Selanjutnya Badan Pengaturmengeluarkan Surat Keputusan dan Sertifikat Nomor Registrasi Usaha(NRU) paling lambat 1 (satu) bulan kepada Badan usaha yang telahmendaftarkan izin usaha dan menyampaikan data secara lengkapsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Bko Bahwa ahli menjelaskan dalam hal pendistribusian BBM bersubsidiyang berhak melakukan kegiatan pendistribusian tersebut adalah badanusaha yang ditunjuk berdasarkan Public Service Obligasi (PSO) danpenunjukan

Solar Nomor 51/1063/DKUKMPPMET/VIII/2019 tanggal26 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Efnita Awal, PetugasPengukur dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian KabupatenMerangin, ternyata 38 (tiga puluh delapan) gallon / jerigen yang diangkutTerdakwa bersama Firmansyah berisi bahan bakan minyak jenis solar memilikivolume sebanyak 1211 (seribu dua ratus sebelas) liter, sedangkan Terdakwabersama Firmansyah bukanlah perseorangan maupun badan usaha yang ditunjukberdasarkan Public

perkara a guo berupa Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor:BAS.00008/WPJ.07/KP.0804/2017 tanggal 18 April 2017 yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapatkekeliruan dalam menilai fakta dan penerapan hukum, sehingga MajelisHakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak a quo danmengadili kembali dengan pertimbangan hukum berikut ini: pertama,bahwa Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah suatubadan hukum Indonesia yaitu perusahaan terbuka (go public

adanyaperselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk di rukunkan.Menimbang, bahwa meskipun hak bantah Tergugat telah gugur karena tidakpernah menghadiri persidangan, Penggugat tetap dibebankan membuktikan dalildalilgugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinyapersepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundangundangan karena dinilaimelanggar ketertiban umum (public

ERWIN PURWADARMA tidak terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dantanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah,Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2020/PN JKT.SELmenambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atauDokumen Elektronik milik orang lain atau milik public, mengakibatkanteroukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yangbersifat rahasia

menjadi dapat diakses oleh public dengan keutuhan datayang tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dan diancam pidanasesuai Pasal 32 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik;4.

Tower, Lt.7 Grand Rubina Bussines Park, Kawasan RasunaEpicentrum di JI.HR Rasuna Said Blok Kav.C22, Karet, Kuningan, JakartaSelatan atau setidaktidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasukdalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dantanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah,mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milikorang lain atau milik public

unsurunsur sebagaimana pertimbangan di bawah ini,setelah membaca dengan seksama Surat Dakwaaan Jaksa Penuntut Umum,Majelis perlu terlebin dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair danDakwaan Lebih Subsidair;Menimbang, bahwa ternyata dalam uraian Dakwaan Primair paragraf 1(pertama) mulai baris ke 7 (tujuh ) disebutkan,... perouatan sebagaimana yangdimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasielektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapatdiakses oleh public

Apa yang diuraikan di awal tidak selaras dengankesimpulan Penuntut Umum di akhir dakwaan, padahal diketahui ,... dengansengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah,menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumenelektronik milik orang lain atau milik public, bukanlah bunyi pasal 32 ayat 1 UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008Tentang Informasi Dan Transaksi

dimohonkan olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, telah memutusperkara Terdakwa:Nama : KRISDIAN TOPO KHUHATTA;Tempat Lahir : Jakarta;Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/26 Juli 1988;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Swadaya Nomor 10 RT.06/RW.017,Kelurahan Harapan Jaya, KecamatanBekasi Utara, Kota Bekasi (Sesuai KTP)/Cibubur Country Cluster Lily Garden BlokLS Il Nomor 7, Kelurahan Gunung Putri,Kecamatan Cikeas Udik, KabupatenBogor;Agama : Islam;Pekerjaan : Public

melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa yuridis fiskal yang telahdilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukumserta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruandalam menilai fakta dan penerapkan hukum, sehingga Majelis HakimAgung membatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo danmengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwasataspembayaran jasa kepada Banpu Public

UndangUndangNomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari AdministrasiKependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalampenertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, sertapendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public

Bahwa pendaftaran Desain Industri atas nama Para Tergugat adalah tidakmemiliki nilai kKebaruan atau sama dengan pengungkapan yang telah adasebelumnya dan telah menjadi public domain, karena telah digunakan dandipergadangkan baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia oleh ParaPenggugat maupun oleh pihak lain, serta telah didaftarkan/dipublikasikan dinegara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jepang, dan SelandiaBaru, jauh sebelum Para Tergugat mengajukan permohonanpendaftarannya pada

Sertifikat Desain Industri atas nama TergugatVI :1)Nomor ID0023603D dengan Judul Wadah Sabun atas nama SantoSetiawan;adalah tidak memiliki kebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum(public domain);Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran desain industri atas namaPara Tergugat yaitu :a.

Dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000Tentang Desain Industri yang disebut menjadi public domain adalahsebagai Desain Industri yang telah terdaftar dan berakhir masaberlakunya tetapi Para Penggugat tidak memperinci tentang kebaruansebagaimana ditentukan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat VI;1) Nomor I1D0023603D dengan Judul Wadah Sabun atas nama SantoSetiawan.adalah tidak memiliki kKebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum(public domain);4.

Nomor 292 K/Pdt.SusHKI/2017sudah menjadi public domain maka sertifikat tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum dan harus dibatalkan;32. Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti "halaman 197 alinea ke133.dalam putusannya tersebut di atas menunjukkan adanya pertentangan,karena di sisi lain menyatakan : Sertifikat Desain Industri atas namaTergugatll, oH.

selama proses pemeriksaan di persidangan Majelistidak melihat adanya halhal atau suatu alasan apapun yang dapat melepaskanterdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwaharuslah dipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAPterhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai denganperbuatannya;Menimbang, bahwa dari pengertian Teori Hukum Pidana (Public

Putusan Nomor 543/B/PK/Pjk/2021Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali di Baturaja ke pabrikPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali diKertapati yang merupakan jasa perkeretaapian khusus sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 3 dan tidak termasuk sebagai Jasaperkeretaapian umum (public) yang digunakan untuk melayaniangkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran sesualdengan ketenatuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

Bahwa pada tahun 2015, Ong Chin Hoe sebagai pemegang sahamterbesar, ingin melakukan perkembangan perusahaan sampai ke IPO(Initial Public Offering)/Penawaran Saham Perdana atau yang biasadisebut dengan istilan Go Public. Hal ini mengakibatkan perselisinanantara pemegang saham yang lain yaitu Tan Beng Chai dan Tan EweThiam (Penggugat);7.

Akan tetapi, bertujuan melarikan diri dari PerkaraPerdata No. 1100/2008 yang saat ini sedang di tahap banding diPengadilan Tinggi Jakarta dan melanggar tertib hukum acaraperdata di Indonesia, "Claimants SIAC atau Para Terbanding telahsewenangwenang dan memutarbalikkan fakta sehinggamenyebabkan diterbitkannya Putusan Arbitrase SIAC No. 062(ARBO62/08/JL) tertanggal 7 Mei 2009 (selanjutnya disebut*"Putusan SIAC Tahun 2009), yang amar putusannya jelasjelasbertentangan dengan ketertiban umum (public order

Hal ini felas melanggarketertiban umum (public order) di Indonesia.Setelah dikeluarkannya Putusan Arbitrase SIAC Tahun 2009, MajelisArbitrase dalam Sengketa Arbitrase SIAC No. 062 lebih lanjut lagi telahmenerbitkan 3 putusanputusan arbitrase lainnya sebagai berikut:A.3.1. Putusan Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009(Putusan Partial Award) (Lampiran1);A.3.2.

Hal ini jelas melanggar ketertiban umum (public order) diIndonesia.C.1.2.

