Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalammemutuskan perkara ini dalam Tingkat Banding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan PengadilanNegeri Sinjai tanggal 15 September 2011 No. 125/Pid.Sus/2010/PN.Sinjai,maka Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR

Pasal 18 ayat (1) Subsidair a dan b Undangundang No.31Tahun 1999 tentang pemberantasan TIPIKOR Jo Undangundang No.20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Karupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUH Pidana dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilHal. 37 dari 40 hal.

dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraantara :LIANA GUMALO (LIANA SUSILO), bertempat tinggal diJalan Cimandiri Nomor 4, RT 006, RW04,Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng,Kotamadya Jakarta Pusat, Dalam hal inidiwakili oleh anak kandungnya bernamaGINNY MARANTI SUSILO berdasarkan SuratKuasa Substitusi tertanggal 7 Desember 2015bedasarkan surat lzin Beracara berdasarkanSurat Kuasa Insidentil/Khusus untuk beracaradi Pengadilan Negeri Niaga/HAM Tipikor

Badan PertanahanNasional Republik Indonesia yang diberi tanda TIV; 1 (Satu) rangkap pemenang lelang SPBU 13.244.402 di Kota Langsa,Provinsi Aceh Nomor : 222/F11410/2017S3 tanggal 16 Mei 2017 yangdiberi tanda TV; 1 (satu) rangkap surat kelengkapan persyaratan balik nama SPBUNomor : /F11410/2017S3 tanggal Mei 2017yang diberi tanda TVI; 1 (Satu) rangkap salinan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor :4/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Lgs yang diberi tanda TVII; 1 (Satu) rangkap salinan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

PaniteraPanitera Muda Tipikor,H Syahrir Dahlan, SHNIP. 196511201989031004Halaman 13 dari 13 hal No 119/PID SUS/2020/PT MKSUntuk Salinan Dinas sesuai dengan AslinyaPENGADILAN TINGGI MAKASSARPanitera,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.NIP. 19570904 198401 2 001. Halaman 14 dari 13 hal No 119/PID SUS/2020/PT MKS

Penunjukan An Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassartanggal 20 Agustus 2019 Nomor 445/PID/2019/PT MKS tentang penunjukanPanitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;3 Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba NomorHal. 1 dari 15 Hal.

Memerintahkan barang bukti :Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 42, selengkapnyasebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;Membebankan kepada Terdakwa CIPTOROSO, S.Pi Bin TARSONOuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Barat Nomor 22/TIPIKOR/2017/PT.BDG tanggal 29 Agustus2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.2.Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Menguatkan putusan

Penahanan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sejaktanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember2013 ;. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal28 Januari 2014 ;. Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Januari2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;. Perpanjangan keII Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Februari2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;.

rupiah)itulah yang akan di bebankan kepada terdakwa , karena tidak ada buktibaik dari keterangan saksisaksi, Ssurat/dokumen yang membuktikanberapa sebenarnya uang hasil korupsi yang di terima dan menjaditanggung jawabnya;Menimbang bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding, memori banding dari jaksa penuntut umum tidak cukupberalasan hukum , maka tidak dapat di terima dan haruslah diMenimbang, bahwa setelah Pengadilan tipikor

Dengan demikian tidaklogis dan tidak ada korelasinya apabila tanggungjawab tersebut dibebankan kepadasaya/Terdakwa;Bahwa dalam putusan Hakim Tipikor tingkat pertama menyatakan PT. Bank jatengCabang Syariah Tahun 2010 terjadi adanya kerugian berupa penurunan nilai sahammaupun pengurangan sahamsaham milik pemerintah Prov Jateng dan PemerintahKab/Kota SeJawa Tengah dalam bentuk penyertaan modal, namun padakenyataannya dalam laporan rugi laba PT.

sembilan juta Rupiah), kemudian pada akhirTahun 2011 naik menjadi Rp982.264.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh duamiliar dua ratus enam puluh empat juta Rupiah);Bahwa pada saat persidangan tidak ada keterangan satu orang saksi ataupunketerangan dari Bank Indonesia Semarang yang menyatakan kredit yang diajukanoleh Yanuelva Etliana kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang denganagunan SPK/SPMK dar Biro Otda Prov Jateng Tahun 2010 tersebut macet;Bahwa dengan demikian putusan hukum tingkat tipikor

Belum ada audit dari Auditor (instansi yang berwenang atau akuntan publik yangditunjuk);Bahwa perkara atas nama saya Terdakwa yang diajukan ke persidangan dan telahdiputus oleh hakim tipikor pertama dan kedua tersebut adalah mengenai tindakpidana korupsi;Bahwa hal yang utama dalam tindak pidana korupsi yaitu adanya kerugiannegara, apabila tidak ada kerugian negara maka tidak ada tindak pidana korupsi;Bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan negara menurut penjelasan Pasal32 ayat (1) UndangUndang

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam mengambilputusannya tanggal 24 Februari 2016 Nomor6/PDT/2016/PT.BNA telah kelirudan salah dalam pertimbangan hukumnya serta tidak cermat dan telitimemperhatikan serta menelaah faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen, sehingga putusannya tidak sesuaidengan azas kepatutan dan rasa keadilan bagi Para Pemohon Kasasi semulaPara Penggugat/Para Pembanding;2.

