Faktapersidangan penyelesaian perkara a quo lebih dari 50 (lima puluh)(kurang lebih 76 hari), terhitung sejak sidang pertama tanggal 24 Juli2015 dan terjadi 2 (dua) kali penundaan sidang dengan alasan yangkurang logis seperti: Bahwa sidang pemeriksaan saksi Tergugat/Termohon Kasasiditunda oleh Majelis Hakim selama 1 minggu dengan alasan akanHal 7 dari 13 hal.Put.Nomor 58 K/Padt.SusPHI/2016ada sidang Tipikor, sementara para saksi Termohon Kasasi sertapihak Penggugat/Pemohon telah hadir; Bahwa saat

Batu Tulis Raya No.30,Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili olehkuasanya Bony, Yvonne Francina D danMohammad Iqbal, semuanya karyawan PI.VayaTour, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 04 Desember 2008 dari RatihPrabandari dan Muslimin, keduanya DirekturPT.Vaya Tour, dan Surat Izin BeracaraInsidentil dari Wakil Ketua PengadilanNegeri / HAM / TIPIKOR / dan HI JakartaPusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tersebut;Setelah membaca

PUTUSANNOMOR : 15/Pid.Tpk/2013/PN.TKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara tindakpidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama : Drs. Hi.

mulai tanggal 03 Desember 2012 sampai dengantanggal 22 Desember 2012.e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 23Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013e Perpanjangan penahanan oleh Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terhitung mulai tanggal 01Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013e Jaksa Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 22 Februari 2013 sampaidengan tanggal 13 Maret 2013.e Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

telahmenyimpulkan sebagai berikut :1 Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah disusun secara cermat, jelas danlengkapserta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiel dari suatu suratdakwaan sesuai dengan pasal 143 ayat (2) KUHAP.2 Eksepsi tim Penasehat Hukum telah melampaui ruang lingkup Eksepsi (ObyekEksepsi), karena telah memasuki materi pokok perkara yang seharusnya menjadiobyek pemeriksaan di sidang pengadilan.Berdasarkan hal tersebut di atas Penuntut Umum memohon agar MajelisHakim Pengadilan TIPIKOR

M Hum, sebagaiHakim Ketua Majelis, Moch.Ali, SH.MH dan Surisno, SH MH (Adhoc Tipikor)masingmasing sebagai hakim anggota. putusan mana diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan didampingi Hakimhakim anggotanya, dengan dibantu olehSyafruddin,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh A.

M HumSurisno, SH MH Panitera Pengganti(Adhoc Tipikor )Syafruddin,SH131

Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikormelalui Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, tanggal 06 Mei 2020 Nomor W.14.U.1/7425/Hk.07/5/2020, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Penggantiuntuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Jaksa Penuntut Umum, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan banding tanggal28 April 2020, atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan

Tanda terima Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yangdi buat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Mei 2020;Halaman 107 dari 117, putusan Nomor 22/PID.SUSTPK/2020/PT.SBYi4.

Tanda terima Kontra Memori banding dari Penuntut Umum yang di buat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Mei 2020;6. Relaas penyerahan kontra memori banding kepada Penasihat HukumTerdakwa yang di buat oleh jurusita pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2020;7.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tidak cermat, dan tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoendee gemotieveerd) secara lengkap (Volledig ) terhadap fakta fakta yang telah terungkap di persidangan dalam perkara a quO.2.

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh paraHakim Anggota tersebut, dibantu oleh ...........

