 2023 — Penuntut Umum:
1.Ariandhini Haryadi
2.Moh. Helmi Syarif
3.Putra Iskandar
Terdakwa:
STEVANUS KUSNADI
209 — 151
1.Ariandhini Haryadi
2.Moh. Helmi Syarif
3.Putra Iskandar
Terdakwa:
STEVANUS KUSNADI
209 — 151
- Menyatakan TERDAKWA STEVANUS KUSNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa sendiri atau orang lain yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan PERTAMA.
Register : 24-05-2023 — Putus : 11-10-2023 — Upload : 26-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst Tanggal 11 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.Titto Jaelani
2.Agus Subagya
Terdakwa:
DODY MARTIMBANG
186 — 0
1.Titto Jaelani
2.Agus Subagya
Terdakwa:
DODY MARTIMBANG
186 — 0
- Menyatakan Terdakwa DODY MARTIMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsibersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara
- Menyatakan Terdakwa DODY MARTIMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsibersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara
Putus : 29-09-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 29 September 2014 — YUDIANTO
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
keuangan negara atau perekonomian negara kuranglebih sebesar Rp129.612.600,00 (baca : Surat Dakwaan Jaksa hlm. alinea I).e Bahwa dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalamdakwaan Primair tidak disebutkan dengan seksama dengan cara apa Terdakwamerugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesarRp129.612.600,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribuenam ratus rupiah).e Bahwa acuan Terdakwa untuk mendapatkan dana sebesar Rp150.000.000,00(seratus
No. 106 K/Pid.Sus/2013perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atauperekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyatBahwa menurut undangundang pemberantasan tindak pidana korupsi Nomor :31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan UndangUndang Nomor: 20Tahun 2001 memberi pengertian tentang tindak pidana korupsi adalahperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukumyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atauperbuatan
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara.
keuangan negara sebesar Rp129.612.000,00 (seratus duapuluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) sebagaimana dalamdakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.Bahwa dalam dakwaan primair tersebut Jaksa Penuntut Umum tidakmenguraikan kerugian negara secara nyata dan pasti jumlahnya yangberdasarkan temuan atau audit dari lembaga yang berwenang yaitu BPK.Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal angka 22 joUndangUndang No. 15 Tahun 2006 Pasal angka 15 yang dimaksud denganKerugian Negara
keuangan negara menjadi obscuur atau tidakpasti, maka secara yuridis mengakibatkan unsur kerugian negara sebagai unsurdelik dari Pasal 2 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat terbukti.Bahwa mengenai pemberian dana bantuan sebagaimana tertuang dalam dakwanprimair yang sesuai dengan proposal sebesar
Putus : 23-01-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 203/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY Tanggal 23 Januari 2017 — ENI YUNIARTI
Kejaksaan Negeri Sidoarjo
71 — 16
71 — 16
AHMAD ALISALIM tersebut diatas telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 729.526.414, (tujuhratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat belasrupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu dengan perincian sebagai berikut :a. Uangpeneriman dari rekeingdesa Rp.617.526.414,b.
AHMADALI SALIM tersebut diatas telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.729.526.414, (tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribuempat ratus empat belas rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu denganperincian sebagai berikut :a. Uang penariman dari rekeing desa Rp.617.526.414,b.
Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsurunsur tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkaraini, sebagai berikut:1.
Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negaraMenimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinyatidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsurYang dapat merugikan keuangan negara;Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsiadalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itudapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian
Sumbangan pihak ketiga Rp.112.000.000,Jumlah Rp.729.526.414,Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Dapat merugikan keuangan Negara telahterpenuhi.5.
Register : 14-04-2016 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 61/PID.SUS-TPK/2015/PN Bna Tanggal 8 April 2016 — I. Muslim Umar Bin Alm. Kheucik Umar;
II. Irwansyah Bin Supratman;
57 — 21
57 — 21
Sehingga menurut Majelis unsursetiap orang telah terpenuhi; Ad.4, Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara; Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui, bahwa tindak pidana korupsi adalahdelik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi.
Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesaidan sempurna dilakukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaannegara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, Lembaga negara, baikditingkat pusat
sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 dan Pasal 3, dan tidak ada ketentuan dalam Pasal 4 maupun dalam penjelasannyayang menyebutkan kapan batas waktu pengembalian uang sehingga seseorang masih harus dipidana.Disisi lain kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 merupakandelik formil, artinya kerugian keuangan negara tidak perlu benarbenar telah terjadi, akan tetapitindak pidana tersebut dianggap telah sepenuhnya terlaksana atau telah terjadi apabila perbuatan itudapat/mungkin merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, makamenurut Majelis Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yangdidakwakan dalam dakwaan Subsidair yaitu memenuhi rumusan Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan
Putus : 30-06-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 PK/Pid.Sus/2011 Tanggal 30 Juni 2011 — Drs. DJAINUDIN MA'RUF ;
48 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan manadilakukan oleh Terdakwa Drs.
DJAINUDIN MA'RUFmaupun saksi LUTFI HAMADE untuk halhal lain yang dapat memperkaya ataumenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau setidaktidaknya bertentangandengan peruntukkan atau kepentingan pengadaan 1 (satu) unit mobil tersebutsehingga akibatnya dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 191.631.750, (Seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuhratus lima puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut yaitu : Digunakan untuk menebus mobil pada dealer
Dicairkannya dana proyek dimaksudbukan karena kehendak Terdakwa, melainkan adalah kehendak sendiriLutfi Hamade yang dibantu oleh saksi Moh Asri Siara selaku KepalaBagian Keuangan Pemda Kabupaten Morowolai ;Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidakterbukti secara sah dan meyakinkan ;Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.Terhadap unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara dalam perkara a quo jelas lelah terbukti, namun demikian yangmenyebabkan
Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.Terhadap unsur dapat merugikan keuangan negara. atauperekonomian Negara dalam perkara a quo jelas telah terbukti, namundemikian yang menyebabkan Negara dirugikan bukanlah atasperbuatan Terdakwa Drs.
Register : 10-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY Tanggal 20 Juli 2017 — Penuntut Umum:
ANTO WIDI NUGROHO, SH, MH.
Terdakwa:
Budi Santoso,S.Pd Bin Mitro Darsono
116 — 44
ANTO WIDI NUGROHO, SH, MH.
Terdakwa:
Budi Santoso,S.Pd Bin Mitro Darsono
116 — 44
Pacitan Kab.Pacitan atau setidaktidaknya di Suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukanbeberapa kali dengan hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan berlanjut
Pacitanatau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya , yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan denganHal. 7 Putusan No.86/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sbytujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kKedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, yang dilakukan
Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;5. Yang Menyuruh melakukan, yang melakukan atau yang turut serta melakukanperbuatan;6. Dalam hal dilakukan beberapa kali dengan hubungan sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling);Menimbang, bahwa terkait dengan perkara ini Majelis berpendapat dakwaanPrimair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukanoleh Terdakwa.
Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;5. Yang Menyuruh melakukan, yang melakukan atau yang turut serta melakukanperbuatan;6.
Keuangan Negara atau PerekonomianNegara :Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, akibatperbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian sebesarsebesar Rp.76.392.875,06(tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluhlima koma nol enam rupiah);Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke empatyaitu Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, telahterpenuhi dilakukan secara hukum oleh Terdakwa ;Unsur ke 5 : Yang
Putus : 24-08-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 891 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 24 Agustus 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LANGSA ; BUSTAMAM ADANY BIN ABDULLAH
62 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
IRWANSYAH untukdipergunakan dalam pemeriksaan oleh BPK Provinsi NAD.Perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara yang dalamhal ini adalah Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp. 19.970.000, (Sembilanbelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan bertentangan denganHal. 4 dari 18 hal. Put.