Bahwa pertimbangan hukumJudex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehdalam putusan tanggal 24 Februari 2016 Nomor 3/PDT/2016/PTBNA yangmenguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 2September 2015 Nomor 19/Pdt.G/2014/PNBir yang menyatakan gugatanPara Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa kuranglengkapnya pihak Tergugat dikarenakan tidak ikut digugatnya pihak penjualtanah sengketa kepada Tergugat padahal Para Tergugat memperoleh danmenguasai tanah sengketa

Bahwa dengan demikian putusanJudex FactiPengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 24 Februari 2016 Nomor 6/PDT/2016/PTBNA yang menguatkanputusan hakim tingkat pertama Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen dalamputusannya tanggal 2 September 2015 Nomor 18/Pdt.G2014/PNBir, haruslahdibatalkan, oleh karena dalam kedua putusanJudex Factitersebut, baik JudexFacti Pengadilan Negeri Bireuen maupunJudex Facti Pengadilan Tinggi/TipikorBanda Aceh, telah salah dalam menerapkan hukumMenimbang, bahwa terhadap

PUTUSANNomor 1918 K/Pid.Sus/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SAIPUL BAHRI, S.Sos.Tempat lahir : Nanga Silat ;Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 12 September 1968 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Provinsi Km. 4 Dusun Sepan BatuBlok Raya Ill Nomor 1 RT 003/RW 002Desa Kelaik, Kecamatan Nanga Pinoh,Kabupaten

Abdullah.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaridu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pontianak Nomor 06/PID.SUSTPK/2015/PT PTK., tanggal 20 April 2015yang amar selengkapnya sebagai berikut :1.2.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianaktertanggal 03 Februari 2015 Nomor 36/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN PTK,yang dimintakan banding tersebut ;Menetapkan masa

,M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.Panitera Pengganti ;ttd.

Buton Nomor:1113/KEPDIKMUDOA/BTN/X/2012 tanggal 22Oktober 2012 (yang penuntutannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsd) berdasarkan putusan PN.TPK Nomor:29/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Kdi Tanggal 01 September 2016), Pada hari SeninTanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknyapada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan dengan bulanNopember tahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012sampai dengan tahun 2013, bertempat

di SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan DesaAmbuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Propinsi SulawesiTenggara, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pada PengadilanNegeri Kendari di Kendari yang berwenang memeriksa dan memutus perkaratindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

Buton Nomor:1113/KEPDIKMUDOA/BTN/X/2012 tanggal 22Oktober 2012 (yang penuntutannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsd)berdasarkan putusan PN.TPK Nomor:29/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Kdi Tanggal 01 September 2016), Pada hari SeninTanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknyapada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan dengan bulanNopember tahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012Halaman 17/102 Putusan No. 17/ Pid

Kadisampai dengan tahun 2013, bertempat di SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan DesaAmbuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Propinsi SulawesiTenggara, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pada PengadilanNegeri Kendari di Kendari, yang berwenang memeriksa dan memutus perkaratindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkandiri

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota yangditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari ini Senin tanggal 10 Juli 2017, Hakim Ketua tersebut didampingi HakimHakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FEBRIADY HAMSI TAMAL, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari serta dihadiri oleh BASRI BACO, S.H.

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 26 September2013 sid tanggal 250ktober 2013 (Tahanan Kota) ;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal26 Oktober 2013 sid 24 Desember 2013 (Tahanan Kota) ;5: Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / PengadilanTipikor Tingkat Banding tahap , sejak tanggal 25 Desember 2013 sid23 Januari 2014 (Tahanan Kota) ;6.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 11Februari2014 sid tanggal 22 Februari 2014 (Tahanan RUTAN) ;Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis tidak didampingi olehPenasihat Hukum akan tetapi cukup ia sendiri membela kepentingannyadipersidangan;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ;Setelah mempelajari berkara perkara dan suratsurat lainnya yangbersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwadipersidangan;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkaraini

EVA ACHYANI ZULFA ,SH,MH : Bahwa ahli adalah sebagai pengajar tetap pada bidang studi Hukum Pidanapada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;Putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 149 dari 231 Bahwa masalah Perbankan dalam tindak pidana korupsi apakah masuklkedalam ranah tipikor atau tidak dikaitkan dengan perkara tipikor masihmenjadi perdebatan ; Bahwa uang negara yang disertakan dalam BUMN tetap menjadi uangnegara jadi apabila ada kerugian keuangan negara maka termasukkedalam ranah tipikor