Recognition and enforcement of an arbitration award may also berefused if the competent authority in the country where therecognition and enforcement is sough finds that:(a) The subject matter of difference is not capable of settlementby arbitration under the law of that country;(b) The recognition or enforcement of the award would becontrary to the public policy.Terjemahannya:2.

Berdasarkan faktafakta dan uraian diatas, MAKA agar tidak terjadipelanggaran terhadap ketertiban umum (public order) khususnya tertibhukum sebagaimana diwajibkan dalam UndangUndang Arbitrase 1999,adalah patut dan semestinya Yang Mulia Ketua MARI melalui perkara inimenolak pelaksanaan (noneksekuatur) atas PutusanPutusan SIAC2010, karena jelas hukum positif di Indonesia (khususnya UndangUndang Arbitrase 1999) telah mengatur bahwa jika para pihak tidakpernah membuat suatu kesepakatan tertulis klausula

Bahwa dengan didasarkan pada Management Letter dari PurbaLauddin & Rekan selaku Certified Public Accountants Pelapor telahmenyimpulkan bahwa Terlapor Drs.

Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangandengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan di Wakilioleh Pengawas.Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin 22 di atas, maka sudahsangat jelas yang berhak bertindak mewakili kepentingan Yayasanterkait permasalahan hukum adalah Pengurus dan Pengawas,tentunya Pengurus atau Pengawas yang masih Aktif.Bahwa dalam redaksional Management Letter dari Puroba Lauddin &Rekan Certified Public Accountants No. 004 / PLRYPGMI VI/ 14 / MLadadicantumkanikalimat

Cara yangdianggap mampu memberi pengertian yang tepat dan aktual, mengaitkannyadengan unsur kehendak pembuat undangundang (legislative purpose) dankehendak publik (public purpose);Halaman 34 dari 42, Putusan Nomor : 18/Pra.Pid/2016/PNMdnMenimbang, bahwa menurut Pasal 2 Anggaran Dasar YayasanPendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah (YP GMI Wilayah I) No. 12tanggal 24 September 2008, bahwa Yayasan mempunyai maksud dan tujuanmenjalankan kegiatan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan (buktiT20

Hotlan ButarButar, dkk. selaku Ketua Yayasan PendidikanGereja Methodist Wilayah yang secara melawan hak telah menggelapkanuang milik YPGMI Wilayah untuk kepentingan diri sendiri atau orang lainberdasarkan adanya laporan dan atau Management Letter dari PurbaLauddin & Rekan selaku Certified Public Accountants yang melakukanpemeriksaan audit keuangan Yayasan Pendidikan Gereja MethodistIndonesia (YPGMI) Wilayah yang dilaksanakan untuk Tahun Buku 2010,2011, 2012 dan 2013 dan merujuk kepada pendapat Akuntan

melakukan pembelian BBM jenis solar dengan jatahmaksimum 25 (dua puluh lima) liter perbulan untuk transportasi adalah kendaraanbermotor, kereta api yang digunakan untuk angkutan umum dan angkutan sungai,danau dan penyeberangan serta kendaraan bermotor milik pribadi;Yang berhak mendistribusikan BBM bersubsidi pemerintah tersebut adalahPERTAMINA (Persero) yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini badan hilir Migasmelalui penunjuk langsung dengan penugasan untuk mendistribusikan BBMbersubsidi / PSO (Public

ajaran hukum telah membedakan antara penguasasebagai penguasa (qua talis) dengan penguasa yangbertindak sebagai orang pribadi yang berperan bersamasama dengan normanorma hukum publik dengan normanorma hukum perdata yang pada dasarnya menyatakanbahwa tindakan penguasa yang berkenaan dengan HukumPublik tidak dapat dinilai atau diproses menurut hukumperdata (Indro Harto, SH, Usaha Memahami UndangUndang tentang PERATUN, Buku I, Pustaka SinarHarapan, 2004, halaman 53 s/d 55;Bahwa jika tindakan pejabat public

