menjadi 2 bidang tanah, masingmasing : SHMNo. 195 seluas: 1.026 M? dan SHM No. 196 seluas : 3.235 M?.. Bahwa Tegrugat (P. M. Lani) kemudian secara tidak Sah Melawan Hakdan Melawan Hukum, menjual tanah milik Penggugat tersebut, kepada :6.a. Sdr. Soemitro Dijoko Oembaran, berdasarkan Surat Pernyatan Tanggal :19 Januari 1989, seharga Rp. 4.500.000, (ic. Akta Jual Beli Nomor : 8/KKU/IV/1983, tanggal : 6 April 1983, Seluas 1.026 M? (SHM.195);6.b. Dan sebidang lagi dijual kepada PT.

Tergugat 3;= Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pekarangan SoemitroDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALFRED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilik Tergugat 3 Marcel Fanggidae.= Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.

ke Tergugat 3;= Selebah Bar. r n dengan tanah Pekarangan mitrDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALRFED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilikTerqugat 3 Marcel Fanggidae. = Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.

SOEMITRO DJOKO OEMBARAN, SESUAI DENGAN SERTIFIKAT NO. 195 SURAT UKUR NO. 99/1978 DAN JUGA DENGAN JALAN MENUJUKE GUDANG MINYAK, sesuai dengan dalil Penggugat pada Petitum Poin3.

dan SHM 196 yaitu tanggal saatTergugat mengusulkan pemecahan SHM No. 15 kepada BPN atau setidaknyatanggal diterbitkannya kedua SHM, atau lebih mundur lagi yaitu setidaknya tanggalTergugat menjualkannya pada orang lain;Bahwa untuk menentukan tanggal tadi perlu dilihat pada tanggal Tergugat mengusulkan pemecahan SHM 15 menjadi SHM 195 dan 196 atau setidaknyatanggal terbitnya SHM 195 dan 196, akan tetapi kedua Sertipikat tersebut tidakmenjadi alat bukti surat olen Para Pihak, sehingga harus dilihat

Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, seluas 195 M2, (seratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Pakai No. 18/Kebagusan atas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Guna Bangunan No. 489- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Pakai No. 19- Sebelah Barat : Dengan batas

Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, seluas 195 M2,(seratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan KebagusanBesar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu,Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Pakai No. 18/Kebagusan atas namaLISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Guna Bangunan No. 489Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Pakai No. 19Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik

Bukti P 5Sertipikat Asli Hak Pakai No. 18/Kebagusan yang terletak di PropinsiDaerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, KecamatanPasar Minggu, Kelurahan Kebagusan seluas 195 M2, (seratus sembilanpuluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasitertanggal 05 Juni 1997 Nomor : 2625/1997 dan menurut Sertifikat yangdikeluarkan oleh Pihak yang berwenang pada tanggal 25 Juli 1997 terdaftaratas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO.

(sesuaidengan aslinya)Bukti TIw I 14: Buku Tanah Hak Pakai No.18/Kebagusan terakhir tercatatatas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO Gambar Situasi No.2625/1997tanggal 5 Juni 199,7 seluas 195 M2. (sesuai dengan aslinya)Bukti TIw I 15: Buku Tanah Hak Milik No.58/Kebagusan terakhir tercatatatas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, Gambar SituasiNo.84/1139/1973 tanggal 25 Mei 1973 seluas 3.141 M2.

Sertifikat Hak Pakai No. 18/Kebagusan, seluas 195 M2, dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah Hak Guna Bangunan No. 489Sebelah Selatan : Tanah Hak Pakai No. 19Sebelah Barat : Tanah Hak Milik No. 7005Sebelah Timur : tanah kosong, belum sertifikat.Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 34 tanggal 03 Desember 2004, antara PelawanII dengan Turut Terlawan I, meliputi tanahtanah :o.