Dalam hal ini kerugian negara dapatterjadi manakala Sumber dana berasal dari keuangan negara atau danamasyarakat ; Bahwa apabila ada beberapa tindak pidana yang berbeda maka yangdiutamakan adalah perkara Tipikor terebin dahulu dalam hal ini berlakuadagium specialis systemetiche atau lex specialis logis ; Bahwa perbedaan perkara Tipikor dengan Perbankan adalah PerkaraPerbankan mengacu pada managerial Perbankan itu sendiri sepertiketentuan SOP yang menjadi acuan administrasi Perbankan serdangkanperkara

Tipikor yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1999adalah perkara pidana karena keseluruhan nya mengatur hukum pidanadan hukum acara pidana sekaligus ; Bahwa perkara tipkor mengacu pada jabatan atau PNS ; Bahwa perkara Tipikor dan Perbankan yang membedakan adalah sumberuang apabila uang nya adalah uang negara maka masuk kie ranah Tipikor; Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 bahwa delik korupsi yang pada mulanya merupakan delik formalberubah menjadi deliak material

maka kerugian negara tidak sematamatabisa masuk keranah Tipikor ;Putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 150 dari 231 Bahwa voltoid untuk perkara Tipikor pada BUMD atau BUMN yaitu ketikaakibat timbul bahwa tindak pidana perbankan yang dilakukan menimbulkankerugian keuangan negara ; Bahwa perpanjangan kredit menggunakan dokumen yang tidak benarmaka masingmasing perbuatan merupakan delik yang berdiri sendiri; Bahwa mens rea pada Tipikor di BUMN yang berperan Bahwa adalah melibatkan beberapa

KUHPerdata ;Bahwa Direksi dapat menggunakan diskresi untuk menjalankan rodaperusahaan ;Putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 153 dari 231Bahwa Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh terhadapperusahaan dengan demikian ada dua fungsi Direksi yaitu fungsiManajemen dan Fungsi Mewakill ;Ahli (a de charge) 2: LUBIS, SH,MH:Bahwa ahli adalah sebagai Dosen pada Fakultas Hukum UniversitasMataram ;Bahwa ahli adalah sebagai ahli hukum Pidana ;Bahwa unsur pasal 2 dan pasal 3 pada undangundang Tipikor

Panitera Pengadilan Tinggi MakassarPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 598/PID.SUS/2019/PT MKS

., M.H.Panitera Pengganti,D.t.oMurdany, S.H.Untuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR BandaAcehWakil PaniteraDrs. EF EN D1, S.HNIP. 196612261990031003Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN Bna

Tidakada alasan hukum lain untuk mempengaruhi Majelis Hakim Tinggi untukmeminta dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh ParaPembanding, maka oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila MajelisHakim Banding pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, demi hukumdapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Register No:04/Pdt.G/2016/PNBir, tanggal 06 September 2016 ;2.

Putusan PK ini sesuai denganpasal 12 A UU No. 20 tahun 2001 tentang Tipikor, sebagaimanapoint kKedua permohonan PK Penggugat. Memang tindak pidana iniberhubungan dengan status Penggugat sebagai PNS, tetapi tidakberhubungan dengan jabatan;g.

HUSINFotocopy/Salinan Putusan iniTelah dicocokkan dengan alinyaPENGADILAN TINGGI BANDA ACEHPanitera Muda Tipikor,T. TARMULI, S.H.Nota Ninas Nomor W1. U/600/Kp.04.5/II/2021Tanggal 5 Februari 2021Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 4/PID/2021/PT BNA

., bin Hadi Sumardi;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Februari 2012 Nomor : 64/Pid.Sus/ 2011/PN.Tipikor.Smg yang dimintakan banding sekedarmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana penjarayang harus dijalani apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yangcukup untuk membayar uang pengganti, serta bunyi diktum putusantentang kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyisebagai berikut:1Menyatakan

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd ttdH.Surachmin,S.H.,M.H. Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLMttdLeopold Luhut Hutagalung, SH.MH.Panitera Pengganti,ttdMariana Sondang Pandjaitan, SH.

., tanggal 8 Desember 2015 diterima Pemohon Kasasi/TurutTerbanding ll/Turut Tergugat Ill pada tanggal 11 Januari 2016, sehinggaPemohon Kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi/Turut TerbandinglVTurut Tergugat Ill disampaikan dalam tenggang waktu yang cukupmenurut hukum;Bahwa halhal yang Pemohon Kasasi/Turut Terbanding Ill/Turut Tergugat Illsampaikan dalam pemeriksaan Tingkat Pertama di PN, Tipikor, PHI KelasIA Jayapura, yang telah diterima dan menghasilkan Putusan PN, Tipikor,PHI Kelas IA Jayapura