Penunjukan Plh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi MakassarNomor : 367/Pid.Sus/2019/PT.Mks Tanggal 11 Juli 2019 tentangpenunjukan Panitera Pengganti ;3.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan) dalampertimbnagan hukum putusannya hanya didasarkandari keterangan 1 (satu) orang saksi.Bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Judex FactiTingkat Pertama (ic.

Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan) telah mendengarkansendiri keterangan saksisaksi yang merupakan anggota PemohonHal. 245 dari 328 hal. Put. No.1605 K/Pid.Sus/2014Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang diduga diperintahkan Terdakwa untukmeminta uang dan kemudian menerima uang dari saksi H.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan), sehingga dengan tidak dipertimbangkannya faktafakta hukumyang telah terungkap di persidangan perkara ini maka sudah dapatdipastikan pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama (ic. Majelis HakimHal. 246 dari 328 hal. Put.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan) kepada saksi Ahli BPKP Perwakilan Provinsi SumateraUtara : Apakah pengeluaranpengeluaran lain seperti biaya pembelianbaju seragam, sepatu, dll sebagai penunjang penagihan air dimasukkandalam audit yang Saudara lakukan?

MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan) maupun JudexFacti Tingkat Banding (ic.

ELYANINGSIHTempat lahir : MalangUmur/tanggal lahir : 35 Tahun/10 Juni 1979Jenis Kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Tlogorejo RT.24, RW.06 Kec.Pagak KabupatenMalangAgama : IslamPekerjaan : SwastaPendidikan >: SMATelah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan 32 Penuntut Umum tanggal 09 September 2015 No.PRINT1932/0.5.43/Ft.1/09/2015 sejak tanggal 09 September 2015 s/d tanggal 28 September 2015 ;3 Hakim Pengadilan Tipikor

September 2015 s/d. tanggal 14 Oktober 2015 ;4 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal05 September 2015 Nomor : 159/ Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. sejak tanggal15 Oktober 2015 s/d. tanggal 13 Desember 2015 ;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya bernamaTRI SANDHI WIBISONO,S.H.,MH. Dan ABU ABDUL,SH.

Yahya Harahap, SH., PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP, , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006halaman 120) ; e Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberimakna unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor akanmemperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapatbahwa unsur secara melawan hukum dengan tindak pidana korupsi adalahmencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil danmengenai perbuatan melawan

,MH., HakimHakim Anggota , dengan dibantt WAHYU WIBAWATLISH., Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh INDRASWARAHADLP,SH., Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa dengandidampingi oleh Penasehat Hukumnya :HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUADR.H.GAZALBA SALEH,SH.,MH. M OES T OF A,SH.,MH.SAM HA DI,SH., MH.PANITERA PENGGANTIWAHYU WIBAWATLSH.

Martadinata Nomor 32Kampung Raja RT.03/RW.IIKelurahan Kalabahi Kota KecamatanTeluk Mutiara Kabupaten Alor.IslamWiraswastaSMAPara Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :1.2.3.4.Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2015 s/d tanggal 21 Maret2015;Majelis Hakim sejak tangal 13 Maret 2015 s/d tanggal 11 April 2015Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 12 April 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015

Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupangpasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 26Agustus 2015 ;8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanTinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 27 Agustus2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015 ;Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh : 1.Sartje Seubelan, SH. 2.

Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kupangtertanggal 02 September 2015, Nomor :W26.U1/2920/HN.01.10/IX/2015, perihal Mohon bantuanpemberitahuan/penyerahan Kontra Memori Banding An. TerdakwaBasonden Peing Baso, cs, yang ditujukan kepada Ketua PengadilanNegeri Kalabahi ;6.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 20 September 2013 ;8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.Kupang sejak tanggal 21 September 2013 s/d tanggal 19Nopember 2013;9. Perpanjangan...9.

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Nopember2013 s/d tanggal 19 Desember 2013 ;10.Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Desember 2013s/d tanggal 18 Januari 2014 ;11.Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang selaku Hakim Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2014 sampaidengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;12.Perpanjangan Ketua Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12April 2014 ;Terdakwa di Tingkat Banding didampingi Penasihat HukumnyaMAKARIUS PASKALIS BAUT, SH; adalah Advokat dan Konsultan Hukumyang berkantor di Jl.

Sebagian besar putusan ini sudah inkrachtberkekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pekanbaru No : 10/PID.SUS/2011/PN.PBRtanggal 22 Desember 2011 atas nama Terdakwa Bupati Siak H.Arwin AS, SH, Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo telahmenyatakan Terdakwa Bupati Siak H.

