Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor terhitung sejaktanggal 04 Januari 2016s/d tanggal 02 Februari 2016 ;Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum bernama :Agus Riawantoro,SH, berkantor di Tanjungpinang, JL.Raja Ali Haji No.7172Kota Tanjungpinang sebagai kuasa hukum terdakwa melalui penunjukan olehMajelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pid.SUSTPK/2015/PN.Tpg.

Bahwa adanya pasal khusus yang lebih tepat, maka terdakwa tidakdapat didakwakan dengan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor yang telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001tentangperubahan atas UndangUndang tipikor karena pasal 2 tersebut bersifatumum ;3.

ataukewenangan yang ada padanya selaku Sekretaris Panwaslu KabupatenLingga yang diangkat berdasarkan surat perintah Bupati Lingga Nomor ;824.3/SP/BKDKP//2013/01, tanggal 21 Januari 2013. dilingkunganPemkab Lingga tahun Anggaran 2013 yang telah menimbulkan kerugiankeuangan Negara sebesar Rp. 200.000.000,( dua ratus juta rupiah ) Bahwa adanya pasal khusus yang lebih tepat, maka terdakwa tidak dapatdidakwakan dengan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RlNo.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor

yang telah dirubah danditambah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001tentangperubahan atas UndangUndang tipikor karena pasal 2 tersebut bersifatumum ; Bahwa tidak terungkap adanya fakta bahwa terdakwa memiliki niat ataumaksud atau kehendak untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lainatau korporasi secara melawan hukum, dengan demikian unsur secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasitidak terpenuhi ;Hal. 63dari 74 Pts.

(Limaribu Rupiah) ;Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hariJUMAT tanggal 15 Januari 2016, oleh kami Dame P Pandiangan,SH.sebagai HakimKetua Majelis, M.Fatan Riyadhi SH.dan Lindawati, SH.MH.Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal27Januari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim KetuaMajelis tersebut

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret2015 ;4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengantanggal 11 April 2015 ;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 20156. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;7.

Perpanjangan II oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;8. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 8Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 ;9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal25 Juni 2015;10.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal24 Agustus 2015 ;11. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2015sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;12. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 ;Hal. 2 dari 116 hal. Put. No. 1901 K/PID.SUS/201713.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengantanggal 5 Desember 2015 ;Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut :Dakwaan :Primair :Bahwa mereka Terdakwa . SULASMI binti H. SAMSUDIN, Terdakwa II.MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI, dan Terdakwa Ill.

AKILMOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 24 Maret2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagai berikut :11. MURDIMIN ZAHRI;H. BUDI ANTONI AL JUFRI;SUZANA BUDI ANTONI;RISNA HASRILIANTI;RIKA FATMAWATI;MUCHTAR EFFENDI;IWAN SUTARYADIMICO FANSJI TIRTAYASA.on nnF Y YN2 3 (tiga) keping CDR dengan serial number sebagai berikut :a. SN : MAPA25P110075917 6;b. SN: MAPA25P110123004 6;c.

AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal27 Maret 2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagai berikut:EFTIYANTI; ROMIHERTON; MASYITOH; MAMATSURAHMAT;HERI ASHARI; HERY PURNOMO; KI AGUS M.

AKILMOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 24 Maret2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagai berikut :1. MURDIMIN ZAHRI;H. BUDI ANTONI AL JUFRI;SUZANA BUDI ANTONI;RISNA HASRILIANTI;RIKA FATMAWATI;MUCHTAR EFFENDI;IWAN SUTARYADI;MICO FANJI TIRTAYASA.onrnrnnr FY SN3 (tiga) keping CDR dengan serial number sebagai berikut :a. SN : MAPA25P110075917 6;b. SN: MAPA25P110123004 6;c.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi denganjenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d 22Januari 2014;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJambi dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Januari 2014s/d 23 Maret 20149.

