Iskandar;Bahwa berdasarkan alasan yuridis di atas, Pemohon Kasasi memohon keharibaanBapak Ketua Majelis Sidang Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, berkenankiranya: Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh No. 99/Pid/2013/PTBna. tanggal 03 Juli 2013, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri SigliNo. 289/Pid.B/2012/PNSgi. tanggal 23 April 2013;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Hal. 7 dari 9 hal. Put.

membiayai apabila Terdakwa dihukumseberat hukuman tersebut, apalagi istri Terdakwa tidak ada berpengasilantetap hanya pengasilan paspasan maka untuk itu mohon Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingakat Banding untukdapat dikurangi hukuman karena untuk dapat hidup bersamasama dengananak bayi tersebut dan karenanya untukdapat mencari biaya / nafkahkehidupan anak bayi tersebut.Berdasarkan kepada alasanalasan/ halhal tersebut diatas mohon MajelisHakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor

,H.PANITERA PENGGANTIDto.Abdul JalilUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNIP. 19611231 1985030129halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pid/2019/PTBNA

., M.H.PANITERA PENGGANTI,Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh : D.t.o.PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA, Tjut NasrullahT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Hal 11 dari 11 hal Put. No. 143/PID/2017/PT BNA

Sejak tanggal: 18 April 2013 s/d 27 Mei 2013;Penuntut Umum :3Penuntut Umum tgl: 20 Juni 2013,No.PRINT. 03/03.3.30.4/Ft. 1/06/2013; Sejaktanggal : 20 Juni 2013 s/d 09 Juli 2013.Penahanan Hakim :4 Penahanan Hakim PN Tipikor Smg. tanggal : 26 juli 2013 No: 97/VII/Pen.H/2013.jo.

No: 95/pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. sejak tanggal : 26 juli 2013s/d 24 Agustus 2013.5 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua PN Tipikor Smg. tgl: 97/VILI/Pen.H/2013.Jo.No: 95/Pid Sus/2013/PN Tipikor.Smg; tanggal : 20 Agustus 2013.Sejak tanggal : 25 Agustus 2013 s/d 23 Oktober 2013;6 Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarangtertanggal : 16 Oktober 2013.

No. 321/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. sejaktanggal : 24 Oktober 2013 s/d 22 Nopember 2013;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkaraTelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Ahli, Keterangan Terdakwa serta Barang Buktiyang

Kepala Desa DefinitifKecamatan Kersana;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;;1 Merintahkann agar terdakwa tetap beradadalam tahanan;2 Membebankan~ kepada terdakwa agarmembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi pada hari : Jum at, tanggal : 25 Oktober 2013, oleh kami NOOR EDIYONO,SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, ERINTUAH DAMANIK, SH.MH. dan KALIMATULJUMRO, SH. masingmasing Hakim karir dan Hakim Ad Hoc Tipikor

Menanggapi memori banding Penasehat Hukum para Terdakwa padapoint 2, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan pendapat Putusan yangdikeluarkan oleh Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama sudah sesuaidengan ketentuan pasal 197 (1) KUHAP dan dirasa telah memenuhirasa keadilan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat DesaNibung Terjun, Kecamatan Permata Kacubung Kabupaten Sukamarayang seharusnya bisa merasakan manfaat yang besar dari proyekpengadaan PLTS tersebut, namun sampai saat ini masyarakat Desatersebut

masih menggunakan mesin Genset untuk pencahayaandimalam hari, karena hasil proyek pengadaan PLTS tersebut banyakyang sudah tidak bisa dipakai lagi oleh masyarakat Desa Nibung TerjunKabupaten Sukamara.Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi tingkat banding membaca dan mencermati dengan seksama berkasperkara serta Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri PalangkaRaya Nomor : 28 / Pid.SusTPK / 2016 / PN Plk tertanggal 07 November 2016dan memperhatikan memori banding

dari Penasehat Hukum para Terdakwaserta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis HakimTipikor tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sependapatdengan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama padaPengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan perbuatan para Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa majelis hakim Tipikor tingkat banding tidaksependapat

,MH Hakim Tinggi TIPIKOR dan GATUT SULISTYO, SH.

,MH Hakim AdHoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masingmasing selaku HakimHakimAnggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayatanggal 2 Desember 2016 Nomor: 12/Pid.SusTPK/2016/PT.PLK dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi olehkedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh HARLY M.SIMANJUNTAK, SH Panitera

2014.Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire, sejaktanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016 di Rutan AbepuraJayapura.Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 15Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 14 April2016 s/d tanggal 12 Juni 2016;Perpanjangan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Tingkat Banding diRutan Abepura, sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;Perpanjangan ke2oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diRutan Abepura, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 11 Agustus 2016 ;Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak melakukan penahananterhadap Terdakwa;2.

Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire,sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016 di Rutan AbepuraJayapura;Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 15Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 14 April2016 s/d tanggal 12 Juni 2016;Perpanjangan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Tingkat Banding diRutan Abepura, sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;Perpanjangan ke2 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diRutan Abepura, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 11 Agustus 2016;Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak melakukan penahananterhadap Terdakwa;Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat HukumnyaFREDDY A.

,M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari : JUMAT, tanggal 05 Mei 2017 oleh Ketua Majelisdengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOMMY I.K.MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Nabire, terdakwa .

Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No.22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJUM. tanggal 04 Juli 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:> Menyatakan Terdakwa Drs. BAMBANG WIJANARKO bin WASTOHal. 39 dari 65 hal. Put.

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 4 Juli 2013, Nomor : 22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut ;Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;4.

No.261 PK/Pid.Sus/2014Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/Pid.Sus/2013/PT.TPK.BJM. tanggal 17September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 04 Juli 2013 Nomor :22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BuUM.;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa Drs. BAMBANG WIJANARKO bin WASTO(almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana KORUPSI;2.

sendiri atau orang lain atau suatu badantidaklahterbukti secara sah dan meyakinkan ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas kami Penasihat HukumPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon kepada Majelis HakimAgung RI yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membatalkanPutusan Mahkamah Agung RI No.176 K/Pid.Sus/2014 tanggal 26 Februari2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.14/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM tanggal 17 September 2013 jo Putusan Pengadilan NegeriBanjarmasin No.22/Pid.Sus/Tipikor

/2013/PN.BJM tanggal 4 Juli 2013 ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Mengenai alasanalasan ke1 dan ke2 :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaalasanalasan Peninjauan Kembali tersebut bukan merupakan buktibukti baruyang bersifat menentukan (Novum) yang terdiri atas bukti PK1 sampai denganbukti PK5, yang telah pernah diajukan dalam Nota Pembelaan di tingkatpertama (Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara No.22/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.BJM

Tipikor tgl. 122013 no. 13/II/Pen.Pid.Sus/H/2013/PN.Tipikorsejak tg. 122013 s/d. 232013 ;Wakil Ketua PN. Tipikor tgl. 2222013 no. 13/II.Pen/K/2013 jo. No. 14/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg.;Sejak tg. 332013 s/d. 152015 ;Perpanjangan Wk.

Ketua Penagdilan Tinggi Tipikor Semarang ke1 tgl. 2242013 , no.90/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg ;Sejak tgl. 252013 s/d. 3152013 ;Pengadilan Tipikor Semarang tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tertanggal : 1Pebruari2013 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.Surat Kepala Kejaksaan Negeri: 31 Januari 2013 tentang pelimpahan perkara ini untukdiperiksa menurut acara pemeriksaan biasa.Surat

penetapan Majelis Hakim pengadilan Tipikor Semarang Nomor 13/II/Pen.PidSus/H/2013 /PN.TIPIKOR .Smg. tertanggal : 1Pebruari 2013 tentang penetapan hari sidangperkara ini.Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2013 ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan keterangan terdakwa;Setelah meneliti buktibukti surat dan barang bukti;Setelah mendengar tuntutan pidana atau requisitoir yang diajukan oleh penuntutumum, dimana berdasar perndapat bahwa dari hasil persidangan perkara ini terdakwaterbukti

Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Adam Malik, Km. 5, Rt. 38 Rw. 010,Kelurahan Kambajawa, Kecamatan KotaWaingapu, Kabupaten Sumba Timur (sekarangbertempat tinggal di Rt. 009, Rw. 005, DesaLaihau, Kecamatan Lewa Tidahu, KabupatenSumba Timur ; Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : Wiraswasta/ Konsultan Teknik ;Pendidikan : STM ; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh1 Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal01 Oktober 20122 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;3 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;Hal. 1 dari 67 hal.

No. 03/Pid.Sus/2013/PTK.4 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor berdasarkan pasal 29 ayat (3)b KUHAPsejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ;5 Pengadilan Tinggi Tipikor berdasarklan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejaktanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013 ;6 Pengadilan Tinggi Tipikor berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP sejaktanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan

;Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/317/X/2020/Satreskrim, Tanggal13 Oktober 2020, memanggil SUSILO HADI UTOMO untukdidengar keterangannya sebagai TERSANGKA perkaradugaan tindak pidana Korupsi dana BPNT sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 8 UUTipikor;Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka, Tanggal 20Oktober 2020, SUSILO HADI UTOMO diperiksa sebagaiTERSANGKA perkara dugaan tindak pidana Korupsi danaBPNT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 atauPasal 3 atau Pasal 8 UU Tipikor

;Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/111.g/X/2020/Satreskrim,Tanggal 20 Oktober 2020, penyitaan barang dalam perkaradugaan tindak pidana Korupsi dana BPNT sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 8 UU Tipikor,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64KUHP;Surat Pernyataan, Tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat danditanda tangani oleh SAUNI dan SRI TUTIK (Pelapor) denganHalaman 25 dari 68 halamanPutusan Praperadilan Nomor 04/ Pid.Pra/ 2020/ PN Tbn12.

perkara yangdisangkakan;Bahwa Barang Bukti adalah barang yang digunakan atau berkaitandengan kejadian;Bahwa Alat Bukti adalah barang yang bisa membenarkan peristiwa itu;Halaman 31 dari 68 halamanPutusan Praperadilan Nomor 04/ Pid.Pra/ 2020/ PN TbnBahwa Buktibukti adalah segala hal yang bisa membenarkan peristiwa;Bahwa Untuk menjadikan tersangka sesorang tidak boleh hanya denganketerangan saksi saksi saja harus ada bukti bukti atau alat bukti;Bahwa dalam perkara ini perubahan pasal dari penggelapn ke tipikor

kepada sumarlik yang setahu saksi adalah agenyang menjual beras;Bahwa alasan saksi menjual sebagian beras karena sudah banyakberas dirumahnya;Bahwa saksi pada tanggal 19 Juni 2020 mendatangi Polres Tuban untukmenceritakan kejadian tersebut;Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian;Bahwa saksi dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian sebanyak 3(tiga) kali untuk tanggalnya lupa;Bahwa setahu saksi pemeriksaan pertama dan kedua dalam perkarapenggelapan sedangkan yang ketiga dalam perkara tipikor

PUTUS ANNomor. 1442 K/Pid/Sus/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :. NamaTempat lahirTanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaan. NamaTempat lahirTanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan.

Negara dan sampai PeninjauanKembali ternyata putusan amarnya Menolak Gugatan Penggugat PT Krakatau Steel(Persero) untuk membatakkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNo:24VII1999 tanggal 21 Juli 1999 (bukti TI13,14,15 dan 16), telah sesuaidengan keterangan saksi Sdr.KING Hartono ; Bahwa saat ini Terbanding I / PT Krakatau Steel sudah salah bayar terhadap tanahyang menjadi obyek sengketa, dan saat Hindra Sunarli masih hidup, bersama Sadr.Andi Mulyan datang menghadap ke Polda Banten Bidang Tipikor

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp2.000, ( Dua ribu rupiah )Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri/PHV/TIPIKOR Serang pada hari SELASA tanggal 3 MEI 2016, oleh BAMBANGPRAMUDWIYANTO. SH.MH., sebagai Hakim Ketua. HENGKYHENDRADJAJASH.MH dan RINA ZAIN.SH masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariSelasa Tanggal 10 Mei 2016 oleh BAMBANG PRAMUDWIYANTO.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor02/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Terpidana mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan

Bahwa pada saatPutusan Pengadilan Negeri/Tipikor Medan tersebut dijatunkan, UndangUndang yang berlaku dibidang kepegawaian adalah UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 jo.

bahwa meskipun Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 2Nopember 2016, namun oleh karena di dalam Pasal 8 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 menyatakan bahwaPemberhentian seorang pegavai negeri berdasarkan peraturan iniditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranyamendapat kekuatan pasti , maka Tergugat harus menetapkanpemberhentian Penggugat terhitung akhir bulan Juli 2013, yang berartiterhitung mulai akhir bulan dimana putusan Pengadilan Negeri/Tipikor

pembagiankeadilan menurut Aristoteles yaitu Keadilan Komulatif yakni perlakuan terhadapseseorang yang melihat jasa yang dilakukannya yaitu setiap orang mendapathaknya; Keadilan Distributif yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai denganjasanya yang telah dibuat yaitu setiap orang mendapat kapasitas denganpotensi masingmasing dan Keadilan Findikatif yakni perlakuan seseorangsesuai kelakuannya, yaitu sebagai balasan kejahatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa dengan mencermati Putusan PengadilanNegeri/Tipikor

berkeyakinantuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut objek sengketa a quo punharuslah dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai prinsip geen bevoegdheid zonderverantwoordelijkheid / there is no authonty wthout responsibility (tidak adakewenangan tanpa pertanggung jawaban), pembatalan dan pencabutan objeksengketa a quo tidaklah menghilangkan kewajiban hukum Penggugat untukmempertanggungjawabkan Perbuatan Penggugat yang telah terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diputus oleh PengadilanNegeri/Tipikor

terindikasi adanya dugaan perbuatan melawan hukumDILUAR PERMASALAHAN PERDATA yang diduga dilakukan olehPENGGUGAT, dan dalam kenyataan tidak menutup kemungkinan selainmelakukan Perbuatan Hukum Perdata berupa Wanprestasi seseorang dan atau siapasaja bisa melakukan Perbuatan melawan hukum Pidana, termasuk yang dilakukanoleh PENGGUGAT terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan saat iniPENGGUGAT menjadi TERSANGKA dan DITAHAN oleh penyidik dan PenuntutUmum atas perbuatannya walaupun belum diputus oleh Pengadilan Tipikor