menyangkut dengantanah didalam KUHPer, jadi bukan lexspesialis dia peraturan pelaksanaan ;Bahwa Peraturan perundang undang lain bisa dipakai ketentuan ketentuannyaselama kita juga bisa membuktikan bahwa permasalahan yang satu ini itu paraleldan itu juga bisa menggunakan menambahkan argumentasi dari perundangundangan yang lain agak berbeda ini jadi sulit diterima ketika azas di Undangundang pemilu dipakai dikasus ini berbeda, tapi ada juga peraturan yangmengatur topik yang lebih general pelayanan public

artinya sebenarnya sepanjangKepolisian atau siapapun aparatur pemerintah melakukan pelayanan public diajuga terikat dalam Undangundang itu;Ahli GUNAWAN WIJAYA :Bahwa ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat ini dan tidak adahubungan keluarga dan pekerjaan;Bahwa Undangundang PT terbagi atas perusahaan persero tertutup dan terbuka,kalau persero tertutup pemegang sahamnya yang tidak ditawarkan kemasyarakatumum, tapi PT terbuka adalah persero yang menawarkan kepada public ataujumlah sahamnya memenuhi

kriteria yang diatur oleh undangundang pasarmodal;Bahwa proses suatu PT untuk menjadi perusahaan terbuka adalah denganmelakukan penawaran umum (Initial Public Offering atau IPO) melalui pasarmodal, yang mana dalam proses penawaran umum ini harus sesuia dengan prinsipketerbukaan (disclosure) dan tujuan dilakukannya IPO bagi emiten adalah untukmenambah modal melalui masyarakat.Bahwa yang dimaksud dengan pemegang saham adalah pihak yang memilikisaham, yang mana pemegang saham ini mempunyai 2 (dua)

Pol. : LP/497/VIII/2009/ Bareskrim tanggal 31 Agustus 2009 yangdiajukan oleh CMNP selaku perusahaan public, yang mana akibat dari tindakan ParaTergugat dan Para Turut Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat selaku pemegangsaham CMNP ;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan, ternyataPenggugat mendasarkan surat gugatannya dengan bersandar pada ketentuan Pasal 1365KUH Perdata, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian

BENJAMINA NATURAL INTERNASIONAL (BNI) tersebut akanInitial Public Offering (IPO)/Penawaran Perdana dan PT. BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI) akan Go Public menjadi Tbk.

BENJAMINA NATURAL INTERNASIONAL (BNI) tersebut akanInitial Public Offering (IPO)/Penawaran Perdana dan PT. BENJAMINANATURAL INTERNATIONAL (BNI) akan Go Public menjadi Tbk.

Bahwa oleh karenaTOMMY DABVID tidak juga mendapatkan laporan keuangan dari PT.BNI maka TOMMY DAVID mencari tahu keberadaan perusahaantersebut sepanjang mengenai kredibilitas perusahaan apakah telahdilakukan Initial Public Operate, Due Diligent dan perusahaan tersebutapakah telah go public sebagaimana yang selalu diterangkan terdakwakepada dirinya.

Majelis Hakim yang memeriksaperkara berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;3.2 Kehadiran pihakpihakBahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernahhadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutmelalui Media Massa Radio Public Batang Hari pada tanggal 11 September 2015dan tanggal 12 Oktober 2015 untuk hadir di persidangan; Him 3 dari 21 him Putusan No. 0150/Padt.G/2015

perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009; Him 7 dari 21 him Putusan No. 0150/Padt.G/2015/PA.Mbl4.4 Kehadiran para pihakMenimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidakpernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilatau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilanNomor 0150/Pdt.G/2015/PA.Mbl Tergugat telah dipanggil melalui Media MassaRadio Public