Arwin AS, SH) tanggal 16 Januari 2003 No.01/IUPHHK/I/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan hasilHalaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 147 K/TUN/2015Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas + 21.500 Ha (duapuluh satu ribu lima ratus hektar) di Kabupaten Siak atas nama PTRimba Rokan Perkasa, telah terbukti di Pengadilan Tipikor melanggarperaturan perundangundangan yang berlaku dan bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)khususnya Asas Akuntabilitas;Oleh karenanya,

Dengan demikian SuratKeputusan Bupati Siak No. 01/IUPHHKI/2003 tanggal 16Januari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas +21.500 Ha di Kabupaten Siak atas nama Termohon kasasiIl telah terbukti melanggar hukum yaitu melanggar PP No34 tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002.5.2.2 Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PNPekanbaru Nomor : 10/PID.SUS/2011/PN.BR tanggal 22Desember 2011 a/n terdakwa H.

(Permenhut ini secara khusus diterbitkan untuk memverifikasiIIUPHHKHT yang bermasalah hukum tersebut karena melanggarPasal 42 PP No 34 Tahun 2002)5.4 Bahwa berdasarkan Permenhut P.03/MenhutII/2005 Pasal 6 ayat(3) huruf c : tentang kriteria areal; harus memenuhi Kepmenhut10.1/KptsII/2000 (Bukti P 9) jo Kepmenhut 21/KptsII/2001(Bukti P 10).55 Bahwa karena berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PNPekanbaru Nomor : 10/PID.SUS/2011/PN.BR diatas, telah terbuktipenerbitan SK Bupati Siak No 01/IUPHHK

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 dalam penerbitan obyek sengketa, karena obyek sengketaaquo bukan diterbitkan dalam rangka penjatuhan hukuman displin,tetapi obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat untuk melaksanakanketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang nomenklatur formatnyaberpedoman format 2 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPNS yang melakukan tipikor

Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa Keputusanberlaku pada tanggal ditetapkan, kecualiditentukan lain dalamkeputusan atau ketentuan peraturanperundangundangan yangmenjadi dasar Keputusan.V.3 Bahwa pemberlakuan obyek sengketa terhitung tanggal 31Oktober 2015 yaitu terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusanpengadilan atas perkara yang dihadapi PNS incasu Penggugat, telahsesuai dengan format 2 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNSyang melakukan tipikor

BuktiT14 : Notulen Hasil Rapat BadanKepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat hari Senin, 31Desember 2018, agenda : Pembahasan MasalahPelaksanaan Keputusan Bersama Tiga Menteri TerkaitPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap PNS YangTerlibat TIPIKOR (Sesuai dengan fotokopi);15.

2017) yang pada pokoknya: menyebutkan PegawaiNegeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri SipilPutusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 39apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap karenamelakukan suatutindakpidanakejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun belum berlaku PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 saat putusan inkracht Tipikor

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 01/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALUtanggal 08 Februari 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 143/Pid.N/2011/ PN.LWK., tanggal 24 November 2011 ;e Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;e Membebankan

No. 914 K/Pid.Sus/2012tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan olen Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkaratersebut dalam Putusan tanggal 08 Februari 2012 Nomor : 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU telah menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya (Ssebagaimana dimaksud dalam pasal 253

,MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,Hal. 37 dari 33 hal. Put. No. 914 K/Pid.Sus/2012SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. ttd./ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH. Dr.H.M.

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak 7 Juli 2017 sampaidengan tanggal 4 September 2017 ;9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak 5Spetember 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR.

Sudirman No. 180 E Kota Pekanbaruberdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarudengan Nomor: 107/SK/Tpk/2017/PN.Pbr tanggal 23 Januari 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor04/Pid.SusTPK/2017/PN.Pbr tanggal 31 Mei 2017, serta suratsurat yangbersangkutan dengan perkara

Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF,S.H.,M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadibacakan pada hari RABU tanggal 30 Agustus 2017 pada persidanganyang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj,NUR FATMAWATY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan TindakHalaman 38 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpadihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.

