tanggal 31 Desember 2010 Penggugat diangkat menjadiSekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna (vide Bukti P6);bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat diangkat menjadi KepalaBadan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna (vide Bukti P7);bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Penggugat mendapat kenaikanpangkat dan golongan dari sebelumnya Pembina Tk.I/Gol.Ruang/IV bmenjadi Pembina Utama Muda/Gol.Ruang/ IV c (vide Bukti P8);bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Tipikor/2014/PN.Kdi., tanggal6 Februari 2015, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama dengan perbarengan dan dijatuhi hukumanpidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan, terhadap putusan tersebut Penggugat tidak melakukan upaya hukum,sehingga diketahui putusan tersebut berkekuatan hukum tetap

Tipikor/2014/PN.Kdi, tanggal 6 Februari 2015 (vide Bukti P9 = T1), yang manaapabila mencermati bukti tersebut diketahui tindak pidana korupsi yang dilakukan olehPenggugat adalah berkaitan dengan jabatannya selaku Kepala BKD Kabupaten Munayang juga sebagai Sekretaris Panitia Penerimaan Seleksi CPNS K2 PemerintahanDaerah Kabupaten Muna Tahun 2013;2220Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugatmempunyai kewajiban hukum untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugatdari statusnya

Bukti P 13Kepegawaian, dari Muhammad Vanath, tanggal 17 Januari2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB.,tanggal 18 Maret 2014, atas nama Terdakwa MuhammadVanath, Amd.Kep.

Kep., NIP: 19660508198803 1 014, tanggal 19 Agustus 2019 (fotokopi sesuaidengan aslinya);Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah KabupatenSeram Bagian Timur, Nomor: 182.1/429/2019, PerihalHIm. 23 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.Usulan Pemberhentian PNS Pelaku Tipikor di Kab.

Vanath, Amd.Kep., tanggal 25November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);BuktiT5 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB., tanggal 18 Maret 2014, atas nama TerdakwaMuhammad Vanath, Amd.Kep.

satu) bundel kuitansi penerimaan honorarium PPS yang diterimaoleh Sekretariat PPK masingmasing kecamatan sebanyak 19kecamatan di Kabupaten Bangkep;34. 3 (tiga) lembar buku catatan kecil bukti pembayaran honorarium PPSbulan Juni 2011 untuk 23 desa dengan jumlah sebesarRp18.400.000,00;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUtanggal 30 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 20 November2013, yang dimintakan

Salinan PUTUSANNomor 36/PDT/2018/PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkaraperkaraperdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antaraAGUSDI BIN USMAN, Tempat/Tanggal Lahir, di Meunasah Baro, 01 Agustus1976, Umur + 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,bertempat tinggal di Gampong Meunasah Baro, KecamatanSeulimueum, Kabupaten Aceh Besar.

,M.H. sebagai Hakim Ketua,Masrimal ,S.H. dan Irdalinda ,S.H,M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 36/Pen.Pdt/2018/PT.BNA tanggal 17April 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri olehpara Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sulaiman Panitera Pengganti, tanpadihadiri oleh kedua belah pihak.Halaman 32 dari 33.Putusan

TARMULI,SHNip. 19611231 198503 1 029Untuk salinan yang sama bunyinya olehPengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPaniteraH. SAID SALEM,S.H.MH.Nip.19620616 198503 1 006

surat selebinnya yang diajukan olehTerbanding I, VI dan VII semula Tergugat , VI dan VII, Pengadilan Tinggimempertimbangkan sebagai berikut:48Bukti T.l1, T.Vl1, T.VIl1 berupa Sertipikat SHM Nomor 1222,dimana perihal SHM Nomor 1222 telah dipertimbangkansebagaimana tersebut diatas;Bukti T.I2, T.VI2, T.VIl2 berupa Surat Keputusan Bupati LombokUtara tentang Pembentukan Tim 9, bukti T.I3, T.VI3, T.VII3tentang Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataramtentang Persetujuan Penyitaan dalam perkara Tipikor

, bukti T.14,T.VI4 tentang Izin Sita dalam perkara Tipikor, bukti T.I5, T.VI5,T.VII5 tentang Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Mataram dan bukti T.I6, T.VI6, T.VII6 tentang PutusanTipikor pada Pengadilan Tinggi Mataram atas nama terdakwaSimparudin, S.H., bukti T.I7, T.VI7, T.VII7 tentang Berita AcaraPenyitaan, bukti T.I8, T.VI8, T.VII8 tentang Tanda terima barangbukti, karena ketujuh bukti surat tersebut adalah menyangkut tindakpidana korupsi atas nama Terdakwa Simparudin, S.H., sedangkanperkara