RayaGrafindo, Jakarta, 2001, hal. 106).Bahwa setiap tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dandilakukan secara bersamasama terhadap barangbarang yang berada ditempat terbuka,melainkan hanya kekerasan yang dilakukan secara terbukadan karenanya menyebabkan terganggunya ketertiban umum.Dengankekerasan secara terbuka dimaksudkan, bahwa Vis Publica atau forceouverte dari code penal pasal 440 atau lemploi public et flagrant deviolence itu dilakukan terhadap manusia atau barang (H.R 2 maret 1908

Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan keterangan paraterdakwa yang saling berkesesuaian menyatakan bahwa kekerasan yangdilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Nurdani terjadi di ruang tamu ,akantetapi karena saksi Nurdani saat itu. sedang mempersiapkan hajatanpernikahannya sehingga banyak orang yang berkumpul dirumahnya dankemudian menonton kejadian tersebut;Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dikaitkan dengan pengertianopenlijk atau Vis Publica atau force ouverte atau l'emploi public

Advokat/Pengacara public, yang berkantor pada KantorBantuan Hukum Sarnelli pada YKBH Sarnelli, yang beralamat di JalanAdhyaksa KM 6 Weesake, Waikabubak, Sumba Barat 87284, NusaTenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriWaikabubak dengan register No 50/KHS.LGS/HK/VIII/2021/PN Wkb,tanggal 23 Agustus 2021;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca :1.

Advokat/Pengacara public, yangberkantor pada Kantor Bantuan Hukum Sarnelli pada YKBH Sarnelli, yangberalamat di Jalan Adhyaksa KM 6 Weesake, Waikabubak, Sumba Barat87284, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriWaikabubak dengan register No 50/KHS.LGS/HK/VIII/2021/PN Wkb, tanggal 23Agustus 2021;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untukmendamaikan para pihak yang berperkara dengan menempuh mediasisebagaimana

No. 11Tanggal 9 Mei 2015, dan dalam Pasal 5 menyebutkan : Lembaga inimempunyai maksud dan tujuan untuk memantau dan mengawasi berbagaikebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah serta meningkatkanpartisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaankekuasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.4.

Pertimbangan Hakim MK angka (3.15) Putusan Nomor 76/PUUX/2012,Tgl.23 Juli 2012 : . menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketigayang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelaportetapi harus juga diinterpretasikan secara luas yang dalam hal ini bisadiwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yangsama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (pubLic interestsadvocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat...Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra

QUOPendapat ahi tentang "penghentian penyidikan secaramateriil", diungkap dalam perkara Praperadilan No.5/Pid.Pra/2e19/PN.DPU :> Penghentian penyidikan seeara materiil merupakanpengembangan hukum.> Tentang Penghentian Penyidikan Batasan Pengentian penyidikan tidakdilihat dari KUHAP, itu dilihat"Pengembangan Hukum" dan harus diteliti berdasarkankasus kasus yang ada, suatu kasus yang sudah lama ditetapkantersangka, lalu terlambat tidak ai P21kan, akan menjadi pertanyaanpublic dan harus disampaikan kepada public

ketiga yangberkepentingan akan tetapi dalam hal ini Pemohon bukanlahsebagai saksi korban atau Pelapor dalam perkara aquo.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:98/PUUX/2012 tanggal 21 Maret 2013 itu pula ditegaskanLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atauOrganisasiMassa(Ormas) diberi hak gugat sebagai pihak ketiga yangberkepentingan akan tetapi putusan tersebut LSM atau LSMtersebut merupakan perkumpulan yang memiliki kKepentingandan tujuaan yang sama demi memperjuangkan kepentinganumum (public

kedua institusi tersebut tetapkonsisten, mengedapankan hukum, obyektif dan tidak pandang buludalam menangani perkara tindak pidana korupsi, sekalipun didalamnya melibatkan pihakpihak yang memiliki akses kekuasaan,baik di pemerintahan (tokoh partai politik, eksekutif, legislatif danHalaman 35 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpuyudikatif) maupun akses kekuasaan di bidang ekonomi dan sosial(para pemilik modal, pihakpihak yang memiliki pengaruh dimasyarakat dan yang ditokohkan oleh masyarakat/public