sangat merugikan Bank Pemberi Kredit qqTergugat I karena prosedur yang benar disimpangi oleh Penggugat antara lainternyata diketahui SPK ASLI/KONTRAK KERJA ASLI tidak ada atau dengan katalain tidak diakui oleh penerbit SPK (Oleh PemkabPemkab yang mengeluarkan),karena ternyata memang tidak pernah ada SPK yang dikeluarkan oleh Pemkabpemkab tersebut yang dijadikan jaminan ke Tergugat I dan II sebagai syaratpemberian Kredit Pola Keppres dan bahkan SPK tersebut terungkap dalampersidangan di pengadiian Tipikor

Tapi apabiiapenerima kuasa bertindak melebihi apa yang dikuasakan yang bertanggungjawab adalahpenerima kuasa;e Apabiia ada pelanggaran SOP mengaktbatkan potensi merugikan Bank /merugikan keuangan Negara tidak bisa serta merta dikatakan telah melakukan tindakpidana korupsi, dan pengertian tersebut adalah (salah), kalau tindak pidana Perbankantapi diadili sebagai tipikor berarti melanggar asas Lex Spesialis (Pasal 14 UU Tipikor);e Apabila di satu sisi melanggar Undangundang Perbankan, disatu sisi adakerugian

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 11Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;8. Perpanjangan kedua Ketua Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 11 Maret 2019sampai dengan tanggal 9 April 2019;10.

BinAHMAD;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,(Sepuluh ribu rupiah)Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Nomor44/Pid.SusTPK/2018/PN Tjk tanggal 16 April 2019, Jaksa Penuntut Umum pada hariSelasa tanggal 23 April 2019 telah mengajukan permintaan banding sesuai dengansuratnomor 03/Pid.SusTpk/2019/PN Tjk dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019;Menimbang, bahwa Penuntut

tanggal 31 Desember 2010 Penggugat diangkat menjadiSekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna (vide Bukti P6);bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat diangkat menjadi KepalaBadan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna (vide Bukti P7);bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Penggugat mendapat kenaikanpangkat dan golongan dari sebelumnya Pembina Tk.I/Gol.Ruang/IV bmenjadi Pembina Utama Muda/Gol.Ruang/ IV c (vide Bukti P8);bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Tipikor/2014/PN.Kdi., tanggal6 Februari 2015, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama dengan perbarengan dan dijatuhi hukumanpidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan, terhadap putusan tersebut Penggugat tidak melakukan upaya hukum,sehingga diketahui putusan tersebut berkekuatan hukum tetap

Tipikor/2014/PN.Kdi, tanggal 6 Februari 2015 (vide Bukti P9 = T1), yang manaapabila mencermati bukti tersebut diketahui tindak pidana korupsi yang dilakukan olehPenggugat adalah berkaitan dengan jabatannya selaku Kepala BKD Kabupaten Munayang juga sebagai Sekretaris Panitia Penerimaan Seleksi CPNS K2 PemerintahanDaerah Kabupaten Muna Tahun 2013;2220Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugatmempunyai kewajiban hukum untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugatdari statusnya

Tahanan Kota di Sarmi sejak tanggal 18 November 2014;Para Terdakwa pada peradilan tingkat pertama didampingi olehPenasihat Hukum STEFANUS BUDIMAN, SH dan NATAHALIA RUMYAAN, SHsebagai Advokad/Pengacara Peradi yang berkantor di Kantor Advokad/KantorKonsultan Hukum STEFANUS BUDIMAN, SH dan Rekan beralamat diBelakang Kantor Polsek Sentani Kelurahan Sentani Kota Kabupaten JayapuraProvinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2014,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor

/PHI Klas A Jayapura;Untuk pemeriksaan dipengadilan tingkat banding tidak didampingiPenasihat Hukum; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding di Jayapura Nomor : 46/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP,tentangpenunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal 13 Desember 2016; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKlas IA Jayapura

Putra Jaya, AndiPrasetiyo, Bendahara Pengeluaran DInas PU Kabupaten Sarmi, dan DavidMainatu, staf Dinas PU Kabupaten Sarmi, serta Oberth Mehara KabagKeuangan Sekda Kabupaten Sarmi dan perkaranya sudah diputusPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;Bahwa, David Mainatu dipidana 2 tahun penjara,Yunus Kamunyen KepalaDinas PU dipidana 1 tahun dan 6 bulan, Jeremias David Kaiba sebagai PPKdipidana 1 tahun dan 6 bulan;Bahwa, Majelis Hakim terkesan mengabaikan putusanputusan terdakwalainnya