., bin Hadi Sumardi;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Februari 2012 Nomor : 64/Pid.Sus/ 2011/PN.Tipikor.Smg yang dimintakan banding sekedarmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana penjarayang harus dijalani apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yangcukup untuk membayar uang pengganti, serta bunyi diktum putusantentang kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyisebagai berikut:1Menyatakan

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd ttdH.Surachmin,S.H.,M.H. Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLMttdLeopold Luhut Hutagalung, SH.MH.Panitera Pengganti,ttdMariana Sondang Pandjaitan, SH.

., (lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan hukuman (Requisitoir) JaksaPenuntut Umum tersebut Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassarmenjatuhkan putusannya tanggal 10 September 2012 No. 10 / Pid.Sus / 2012 /PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MenyatakanTerdakwaDrs.MUH.AMIN,24MPd,tidakterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidanakorupsisecarabersama25MembebaskanTerdakwaDrs.MUH.AMIN,MPddaridakwaanprimerterseb26MenyatakanTerdakwaDrs.MUH.AMIN,MPdterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukan21tindakpidanaKorupsisecarabersaMenjatuhkanpidanaterhad28apTerdakwaDrs.MUH.AMIN

Hakim Adhoc TIPIKOR pada PengadilanTinggi Makassar masingmasing sebagai Hakim Anggota, pada Rabu,tanggal 08 Mei 2013 tersebut putusan mana diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakimAnggota tersebut didampingi oleh YOHANIS SUPPA, SH. Panitera PenggantiPengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa maupun Penasihat Hukumnya.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,Ttd TtdH. SUHARDJONO, SH.MH.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Barat Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT.Bdg. tanggal 11 April 2018 yangamar lengkapnya sebagai berikut:MENGADILI: Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas IA Khusus Nomor 66/Pid.SusTipikor/2017/PN Bdg. tanggal12 Desember 2017, dengan mengadili sendiri sebagai berikut

Nomor 175 PK/Pid.Sus/2020Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1484 K/Pid.Sus/2018tanggal 12 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa JAMINTARMANURUNG alias YAN MANURUNG dan Pemohon Kasasi II/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT.Bdg. tanggal 11April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana

pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;Ketua Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus2021;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3Oktober 2021;Hal 1 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGDalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:1.

MH menerangkan bahwabestandelen delict dari Pasal 2 UU Tipikor adalah Sifat MelawanHukum dan bestandelen dari Pasal 3 UU Tipikor adalahMenyalahgunakan kewenangan yang = mengakibatkan kerugiankeuangan negara;Hal 254 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGb.

Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor33/Pid.SusTPK/2021/PN.Kpg tanggal 30 Juni 2021, Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum, Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya, serta Kontra Memori Banding dari Jaksa PenuntutUmum, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama

telah dilakukan Terdakwa sesuai dengan perannya;Hal 275 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGMenimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat,mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman PemidanaanPasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa denganmemperhatikan nilai kerugian kKeuangan Negara, aspek

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.10.000, (Ssepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., tanggal 16 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum bataldemi hukum;2. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhammad llyas tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam DakwaanKelima;Hal. 115 dari 136 hal. Put.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm.,tanggal 16 Mei 2013 yang dimintakan Banding;3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;4.

/Tipikor/2013/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriBanjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 JaksaPenuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTinggi tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2013 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBanjarmasin pada tangga 14 Agustus 2013;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan

YahyaHarahap sesuai Pasal 185 ayat (6) menuntut kKewaspadaan Hakim,untuk sungguhsungguh memperhatikan:Persesuaian antara keterangan saksi;Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;Alasan saksi memberi keterangan tertentu;Bahwa dalam faktafakta persidangan yang dicantumkan dalam Putusantidak terdapat adanya alat bukti yang cukup untuk mengenakan DakwaanKesatu Primair Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor karena saksi Fahrurozie yangdidakwa (dalam penuntutan terpisah) telah memberikan gratifikasi

,M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum danPemohon Kasasi/Terdakwa.AnggotaAnggota KetuaTid/ Ttd/Prof.Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum., Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.,Ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.