Mario Saputra Als Rio Bin Salam Batubaradilakukan jahitan:e Pada lengan atas dilakukan 5 (lima) jahitan;e Pada siku kanan dilakukan 1 (Satu) jahitan dalam dan 12 (duabelas) jahitan luar;e Pada atas telinga dilakukan 3 (tiga) jahitan luar;e Pada Kepala (pariental) dilakukan 7 (tujuh) jahitan;Berdasarkan Resume Medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit PMC(Pekanbaru Medical Center) yang ditanda tangani oleh dokter Nadia Annisatanggal 15 Mei 2019;Kemudian berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor:VER/195

Mario Saputra Als Rio Bin Salam Batubaradilakukan jahitan :e Pada lengan atas dilakukan 5 (lima) jahitan;e Pada siku kanan dilakukan 1 (Satu) jahitan dalam dan 12 (duabelas) jahitan luar;e Pada atas telinga dilakukan 3 (tiga) jahitan luar;e Pada Kepala (pariental) dilakukan 7 (tujuh) jahitan;Berdasarkan Resume Medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit PMC(Pekanbaru Medical Center) yang ditanda tangani oleh dokter NadiaAnnisa tanggal 15 Mei 2019;Kemudian berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomorVER/195

. : 445067/195/PKMTB/TU/V/2018 tanggal 01 Mei2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

bagian muka, mulut atas bengkak, robek pada lengan danpaha kiri, sedangkan penumpangnya Sdr Nawati mengalami luka patah kakikiri;Bahwa benar Kecepatan truck tangki yang terdakwa kendarai + 80 km/jam;Bahwa benar terdakwa ada SIM B.I Umum dan juga membawa STNKkendaraan truck tangki pada waktu itu;Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa SAPPE Bin TEPPO (Alm), saksiSUDARMAN Bin NOHAR mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertumdari UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARUKEC.BENGALON, No. : 445067/195

No.Pol KT4354DT yang dikendarai Saksi SUDARMANBin NOHAR yang berboncengan dengan Saksi NAWATI Binti SATRAWI yangdatang dari arah berlawanan (arah Muara Wahau menuju Bengalon),selanjutnya Saksi SUDARMAN Bin NOHAR dan Saksi NAWATI Binti SATRAWImengalami luka dan dibawa ke Puskesmas Tepian Baru;Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa SAPPE Bin TEPPO(Alm), saksi SUDARMAN Bin NOHAR mengalami luka berdasarkan Visum EtRepertum dari UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEPIAN BARUKEC.BENGALON, No. : 445067/195

Nawari br Barahmana jelas dapat dibaca dalamputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Februari 2000 Nomor59/Pdt.G/1999/PNKbj jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11September 2001 Nomor 195/PDT/2001/PTMDN jo. putusan MahkamahAgung RI tanggal 26 April 2006 Nomor 52 K/Pdt/2003, dimana ketigaputusan tersebut di atas dicantumkan sebagai bukti dalam perkara yangdimohonkan kasasi ini yang diberi tanda : T.IIl.

Nomor 627 K/Pdt/2013 Bahwa benar ditingkat kasasi tidak memeriksa buktibukti, akan tetapiwajarlah memeriksa pertimbanganpertimbangan yang dilakukan ditingkatPertama dan pemeriksaan ditingkatbanding secara cermat dan teliti; Bahwa sehubungan dengan tanah terperkara putusan Mahkamah Agung RItanggal 26 April 2006 Nomor 542 K/Pdt/2003 jo putusan Pengadilan TinggiMedan tanggal 11 September 2001 Nomor 195/PDT/PT.MDN jo. putusanPengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Februari 2000 Nomor59/Pdt.G/1999/PN.Kbj

Kabanjahe dapatdilihat di halaman 2 point 5 dan pada putusan Pengadilan Tinggi Medandapat dilihat di halaman 2 point 4 disebut sebagai Turut Tergugat II/TurutTerbanding IV hal mana tidak diterima dan harus ditolak; Bahwa sebagai kesimpulan permohonan Kasasi dari TergugatIll/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, demikian : Tanpa membatalkan/pembatalan terlebin dahulu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 April2006 Nomor 542 K/Pdt/2006 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal11 September 2001 Nomor 195