Bahwa adanya kesalahan prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah :4.1 Dalam Petimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketabahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor:21/PID/TIPIKOR/2012/PT.BKL tanggal 04 oktober 2012 yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr.IDFIL, ST NIP.Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor : 119/G/2019/PTUN.BKL4.24.3196904031993031010 pangkat/golongan Penata/IIl.c dinyatakanbersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana

IDFIL ST NIP. 196904031993031010,dengan pertimbangan sebagai berikut :1) Bahwa Sadr Idfil, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Bengkulu No. 21/PID/TIPIKOR/2012/PT.BKItanggal 04 Oktober 2012 dan putusannya telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap. 2) Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut telah sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangHalaman 19 dari 49 Putusan Nomor : 119

TIPIKOR/2012/PT.BKL tanggal 04 Oktober 2012 (photo copy dari photo copy);Surat Penggugat perihal keberatan terhadap suratKeputusan Wali Kota Bengkulu Tentang PemberhentianDiri Saya tanggal 01 maret 2019 (Sesuai dengan aslinya);Surat Penggugat perihal keberatan terhadap suratKeputusan Wali Kota Bengkulu Tentang PemberhentianDiri Saya (Surat kedua) tanggal 29 maret 2019 (Sesuai dengan aslinya);Tanda terima surat kKedua Surat keberatan terhadap suratkeputusan Walikota Bengkulu Tentang pemberhentian

Petikan Putusan No. 1485 K/Pid.Sus/20131 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut UmumMungkid dan Terdakwa;2 Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarangtanggal O08 Februari 2013 Nomor : 99/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg sekedar mengenai amar Ke2 danpenjatuhan pidana sehingga amar berbunyi sebagaiberikut:e Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PertamaPrimair tersebut;e Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.

Petikan Putusan No. 1485 K/Pid.Sus/2013A Pertimbangan hukum putusan PengadilanTinggi Tipikor Semarang sebagai JudexFacti merupakan pertimbangan hukumyang tidak = cukup (onvoldoendegemotiveerd);Bahwa Onvoldoende Gemotiveerd adalah bahasa Belanda yang seringdigunakan Mahkamah Agung dalam putusanputusan untuk menyebut jikaHakim Pertama dan Banding tak cukup pertimbangan, dalam bahasa Inggrislazim disebut insufficient judgement.

Jika kurang memuat materi tersebut bisaberakibat putusan batal demi hukum.Bahwa dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini, pertimbanganhukum putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sebagai JudexFacti merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoendegemotiveerd), oleh karena hanya membenarkan dan mengambil alihpertimbangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanpa memberipertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta hukum yangterungkap dalam persidangan, dan tanpa mempertimbangkan seluruhHal

Hal ini dapat dilihatdari uraianuraian berikut ini :.1 Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang Nomor: 17/Pid.Sus/2013/PT.TPK SMG, tanggal 17 April 2013, pada pertimbangan hukumhalaman 7779 oleh Judex Facti seolaholah telah mempertimbangkan seluruhkeberatankeberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya.2 Bahwa, padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbanganputusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tersebut nyatanyata sama sekali tidakmemberi suatu pertimbangan apapun

Kecuali hanyadikutip dan disalin begitu saja.Bahwa keberatan Penasehat Hukum terhadap pertimbangan hukumyang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd) sesuai dengan kaidah hukumdapat digambarkan sebagai berikut:1 Bahwa Judex Facti hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbanganPengadilan Negeri Tipikor Semarang tanpa memberi pertimbangan sendiri.Hal.123 dari 162 hal.

., yang berpendapat sebagai berikut : Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidaksependapat dengan Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanJaksa/Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana melanggar Pasal 11 UndangUndang Tipikor juncto Pasal 64Ayat (1) KUHPidana.