AGUS HERIYANTO, SH,Penasihat Hukum: Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin,Pengadilan Negeri tersebut.e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Banjarmasin yang menghunjuk Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini ;e Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua Ssuratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;e Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli danketerangan terdakwae

PUTUSANNomor: 512 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AULIA FITRIATI;Tempat lahir : Mojokerto;Umur/Tanggal lahir :29 Tahun/ 19 Juli 1981;Jenis kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Margorejo Tangsi V/2 Surabaya;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta;Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;Yang diajukan

e Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kesalahan dalammenerapkan suatu peraturan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 hurufc dan d KUHAP;Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa AULIA FITRIATI didalam membuat putusannya tidak disusun secara lengkap mengenaifakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh selamadalam pemeriksaan persidangan dengan hanya mempertimbangkandakwaan Alternatif Kesatu Primair; sebagaimana diatur dan

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagai dasar untuk melepaskan Terdakwa AULIA FITRIATIdari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, padahal Jaksa / Penuntut Umumdalam mengajukan perkara atas nama Terdakwa AULIA FITRIATI kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif ,tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanSurabaya dakwaan yang dipertimbangkan dalam putusannya hanyadakwaan Alternatif Kesatu Primair dan Subsidair sedangkan dakwaanAlternatif Kedua : sebagaimana diatur dan diancam

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabayadi dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak dilaksanakanmenurut ketentuan undangundang dalam menerapkan hukumpembuktian mengenai tidak terouktinya unsur dapat merugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara di dalam putusannya;Bahwa perhitungan Kerugian Negara sendiri bersifat kasuistis, ataudilinat perkasus, karena tidak semua PasalPasal dalam perkaraTindak pidana

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwamasingmasing pada tanggal 1 Desember 2014 dengan Nomor26/Akta.Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh WakilPanitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinGINTER, S.H. yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwatelah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan PengadilanNegeri Tindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal 25 Nopember2014, No. 36/Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm.,ll.

Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 12Desember 2014 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjmhalaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMV. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Barabai tanggal 6 Desember 2014, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 12Desember 2014;Vi.

Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6Januari 2015 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.BjmVIII. Memori Banding dari Terdakwa tanggal Januari 2015, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin pada tanggal 6 Januari 2015;IX. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6Januari 2015 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;X.

Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiBanjarmasin berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan memori banding,tertanggal 4 Juli 2018 yang pada intinya keberatan dengan tidak adanya uangpengganti sebesar Rp. 211.159.443,73 (dua ratus sebelas juta seratus limapuluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh tiga rupiah)Subsidiair 1 (satu) tahun penjara, dalam Amar Putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor

dalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum yangdituangkan dalam memori bandingnya tertanggal 4 juli 2018 , Majelis Hakimtingkat banding tidak sependapat, karena Majelis Hakim tingkat pertama telahmempertimbangkan dengan benar berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwaalasanalasan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memoribandingnya tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusanPengadilan Tipikor

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikandi atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tentangterbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Juni 2018,Nomor : 14/Pid.SusTPK/2018/PN.Bjm., sudah tepat dan benar, sehingga dapatdipertahankan, namun demikian mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkanHalaman 45 dari 57 Putusan Nomor 6/PID.SUSPK/2018/PT.BJMkepada terdakwa Pengadilan Tinggi

Hakim Tinggi dan HadiSutjipto.S.H.M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi Banjarmasin masingmasing sebagai Hakim Anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin tanggal 4 Juli 2018, Nomor : 6/PID.SUSTPK/2018/PT.BUM.

Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengantanggal 28 September 2012, kemudian dipindahkan di Lapas kelas IIA Kupang sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengandilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang;2. Perpanjangan Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30Oktober 2012;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 31Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012;4.

Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013;5. Perpanjangan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 10 Januari 2013sampai dengan tanggal 08 Februari 2013;Hal. 1 dari 62 hal. Put. Nomor 1157 K/Pid.Sus/20136. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 09 Februari 2013 sampai dengan tanggal09 April 2013;7.

dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraantara :LIANA GUMALO (LIANA SUSILO), bertempat tinggal diJalan Cimandiri Nomor 4, RT 006, RW04,Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng,Kotamadya Jakarta Pusat, Dalam hal inidiwakili oleh anak kandungnya bernamaGINNY MARANTI SUSILO berdasarkan SuratKuasa Substitusi tertanggal 7 Desember 2015bedasarkan surat lzin Beracara berdasarkanSurat Kuasa Insidentil/Khusus untuk beracaradi Pengadilan Negeri Niaga/HAM Tipikor

Badan PertanahanNasional Republik Indonesia yang diberi tanda TIV; 1 (Satu) rangkap pemenang lelang SPBU 13.244.402 di Kota Langsa,Provinsi Aceh Nomor : 222/F11410/2017S3 tanggal 16 Mei 2017 yangdiberi tanda TV; 1 (satu) rangkap surat kelengkapan persyaratan balik nama SPBUNomor : /F11410/2017S3 tanggal Mei 2017yang diberi tanda TVI; 1 (Satu) rangkap salinan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor :4/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Lgs yang diberi tanda TVII; 1 (Satu) rangkap salinan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

PaniteraPanitera Muda Tipikor,H Syahrir Dahlan, SHNIP. 196511201989031004Halaman 13 dari 13 hal No 119/PID SUS/2020/PT MKSUntuk Salinan Dinas sesuai dengan AslinyaPENGADILAN TINGGI MAKASSARPanitera,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.NIP. 19570904 198401 2 001. Halaman 14 dari 13 hal No 119/PID SUS/2020/PT MKS

Penunjukan An Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassartanggal 20 Agustus 2019 Nomor 445/PID/2019/PT MKS tentang penunjukanPanitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;3 Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba NomorHal. 1 dari 15 Hal.

Memerintahkan barang bukti :Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 42, selengkapnyasebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;Membebankan kepada Terdakwa CIPTOROSO, S.Pi Bin TARSONOuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Barat Nomor 22/TIPIKOR/2017/PT.BDG tanggal 29 Agustus2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.2.Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Menguatkan putusan

EVA ACHYANI ZULFA ,SH,MH : Bahwa ahli adalah sebagai pengajar tetap pada bidang studi Hukum Pidanapada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;Putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 149 dari 231 Bahwa masalah Perbankan dalam tindak pidana korupsi apakah masuklkedalam ranah tipikor atau tidak dikaitkan dengan perkara tipikor masihmenjadi perdebatan ; Bahwa uang negara yang disertakan dalam BUMN tetap menjadi uangnegara jadi apabila ada kerugian keuangan negara maka termasukkedalam ranah tipikor

Dalam hal ini kerugian negara dapatterjadi manakala Sumber dana berasal dari keuangan negara atau danamasyarakat ; Bahwa apabila ada beberapa tindak pidana yang berbeda maka yangdiutamakan adalah perkara Tipikor terebin dahulu dalam hal ini berlakuadagium specialis systemetiche atau lex specialis logis ; Bahwa perbedaan perkara Tipikor dengan Perbankan adalah PerkaraPerbankan mengacu pada managerial Perbankan itu sendiri sepertiketentuan SOP yang menjadi acuan administrasi Perbankan serdangkanperkara