Perpanjangan Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi dengan jenispenahanan Rutan sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d 22 April 2014;10.Perpanjangan Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi dengan jenispenahanan Rutan sejak tanggal 23 April 2014 s/d 22 Mei 2014;11.Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal10 Juni 2014;12.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d

tanggal 9Agustus 2014.perce Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 19Juni 2014 Nomor : 9/PEN/PID/2014/PT JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkasperkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 44/Pis.Sus/TPK/2013/PN Jbi tanggal 6 Mei 2014 dalam perkara terdakwa tersebutmononns Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan

Mlonggo Kabupaten JeparaIslamDirektur CV Jujur Jaya MandiriSMEAHARIYANTO bin GIARTOJakarta45 tahun / 21 Januari 1968Lakilaki.IndonesiaDukuh Pengkol RT.004/RW.005 Desa PengkolKecamatan Jepara Kabupaten JeparaIslamKontraktorSTMTerdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penahanan oleh :e =Penyidike Perpanjangan Penuntut Umume Penuntut UmumSejak tanggal. 15082013 s.d tanggal.03092013;Sejak tanggal 04092013 s.d.tanggal 13102013;Sejak tanggal 05122013 s.d.tanggal 24122013;e Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor

Tanggal 15 012014 ;e Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : Sejak 16012014 s.d. tanggal 16032014.;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 17032014 s.d. tanggal 15042014;Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang: Sejak tanggal. 16042014 s.d. tanggal. 15052014;> Didampingi oleh Dr. H. Umar Maruf, S.H., Sp.N., M.Hum, M. Fajar Subhi A.K. ARIF, S.H.

Pleburan Tengah No.3 A, Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkara tersebut ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa

tetapi dapat juga dalam ranah hukum perdata, pidana perbankan ataupidana pajak, sedangkan perkara ini terkait dengan Undangundang JasaKonstruksi maka kerugian tersebut adalah dalam konteks keperdataan.Berdasarkan seluruh analisa tersebut di atas, maka para terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaaan Primair danDakwaan Subsidair, sehingga oleh karenanya harus dibebaskan dari semuadakwaan., atau apabila tindakan Jaksa Penuntut Umum membawa perkara inike Pengadilan Tipikor

sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelis mengaitkan pada faktadipersidangan;2.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan;Menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 36 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.PBR.tanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa LAHMUDIN, S.E., M.Si. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama dan berlanjut;Menghukum Terdakwa LAHMUDIN, S.E.,

kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor07/Pid.Sus/PK/2014/PN.Pbr yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkanbahwa pada tanggal 02 Oktober 2014, Penasihat Hukum Terpidana yangbertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Terpidana, mengajukanpermohonan agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 36 / Pid.Sus / Tipikor

No. 97 PK/Pid.Sus/2015Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 36/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. tersebuttelah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 11 Desember 2013,dengan dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap;Menimbang, bahwa alasanalasan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa risalah peninjauan kembali ini kami awali dengan

SE., MSI. tersebut;Menetapkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 36/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 11 Desember2013 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untukmembayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari: Senin, tanggal 13 Oktober 2015

Loepold LuhutHutagalung, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggalitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.HakimHakim Anggota,ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.ttd./ Dr.

TIPIKOR / 2012 / PN.Mkw tanggal 09 Januari2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :18Menyatakan Terdakwa Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;Menyatakan Terdakwa Ir.

No. 02 / TIPIKOR. BANDING / 2013 / PT.JPR).

kerugian Negara tersebut,meskipun pada nyatanya penggunaan dan penikmatannya keuangan Negara tersebutadalah tidak sepenuhnya dipergunakan / dinikmati oleh Terdakwa sendiri keuanganNegara yang diambil dari Rekening No. 1540004585473 adalah dipergunakan untukkepentingan Provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat) untuk kepentingan organisasikeolahragaan Provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat), serta organisasikemasyarakatan Provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat) lainnya, dengan demikianMajelis Hakim Tipikor

Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidanasebagimana amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwaritersebut, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari No. 06 /Pid.Tipikor / 2012 / PN.Mkw tanggal 09 Januari 2013 harus dipertahankan danHal. 61 dari 87 hal.