WahyaKP.010121/195/1445/19311/26/DKK, menerangkan bahwa Nama : ArifRahman Bin Didin Bahrudin, telah dilaksanakan anamnesa, pemeriksaan fisikserta ditindaklanjuti dengan test penyaringan (screening test) berupapemeriksaan sample urine pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekira jam08.00 Wib, dengan jenis pemeriksaan Narkotika Golongan termasuk sabusabu (Metamfetamin) yang hasilnya dinyatakan positif.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang

Wahya KP.010121/195/1445/19311/26/DKK, menerangkanbahwa Nama: Arif Rahman Bin Didin Bahrudin, telah dilaksanakan anamnesa,pemeriksaan fisik serta ditindaklanjuti dengan test penyaringan (screening test)berupa pemeriksaan sample urine pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016sekira jam 08.00 Wib, dengan jenis pemeriksaan Narkotika Golongan termasuk sabusabu (Metamfetamin) yang hasilnya dinyatakan positif.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh fakta fakta hukum

WahyaKP.010121/195/1445/1931 1/26/DKK;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa hasil tesurine terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan terdakwa mengonsumsishabu tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang sehingga menurutMajelis Hakim unsur menyalahgunakan narkotika golongan bagi diri sendiritelah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat 1huruf a UU RI Nomor. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara

Nomor 497 K/Pdt.SusPailit/2014.Pasal 195 ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut: kreditor yang piutangnyabelum dicocokkan dan kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuksuatu jumlah yang sangat rendah menurut pelaporannya sendiri, dapatmengajukan perlawanan dengan syarat paling lama 2 hari sebelumpemeriksaan perlawanan di sidang pengadilan, dengan ketentuan:(a) piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu, diajukan kepadakurator (b) salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari kuratordisampaikan

hal 32 sampai 34, majelis hakim samasekali tidak mempertimbangkan dengan baik dalil dalil perlawanan PemohonKasasi dan juga bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan 16yaitu. bukti P Il.1 sampai P II.7 sehingga majelis hakim tingkat pertama salahdan kurang dalam membuat pertimbangan hukum dan tidak sesuai dengan UUNomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, seharusnya pertimbanganMajelis Hakim pemeriksa perkara perlawanan ini harus memenuhi sesuaiketentuan yang ada dalam Pasal 195

dipertimbangkan dan tercatat ketidaktertiban dalamberacara harus dibatalkan;KEEMPAT:Bahwa secara hukum apa yang Pemohon Kasasi lakukan dengan mengajukangugatan perlawanan terhadap pembagian harta pailit yang baru diketahui olehPemohon Kasasi, sebagaimana pengumuman melalui media cetak dikedaulatan rakyat tanggal 6 Desember 2012 dengan tenggang waktu yangcukup, sebagaimana ditentukan dalam undangundang, dengan mengajukansurat keberatan pada tanggal 12 Desember 2012, dan sebagaimana ketentuanPasal 195

ukuran dan batasbatasnya; Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai obyektif danproporsional dengan jumlah tuntutan, yang kesemuanya tentu berdasarkantuntutan dalam pokok perkara sehingga untuk menghindari Penyitaan yangbersifat ekstrim melampaui jumlah gugatan agar tidak dianggap sebagaitindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikansebagai tindakan sewenangwenang;Bahwa ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milikpihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195

Bahwa berdasarkan Buku Il Mahkamah Agung pada halaman145, disebutkan bahwa : perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)HIR jo Pasal 206 ayat (6) RBg;Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974, sita jaminan tidak dapat dilakukanterhadap barang milik pihak ketiga.

Pasal 195 ayat 6HIR dan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yangdibenarkan menurut hukum untuk mengajukan Bantahan atau Perlawananterhadap Berita Acara Sita Eksekusi No.07/Pdt.G/1979/PN.Smda adalahmutlak harus pemilik dan pemegang hak atas obyek eksekusi termaksud.Sehingga tidak ada Obyek sita Eksekusi milik Pihak Ketiga oleh karenaPembantah atau Pelawan adalah SDRI.

Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pasal 196 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) jika pihak yangdikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu denganbaik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaankepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195.ayat(1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusanitu dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan HukumHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada KetuaPengaadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diSeluruh Indonesia; pada bagian Vil. tentang Bantahan atauPerlawanan, point B menyatakan bahwa Bantahan atau Perlawananpihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo.

Memerintahkan barang bukti berupa :> 2 (dua) botol mineral tanggung isi ciu;> 2 (dua) botol mineral isi seperempat Ciu;Di gunakan sebagai barang bukti dalam perkara No. 195 /Pid.C/2018 /PN.Skt. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000 , ( Seribu rupiah rupiah );Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 oleh kami MulaPangaribuan ,S.H.

Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 31Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 berdasarkan PenetapanNomor : 195/Pen.Pid/2013/PN.1G tertanggal 31 Juli 2013 ; .

Dan perlawanan pihakketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakanEksekusi (Vide : Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR). Oleh karena PelawanEksekusi adalah pemegang dan pengelola hak pakai dalam Sertifikat HakPakai No. 82 / Cipayung a/n. H.

Yahya Muhamad berdasarkan PerjanjianPengikatan Pengalihan Hak tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 115 , makaberdasarkan pasal 195 ayat (6) dan (7) HI R tersebut, Pelawan Eksekusi dalamupaya perlawanan eksekusi ini adalah sebagai Pelawan yang benar danberalasan menurutBahwa pada azasnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207ayat (3) HIR), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benardan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak tidaknya sampaidijatuhkan putusan oleh Pengadilan

Yahya Muhamad)yang dibuat dihadapan Turut Terlawan Eksekusi IX (dalamkapasitasnya sebagai Notaris).e Bahwa perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian peralihanhak atas tanah, dengan kata lain Peralihan hak kepada Pelawantidak terjadi/belumterjadi;e Bahwa Pasal 195 (6) HIR secara ekplisit mensyaratkan; Pihakketiga yang melakukan perlawanan adalah Pemilik mutlak.

tersebut diatas, dalildalil Perlawanan Pelawanmerupakan dalil yang mengadaada, tidak berdasar hukum dan keliru, olehkarenanya harus ditolak. hal 35 dari 66 hal Putusan No.43/Pdt.G/2013/PN Cbn8 Bahwa Para Terlawan Eksekusi menolak dengan keras dalil perlawanan Pelawan padaangka 13 dan 14 pada halaman 7 dengan alasan sebagai berikut1 Perlu kami tegaskan kembali, bahwa sesungguhnyaPelawan atau Perlawanan dalam perkara a quo bukanPelawan atau Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 195

Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. Bahwa olehkarena Pelawan Eksekusi adalah penerima sah pengalihan hak pakai atas tanahbersertifikat No. 82/Cipayung a/n. H. Yahya Muhammad dari Turut TerlawanEksekusi I s/d.

Nomor 536 PK/Padt/201610.11.12.13.14.Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalam ketentuanpasal 195 (6) (7) HIR serta pasal 207 dan pasal 208 HIR yang mengaturtentang perlawanan terhadap sita eksekutorial, baik diajukan oleh yangterkena eksekusi/tersita maupun pihak ketiga;Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 9 dan 10diatas dalam amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RINomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 tidak membatalkanadanya putusan

dalam perkara peninjauan kembalisebagaimana pasal 47 ayat (1) yang berbunyi:(1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan putusanpeninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan putusanyang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya,memeriksa serta memutus perkaranya;(2) Mahkamah Agung akan menolak peninjauan kembali yaitu dalam halMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalamketentuan pasal 195

Sehingga terbukti menurut hukum ParaTermohon Peninjauan Kembali Bukan Pihak Ketiga Yang BerkepentinganUntuk Mengajukan Gugatan Perlawanan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR gugatan perlawananhanya dapat diajukan oleh pihak ketiga berdasarkan alasan hak milik, yanglengkapnya berbunyi:"Jika hal menjalankan keputusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakunyasebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisinan tentang