Tipikor yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1999adalah perkara pidana karena keseluruhan nya mengatur hukum pidanadan hukum acara pidana sekaligus ; Bahwa perkara tipkor mengacu pada jabatan atau PNS ; Bahwa perkara Tipikor dan Perbankan yang membedakan adalah sumberuang apabila uang nya adalah uang negara maka masuk kie ranah Tipikor; Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 bahwa delik korupsi yang pada mulanya merupakan delik formalberubah menjadi deliak material

maka kerugian negara tidak sematamatabisa masuk keranah Tipikor ;Putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 150 dari 231 Bahwa voltoid untuk perkara Tipikor pada BUMD atau BUMN yaitu ketikaakibat timbul bahwa tindak pidana perbankan yang dilakukan menimbulkankerugian keuangan negara ; Bahwa perpanjangan kredit menggunakan dokumen yang tidak benarmaka masingmasing perbuatan merupakan delik yang berdiri sendiri; Bahwa mens rea pada Tipikor di BUMN yang berperan Bahwa adalah melibatkan beberapa

KUHPerdata ;Bahwa Direksi dapat menggunakan diskresi untuk menjalankan rodaperusahaan ;Putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 153 dari 231Bahwa Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh terhadapperusahaan dengan demikian ada dua fungsi Direksi yaitu fungsiManajemen dan Fungsi Mewakill ;Ahli (a de charge) 2: LUBIS, SH,MH:Bahwa ahli adalah sebagai Dosen pada Fakultas Hukum UniversitasMataram ;Bahwa ahli adalah sebagai ahli hukum Pidana ;Bahwa unsur pasal 2 dan pasal 3 pada undangundang Tipikor

Membebankan Terdakwa dan Terdakwa Il membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) secara tanggung renteng ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang Nomor : 02/TIPIKOR/2014/PT.PLG. tanggal 13 Maret 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Terdakwa Yayan Yandi Bin Tatangtersebut ;Hal. 25 dari 42 hal.

Yayan Yandi BinTatang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum danmembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang Nomor 02/TIPIKOR/2014/PT.PLG. tanggal 13 Maret 2014yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palembang Nomor 23/PIDSUS/2013/PN.PLG. tanggal 24 Oktober 2013,untuk kKemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini denganamar

Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang Nomor 02/TIPIKOR

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalammengambil putusannya tanggal 24 Februari 2016, Nomor 7/PDT/2016/PTBNA., telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya serta tidakHalaman 34 dari 39 hal. Put.

./2016cermat dan teliti memperhatikan serta menelaah faktafakta hukum yangterungkap di persidangan Pengadilan Negeri Bireuen, sehingga putusannyatidak sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan bagi Para PemohonKasasisemula Para Penggugat/Para Pembanding;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh dalam putusan tanggal 24 +#2Februari 2016, Nomor7/PDT/2016/PT.BNA., yang menguatkan putusan Judex Facti PengadilanNegeri Bireuen tanggal 2 September 2015 Nomor 17/Pdt.G/

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/TipikorBanda Aceh tanggal 24 Februari 2016, Nomor 7/PDT/2016/PT.BNA., yangmenguatkan putusan Hakim tingkat pertama Judex Facti Pengadilan NegeriBireuen dalam putusannya tanggal 2 September 2015, Nomor17/Pdt.G/2014/PN.Bir., haruslah dibatalkan, oleh karena dalam keduaputusan Judex Facti tersebut, baik Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuenmaupun Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, telah salahdalam menerapkan hukum;Menimbang,

tanggal 2 Oktober 2015;Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29 September 2015sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengantanggal 24 Mei 2016;12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejaktanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;13.

PUTUSANNomor. 2188 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : INSERI, SE BIN DAHRI ;tempat lahir : Tanjung Sakti Lahat ;umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 10 November 1957 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Jalan STM Tiara No. 17 Blok B Rt. 12 Rw.04 Kelurahan Bandar Agung, KecamatanLahat ;agama : Islam ;pekerjaan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;34 Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Palembang No. 12/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 14Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima Pemintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kelas A Khusus Palembang tanggal 3 Mei 2012,Nomor:16/Pid.Sus/2011/PN.PLG, yang dimintakan

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Dulhusin, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;46HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH. ttd./ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,MHum. Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.Panitera Pengganti,ttd./ Dulhusin, SH.