NUR ABDI, SE Bin ABDULLAH AHMADI (dalamperkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalamdakwaan Primair diatas, turut serta, dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatanmana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :" Berdasarkan Peraturan Walikota Langsa No. 5 tahun
Perbuatan terdakwa tersebut yang menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukansebagai anggota DPRD Kota Langsa, telah menghasilkan keuntungan bagidiri terdakwa dan merugikan keuangan negara yang dalam hal ini adalahPemerintah Kota Langsa sebesar Rp. 19.970.000, (Sembilan belas jutasembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun
NUR ABDI, SE telah mengikuti kegiatan tersebutdengan melihat kepada buktibukti surat yang diserahkan oleh terdakwakepada Sekretariat DPRD Kota Langsa padahal yang sebenarnya adalahsuratsurat tersebut palsu ataupun dipalsukan karena terdakwa tidak akanmemperoleh yang asli disebabkan tidak pernah mengikuti kegiatan yangdiadakan oleh LEMHANAS tersebut.Perbuatan terdakwa tersebut yang telah menghasilkan keuntungan bagi diriterdakwa dan merugikan keuangan negara yang dalam hal ini adalahPemerintah Kota
keuangan negara atau perekonomian negara secarabersamasama sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jopasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair.Menyatakan terdakwa BUSTAMAM ADANY Bin ABDULLAH, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secarabersamasama menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
Putus : 27-01-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1298 K/PID.SUS/2008 Tanggal 27 Januari 2009 — NURHAYATI
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
keuangan negara atau perekonomian negara,meskipun masingmasing merupakan kejahatan, ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, perobuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara berikut : Berawal pada tahun 2005, Pemerintah RI cg.
Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara ;5.
Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu dalam putusannyamenyatakan unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum ;Bahwa unsur Yang dapat merugikan kKeuangan negara atau perekonomian negara adalah unsur yang disusun secara alternatif redaksional
keuangan negara atauperekonomian negara maka perbuatan tersebut bukanlah tindakpidana korupsi ;Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Domputersebut, telah jelas Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan unsur delikini dan pendapatnya bertentangan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 UndangUndang a quo.
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu dalam pertimbanganputusannya pada unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, membuat kekeliruan lagi dalam menafsirkanunsur delik dengan tidak mempertimbangkan sama sekali apa yangdimaksud dengan merugikan perekonomian negara, padahal unsur iniadalah alternatif redaksional ;Bahwa dalam Requisitoir dan Repliknya Jaksa Penuntut Umum telahmenyebutkan apa yang dimaksud dengan merugikan perekonomiannegara tidak dapat diketemukan definisi
Putus : 07-05-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 299 K / Pid.Sus / 2013 Tanggal 7 Mei 2013 — Drh. I WAYAN SUTAPA
40 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 299 K/Pid.Sus/2013tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa sesuai Akte Notaris yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris SISTKELIMOWA, SH Nomor : 16 Tahun 1997, pada tanggal 04 April 1997 telahterjadi perjanjian tukarmenukar tanah dan bangunan antara DepartemenPertanian RI dengan PT. Berdikari Sari Utama Flour Mills (PT.
WAYAN SUTAPA pada waktu dan tempatsebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, melawan hukum memperkayadiri sendiri atau orang lain atau sutau badan secara langsung atau tidaklangsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang manaperbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa Drh.
keuangan Negara,badan atau perekonomian Negara atau patut disangka olehnya bahwaperbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara.Bahwa untuk dapatnya seseorang dipidana menurut ketentuan dari Pasal 1ayat (1) a dan Pasal 1 ayat (1) b UndangUndang No. 3/ 1971, makaperbuatan palaku harus memenuhi seluruh unsurunsur delik/pasaltersebut, artinya unsurunsur delik tersebut tidak bersifat alternatif,melainkan kolektif, karenanya harus dibuktikan seluruh unsur delik, untukmenghukum seorang
WAYAN SUTAPA, artinyadalam dakwaan Primair : harus ada perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu badan ; harus ada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; harus merugikan keuangan Negara.
Dan merugikan keuangan Negara. Istilah khas esensi oleh beliau pada halaman yang sama dikatakan bahwa:"unsur tersebut membedakan tindak pidana itu dengan tindak pidana lain.Seseorang baru dapat melakukan tindak pidana apabila telah terpenuhiunsurunsur daripada tindak pidana itu".