Artinya bahwa perkara Tipikor ini tidak bisa dipandangdari perspektif hukum pidana murni, tidak bisa seperti demikian.Demikian pula awal berdirinya Provinsi ini, pada masa itu dapat dikatakansebagai darurat atau luar biasa yang berbeda dengan kondisi di daerah lain diluar Papua. Papua Barat semula Irian Jaya Barat sebagai daerah baru (D.O.B),di mana pelantikan Anggota DPRD baru dilaksanakan pada bulan Oktober2004. Belum bisa berfungsi sebagaimana layaknya DPRD di suatu daerah yangnormal.

oleh Penuntut Umum (tahanan kota), sejak tanggal 11September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011;3 Penuntut Umum (tahanan kota), sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengantanggal 08 November 2011;4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (I) (tahanan kota), sejak tanggal 09November 2011 sampai dengan tanggal 08 Desember 2011;5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II) (tahanan kota), sejaktanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012;6 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri (tahanan kota), sejaktanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012;7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri(tahanan kota), sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 02 April2012 ;8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi (1), sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei2012;Hal. 1 dari 54hal.

Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani danrohani dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya,;Menimbang, bahwa namun demikian, dalam musyawarah Majelis Hakim padahari : Senin, tanggal 24 November 2014 tersebut, salah seorang Hakim Anggota, yaituHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, Prof. Dr.

Mohamad Askin, S.H.menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion), maka sesuai dengan ketentuanPasal 14 Ayat (3) UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang menyebutkan bahwa Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapaimufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, makapendapat Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, Prof. Dr. Mohamad Askin,S.H. yang berbeda tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;Hal. 37 dari 54hal. Put.

.; Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor): Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangannegara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnyaberdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publikHal. 9 dari 111 Putusan No.19/PraPer/2016/PN.Sby19.20.21.VEG CILIR OIG ~~ nnn nnn mn nnn nnn nenaBahwa ketika Pemohon dengan itikad baik menyadari bahwa dana yangdigunakan untuk membeli IPO ternyata

Pemohon Ditetapkan Sebagai Tersangka Tanpa Ada Kerugian NegaraBahwa Kerugian Negara dalam perkara korupsi sebagaimana dinyatakansebagai unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan salahsatu elemen pokok, tanpa adanya unsur ini maka tidak ada korupsi. Sebab,sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 0003/PUUIV/2006, tanggal 25 Juli 2006 ..unsur kerugian negara harus dibuktikan danharus dapat dihitung.

Penyertaan adalah perluasan dari pertanggungjawabanpidana;Bahwa dalam hukum pidana harus jelas dinyatakan bersamasamanyadengan siapa, misalnya si A bersama sama dengan si B harus satukesatuan perbuatan yang utuh;Bahwa filosofi Pasal 4 UU Tipikor adalah pengembalian kerugian negaratidak menghapuskan pidananya;Bahwa Kata dapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menandakan bahwa tindakpidana tersebut adalah delik formil yang tidak menitikberatkan pada akibatmelainkan cukup dengan terpenuhinya unsurunsur perbuatan

21 Maret 2016, diberi tandaDuk ti T2145 eeeeteeee escent cere semesni errs nner enim reeceFoto copy Berita Acara penyitaan (BA16) tanggal 23 Maret 2016, diberi tandabukti 115; 222222 nn nn nnn none nn rene enna ne renee nn ne nnn nnn neneneeFoto copy Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan Kepada KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :B1995/0.5.5/Fd.1/03/2016, tanggal 24 Maret 2016, diberi tanda bukti T16; Foto copy Penetapan Penyitaan dari Ketua PN Tipikor

2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;Penuntut Umum Kejari Probolinggo sejak tanggal 28 Juli 2015sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal17 Nopember 2015;9. Perpanjangan Ke1 Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengantanggal 17 Desember 2015;10. Perpanjangan Penahanan Ke2 Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Desember 2015sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;11.

adanya Kerugian Keuangan Negara kurang lebih atau setidaktidaknya sebesar Rp. 1.502.300.000, (satu milyar lima ratus dua juta tigaratus ribu rupiah).on= Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU RI Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tipikor

terungkapdipersidangan, maka majelis hakim memilih salah satu dakwaan yang sangatterkait dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu, yaitu denganmempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 3 UU RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tipikor

perbuatan terdakwa dapatlah dipandang sebagaisatu perbuatan yang berlanjut;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) ke1 KUHP, makaancaman pidana pokok kepada terdakwa diterapkan yang memuat ancamanpidana pokok yang paling berat;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UndangUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tipikor

Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memilih untuk tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UndangUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tipikor

maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara ; Memperhatikan, Pasal 193 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor

Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengantanggal 13 Juni 2015 ;Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengantanggal 26 Juni 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengantanggal 25 Agustus 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 20 Agustus 2015 Nomor : 184/Pen.Pid/TPK/ 2015/PT.DKI, sejaktanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 septemberPerpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 16 Agustus 2015 Nomor : 220/ Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejaktanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 OktoberPerintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : 270/Pen.Pid/TPK/ 2015/PT.DKI

, sejaktanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember13.14.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 02 Nopember 2015 Nomor : 290/Pen.Pid/TPK/2015/ PT.DKI,sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 JanuariPermohonan Perpanjangan Penahanan kepada Bapak Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Nomor : W10.U/5902/HK.0O7.XII.2015, tertanggal 17Desember 2015, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 FebruariPengadilan

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakartamasing masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 45/PID/TPK/2015/PT.DKI., tertanggal 14Desember 2015 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini padaHalaman 75 dari 71Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKItingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi olehpara Hakim Anggota

Permintaan Bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding perkara TipikorNomor 64/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby melalui Pengadilan Negeri Pacitanyang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 April 2021 Nomor:W.14.U.1/5653/HK.07/4/2021, untuk memerintahkan seorangJurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepadaPenuntut Umum bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkanKontra Memori Banding tanggal 7 April 2021, selanjutnya

Permintaan Relaas Bantuan untuk memeriksa berkas Perkara Tipikor Nomor64/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby melalui Pengadilan Negeri Pacitan yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya , tanggal 12 April 2021 NomorW.14.U.1/5797/HK.07/4/2021, untuk melaksanakan tugas kejurusitaankepada Penuntut Umum bahwa berkas Perkara Tipikor Nomor 64/Pid.SusTPK/2020/PN Sby, telah selesai diminutasi dan kepada Penuntut Umumdalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan

Permintaan Relaas Bantuan untuk memeriksaberkas Perkara Tipikor Nomor 64/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby melaluiPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibuat oleh Panitera MudaTipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya, tanggal 12 April 2021 Nomor:W.14.U.1/5795/HK.07/4/2021, untuk melaksanakan tugaskejurusitaan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggangwaktu sebagaimana ditetapbkan Undangundang diberi kesempatanuntuk memeriksa/ mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut diKepaniteraan

Pengadilan Negeri Penahanan Rutan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d11 November 2016 ; Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 November 2016 s/d 10Januari 2017 ;IV.

Pengadilan Tinggi Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 11 Januari 2017 s/d 09 Februari 2017 ; Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor berdasarkan Pasal 27ayat (1) KUHAP sejak tanggal 25 Januari 2017 s/d 23 Februari 2017 ; Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor berdasarkan Pasal 27 ayat (2)KUHAP sejak tanggal 24 Februari 2017 s/d 24 April 2017 ;=== Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum: Herry F.F.

Kemudian terhadap Memori Banding tersebutPenasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingyang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri KupangKelas IA pada tanggal 8 Maret 2017 ;eee Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP), kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikanPutusan

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Kementrian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Intelijen danPenyidikan, selaku Penyidik tanggal 13 November 2015, Nomor : S17.SITATPPU/PJ.054/2015, kepada Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / TIPIKOR / HIJakarta Pusat, memohon ijin Khusus Penyitaan terhadap barang buktiberupa Kios Thamrin City Lantai 2F Blok : E. 28/01, dilakukan di LokasiThamrin City, Jin. Thamrin Boulevard (d/h.Kebon Kacang Raya, KebonMelati.) Tanah Abang.3.