Bahwa terlepas alasan kasasi Penuntut Umum, Judex Facti salahmenerapkan hukum pembuktian dalam membebaskan Terdakwa, JudexFacti seharusnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 12 huruf e UndangUndang Tipikor juncto Pasal 64Ayat (1) KUHPidana; Bahwa terungkap fakta persidangan, Terdakwa adalah Pegawai/AparatKecamatan dan selaku Ketua Tim Koordinator Raskin KecamatanEmpanang telah melakukan pemungutan biaya beras raskin sebesarRp900,00 (sembilan ratus rupiah)

sesuatu keuntungan/manfaat, namun dalam kenyataanTerdakwa sebagai Tim Koordinator dan Tim Raskin lainnya mendapatkanbagian dari biaya pungutan mendapatkan manfaat keuntungan rupiah untuktingkat kecamatan yang diterima Terdakwa dalam program penyaluranraskin 2011/2014 selurunnya sebesar Rp115.335.000,00 (seratus lima belasjuta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah); Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwaterbuktibersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf e UndangUndang Tipikor

Tipikor/2013/Gtlo.Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksadanmengadili perkaraperkara pidana korupsi dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkanputusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama : MUZNA MUSTAFA alias UNA;Tempat Lahir : Tilamuta;Umur/ Tanggal Lahir > 55 Tahun / 12 Juni 1958;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo Nomor 15/Pid.sus Tipikor/2013/PN.Gtlo, tanggal 04 Oktober 2013,tentang Penunjukan Majelis Hakim;2). Setelah ... 22). Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor15/Pid.sus Tipikor/2013/PN.Gtlo, tanggal09 Oktober 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;3). Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;4). Setelah mendengarkan keterangan Saksisaksi, dan Ahli;5).

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret2015 ;4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengantanggal 11 April 2015 ;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 20156. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;7.

Perpanjangan II oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;8. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 8Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 ;9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal25 Juni 2015;10.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal24 Agustus 2015 ;11. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2015sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;12. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 ;Hal. 2 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/201713.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengantanggal 5 Desember 2015 ;Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut :Dakwaan :Primair :Bahwa mereka Terdakwa . SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II.MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI, dan Terdakwa Ill.

TIPIKOR / 2012 / PN.Mkw tanggal 09 Januari2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :18Menyatakan Terdakwa Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;Menyatakan Terdakwa Ir.

No. 02 / TIPIKOR. BANDING / 2013 / PT.JPR).

kerugian Negara tersebut,meskipun pada nyatanya penggunaan dan penikmatannya keuangan Negara tersebutadalah tidak sepenuhnya dipergunakan / dinikmati oleh Terdakwa sendiri keuanganNegara yang diambil dari Rekening No. 1540004585473 adalah dipergunakan untukkepentingan Provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat) untuk kepentingan organisasikeolahragaan Provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat), serta organisasikemasyarakatan Provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat) lainnya, dengan demikianMajelis Hakim Tipikor

Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidanasebagimana amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwaritersebut, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari No. 06 /Pid.Tipikor / 2012 / PN.Mkw tanggal 09 Januari 2013 harus dipertahankan danHal. 61 dari 87 hal.

Artinya bahwa perkara Tipikor ini tidak bisa dipandangdari perspektif hukum pidana murni, tidak bisa seperti demikian.Demikian pula awal berdirinya Provinsi ini, pada masa itu dapat dikatakansebagai darurat atau luar biasa yang berbeda dengan kondisi di daerah lain diluar Papua. Papua Barat semula Irian Jaya Barat sebagai daerah baru (D.O.B),di mana pelantikan Anggota DPRD baru dilaksanakan pada bulan Oktober2004. Belum bisa berfungsi sebagaimana layaknya DPRD di suatu daerah yangnormal.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan;Menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 36 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.PBR.tanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa LAHMUDIN, S.E., M.Si. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama dan berlanjut;Menghukum Terdakwa LAHMUDIN, S.E.,

kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor07/Pid.Sus/PK/2014/PN.Pbr yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkanbahwa pada tanggal 02 Oktober 2014, Penasihat Hukum Terpidana yangbertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Terpidana, mengajukanpermohonan agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 36 / Pid.Sus / Tipikor

No. 97 PK/Pid.Sus/2015Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 36/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. tersebuttelah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 11 Desember 2013,dengan dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap;Menimbang, bahwa alasanalasan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa risalah peninjauan kembali ini kami awali dengan

SE., MSI. tersebut;Menetapkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 36/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 11 Desember2013 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untukmembayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari: Senin, tanggal 13 Oktober 2015

Loepold LuhutHutagalung, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggalitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.HakimHakim Anggota,ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.ttd./ Dr.