PUTUSANNomor : 145/Pid.SusTPK/2014/PN.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Semarang yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : WARSINI BINTINARTO WIYONO ;.Tempat lahir : Sukoharjo ;.Tgl lahir/umur : 87 Tahun/18 Pebruai 1977.Jenis kelamin : Perempuan .Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Kampung baru Rt 007/008 Kel

SukoharjoAgama : Islam.Pekerjaan : Mantan kepala Desa ;.Pendidikan : $1.Terdakwa ditahan oleh :Penyidik :sejak tanggal 12 agustus 2014 s/d tanggal 31 agustus 2014;Perpanjangan Kajari : sejak : 01 september 2014 s/d tanggal 10 oktober 2014 ;Perpanjangan KPN Sukoharjo : tanggal : 11 Oktober 2014 s/d 09 Nopember 2014Penuntut umum : sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d 25 nopember 2014 ;Hakim Tipikor Semarang : tanggal 17 Nopember 2014 s/d 17 Desember 2014 ;a us; &@ Ny =Perpanjangan Ketua PN Tipikor Semarang

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang : sejak tanggal 16 Pebruari2015 s/d tanggal 17 Maret 2015.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : NUGROHO BUDIANTORO,SH advokad / Pengacara berkantor di JI Karangroto Rt 02 Rw 03 Genuk Semarangberdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim tertanggal 26 nopember 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarangnomor:142/Pen.Pid.Sus TPK/2014/PN.

limaribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Semarang pada hari RABU, TANGGAL 04 PEBRUARI 2015,oleh HASTOPO, SH MH, sebagai Hakim Ketua, ANTONIUS WIDIJANTONO, SH MHdan ROBERT PASARIBU, SH MH,hakim AD hoc masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .RABUTANGGAL 11 PEBRUARI 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh RUSGIYANTO, SH, Panitera Pengganti padaPengadilan Tipikor

inklusif untukABK, sehingga perkara in casu terkesan dipaksakan mengingatTerdakwa terlanjur sudah dipenjarakan oleh kedua instansi penegakhukum tersebut dan perkara in casu sudah dipublikasikan ke mediamassa secara berulangulang, sehingga aparatur penegak hukumdalam perkara in casu menutup mata dengan persoalan hukum yangterjadi;Bahwa di dalam pembelaanpembelaan Terdakwa di muka persidangandalam perkara in casu, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah berulangkali mengingatkan kepada Majelis Hakim Tipikor

yang antara lain amarnya berbunyiMenjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan (vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 27/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg., tertanggal 28 Januari 2016);Bahwa ternyata putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor

UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 30Tahun 1999, sebagaimana dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umumdalam perkara in casu, dapat diterima dan dibenarkan oleh PemohonKasasi, karena pertimbangan tersebut sudah bersesuaian dengan asaslegalitas dan hukum positif;Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak keberatan dan dapatmenerima atas segala pertimbangan hukum dari Judex Facti baik ditingkat pertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TanjungPinang maupun

di tingkat kedua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Pekanbaru, oleh karenanya dalam kesempatan ini, PemohonKasasi memohon kepada Judex Juris Mahkamah Agung RepublikIndonesia untuk dapat kiranya sependapat dengan pertimbanganpertimbangan tersebut;C.

Bahwa Judex Facti khilaf dan keliru dalam pertimbangannyatentang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau. suatu korporasi, sebagaimana dapat dilihat dalampertimbangannya pada halaman 110 alinea 2 dan 3 (putusanPengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru) juncto halaman 196 alinea1, 2, 3, dan 4 (putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan NegeriTanjung Pinang), yang tertulis pada pokoknya antara lain sebagaiberikut:Halaman 196 alinea 1, Menimbang....keuntungan yang diperolehdari dana bansos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraTindak Pidana Khusus TIPIKOR pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusanseperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : DEDI RUSTANDLS.Sos.Tempat Lahir : GarutUmur / Tgl. Lahir :56 Tahun / 17 Agustus 1955Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaAgama : IslamPekerjaan : Mantan Direktur Utama PD.