Ketua Pengadilan Tipikor Semarang,tanggal. 21Desember 2012,sejak tanggal, 2 Januari 2013 s/d 30 Januari 2013,Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambarawa tanggal: 11 April2013,sejak tanggal, 11 April 2013 s/d 30 April 2013,Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab.Semarang,tanggal, 26April 2013,sejak tanggal. 28 April 2013. s/d 27S Mee2013, 22222 n2 nnn nena nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn ennaPenahanan Rutan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang

tanggal. 20 Mei 2013, sejak tanggal.20 Mei 2013 s/d tanggal.18Juni 2013; Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang, tanggal.11 Juni 2013,sejak tanggal. 19 Juni 2013 s/dtanggal. 17 Agustus 2013;Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang, tanggal.14 Agustus 2013,sejak tanggal.18 Agustus 2013 s/dtanggal.16 September 201310Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi

oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang, tanggal.10 September 2013,sejak tanggal.17 September 2013 s/dtanggal.16 Oktober 2013Terdakwa .III. lr.

Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang, tanggal.10 September 2013,sejak tanggal.17 September 2013 s/dtanggal.16 Oktober 2013Dalam menghadapi perkara ini :Terdakwa I didampingi Tim Penasihat Hukum, yaitu 1.

kewenangan ;Bahwa perbedaannya adalah pasal, 2 ayat (1) Undang Undang Tipikorperbuatannya aktif untuk menyangkut bertambahnya kekayaansedangkan pasal. 3Undang Undang Tipikor menyalahgunakan kewenangannya dan perbedaan yang lainpada sasaran norma;Bahwa perbuatan melawan hukum Pasal 2(1) Undang Undang Tipikor adalahperbuatan yang dilarang bertentangan dengan peraturan pernundang undangan;Bahwa dalam Pasal. 2 ayat(1) Undang Undang Tipikor dan pasal. 3 Undang UndangTipikor merupakan delik formil dan

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 10 April 2014 ;4. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 01April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni2014;6.

Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengantanggal 29 Juli 2014 ;7. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor PadaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan 28Agustus 2014 ;8. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1)KUHAP sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 September 2014 ;oO.

Perpanjangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 17Nopember 2014 ;Dalam perkara ini di tingkat banding Para Terdakwa tersebut di atas didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. FRANS DJ. TULUNG, SH., 2.LORENSIUS MEGA,SH, 3. AKHMAD BUMI, SH., 4.

Satgas A Tahun 2013 melakukan pengukuranbatas keliling lokasi seluas 60 Ha dan pengukuran bidang per bidangtanah sebanyak 313 bidang tanah kemudian berubah menjadi 258bidang tanah sebagaimana dalam Peta Bidang tertanggal 30 Mei 2014,dimana dalam proses pengukuran bidang per bidang tanah tersebut tidaksemua pemilik lahan ada di lokasi untuk menunjukkan batas bidangtanahnya, dimana Tim Pengukur di lapangan didampingi oleh Hj.St.Rabiah,S.Pd.M.Pd,(terdakwa yang perkaranya telah di putus olehPengdilan Tipikor

St.Rabiah,S.Pd.M.Pd, dan Kepala Dusun BaddoBaddo, H.Abd.Rasyid, HP ( Yang juga terdakwa dan berkasnya di ajukan secara terpisahdan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tipikor Makssar serta telah berkekuatan hukum yang tetap );Bahwa Terdakwa selaku Ketua P2T selanjutnya mengeluarkan SuratTugas Nomor : 181/100.273.09/XI/2013 tanggal 21 November 2013,tentang Surat Tugas Tim Satgas B dan Anggota Pendamping Satgas,dimana Ketua P2T membagi Tim Satgas B ke dalam 3 (tiga) KelompokTim yang masingmasing dipimpin

St.Rabiah, S.Pd,M.Pd ( Yang juga terdakwa dan perkaranya telah di putusoleh Pengdilan Tipikor Makassar serta telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap ) dan Satgas B3 dengan Koordinator Sri Gusniati, SE,MMdibantu anggota antara lain H.Abd.Rasyid, HP.Bahwa Tim Satgas B yang telah dibagi ke dalam 3 Kelompok Timtersebut lalu. melakukan pengumpulan data yuridis berupa : nama,pekerjaan, alamat pihak yang berhak, No.Induk Kependudukan atauidentitas lainnya, bukti penguasaan dan/atau pemilikanHIm. 24 dari

St.Rabiah, ( Yang perkaranya telah di putus oleh Pengdilan Tipikor Makassarserta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ) selaku AnggotaPendamping Tim Satgas B berdasarkan Surat Tugas Ketua P2T danselaku tokoh masyarakat bersama dengan Kepala Dusun H. Abd. Rasyid,HP yang membenarkan kesaksiannya di dalam Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dimana sebagai pihak yangHIm. 26 dari 107 him.