Plosokandang Kec.Kedungwaru, Kabupaten Nganjuk;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS/Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung/PenanggungJawab Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)SMPN 2 Tulungagung;Pendidikan : Magister (S2);Terdakwa ditahan dalam Tahanan Negara oleh :1.2.Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April2019 ;Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Sejak tanggal 16 April 2019 sampaidengan tanggal 15 Mei 2019 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabayatertanggal, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang ke 1(satu), sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;Perpanjangan Penahanan keII (dua) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengantanggal 12 September 2019 ;Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu, Dr.

Gotong Royong No. 54 Kras Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2018 dan telahHal. 1 Putusan Nomor : 58/Pid.SusTPK/2019/PN Sby.didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No.Reg.107/HK.07/04/2019, tanggal 23 April 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby, tanggal 16 April 2019 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby tanggal 18 April2019 tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan semua Suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut UmumNo.Reg.Perk :PDS03/NGJK/Ft.1/12/2018 tanggal 10 Januari 2019 yang dibacakantanggal 21 Januari 2019 di persidangan;Setelan mendengar keterangan saksisaksi

,Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung danTerdakwa bersama Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Samhadi, S.H., M.H. Rochmad, S.H.Mochamad Mahin, S.H., M.H.Panitera PenggantiH. Usman, S.H., M.Hum.Hal. 103 Putusan Nomor : 58/Pid.SusTPK/2019/PN Sby.

Siliwangi Km. 35, Desa Benda, Kec.Cicurug, SukabumiJawa Barat yang merupakan yurisdiksi PengadilanHubungan Industrial/Tipikor Pada Pengadilan Negeri Klas 1 A KhususBandung;Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004sebagaimana dimaksud diatas, maka Pengadilan HubunganIndustrial/Tipikor Pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Bandungberwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perkara aquo; DALAM POKOK PERKARA Hal. 3 dari 23 Putusan No. 111/Pdt.SusPHI/2020/PN.BdgPERISTIWA

Sangatlah berat bagi kami jika Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar danPengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan kamisebagai Terdakwa ADNAN SIRAJUDDIN dengan pidana20penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti denganpidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;2 Kami selaku Terdakwa merasa keberatan atas putusanPengadilan Tipikor

,tidaklah membuktikan bahwa Terdakwa melakukan tindakanyang seperti dituduhkan oleh pihak Kejaksaan seperti apa yangdisampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, cuma dalampersidangan bahwa beberapa saksi menyampaikan kalau merekamemberikan uang pengganti administrasi dan transportasi kepadaTerdakwa sehingga Majelis Hakim Tipikor Makassarmenyatakan Terdakwa melakukan tindakan korupsi secaraberlanjut, hal ini sangatlah membuat Terdakwa merasa berat atasputusan tersebut ;Atas pertimbangan di atas yang kami

PUTUSANNo. 338 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : FREDDY HENGRY EGETEN, SP ;Tempat lahir : Pakuure ;Umur /tanggal lahir : 53 tahun/11 Juli 1957 ;Jenis kelamin > Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Pakuure Satu Jaga IV, KecamatanTenga, Kabupaten Minahasa Selatan ;Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : PNS/Kepala Bidang

Abdul Latif, S.H., M.H., dan H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim AnggotaHal. 19 dari 20 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2013tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H. ttd./DR. H. M.

AKILMOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 24 Maret2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagai berikut :11. MURDIMIN ZAHRI;H. BUDI ANTONI AL JUFRI;SUZANA BUDI ANTONI;RISNA HASRILIANTI;RIKA FATMAWATI;MUCHTAR EFFENDI;IWAN SUTARYADIMICO FANSJI TIRTAYASA.on nnF Y YN2 3 (tiga) keping CDR dengan serial number sebagai berikut :a. SN : MAPA25P110075917 6;b. SN: MAPA25P110123004 6;c.

AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal27 Maret 2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagai berikut:EFTIYANTI; ROMIHERTON; MASYITOH; MAMATSURAHMAT;HERI ASHARI; HERY PURNOMO; KI AGUS M.

AKILMOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 24 Maret2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagai berikut :1. MURDIMIN ZAHRI;H. BUDI ANTONI AL JUFRI;SUZANA BUDI ANTONI;RISNA HASRILIANTI;RIKA FATMAWATI;MUCHTAR EFFENDI;IWAN SUTARYADI;MICO FANJI TIRTAYASA.onrnrnnr FY SN3 (tiga) keping CDR dengan serial number sebagai berikut :a. SN : MAPA25P110075917 6;b. SN: MAPA25P110123004 6;c.