GarutTerdakwa berada dalam tahanan/ditahan ;e Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2011 s/d tanggal 30 Agustus 2011 ;e Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2011 s/d tanggal 09 Oktober2011;e Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2011 s/d tanggal 26 Oktober 2011 ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 27 Oktober 2011s/d tanggal 25 Nopember 2011 ;e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 08 Nopember 2011 s/d tanggal 07Desember 2011 ;e =Perpanjangan Wakil

Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 08 Desember 2011sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2012 ;e Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 06 Februari 2012sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 ;e Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 07 Maret 2012sampai dengan tanggal 05 April 2012 di Rutan Bandung ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu ERLAN JAYA PUTRA,SH.MH. danADE ROKILAH,SH. keduanya Advokat dari Kantor Hukum ERLAN JAYA

Nota Prima PinjamanKredit sebanyak 303 lembar ;Kwitansi Pengeluaran KreditFiktif (Rincian Potongan, TandaBukti Setoran) sebanyak 269buah ;Buku Kas Transaksi dari Tahun2003 sampai Tahun 2006 ;Membebankan kepada terdakwaagar membayar biaya perkarasebesar Rp. 10.000, (sepuluhRibu Rupiah).DEMIKIANLAH, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor Bandung pada hari Selasa, tanggal: 20 Maret 2012, oleh kamiEKA SAHARTA WINATA L, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, YANUARANADI, SH.MH

. dan DANIEL PANJAITAN, S.H., LL.M., masingmasing selakuHakim Anggota Ad Hoc Tipikor, Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketuadalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, Tanggal 22 Maret2012, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota Ad Hoc Tipikor yang samadibantu oleh LANDONG HADAMEAN S.

PUTUSANNo. 1951 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ERISMAN CANIAGO Bin M.

(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor : 16/TIPIKOR/2012/PT.PDG., tanggal 23 Juli 2012 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dariPenasihat Hukum Terdakwa ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor : 22/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG, tanggal 09 Mei 2012,sekedar pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sehinggaamar lengkapnya sebagai

No. 1951 K/Pid.Sus/201 2Menimbang, berdasarkan atas pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat bahwa permohonan kasasi tersebut dapat dikabulan dan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor :16/TIPIKOR/2012/PT.PDG., tanggal 23 Juli 2012 yang memperbaiki putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor :22/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG., tanggal 9 Mei 2012, tidak dapat dipertahankanlagi, oleh karena itu harus dibatalkan serta Mahkamah Agung

UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAINAN tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor : 16/TIPIKOR

Abdul Latief, SH.MH., dan H.Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim AnggotaHal. 86 dari 87 hal. Put. No. 1951 K/Pid.Sus/2012tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Abdul Latief, SH.MH. ttd./DR. H. M.

SidodadiKec.Kedaton Bandar Lampung ;Agama IslamPekerjaan WiraswastaPendidikan >: SMKTerdakwa Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :12Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum dengan jenis tahanan kota tanggal 07 Juli 2011Nomor : PRINT.2838/N.8.10/Ft.1/07/2011 sejak tanggal 07 Juli 2011s/d tanggal 26 Juli 2011 ;Ketua Pengadilan Tipikor untuk perpanjangan tahanan berdasarkanalasan tertentu dengan jenis tahanan kota tanggal 20 Juli 2011Nomor: 04/Pen.Pid.Tpk/2011/PN.TK

;Hakim Pengadilan Tipikor dengan jenis tahanan kota tanggal 19Agustus 2011 Nomor : 08/Pen.Pid.TPK/2011/PN.TK sejak tanggal19 Agustus 2011 s/d 17 September 2011;Ketua Pengadilan Tipikor dengan jenis tahanan kota tanggal 01September 2011 Nomor: 08/Pen.Pid.

Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.Menimbang, bahwa pengertian tentang menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korperasi terdapat dalam rumusan Pasal 3 ayat (1) UU Tipikor, unsur inibersifat alternatif, yaitu dapat meliputi menguntungkan diri sendiri, memperkaya oranglain atau memperkaya korporasi.

Sauki Pratama Alfian;Ad.6.(1)(2)(3)69Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka unsure ini telah terpenuhi;Unsur Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999adalah tentang pembayaran uang pengganti;Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor telah menyebutkan bahwaSelain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangundangHukum Pidana, sebagai pidana tambahan

PENGADILAN NEGERI/ PHI / TIPIKOR BANDUNGJL. LAKS.RE.MARTADINATA NO.7480BANDUNG PUTUSANNOMOR : 41/Pid.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 25Juni 2014 s/d 24 Juli 2014 2014, jenis Penahanan RUTAN.4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan 22 September2014, Jenis Tahanan RUTAN.5. Perpanjangan Ke Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Bandung sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22Oktober 2014;6.