Dan erdakwaseharusnya mengingatkan bahkan melarang Hj.St.Rabiah dan H.AbdRasyid Hp (masingmasing telah di vonis Pengadilan Tipikor Makassardan telah memiliki kekuatan hukum tetap) yang mempunyai hubungandarah (Saudara kandung) sebagai saksi dalam menandatangalsporandik menyebabkan dengan mudah dan leluasa untukmembenarkan pihakpihak yang dianggap oleh saksi tersebut sebagaiHIm. 102 dari 107 him.

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak 7 Juli 2017 sampaidengan tanggal 4 September 2017 ;9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak 5Spetember 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR.

Sudirman No. 180 E Kota Pekanbaruberdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarudengan Nomor: 107/SK/Tpk/2017/PN.Pbr tanggal 23 Januari 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor04/Pid.SusTPK/2017/PN.Pbr tanggal 31 Mei 2017, serta suratsurat yangbersangkutan dengan perkara

Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF,S.H.,M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadibacakan pada hari RABU tanggal 30 Agustus 2017 pada persidanganyang terobuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj,NUR FATMAWATY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan TindakHalaman 38 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpadihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.

Jakarta;Islam;Mantan Kepala Perumnas Unit Tlogosari;Sarjana Muda Arstektur Pertamanan;Terdakwa tersebut :e Ditahan oleh:= Penyidik: sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan 10 September2013;= Perpanjangan Penuntut Umum: sejak tanggal 11 September 2013 sampaidengan tanggal 20 Oktober 2013;= Penuntut Umum: sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal22 Oktober 2013;= Hakim: sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8November 2013;= Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Katamso No. 24(Panti Marhaen) Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 18 Oktober 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;e Telah

Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 22 Juli 2016 ;8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura,sejak tanggal 23 Juli 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;9.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diJayapura Nomor : 31/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP, tentang penunjukanMajelis Hakim Tinggi tanggal 22 Agustus 2016 ;I. Telanh membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim PengadilanTipikor Tingkat Banding di Jayapura Nomor : 31/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP,tentang penetapan Hari Sidang tanggal 15 September 2016 ;Hl.

Menyatakan barang bukti berupa:Dari nomor urut 1 sampai dengan 59 tetap terlampir dalam berkas perkara,karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama IR.MARTHEN RUMADAS dan SUWITO SUKENDAR HANDOKO;Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tipikor Manokwari pada PengadilanNegeri Manokwari telah menjatuhkan putusan dengan amar pada pokoknya sebagaiberikut :1.

PUTUSANNOMOR : 08/Tipikor/2011/PNJPR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yangmemeriksa , mengadili dan memutus perkara perkara tindak pidana korupsi di tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Drs.

2011 sampai dengan 29 Oktober2011; 4 Perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas I A Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 08/Pen.Tipikor/2011/PNJPR tanggal 20 Oktober 2011 dengan jenis penahanan rutan diRutan Abepura Kota Jayapura sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28Desember 2011; 5 Pengalihan penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas I A Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 08/TIPIKOR

Tipikor/2011/PNJPR tanggal 30 September 2011 Tentangpenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 08/Pen.Tipikor/PNJPR tanggal 30 September 2011 Tentang PenetapanHari Sidang pada tanggal 11 Oktober 2011;3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Drs.

Binjai Tahun 2004 2009,dimana saudara penggugat sampai dengan saat ini tidak juga beritikadbaik untuk mengembalikan Kerugian Daerah sejumlah Rp. 353.004.000, (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ribu Rupiah) ke Kas Daerah KotaBinjai, maka sudah seharusnya penggugat diperiksa oleh pihak yangberwajib sesuai dengan ketentuan Diktum Kedua Surat KeputusanWalikota Binjai Nomor :821.22603/K/2012 tentang Pembebanan;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya perkara inidiperiksa di Pengadilan Tipikor

Sus/2019Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara padasemua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapbkan masingmasing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/AktaPid/Tipikor/PK/2018/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Penasihat HukumTerpidana dan Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembaliterhadap

PaniteraHal.9 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.Panitera Muda Tipikor,SYAHRIRDAHLAN, SH.NIP. 1965 1120 1989 031 001Salinan Putusan Sesuai Dengan AslinyaPanitera Pengadilan Tinggi MakassarHal.10 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.DARN O, SH., MH.NIP. 1958 0817 1980 12 1 001.Hal.11 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.

Panitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, SH.Nip. 19651120 198903 1 004Halaman 15 dari 14 Halaman Putusan Nomor 55/ Pid.SusAnak/ 2018/ PT.MKS