Bahwa atas permohonan TERLAWAN I poin 1 diatas, Pengadilan Negeri/ Niaga / HAM / TIPIKOR / HI Jakarta Pusat melalui surat Nomor :1760/Pen. Pid/2015/PN.JKT.PST. Tanggal 19 November 2015, memberianjin kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat JendralPajak Direktorat Intelijen dan Penyidikan, selaku Penyidik untuk melakukanpenyitaan terhadap barang bukti berupa Kios Thamrin City Lantalt2F Blok :E. 28/01, dilakukan di Lokasi Thamrin City, Jin.

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri / Niaga /HAM / TIPIKOR / HI Jakarta Pusat Nomor : 1760/Pen.Pid/2015/PN.JKT.PST, tanggal 19 November 2015, tentang Pemberian jinkepada TERLAWAN sebagai Penyidik untuk melakukan Penyitaanterhadap unit kios Thamrin City Lantai 2F Blok : E. 28/01 ikutdiberikan ijin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk disita olehTERLAWAN c.

berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :1 Penyidik Polri, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 sampaidengan tanggal 8 Februari 2015;2 Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampaidengan tanggal 10 Februari 2015;3 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 29 Januari 2015sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;Halaman dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 28 Februari 2015sampai dengan tanggal 28 April 2015;5 Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;6 Perpanjangan penahanan kedua oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru,sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20September 2015 ;9.

Delik penyertaan deelneming mededaderschapBahwa dalam Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smgdan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 540 K/Pid.Sus/2013 tanggal12 September 2013 terdapat sesuatu alasan yang menjadi dasarputusan tersebut saling bertentangan, hal tersebut dapat dikemukakansebagai berikut:(1) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SemarangTerdakwa Ir.

fee oleh pemenang lelang guna menutupi kas DaerahKendal yang deficit secara hukum merupakan suatu bentuk perbuatan suap;Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/ Terpidana yangdiajukan berdasarkan adanya Novum atau keadaan yang dinyatakan baru danadanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim dalammempertimbangkan perkara in Casu ternyata merupakan alasanalasan keberatanyang tidak dapat dibenarkan;Bahwa walaupun surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan putusanPengadilan Tipikor

Surachmin, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tipikor padaMahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.HakimHakim Anggota , Ketua,Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. Ttd/ Timur P. Manurung, S.H., M.M., M.H.Panitera Pengganti ,ttd.

PUTUSANNo. 338 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : FREDDY HENGRY EGETEN, SP ;Tempat lahir : Pakuure ;Umur /tanggal lahir : 53 tahun/11 Juli 1957 ;Jenis kelamin > Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Pakuure Satu Jaga IV, KecamatanTenga, Kabupaten Minahasa Selatan ;Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : PNS/Kepala Bidang

Abdul Latif, S.H., M.H., dan H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim AnggotaHal. 19 dari 20 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2013tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H. ttd./DR. H. M.

Siliwangi Km. 35, Desa Benda, Kec.Cicurug, SukabumiJawa Barat yang merupakan yurisdiksi PengadilanHubungan Industrial/Tipikor Pada Pengadilan Negeri Klas 1 A KhususBandung;Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004sebagaimana dimaksud diatas, maka Pengadilan HubunganIndustrial/Tipikor Pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Bandungberwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perkara aquo; DALAM POKOK PERKARA Hal. 3 dari 23 Putusan No. 111/Pdt.SusPHI/2020/PN.BdgPERISTIWA

Sangatlah berat bagi kami jika Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar danPengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan kamisebagai Terdakwa ADNAN SIRAJUDDIN dengan pidana20penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti denganpidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;2 Kami selaku Terdakwa merasa keberatan atas putusanPengadilan Tipikor

,tidaklah membuktikan bahwa Terdakwa melakukan tindakanyang seperti dituduhkan oleh pihak Kejaksaan seperti apa yangdisampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, cuma dalampersidangan bahwa beberapa saksi menyampaikan kalau merekamemberikan uang pengganti administrasi dan transportasi kepadaTerdakwa sehingga Majelis Hakim Tipikor Makassarmenyatakan Terdakwa melakukan tindakan korupsi secaraberlanjut, hal ini sangatlah membuat Terdakwa merasa berat atasputusan tersebut ;Atas pertimbangan di atas yang kami