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Bandung sejaktanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 04 Juni 2011 ;7. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.l. BidangYudisial tanggal 28 Juni 2011 No. 1286/2011/S.511.Tah.Sus/PP/2011/MA.,Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negaraselama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2011 ;8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.l. u.b.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor17/TIPIKOR/2011/PTBdg., tanggal 23 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagaiberikut : Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut ;Hal. 18 dari 93 hal. Put.

Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara di kedua tingkat peradilan,yang di tingkat banding sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.17/TIPIKOR/2011/PT.Bdg. Jo.

BANDUNG dalam perkara tindakpidana korupsi No. 17/TIPIKOR/2011/PTBdg tanggal 23 Mei 2011 Joputusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor434/Pid.B/2010/PN.Tsm Tanggal 02 Maret 2011.Lebih lanjut, sesuai ASAS LEGALITAS sebagaimana dijelaskandalam pasal 1 ayat (1) KUHP dan HUKUM IN CONCRETO melaluiputusan MAHKAMAH KONSTITUSI NO : 003/PUUIV/2006, PemohonKasasi menyampaikan pemahaman yang berkaitan dengan :1. Azas legalitas mengandung 3 pengertian :a.

,MH., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. TenriMuslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.AnggotaAnggota ; Ketua ;Ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.Ttd./H. Surachmin, SH., MH.Panitera Pengganti ;Ttd./Hj.

. : PRINT10/N.8.13/Ft.1/11/2013 sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengantanggal 10 Desember 2013 ;Hakim Tipikor, tanggal 02 Desember 2013, Nomor59/Pid. Tpk/2013/PN.Tk, sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan31 Desember 2013 ;5.

Unsur tentang pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 yang dijuntokan dalampasal dakwaan Kesatu Subsidair oleh Penuntut umum terhadap perbuatanTerdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor tersebut menyebutkanbahwa :(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujudatau barang tidak bergerak yang digunakan untuk

(Hakim Adhoc Tipikor) dan HARIDI SH(Hakim AdHoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusantersebut diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum pada hariSenin ,tanggal: 27 Januari 2014, oleh Ketua Majelis didampingi oleh HakimhakimAnggota tersebut dengan dibantu oleh Sihaini sebagai panitera penggantidihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung . serta dihadapanterdakwa ;HakimHakim Anggota Majelis: Ketua Majelis Hakim:JAINI BASIR SH MIEN TRISNAWATI,SH.MH(Hakim

Adhoc Tipikor)HARIDI SH(Hakim Adhoc Tipikor)Panitera PenggantiSIHAINI

Mlonggo Kabupaten JeparaIslamDirektur CV Jujur Jaya MandiriSMEAHARIYANTO bin GIARTOJakarta45 tahun / 21 Januari 1968Lakilaki.IndonesiaDukuh Pengkol RT.004/RW.005 Desa PengkolKecamatan Jepara Kabupaten JeparaIslamKontraktorSTMTerdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penahanan oleh :e =Penyidike Perpanjangan Penuntut Umume Penuntut UmumSejak tanggal. 15082013 s.d tanggal.03092013;Sejak tanggal 04092013 s.d.tanggal 13102013;Sejak tanggal 05122013 s.d.tanggal 24122013;e Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor

Tanggal 15 012014 ;e Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : Sejak 16012014 s.d. tanggal 16032014.;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 17032014 s.d. tanggal 15042014;Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang: Sejak tanggal. 16042014 s.d. tanggal. 15052014;> Didampingi oleh Dr. H. Umar Maruf, S.H., Sp.N., M.Hum, M. Fajar Subhi A.K. ARIF, S.H.

Pleburan Tengah No.3 A, Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkara tersebut ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa

tetapi dapat juga dalam ranah hukum perdata, pidana perbankan ataupidana pajak, sedangkan perkara ini terkait dengan Undangundang JasaKonstruksi maka kerugian tersebut adalah dalam konteks keperdataan.Berdasarkan seluruh analisa tersebut di atas, maka para terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaaan Primair danDakwaan Subsidair, sehingga oleh karenanya harus dibebaskan dari semuadakwaan., atau apabila tindakan Jaksa Penuntut Umum membawa perkara inike Pengadilan Tipikor

sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelis mengaitkan pada faktadipersidangan;2.