Perpanjnagn ke 2 Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Bandung, diperpanjang penahanan rutan sejak Tanggal 23 oktober 2014s/d 21 Nopember 2014.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat HukumCHRISTOFEL BUTARBUTAR, SH.

Netway Utama.Pendidikan : S1.Status penahanan terdakwa, oleh :1.2Penyidik sejak tanggal 30 mei 2014 s/d 15 Juni 2014, jenis tahanan RUTAN.Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d 5 Juli 2014.Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 25Juni 2014 s/d 24 Juli 2014 2014, jenis Penahanan RUTAN.Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan 22 September2014, Jenis Tahanan RUTAN.Perpanjangan

Ke 1 Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengantanggal 22 Oktober 2014.

;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Semarangtanggal 02 Desember 2014, No. 151/Pen.Pid.SusTPK/2014/Pn.Smg., tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tipikoratas nama Terdakwa M. IZZUL KHOTIB Bin H.

ASRORI SALEH ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Semarangtanggal 03 Maret 2015, No. 151/Pid.SusTPK/2014/PN.Smg., tentang penggantianHakim Anggota Majelis karena DWI PRAPTI M., SH. pindah tugas ke PengadilanNegeri Surakarta ;Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 02 Desember2014, No. 151/Pid.SusTPK/2014/Pn.Smg., tentang Penetapan Hari Sidang ;Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya ;Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan

KALIMATUL JUMROBH, SH.Panitera Pengganti,Ttd.PUJA WAHANA, SH.CATATAN :Bahwa atas Putusan tersebut, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umumsetelah habis batas waktu pikirpikir, masingmasing menyatakan tidak mengajukanupaya hukumSemarang, 07 April 2015.Pengadilan Tipikor Semarang,Wakil Panitera,Ttd.SRI BANOWO, SH.MM.6869

kerugian keuangan Negara/Daerah dari BPKP PerwakilanJawa tengah Nomor :S236/PW11/5/2008 tanggal 1 Pebruari 2008.Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.Menimbang, bahwa sebelum diperiksa di Pengadilan Tipikor

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) ;Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang padahariSelasa , tanggal 26 Juni 2012 oleh Kami, IFA SUDEWI, S.H.,M.Hum. selakuHakim Ketua, JOHN HALASAN BUTARBUTAR, S.H., M.H serta LAZUARDILUMBAN TOBING,S.H.

(Hakim Adhoc) Tipikor, masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yangdinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M.Chayat, SHSelaku........... 69/70Catatan:Dicatat disini bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwamengajukan upaya hukum banding di Kepaniteraan Hukum Tipikor padatanggal 29 Juni 2012 tercatat Nomor 69/Akta.Pid.Sus/2012/PN.TK.Smg.

Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 4 November 2020, Nomor 60/Pid.SusTPK/2020/PN Smg.;2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Magelang bahwa pada tanggal 13Nopember 2020 telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaTerdakwa ;3.

Memori Banding tanggal 6 Desember 2020 yang diajukan oleh PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yang diterima diKepaniteraan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 8 Desember 2020 ;Halaman 52 dari 72 halaman, putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2020/PT SMG4.

,M.Hum., Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang selakuKetua Majelis, Nyoman Karma, S.H.