Atas dasardimaksud terhadap dalil eksepsi dari Terlawan yang menyatakan bahwaPara Pelawan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan perlawananharuslah ditolak dan dikesampingkan;Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah kekeliruan hakim dankekhilafan hakim yang nyata di dalam mempertimbangkan eksepsi ParaTermohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pelawan tidak memiliki kualitasuntuk mengajukan gugatan perlawanan, karena:2.1.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR gugatan perlawananhanya

dalam perkara Peninjauan Kembalisebagaimana Pasal 74 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:(1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan putusanpeninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yangdimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya, memeriksaserta memutus perkaranya;(2) Mahkamah Agung akan menolak Peninjauan Kembali, yaitu dalam halMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalamketentuan Pasal 195

Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bimaberdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/195/VIII/2002 tanggal06 Agustus 2002;2.

Bintaro PermaiRaya No. 1 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pasanggrahan KotaAdministrasi Jakarta, selanjutnya disebut Tergugat;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; Setelan Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal27 Agustus 2019, Nomor 195/Pdt.G/2019/PN Ckr tentang PenunjukkanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Setelan membaca berkas perkara yang bersangkutan;Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Ckr Setelah mendengar Penggugat;Menimbang, bahwa pada

mendengar keterangan Pemohon, dan saksisaksi.Telah memeriksa bukti surat.TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepadaPengadilan Agama Stabat dengan surat permohonan bertanggal 03 April 2013 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor: /Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 03 April 2013 dengan dalil sebagai berikut:1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Mei 2000 diKecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 195

berdamaidengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makaMediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetapdipertahankan oleh Pemohon.Bahwa Jawbaan Termohon tidak dapat di dengar dalam perkara ini karenaTermohon tidak pernah hadir di persidangan.Bahwa untuk mempertahankan dalildalil permohonan Pemohon, Pemohontelah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 195

terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Jakarta Utarayang kemudian perkaranya terdaftar dalam register sebagai perkara Nomor1380/Pdt.G/2019/PAJU tanggal 1 Juli 2019 dengan menerangkan ataumengajukan halhal sebagai berikut :Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PAJUBahwa pada tanggal 22 Mei 2006 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin, Kota Cirebon, Propinsi JawaBarat (Kutipan Akta Nikah Nomor: 195

Fotokopi dari KTP atas nama Pemohon yang telah bermateraikansecukupnya dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai kemudianHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PAJUoleh Ketua Majelis diberi kode P21, bukti ini membuktikan bahwa Pemohontercatat sebagai penduduk di wilayah Jakarta Utara;Fotokopi dari kutipan akta nikan atas nama Pemohon dan TermohonNomor 195/62/V/2006 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA KecamatanCiwaringin yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokandengan

saksi di mukasidang ;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 10 April 2017yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomorxxxx/Pdt.G/2017/PA.Po, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasansebagai berikut:Bahwa pada tanggal 11 April 2004 M, Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat olen Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo,Propinsi Jawa Timur termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:195

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/IV/2004 Tanggal 11 April 2004,atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo,bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnyasurat bukti tersebut diberi tanda (P2);Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksisaksimasingmasing sebagai berikut:1.SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempatkediaman di Kabupaten Ponorogo

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17Agustus 2005, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:195/14/VIII/2005 tanggal 17 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo serta padaHal. 1 dari 12 Hal. Put. No 1662/Pdt.G/2018/PA.PMLsaat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Perjakadan Termohon berstatus Perawan;2.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Purworejo,Kabupaten Purworejo Nomor 195/14/VIII/2005 tanggal 17 Agustus2005, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (BuktiP.2);B. Saksi;1. Saksi 1, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggaldi RT.004 RW.001 Desa Gondang, Kecamatan Taman, KabupatenPemalang,ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi sebagaiHal. 4 dari 12 Hal. Put.

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikahdihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KabupatenProbolinggo pada tanggal 13 Nopember 2011 sebagaimana Kutipan Akta NikahNomor : 195/15/XI/2011 tanggal 13 Nopember 2011 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo ;Hal. 1 dari 11 hal. Put.

melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakimtelah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agarrukun lagi dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini denganmembacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonan tersebut,Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta NikahNomor : 195