., M.H.Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasingselaku HakimHakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan mana pada hariRabu, tanggal 3 Pebruari 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi NyomanKarma, S,H, M,H., dan Timbul Priyadi, S.H., M.H., masingmasing sebagaiHakim Anggota dibantu Amin Soetopo, S.H., Panitera Pengganti PengadilanTinggi tersebut

tersebut :> Ditahan oleh:Penyidik : 27 Agustus 2013 sampai dengan 15 September 2013;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 16September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013;Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal11 November 2013;Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Pekalongan : sejak tanggal 12November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;Hakim : sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan 13 Desember2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Advokatpada Law Office YOSEP PARERA and PARTNERS* yang beralamat di JalanSemarang Indah Blok D.16 Nomor : 5 Kota Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum; Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan

YARKONIBin ABDURRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus olehPN TIPIKOR Semarang) dalam kedudukannya sebagai Satgas Raskin BulogSubdivre VI Pekalongan berdasarkan Surat Tugas No.ST/04/Rek/IV/2011 tanggal02 Januari 2011 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No.30/Rek/V/2010 tanggal 4 Januari 2010 Tugas dan tanggung jawab sebagai SatgasSubdivre VI Pekalongan, pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulanDesember 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam

Musyawarah Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, oleh ERINTUAHDAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, JHON H BUTAR BUTAR, SH.MH.Msi, Hakim Karir dan KALIMATUL JUMRO, SH., Hakim Ad Hoc Tipikormasingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terobuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 olehERINTUAH DAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, AGOES PRWADI,SH., dan KALIMATUL JUMRO, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor

kKeuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraHalaman 48 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2016/PN.Smrsecara tegas ditetapbkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukanaudit terhadap Keuangan Negara adalah BPK/BPKP, namun tidak menghilangkankewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian KeuanganNegara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangansebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim Tipikor

Subsidiaitr;woneee Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhalyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;n Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;n Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini terdapat adanya perbedaanpendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II/Hakim Ad Hoc Tipikor

Negara atauperekonomian Negara, dalam UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentangHalaman 53 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2016/PN.SmrPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapbkan bahwa lembaga/instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap Keuangan Negara adalah BPK/BPKP,meski tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkanfakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim Tipikor

(Hakim Ad Hoc Tipikor), masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari ini, Selasa tanggal 22 November 2016 oleh Ketua Majelis, dengandidampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RIYATI SAPRIANI,Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda, serta dihadiri oleh DENI PARDIANA, S.H, Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota , Hakim

MAHFUD tersebut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PengadilanTinggi Bandung Nomor : 35/TIPIKOR/2012/PT.Bdg. tanggal 10 Desember 2012;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUDterbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalan melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama dan berlanjut:2.

Sus/Tipikor/2014/PN.Bdg, tanggal 28 Agustus 2014 yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KI. ABandung pada tanggal 28 Agustus 2014 dari Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPzd.,Bin H.

Mahfud, didalam amarnya, membatalkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Nomor35/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 10 Desember 2012 dan mengadilisendiri dengan amar, Menyatakan terdakwa Drs. Asep Sukandi,M.MPd Bin H.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair;Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26Juni 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, dalam amar putusannya,Menyatakan terdakwa Heri Suharja dan terdakwa Muhyidin, S.lp bin (alm) SyarifSuparman terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama melanggar pasal 3 Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 10 Desember 2012 Nomor :35/Tipikor/2012/PT.Bdg;(LampiranV)6.

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telan memperhatikan bukti Surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosSalinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluHalaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.SusPHI/2018/PN BglAn. PaniteraPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl

Afifuddin, memohonkepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh :1. Menerima permohonan banding PenuntutUmum;2. Memperbaiki Putusan Pengadilan NegeriBireuen Nomor : 44/Pid.Sus/ 2019/PN Bir tanggal 12 Mei 2020 atas namaterdakwa Misran Bin Alm. Afifuddin khususnya sepanjang mengenaibarang bukti berupa uang Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah)yang berasal dari penjualan narkotika jenis shabu;3.

Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiMakassar selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua Majelisdengan dihadiri oleh hakim hakim Anggota serta Hj. DARMAWATI,SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum ;HAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISttd ttd NYOMAN SUKRESNA, SH. MAKKASAU, SH.,MH.ttdH. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.PANITERA PENGGANTI,ttdHj.DARMAWATI,SH.